Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan BUMDes dalam Menjaga Kemandirian Desa Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kusuma, Harditya Bayu; Yohanitas, Witra Apdhi
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.379 KB)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mempunyai tujuan untuk membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, hal ini untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan maju. Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA sampai level desa. BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa harus mengembangkan kapasitas sehingga dapat menjaga kemandirian desa dalam menghadapi MEA. Tujuan dari tulisan ini adalah: 1) melihat kondisi realitas BUMDes saat ini; 2) mengetahui peluang dan tantangan BUMDes di era MEA; dan 3) mengetahui upaya-upaya pengembangan BUMDes. Langkah-langkah pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan kapasitas antara lain: 1) penataan kelembagaan desa; 2) pengelolaan BUMDes dilakukan dengan profesional, kooperatif, independen dan efektif; 3) peningkatan peran, koordinasi dan kerjasama; dan 4) Memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes.

STRATEGI PENANGANAN PENGADUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Yohanitas, Witra Apdhi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.140

Penyelenggara pelayanan publik tentu tidak luput dari kritikan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam porsinya aktor dari target pemenuhan kepentingan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kineja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Paradigma pengaduan saat ini telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Dan bermanfaat dalam membuka wawasan bahwa pemerintah telah banyak berusaha untuk merubah paradigma layanan publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data melalui praktik baik dan memperhatikan peraturan yang mengatur penyediaan informasi publik dan pengaduan serta observasi terhadap sistem penanganan pengaduan.Melalui observasi terhadap kota Bekasi sebagai praktik baik, dapat dilihat bahwa kebijakan penanganan pengaduan sudah diatur oleh pemerintah mengatur tentang pengaduan ini serta manfaatnya bagi instansi pemerintah. Model penyelenggaraan juga beragam seperti menyebar tim pengelola di setiap unit ataupun membentuk unit tersendiri. Pada prakteknya penyelenggara pelayanan menggunakan fasilitas pengaduan yang beragam seperti penggunaan kotak saran, call center, SMS Center, website, Sistem aplikasi pengaduan dengan internet. Kesimpulannya strategi penanganan pengaduan ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Sebagai langkah awal dapat menetapkan sebuah kebijakan terkait penanganan pengaduan melalui sebuah peraturan. Selanjutnya, menentukan model penanganannya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, menentukan fasilitas atau sarana aduan yang bisa digunakan.

EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Yohanitas, Witra Apdhi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.540

Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku. Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai. Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK) memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis. Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk mengkomunikasikannya (politis). Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi. Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN. Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi.

PENGUJIAN PENERAPAN E-LAKIP DI DAERAH TERPILIH (E-LAKIP APPLICATION TESTING IN SELECTED REGION ) Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The testing of e-LAKIP application aims to find the problems that often arise and to provide initial solutions to solve problems that arise during the implementation of e-LAKIP in the area. The development requires listening and paying attention to issues that arise during the implementation of e-performance reports in the past. Then, the problems can be categorized into technical issues and the substantive issues. Therefore, selection of technical problems can be made. In this way, problems can be grouped and quick solutions can be formulated. Findings indicated that the role of organization and bureaucracy are needed since the project planning, implementation, monitoring and evaluation are carried out by the organization itself. Indeed, further improvements for e-LAKIP should be carried out continuously without having to wait for the troubles during the application comes.Keywords: e-LAKIP, issues, technical issues, application development, planning, implementation, monitoring, evaluationPengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e- LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara bertahap.Kata kunci: e-LAKIP, Permasalahan, Permasalahan teknis, Pengembangan aplikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Theoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation’sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governance

Evaluasi Pelayanan Angkutan Pedesaan: Analisis Faktor, Load Factor, dan Waktu Tunggu di Kabupaten Pringsewu, Lampung Andari, Tania; Yohanitas, Witra Apdhi; Pribadi, Muhammad Akbar; Syah, Ardy Firman; Setia Putra, Imam Radianto Anwar; Plamonia, Nicco
Jurnal Transportasi Multimoda Vol. 21 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Puslitbang Transportasi Antarmoda-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/mtm.v21i2.2083

Suatu wilayah pedesaan yang memiliki jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang baik maka pelayanan angkutan orang maupun pelayanan pengiriman barang antar daerahnya akan lebih cepat dan waktu perjalanan lebih efektif. Penelitiain ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan jasa angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan menganalisis isu permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan survei pada empat trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Pringsewu, untuk mendapatkan data faktor beban, kecepatan kendaraan, waktu tunggu, waktu perjalanan, frekuensi/jam, dan jumlah kendaraan yang beroperasi dari tiap trayek. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya data dievaluasi dan diberikan penilaian berdasarkan kesesuaian indikator dari standar penilaian dari standar pelayanan minimal angkutan umum dari Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan. Setelah melakukan evaluasi, hasil analisis menunjukkan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu pada empat trayek, rata-rata faktor muat yang dimilikinya di bawah nilai angka ideal 70% yakni dengan rata-rata 40-50% yang masuk dalam kategori buruk. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yakni tingkat rendahnya load factor dan headway. Untuk mengatasi masalah ini pihak terkait dapat menambah headway, meningkatkan kecepatan waktu perjalanan, dan mengurangi frekuensi perjalanan dengan membandingkan perilaku penumpang pada tiap trayek yang ada. Hal ini dibutuhkan agar pola perjalanan masyarakat diketahui.

Evaluasi Pelayanan Angkutan Pedesaan: Analisis Faktor, Load Factor, dan Waktu Tunggu di Kabupaten Pringsewu, Lampung Andari, Tania; Yohanitas, Witra Apdhi; Pribadi, Muhammad Akbar; Syah, Ardy Firman; Setia Putra, Imam Radianto Anwar; Plamonia, Nicco
Jurnal Transportasi Multimoda Vol 21 No 2 (2023): Desember
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/mtm.v21i2.2083

Suatu wilayah pedesaan yang memiliki jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang baik maka pelayanan angkutan orang maupun pelayanan pengiriman barang antar daerahnya akan lebih cepat dan waktu perjalanan lebih efektif. Penelitiain ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan jasa angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan menganalisis isu permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan survei pada empat trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Pringsewu, untuk mendapatkan data faktor beban, kecepatan kendaraan, waktu tunggu, waktu perjalanan, frekuensi/jam, dan jumlah kendaraan yang beroperasi dari tiap trayek. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya data dievaluasi dan diberikan penilaian berdasarkan kesesuaian indikator dari standar penilaian dari standar pelayanan minimal angkutan umum dari Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan. Setelah melakukan evaluasi, hasil analisis menunjukkan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu pada empat trayek, rata-rata faktor muat yang dimilikinya di bawah nilai angka ideal 70% yakni dengan rata-rata 40-50% yang masuk dalam kategori buruk. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yakni tingkat rendahnya load factor dan headway. Untuk mengatasi masalah ini pihak terkait dapat menambah headway, meningkatkan kecepatan waktu perjalanan, dan mengurangi frekuensi perjalanan dengan membandingkan perilaku penumpang pada tiap trayek yang ada. Hal ini dibutuhkan agar pola perjalanan masyarakat diketahui.

Pengembangan Inovasi Daerah Berkelanjutan Menuju Kabupaten Gemilang Tangerang: Studi di Kabupaten Tangerang Ramadhan, Arif; Syah, Ardy Firman; Plamonia, Nicco; Andreani, Selfy; Yohanitas, Witra Apdhi
Jurnal Bina Praja Vol 15 No 1 (2023): City Branding
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.145-161

The development of sustainable regional innovation is a step taken in realizing Tangerang Gemilang Regency. Tangerang Gemilang branding introduces regional potentials, such as tourism, industry, agriculture, and culture. Through sustainable innovation, regional development programs develop the superior potentials in the region more efficiently and effectively to increase regional competitiveness and positively impact society. This research aims to identify sustainable innovations that have been implemented by the Tangerang Regency Government, as well as to analyze the factors that influence the successful development of these innovations. The novelty of the research lies in the discussion of the implementation of regional innovations in the Tangerang Regency that have been carried out sustainably. The research discusses various aspects of sustainable regional innovations, including tourism, technology, infrastructure, and community participation. The research has an explanatory nature with a qualitative approach and a single case study where data is collected through in-depth interviews, observation, document analysis, and descriptive data processing. Then the independent variables (brand awareness, product innovation, number of new products, regional identity) and dependent variables (tourist attraction, industry, trade) were analyzed. The research found that implementing sustainable regional innovation to realize the branding of the Tangerang Gemilang district has been stated in the 2019-2014 RPJMD. Realizing Tangerang Gemilang with a sustainable innovation ecosystem requires a participatory and collaborative approach. Collaboration makes the ecosystem develop and have an impact. The importance of the innovation ecosystem is to reduce progressive programs that are often stopped when there is a change of regional head or mutation of regional apparatus leaders. Sustainability requires technical and policy innovation as well as a philosophical foundation in the form of city branding with careful planning. Tangerang Regency has proven this through policy preparation, mentoring and comprehensive evaluation of innovative programs to realize Tangerang Gemilang.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search