cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014" : 6 Documents clear
Membangkitkan (Kembali) Kesadaran Beretika Publik Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.08 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.176

Abstract

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC) (Studi Kasus di Benoa-Bali)(LEGAL STUDY OF INDONESIAN MEMBERSHIP POLICY IN INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION(IOTC) (Case Study in Benoa-Bali)) Radityo Pramoda dan Riesti Triyanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1245.609 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.177

Abstract

Government policy empowers tuna fisheries continuously on RFMO, which obliged Indonesia become a member of IOTC. IOTC is as an organization that develops fisheries conservation management, which have role in regulating tuna resources. This qualitative research aimed to examine legal study of Indonesia's  policy as IOTC member. This analysis is conducted by normative juridical method and case study approach, which presented descriptively. The results showed that the Indonesia's membership area (IOTC) of Benoa-Bali, has not been supported by administrative arrangement, institutional, structural, regulatory, data, and system firmness authority on its officers.The recommendation policies of this research: to construct a good management of administration, institutional, structural, data; managing in strict surveillance authority at sea; provide a legal certainty which attached on its  field personnel function; establish an independent institution under KKP to address the problems, challenges, and looking forward the opportunities on fishery management.Keywords: Legal Study, Policy, Indonesian Membership, IOTCKebijakan pemerintah memberdayakan perikanan tuna secara berkesinambungan dalam RFMO, mewajibkan Indonesia menjadi anggota IOTC. IOTC sebagai organisasi yang mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan spesies ikan, mempunyai peran dalam mengatur sumber daya perikanan tuna. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum kebijakan Indonesia sebagai anggota IOTC. Analisis kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam IOTC untuk wilayah kewenangan Benoa-Bali,belum disertai dengan kesiapan penataan administrasi, kelembagaan, struktural, regulasi,data, dan ketegasan sistem kewenangan pengawasan oleh aparat di laut. Rekomendasi kebijakan penelitian iniyaitu: membangun sistem yang baik terhadap pengelolaan administrasi, kelembagaan, struktural, dan data; menata kewenangan pengawasan di laut yang tegas; memberikan kepastian hukum terhadap fungsi personil di lapangan; membentuk lembaga tersendiri di bawah koordinasi pusat (KKP) untuk menyikapi segala permasalahan, tantangan, serta peluang pengelolaan perikanan.Kata kunci: Kajian Hukum,Kebijakan, Keanggotaan Indonesia, IOTC
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMPERKUAT DESENTRALISASI: KASUS JEPANG DAN PELAJARAN UNTUK INDONESIA (THE ROLE OF CENTRAL GOVERNMENT IN STRENGTHENING DECENTRALIZATION: CASE STUDY OF JAPAN AND LESSONS FOR INDONESIA) Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.282 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.178

Abstract

The role of central government in strengthening sub-national governments is unquestionably vital. Principally, the central government also determines the degree of decentralization in a country. This paper tries to explore the role of central government in Japan in promoting local development through decentralization. There are some lessons that might adopted to build decentralization in Indonesia effectively. Firstly, central government needs to reinforce its commitment to transfer more powers to local government, and to reduce its intervention over local regulations. Secondly, the new framework of decentralization should oblige central government to provide economical incentive system in order to promote competition among local governments.Keywords: decentralization, role of central government, Japan, Indonesia.Tidak diragukan lagi bahwa peran pemerintah pusat dalam memperkuat pemerintah daerah sangat penting. Tingkat desentralisasi di suatu negara sangat ditentukan terutama oleh Pemerintah Pusat. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi peran pemerintah pusat di Jepang dalam mempromosikan pembangunan daerah melalui desentralisasi. Ada beberapa pelajaran yang mungkin dapat diadopsi untuk membangun desentralisasi yang lebih efektif di Indonesia. Pertama, Pemerintah Pusat perlu memperkuat komitmennya untuk mentransfer kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, dan mengurangi intervensi atas peraturan atau regulasi daerah. Kedua, kerangka baru desentralisasi perlu mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan sistem insentif ekonomi dalam rangka mempromosikan kompetisi antar pemerintah daerah.Kata Kunci : desentralisasi, peran pemerintah pusat, Jepang, Indonesia.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR MIGAS DI JAWA TIMUR (THE ANALYSIS OF COMMUNITY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION OF THE OIL AND GASSECTOR IN EAST JAVA) Bambang Kusbandrijo
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1685.225 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.179

Abstract

As stated by the Act of Oil and Gas, exploring companies are obliged to perform a community development. These companies, however, instead of bring the prosperity for the society, they reduce the opportunity for the people on making a living since there are no more job oportunities, resulting in the rate of poverty increasing. Based on this matter, this study aims to answer: why the community development is necessary, and how the implementation of the community development can be executed effectively, efficiently and right on target. The study is performed by using the descriptive-qualitative method. Result reveals that the content of the policy is contrary to the spirit of good governance and good corporate governance. The recovery cost affects to the low fund of the community development, the implementation of the community development is not yet structured, and the society's prosperity deteriorates. The “given” policy formulation, in which foreign needs to be involved, implicates the state authorization in a fragile condition so that the state is not able to preserve the defense and the sovereignty of energy. Instead, it marginalizes and divides the local communities.Keyword: community development, good governance, good corporate governanceBerdasarkan UU Migas, perusahaan eksplorasi wajib melaksanakan community development.  Hadirnya perusahaan justru menciptakan kemiskinan baru karena masyarakat kehilangan sumber nafkah hidup dan tidak adanya lapangan pekerjaan baru. Bertolak dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab: mengapa community development harus dilaksanakan, dan bagaimana model pelaksanaan community development yang efektif-efisien tetap target dan tepat sasaran?  Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan bertentangan dengan semangat good governance dan good corporate governance, recovery cost berdampak pada rendahnya dana community development, pelaksanaan community development belum terstruktur, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Perumusan kebijakan“given”,  didalamnya terdapat kepentingan asing, berimplikasi pada rapuhnya kekuasaan negara untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi. Pelaksanaan kebijakan justru memarginalkan dan mendeferensiasikan masyarakat lokal. Model implementasi community development mengacu pada konstitusi Negara, dengan menerapkan teori New Public Services, Good Governance, dan Good Corporate Governance, yang mengasumsikan perlunya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan optimal untuk kesejahteraan rakyat. Semua pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat aktif baik pada perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, good governance, good corporate governance
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI (BEKASI CITY PUBLIC COMPLAINTS MANAGEMENT ) Witra Apdhi Yohanitas dan Teguh Henry Prayitno
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1139.068 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.180

Abstract

One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.Keywords: complaint management, Bekasi City, website, sms center, community expectationsSalah satu wujud pemerintahan yang baik adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk pemberian informasi, mendengar dan memperhatikan harapan masyarakatsehingga dapat menjadi perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah.Masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Pemberian contoh pola pengaduan yang diterapkan di kota Bekasi dan memberikan beberapa contoh kebijakan yang ditempuh agar pengelolaan pengaduan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan diharapkan pengelolaan pengaduan kota Bekasi dapat menjadi pembanding yang dapat dicontoh atau direplikasi instansi lain.Melalui Metode deskriptif eksploratifterhadap peraturan dipilih untuk menjelaskan pengaduan secara lugas dan terstruktur. Kota Bekasi telah mengemas suatu sistem pelayanan penyediaan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan sarana teknologi yaitu situs web dan sms center.Selain itu, untuk menunjang keberhasilan pelayanannya, kota Bekasi memberikan aturan yang jelas terkait pemberian informasi dan pengaduan masyarakat, dan melakukan transparansi data pengaduan serta manajemen yang sederhana. Model yang dilakukan cukup sederhana, maka pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh kota Bekasi dapat ditiru/ direplikasi didaerah lain.Kata Kunci: pengelolaan pengaduan, Kota Bekasi, situs web, sms center, harapan masyarakat
MODEL REFOMASI BIROKRASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU (MODEL OF BUREAUCRATIC REFORMS IN TANAH BUMBU REGENCY) Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.747 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.181

Abstract

This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.Keywords : bureaucratic reform, Ilahiyah Management, LeadershipPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret 2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur. Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue