cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016" : 9 Documents clear
Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Putri Wulandari Atur Rejeki
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.164 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.252

Abstract

Bandung is one of cities that creates various innovations. One of the innovations has been done in the infrastructure sector, namely the implementation of Rapid Response Unit of Road Patch (URCTJ). URCTJ reacts to the potholes locations (street with plenty small holes) but not to the overall damaged road. The mechanism that can be done by public society to inform about the damaged road is by informing the situation directly to the Dinas Bina Marga dan Pengairan Bandung City or to the nearest urban village. Moreover, citizens can send their complaints via SMS, phone, email or twitter. The quality of repaired road is the same as the previous one (before the road was damaged). With a good road quality, the distributions of goods/services in Bandung is getting easier. Meanwhile, in case of accident rate, URCTJ has not shown much improvement due to many factors that influence it.Keywords: effectiveness, rapid response unit,innovation.Bandung merupakan salah satu daerah yang aktif menciptakan berbagai inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam bidang infrastruktur adalah peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). URCTJ bekerja pada lokasi jalan yang berlubang (jalan dengan lubang yang kecil dan banyak), bukan pada jalan yang rusak secara keseluruhan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun dapat menyampaikan keluhannya melalui short Messages Service (SMS), telepon, email atau twitter. Kualitas jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sama seperti kualitas jalan sebelumnya. Bahkan dengan kualitas jalan yang baik kegiatan distribusi barang/jasa di Kota Bandung akan semakin lancar. Sementara untuk penurunan tingkat kecelakaan, Tim URC Tambal Jalan belum menunjukkan efektivitas yang tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhinya.Kata Kunci: efektivitas, unit reaksicepat, inovasi.
Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.577 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.253

Abstract

Theoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation’sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare  supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governance
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda : Sebuah Upaya Menuju Perbaikan Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.489 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.254

Abstract

Minimum Service Standard (SPM) in public work and spatial planning sectors is a provision on the type and quality of basic services in the fields of public work and spatial planning. The service fields are obligatory mandates that must be delivered to citizens. This resesarch aims to examine the extent of implementation of SPM and its achievement towards national target in those fields. Moreover, it will find out the pitfalls that undermine the local government agencies to fulfill the citizens’ right. This research applies descriptive analysis and qualitative approach. The results are that 16 indicators from 10 kinds of basic services in the fields performed by three local government units, namely the Department of Human Settlements and Urban Planning, Department of Highways and the Department of Hygiene. However, only 5 of 16 indicators meet the national targets. This poor achievement is caused by various constraints such as: substance, technical, administration, resources, and social problems.Keywords: minimum service standard, indicators, achievementStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi  pemecahannya. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.Kata kunci : SPM, indikator, capaian
Pendekatan Ekonomi Wilayah Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda Maria Agustini Permata Sari, Mayahayati Kusumaningrum, dan Lia Rosliana
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.527 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.255

Abstract

For the last ten years, mining and processing industry has become the biggest contributor in economic sectors for Samarinda after trading, restaurant and hotel. But in fact, both sectors have been decreasing due to the lack of resources. This study aims to capture the development of the sub-districts based on their local potential and development by using qualitative method. The focus of this study is to identify the local potential based on economic sectors (agriculture, processing industry; trading and restaurant; and transportation and communication). In collecting the data, this study makes use the secondary data that are collected from various literatures. The results are that the mapping of the development of the districts in Samarinda based on its economic potential can be grouped or defined into three economic clusters: Leading Cluster, Potential Cluster and Opportunity Cluster.Keywords: regional economic, development planning.Sepuluh tahun terakhir lapangan usaha yang menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Kota Samarinda setelah perdagangan, restoran dan hotel adalah pertambangan, dan industri pengolahan. Namun pada kenyataannya tren kedua sektor tersebut semakin menurun dikarenakan kesulitan memperoleh bahan baku. Studi ini bertujuan untuk melihat pemetaan pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan potensi dan pengembangannya, dimana fokus studi ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah berdasarkansektor ekonomi (pertanian; industri pengolahan; perdagangan dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi). Studi ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemetaan pembangunan wilayah kecamatan di Kota Samarinda berdasarkan potensi ekonomi yang dimilikinya dapat dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu Leading Cluster, Potential Cluster, dan Opportunity Cluster.Kata kunci: ekonomi wilayah, perencanaan pembangunan.
Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014 Tatang Sudrajat
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.178 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.256

Abstract

The nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU’s regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif,  kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum.
Front Cover JBA Vol. 12 No. 3 2016 cover cover
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4241.988 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.259

Abstract

Preface JBA Vol. 12 No. 3 2016 preface preface
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.173 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.260

Abstract

Transformasi Mind-Set Pemimpin Daerah Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.572 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.261

Abstract

Appendix JBA Vol. 12 No. 3 2016 appendix appendix
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.352 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.262

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue