cover
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusufalasha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
agus.raharjo007@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Dinamika Hukum
ISSN : 14100797     EISSN : 24076562     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman adalah jurnal terakreditasi nasional yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi di bidang hukum. Jurnal Dinamika Hukum diterbitkan 3 kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari, Mei dan September yang didalamnya memuat artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 23, No 1 (2023)" : 13 Documents clear
Legal Politics of Indonesia's Military Position Through Policy Diplomacy and Agreements in the ASEAN Region (Prospects and Challenges) Rodon Pedrason; Paulus Israwan Setyoko
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3471

Abstract

Tujuan nasional tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, termasuk keamanan nasional. Kebijakan hukum pertahanan dan militer dalam bentuk diplomasi menjadi sangat penting untuk menghindari konflik antar negara. Khususnya di kawasan ASEAN, Indonesia semakin tidak memiliki relevansi strategis untuk keamanan kawasan, yang terlihat dari berbagai permasalahan hukum terkait kedaulatan Indonesia. Pelanggaran kedaulatan sama sekali bukan ancaman. Selain itu, semua aturan internasional dimaksudkan untuk saling melindungi dan menghindari konflik negara. Oleh karena itu sangat penting untuk menelaah militer Indonesia secara terlama sebagai alat diplomasi beserta kebijakan hukum strategis melalui beberapa perjanjian dengan negara lain untuk memperkuat militer Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Sedangkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan.
Potential Abuse On The Issuance Of Online Medical Certificates By Doctors: A Criminological Review Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3461

Abstract

The right to health for all Indonesian people is guaranteed in Article 28H of the 1945 Constitution. Doctors and dentists are the main professions in the field of health, as stated in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. After the Covid 19 Pandemic ended, there has been a significant shift, with the rise of health services through digital and application media, ease of access to health, and online sick notes. This facility can be misused for work purposes etc. Moreover, a defendant can avoid the investigation process by easily obtaining a sick note online; this service cannot optimize patient examinations because it's not done face-to-face. Therefore it is important to examine the making of online sick notes, which have the potential to become a form of crime and be reviewed from the perspective of a criminological approach. This study aims to examine online sick notes as a crime and whether this activity is by Law No. 29 of 2004 reviewed in criminology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that making sick notes online is not by Law No. 29 of 2004 and violates Article 7 KODEKI so that it can be considered a form of crime. In contrast, from a criminological point of view, through communication and convenience, this makes the perpetrator according to the science of criminology as contained in the differential theory association.Keywords: Criminology, Medical Practice, Online Sick Letter
External Supervision System Reform In The State Of The Republic Of Indonesia Gusman, Delfina Gusman; Nazmi, Didi Nazmi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3419

Abstract

The revelation of the engineering handling of the death case of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat has had an impact on raising other issues related to unprofessionalism within the Indonesian National Police such as the issue of the 303 gambling consortium, drugs, promotions associated with factions within the POLRI, luxury lifestyle, case transactions and so on The public considers that unprofessionalism within the Indonesian National Police does not only occur with individual members of the police but is already "institutionalized", the slow handling of the murder case of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat is suspected of having a tug-of-war of interests is an example of "institutionalized" unprofessionalism, even though this case has received attention from the President and Menkopolhukam. The regulation of some of Kompolnas' repressive powers in Presidential Regulation Number 17 of 2011 gave rise to new legal norms that increase Kompolnas' authority, this becomes out of sync and harmony with Kompolnas'.Reform of the external oversight system at the Indonesian National Police is a must by rearranging the system of recruitment, education and career paths for Polri members and officials as well as strengthening the existence of external oversight institutions (both preventive and repressive in nature) and their authority attached to Kompolnas as The National Police Agency through the revision of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police

Page 2 of 2 | Total Record : 13