cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2014): April 2014" : 6 Documents clear
MEMIMPIN PERUBAHAN Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.952 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.162

Abstract

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA (PERFORMANCE EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN THE GREATER BANDUNG METROPOLITAN AREA) Krismiyati Tasrin dan Shafiera Amalia
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.824 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.163

Abstract

In the Greater Bandung Metropolitan Area, waste is one of the crucial issues must be addressed immediately. In this regard, this study intends to investigate on how the existing condition of waste management in the Greater Bandung Metropolitan Area, from the perspective of service providers. Performance evaluation of waste management is divided into two, namely evaluation of the input and output performance. The indicators used to define the input performance includes 4 aspects: institutions, infrastructure, human resources, and budget. Meanwhile, the output performance of waste management were analyzed using three performance indicators, namely: 1) the percentage of waste transported to Waste Disposall (TPA); 2) the pattern of waste management applied in Temporary Waste Disposal (TPS) and Waste Disposal (TPA), and 3) the level of community participation in waste management. From this study, we conclude that in terms of inputs, the performance of waste management in the City of Bandung and Cimahi is considered better than that of the Bandung Regency and West Bandung Regency. As a result, the output performance of waste management in the city of Bandung and Cimahi looks better than the other two districts, especially in terms of waste transportation to landfill and waste processing.Keywords: performance evaluation, waste managementPersoalan sampah di wilayah Metropolitan Bandung Raya adalah salah satu persoalan krusial yang harus ditangani segera. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana kondisi eksisting pelayanan bidang persampahan di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Bandung Raya dilihat dari sudut pandang pemberi layanan (service provider). Dalam hal ini, evaluasi kinerja pelayanan persampahan mencakup dua hal yaitu: 1) evaluasi kinerja input; dan 2) evaluasi kinerja output. Indikator yang digunakan untuk mendefinisikan kondisi eksisting kinerja input meliputi empat indikator yaitu: kelembagaan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran. Sementara itu, kinerja output dari pelayanan persampahan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator kinerja, yaitu: 1) prosentase terangkutnya timbulan sampah ke TPA; 2) pola pengelolaan sampah yang diterapkan di masing-masing TPS dan TPA, dan 3) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari sisi input, kinerja pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Cimahi dinilai lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini selanjutnya mempengaruhi kinerja output-nya, dimana kinerja output pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Cimahi terlihat lebih baik dibandingkan dua kabupaten lainnya, terutama dilihat dari segi pengangkutan timbulan sampah ke TPA dan pengolahan sampah. Kata Kunci: evaluasi kinerja, manajemen persampahan
IMPLEMENTASI DEKONSENTRASI DI NEGARA KESATUAN: PENGALAMAN INTERNASIONAL (THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION IN THE UNITARY STATES : INTERNATIONAL EXPERIENCES) Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.319 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.165

Abstract

There is an assumption that instead of decentralization (devolution), unitary states prefer to choose deconcentration (administrative decentralization) as a tool to manage central-local government relationship. However, international experiences show that degree of decentralization varies among countries. Basically, this paper tries to elucidate the association between deconcentration and unitary states and provide some empirical evidences on the implementation of deconcentration in various countries. It also proposes three possible models of deconcentration for unitary states, and concludes with some notes to be considered in reformulating Indonesia's policy on decentralization. The method being deployed in this article is completely documentary studies. K uncris: deconcentration, decentralization, unitary states.Ada sebuah asumsi bahwa negara dengan bentuk kesatuan lebih cenderung menerapkan dekonsentrasi atau desentralisasi administratif sebagai instrumen dalam mengelola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian, pengalaman internasional menunjukkan bahwa derajat desentralisasi di berbagai negara sangat beragam. Atas dasar itu, makalah ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis hubungan antara dekonsentrasi dengan bentuk negara kesatuan, dan menyajikan bukti-bukti empiris tentang implementasi dekonsentrasi di berbagai negara. Tulisan ini juga menawarkan tiga model alternatif dekonsentrasi untuk negara kesatuan, serta memberikan catatan-catatan yang dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kembali kebijakan desentralisasi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan sepenuhnya mendasarkan pada analisis dokumen. Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi, negara kesatuan.
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI: AKTUALISASI PEMIMPIN DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE (THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN REFORM BUREAUCRACY: ACTUALIZATION LEADER IN PUBLIC SERVICE TO GOOD GOVERNANCE) Ha yat
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.639 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.166

Abstract

Government and society have an equal role in managing state agencies through bureaucratic reform to establish a continuous improvement along with the principles of justice and goodness. The development of bureaucratic reform indicates that public services are still weak. Bureaucratic structures are too fat and excess employees, resulting in overlapping functions and authority. The high rates of corruption, collusion and nepotism conducted by unscrupulous bureaucrats has triggered the slow bureaucratic reform goal attainment. The role of the leader also affects the poor performance of the bureaucracy at various levels. Moreover, competent and professional leaders are still in a small number. The persistence of patrimonialism model (leader should be served instead of serving, raises employee who works based on the desire of the leaders, and not work based on consciousness that emerges from inside him/her), gives impacts on the weakness for services. The role of the leader as agents of change is to be able to restore public trust through transparency, accountability, competence, and quality of its human resources. This leadership model has the goal of creating a fair and good bureaucratic organization, as the realization of good governance. Keywords: leadership, bureaucratic reform, public service, good governancePemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam mengelola lembaga negara melalui reformasi birokrasi, untuk membangun pola perbaikan secara bersama dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Perkembangan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa pelayanan publik masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang berlebih, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang. Tingginya angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum birokrat juga menjadi pemicu lambannya pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Peran pemimpin juga berpengaruh terhadap lemahnya kinerja birokrasi diberbagai tingkatan dan level. Sementara itu, pemimpin yang kompeten dan profesional belum banyak. Masih berkembangnya model patrimonialisme (dimana pemimpin harus dilayani dan bukan melayani, memunculkan pegawai yang bekerja atas dasar keinginan pemimpin dan bukan kesadaran dari dalam dirinya), akan berdampak terhadap lemahnya pelayanan. Peran pemimpin sebagai agen perubahan yaitu harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan pengelolaan birokrasi. Peran ini dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kepemimpinan seperti ini bertujuan menciptakan organisasi birokrasi yang adil dan baik sebagai aktualisasi pemimpin dalam penguatan kapasitas lembaga negara terhadap tujuan pemerintahan, yaitu good governance. Kata Kunci: kepemimpinan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, good              governance
PERAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DALAM PENINGKATAN KINERJA INDIVIDU DI SEKTOR PUBLIK: SEBUAH ANALISIS TEORITIS DAN EMPIRIS (THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) IN THE INDIVIDUAL PERFORMANCE IMPROVEMENT IN THE PUBLIC SECTOR Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.689 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.167

Abstract

This study aims to analyze the role of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in improving individual performance in the public sector from the theoretical and empirical perspective. Data were gathered through a stock- taking technique by collecting and classifying various textbooks and journals as well as a variety of relevant previous studies. This study finds that OCB has a vital role in the individual  performance improvement in the public sector. OCB significantly related to individual performance. However, further studies are required to see how significance the relationship between OCB and individual performance in government organizations. Keywords: organizational citizenship behavior, individual performance,  organizational behavior.Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam peningkatan kinerja individu di sektor publik, dilihat dari perspektif teoritis dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik stock taking dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasi berbagai textbook dan jurnal serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa OCB memiliki peran vital dalam meningkatkan kinerja individu di sektor publik. OCB berhubungan secara signifikan terhadap kinerja individu. Meskipun demikian diperlukan berbagai kajian lanjutan yang mendalam untuk melihat signifikansi hubungan OCB dengan kinerja individu pada organisasi pemerintah.   Kata Kunci : organizational citizenship behavior, kinerja individu, perilaku organisasi 
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus: Kota Makassar) Bagus Wicaksena
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.385 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i1.168

Abstract

Misuse of hazardous materials may risk human health and the environment. In order to protect consumer's rights from the illegal behavior of producers, importers, distributors, and other stakeholders along the distribution of goods and services, The Government has issued Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials. This study is conducted in Makassar City, and the objectives of this paper are to identify and to evaluate the implementation of the Trade Minister Regulation. By using Regulatory Impact Assesment, the study reveals that Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials needs to be revised and consummated in order to provide effectiveness and prevention of misuse of hazardous materials, especially in foodstuffs.        Keywords:  Hazardous material, Trade Minister Regulation Number 44/M- DAG/PER/9/2009, Regulatory Impact AssesmentPenyalahgunaan bahan berbahaya dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup. Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M- DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan di Makassar untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut perlu direvisi dan disempurnakan sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan B2, khususnya yang terkait dengan bahan pangan. Kata kunci:  Bahan Berbahaya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:   44/M-DAG/PER/9/2009, Regulatory Impact Assesment.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue