cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 2   3   4   5   6 
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA Murniati, Rilda
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator diatur oleh UU Kepailitan 2004 yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. berdasarkan ketentuan UU Kepailitan 2004, setelah putusan pailit bagi debitur lahir maka tugas atau kewenangan selanjutnya adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas dari Kurator merupakan kunci penentu dari proses penyelesaian perkara kepailitan. Pengurusan dan Pemberesan yang baik dan efektif akan mempermudah pengembalian hak kreditur dan pemenuhan hak debitur pailit akibat kepailitan. Balai harta Peninggalan sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskannya. Untuk itu penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap jelas dan rinci tentang keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dan proses pengurusan serta pemberesan harta pailit oleh Balai Harta Peninggalan.
Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo) Sujadmiko, Bayu
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain? dan apakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang merupakan masalah politik dan tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB. Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistensi
Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung) Rusmawati, Dianne Eka
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet. Namun sebelum standar prosedur tersebut diterapkan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah(kredit macet) tersebut baru dilakukan.Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Kredit
Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Rudi, Rudi
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan dan materi muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi normatif yang menggunakan batu uji kelembagaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan PMK harus ditinjau dari aspek kelembagaan negara sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan PMK setingkat dengan Peraturan Presiden. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan materi muatan yang harus diatur dalam PMK
OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN rohim, nur
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Special autonomy has been given to the people of Papua was not automatically change the demand to break away from the Unitary Republic of Indonesia. Even conflict and violence are still common, not much the case in the period before the special autonomy granted. Legal awareness that should have been animating soul Indonesian citizens, to the condition of Papua away than they should. Disputes, inter-tribal warfare, even against migrants have often heard. The tribes in Papua does have a unique custom that sees itself as the center of the universe, the best of all. Papua leadership so very, very difficult to put together. Even if the idea is basically the idea Papuanisation fruit Dutch education is taught to the people of Papua to foster its own distinct sense of nationalism with the nation of Indonesia. The result appears separatist movements such as the Free Papua Organization (OPM) and the West Papua National Committee (KNPB). To avoid the disintegration of the nation, the central government issued Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua. That is, the people of Papua entitled to set its own country with the regulations stipulated by law. This legislation is expected to become a sedative from the turmoil in Papua. Although it remains to be an evaluation and improvements here and there. Such as optimizing the alignment of the central government towards the implementation of special autonomy, optimizing the role of the Papuan Peoples Assembly, and optimization of special autonomy fund supervision. So that the common goal of creating prosperity, welfare and peace of Indonesian citizens in Papua indigenous ancestral lands can be realized. Keywords: Special Autonomy, Law Awareness, Conflict and Violence
Kebijakan Negara Tentang Privatisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Relevansinya Dengan Keadilan Sosial Ekonomi Rahmida, Rahmida
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak
PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN ROLE AMBIGUITY TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA ANGGOTA DIREKTORAT LALU LINTAS (DIRLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Heti Patmawati dan Novi Indah Earlyanti, Heti Patmawati dan Novi Indah Earlyanti
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objectives to be achieved in this paper is to investigate the influence of locus of control, and role ambiguity on the effectiveness of the members in Lampung Police Ditlantas. The approach used is a quantitative by using survey method, which involves total population of 179 people and sample 119 people, 14 of them were not present, so that only 105 people as samples. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis techniques using a test instrument (validity and reliability), the classic assumption test and test hypotheses. Based on the findings of research and discussion, conclusions: (1) the influence of locus of control is a positive and significant on the effectiveness of members work; (2) the effect of role ambiguity is significant to the effectiveness of members work; and (3) the influence of locus of control and role of ambiguity is significant to the effectiveness of members work. It is therefore recommended: (1) that the parties of organization or management making methods / guidelines are very clear for members, so members are not confused about what the organization wishes to members regarding their performance, (2) role ambiguity can be eliminated with the organizational structure along with a clear job description, giving a clear task information, so that members not only to fumble on the description of each task.Keywords: Locus of Control, Role Ambiguity, work effectiveness
Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential Syamsiar, Ratna
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Prudential Life Assurance memberikan perlindungan bagi tertanggung disertai dengan investasi dengan jangka waktu yang sangat lama memiliki risiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan di samping perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung memiliki risiko juga adanya risiko yang berasal dari investasi yang sensitif dengan adanya krisis global yang tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Penelitian ini difokuskan pada manfaat dan mekanisme asuransi prudential. Metode penelitian menggunakan normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum non judicial case study yaitu pendekatan studi pada PT Prudential Life Assurance di Bandar Lampung dengan mengkaji pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat PT Prudential Life Assurance memberikan perlindungan selama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dikombinasikan dengan investasi. Jika hasil investasi selama masa kewajiban pembayaran premi tidak mencukupi maka polis dapat berstatus lewat waktu (lapsed) bahkan batal dan tidak mempunyai manfaat. Keluarga sebagai ahli waris akan mendapatkan memiliki dana yang cukup untuk biaya pendidikan anak-anak. Seandainya tertanggung meninggal dunia secara tiba-tiba atau mengalami sakit harus dirawat inap sampai cacat total akibat penyakit sehingga tidak dapat bekerja lagi. Manfaat lain untuk membiayai biaya pendidikan atau memenuhi kebutuhan tunjangan hari tua bagi tertanggung. Mekanisme klaim asuransi prudential melalui proses yang telah ditentukan di dalam polis dan sudah disiapkan bagian klaim. Tertanggung diwajibkan mengisi seluruh formulir klaim yang sudah ditentukan. Apabila tertanggung kecelakaan/sakit menyiapkan dokumen penunjang (kwitansi asli, hasil rekaman medis, hasil laboratorium, laporan kepolisian). Selanjutnya jika terjadi peristiwa meninggal dunia, ahli waris menyerahkan surat keterangan dokter klaim/Rumah Sakit dan perusahaan akan menvalidasi seluruh dokumen dan hasil investasinya. Selanjutnya dana ditransfer ke rekening tertanggung atau ahli waris terkait. Kata kunci: manfaat, mekanisme klaim, asuransi prudential
ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN hidayatulloh, hidayatulloh
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saria Insurance has been present since 1994 with the birth of PT Syarikat Takaful Indonesia, which then established PT Asuransi Takaful Family (Life Insurance) and PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance). That is, already 18 years Saria Insurance live, thrive and exist in the midst of the people of Indonesia. In contrast to his siblings, Islamic banking, which has had legal certainty with the Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Islamic insurance not specifically regulated in the rule of law. Though true, Islamic principles should be applied, and Law Number 2 of 1992 on the Insurance have not been able to accommodate all the principles of sharia Islamic insurance industry in Indonesia. The presence of legislation on Islamic insurance, either by making special laws or amendments to laws existing insurance, are great expectations in order to ensure legal certainty for stakeholders and provide confidence to the public in using the products and services of Islamic insurance. Keywords: Islamic Insurance, Insurance Act, Amendment, Rule of Law. 
HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENGURUS BIDANG PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF setiady, tri
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 32 of 2004 of governmental authority in the land sector remains handed over to the autonomous region. Law Number 32 of 2004 requires the district/city governments to conduct business in the area of land as part of the implementation of regional autonomy and a mandatory affair because it is so fundamental with regard to rights and basic services citizens. The affairs of the land sector is very essential as it relates to the issue of community rights to land. Therefore, the government must provide the public with regard to the maintenance in the land sector. But on the other hand the government has not completed the handover of authority in the field of regulation of land through implementing regulations. Keywords: Central and Local Government Authority, Land and Legal Affairs Positive

Page 4 of 66 | Total Record : 655

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue