Articles
<![CDATA[Pendekatan Kesisteman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme ]]>
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 16, No 3 (2022): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 16 Nomor 3 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35879/jik.v16i3.368
<![CDATA[ABSTRAKTujuan riset ini adalah untuk mengetahui Langkah kepolisian dalam mengelola sumberdaya manusia yang jumlahnya terbatas untuk menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme. Hal ini sebagai bentuk tanggapan kepolisian terhadap perubahan spektrum ancaman radikalisme yang mengalami berubahan pada tataran modus dan media penyebaran yang tidak lagi berbasis pada interaksi tatap muka. Tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin kompleks dan semakin massif, yang dapat memapar kelompok masyarakat manapun membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Dalam riset ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah bagiamana pendekatan kesisteman diterapkan dalam pengelolaan SDM Polri sehingga dapat memberikan impact yang lebih besar dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme.Penelitian ini menggunakan pardigma post-positisme dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan wawancara dan studi dokumen, serta survai yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman anggota polri di lapangan berkaitan dengan perubahan pola penyebaran radikalisme dan terorisme. Serta untuk memahami bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan kewilayahan.Hasil penelitain mengungkapkan tingkat pemhaman yang masih pada derajat sedang, serta modalitas utama yang digunakan masih mengandalkan pendekatan pemolisian masyarakat. Masing-masing fungsi belum sepenuhnya melakukan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme berorientasi pada sebuah system kerja yang organis. Kesesuaian focus dan hasil pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan fungsi relative baik, namun kesesuaian focus dan capaian pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan kewilayahan belum sepenuhnya baik Kata kunci : radikalisme, terorisme, pendekatan kesisteman, sumberdaya manusia ABSTRACThe purpose of this research is to determine the steps of the police in managing a limited number of human resources to deal with the threat of the spread of radicalism and terrorism. This is a form of police response to changes in the spectrum of radicalism threats that have changed at the level of modes and media of dissemination that are no longer based on face-to-face interactions. The increasingly complex and increasingly massive challenges of spreading radicalism and terrorism, which can expose any group of people require more systematic handling. In this research, the research problem is how the systemic approach is applied in the management of Police human resources so that it can have a greater impact in handling the threat of spreading radicalism and terrorism.This study used post-positism pardigma with a case study method. Data collection techniques fully use interviews and document studies, as well as surveys aimed at determining the understanding of police members in the field related to changing patterns of spreading radicalism and terrorism. As well as to understand how the mechanism of division of work is based on the functions that exist in each regional unit.The results of the study revealed that the level of understanding is still at a moderate degree, and the main modalities used still rely on the community policing approach. Each function has not fully carried out the work of dealing with radicalism and terrorism oriented towards an organizational work system. The suitability of focus and work results at the individual level with the unit level of function is relatively good, but the suitability of focus and work achievements at the individual level with the regional unit level is not completely good Keywords: radicalism, terrorism, systemic approach, human resources]]>
<![CDATA[PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Andrea Hynan Poeloengan]]>;
<![CDATA[Zulkarnein Koto]]>;
<![CDATA[Imam Imanuddin]]>;
<![CDATA[Sutrisno]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esh.v4i2.157
<![CDATA[Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam]]>
<![CDATA[The Influence of Affective, Cognitive and Normative Commitment on Police Performance ]]>
<![CDATA[SUpardi Hamid]]>;
<![CDATA[Novi Indah Earlyanti]]>
<![CDATA[ International Journal of Social and Management Studies Vol. 4 No. 1 (2023): February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[IJOSMAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5555/ijosmas.v4i1.262
<![CDATA[The purpose of this research is to examine and analyze the effect of affective commitment on police performance, cognitive commitment on police performance and normative commitment on police performance. This type of research is quantitative research using a survey method or approach. simple random sampling. Data analysis using the Structural Equation Modeling (SEM) method with SmartPLS 3.0 software tools will be used in the model and hypothesis testing. Data were obtained by distributing online questionnaires designed with a Likert scale of 1 to 5. The stages of data analysis in this study were testing the validity, reliability and testing the hypothesis. The findings of this study are that affective commitment has a positive and significant effect on police performance, commitment cognitive has a positive and significant effect on police performance and normative commitment has a positive and significant effect on police performance.]]>
<![CDATA[The Influence of Organizational Support, Personality and Professionalism on Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Police Performance ]]>
<![CDATA[Novi Earlyanti]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Journal of Industrial Engineering & Management Research Vol. 4 No. 1 (2023): February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[AGUSPATI Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.7777/jiemar.v4i1.434
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze and test the relationship between organizational support and organizational citizenship behavior (OCB), personality and organizational citizenship behavior (OCB), professionalism and organizational citizenship behavior (OCB), and organizational citizenship behavior (OCB) on police performance. This type of research is a quantitative research with a survey method or approach, the respondents of this study were 405 police officers who were determined by the simple random sampling method. Data analysis using the Structural Equation Modeling (SEM) method with SmartPLS 3.0 software will be used in the model and hypothesis testing. Data were obtained by distributing online questionnaires designed with a Likert scale of 1 to 7. The stages of data analysis in this study were validity, reliability and hypothesis testing. and significant to organizational citizenship behavior (OCB), professionalism has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior (OCB), organizational citizenship behavior (OCB) has a positive and significant effect on Police Performance.]]>
<![CDATA[Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ]]>
<![CDATA[Teddy Rusmawan]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>;
<![CDATA[Joko Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.211-220
<![CDATA[Penelitian ini membahas collaborative governance dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Penanggulangan bencana ini menjadi salah satu langkah strtagis yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah baik di level pemerintah daerah sampai pemerintah pusat seiring dengan perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat memungkinkan terjadinya bencana alam yang menimpa masyarakat. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap bahaya bencana yang terjadi dimasyarakat yang menimbuklan potensi resiko dampak yang tinggi terhadap perlindungan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagimana proses collaborative yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bekerjasama dan bersinergi untuk melakukan mitigasi dan menanggulangi terhadap daerah yang rawan bencan alam. Penelitian ini melihat bagaimana masing-masing pihak berperan dan saling bertanggungjawab satu sama lain yang tertuang dalam satu komitmen bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah purposive sampling. Hasil penelitian ini terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses collaborative governance dengan melihat situasi dan kondisi daerah yang terindikasi rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Forum komunikasi yang terjaring dalam masyarakat mulai dari level pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten. Forum yang digunakan koordinasi melalui kelompok tanggap bencana yang selama ini tersebar di masing-masing desa dan kelurahan salah satunya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil dari proses collaborative governance ini mampu berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga secara bertahap pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya mampu menggerakan kelompok tanggap bencana dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahaya bencana alam dan menjadi edukasi masyarakat pentingnya penerapan mitigasi, antisipasi, kesiapsiagaan sebagai wujud upaya perlindungan dan penanggulangan bencana alam. kolaborasi pemerintah; penanggulangan bencana]]>
<![CDATA[Policy Formulation Process on Indonesian Capital City Development East Kalimantan ]]>
<![CDATA[Anggara Setya Saputra]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>;
<![CDATA[I Gusti Kade Budhi Harryarsana]]>
<![CDATA[ Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 5 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jpan.v15i1.22968
<![CDATA[The issue of relocating the capital city has become the main target in accelerating the movement and development of the government to meet the progress of implementing the planned program in all fields the community. This makes the process of moving the capital city into one of the strategic efforts taken by the global route systematically by the government in maintaining national integrity and government governance of the life of the nation and state. In east Kalimantan the research was conducted using the literature review approach, which has the aim of trying to compare and quote based on the results of the same research regarding the study of policy formulation. The literature review method generally contains a review, summary of author’s thoughts on several library sources such as articles, books, information the internet and others. The results of the study show that in the process of formulating the Nusantara IKN development policy in East Kalimantan it has become a major policy that can have a direct effect on the community in all fields that are matters of public interest. In the process of formulating the IKN Nusantara development policy in East Kalimantan, systematic and detailed aspects and indicators are needed in preparing everything that can contribute directly and encourage the development of the Nusantara IKN such as aspect and indicators such as the Nusantara IKN development plan, the development process alternative policy options for the development of the Nusantara IKN and testing alternative policy option through the results of deliberation and consultation in determining alternative solutions and the parties involved in the process of formulating detailed spatial plans for strategic areas of the national capital city. It is also necessary to pay attention to the ability of the involvement of each actor in the development process because it is very influential on the progress of the development of the Nusantara IKN in accordance with the expectations set by the government for the transfer of the Nusantara IKN.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI-NILAI DAN MORAL PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SENTUL, KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR ]]>
<![CDATA[Rodon Pedrason]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>;
<![CDATA[I Gusti Kade Budhi Harryarsana]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.13174
<![CDATA[Peranan penting terhadap dasar ideologi pancasila dalam kehidupam maasyarakat menjadi salah satu pilihan utama yang mengedepankan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram. Pegangan hidup dalam bersikap, berifikar dan bertindak tertuang dalam nilai-nilai dan moral pancasila yang dapat memberikan pandangan hidup sosial yang bermartabat dilingkungan masyarakat. Penguatan nilai-nilai pada pancasila merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperkokoh dan menjaga kesatuan ataupun persatuan keutuhan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Berdasar pada penerpaan nilai-nilai dan moral pancasila yang dapat dilakukan dengan berbagai komponen-komponen yang dapat menemukan hasil yang maksimal seperti penerapan nilai-nilai dan moral pancasila untuk penguatan ideologi masyarakat, untuk menghadapi paham radikalisme dan golongan terorisme serta menghadapi percepatan teknologi berbasis online atau aplikasi media sosial. Masyarakat Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang KabupatenPpurbalingga merupakan suatu wilayah yang berada di wilayah paling utara jauh dengan pusat kota dengan penggunaan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh daerah sekitar yang memungkinkan besar adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk sehinga diperlukan untuk menenamkan nilai-nilai pancasila secara bersamaan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran pengabdian yang dilaksankan kepada masyarakat mengenai “Penerapan nilai-nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor” dianggap penting untuk dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Characteristics of corruption crimes in the perspective of criminology ]]>
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 4 (2023): Maret: Politic and Sosiology ]]>
Publisher : <![CDATA[Trigin Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/ijopsor.v10i4.73
<![CDATA[This study aims to men analysis the causes of corruptors have yet to be charged by the applicable legal provisions, as well as to examine the current law enforcement problems of corruption. The type of research in this study is the normative juridical method, whose other name is doctrinal legal research, also known as library research or document study because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the Statute Approach and the case approach. Every ruler tends to maintain his power, and it is also possible that with his power, he can prepare himself to prevent or avoid legal proceedings that can potentially execute him for his arbitrariness.]]>
<![CDATA[Rationalization of technological criminology in the era of disruption ]]>
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ International Journal on Social Science, Economics and Art Vol. 12 No. 4 (2023): February: Social Science, Economics ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute of Computer Science (IOCS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/ijosea.v12i4.159
<![CDATA[In this era of disruption, the crime of manipulating electronic information, fraud, forgery or engineering using computer networks or the internet continues to grow. This study aims to examine the Rationalization of Criminology in Technology in the Disruption Era and Legal Reformulation in Preventing the Formation of Patterns of Criminological Rationalization in the World of Technology in the Disruption Era. With the formulation of the problem, namely the Rationalization of Criminology in the World of Technology in the Disruptive Era. Law Reformulation in Preventing the Formation of Criminological Rationalization Patterns in the World of Technology in a Disruptive Era. This research is a normative legal research with a statutory approach taken from secondary and tertiary data, which is then analyzed. The results of this study found that technology in the current era of disruption has significantly increased legal issues. So there is an urgency to carry out mapping as soon as possible to study criminology, which continues to this day. The contribution of this study is to provide an understanding and analysis of the problems related to the impact of the era of disruption and the influence of technology on the behavior of individuals and complex societies, so as to provide a basis for the government to reformulate the law more specific and detailed to prevent the formation of criminological rationalization patterns.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Teddy Rusmawan]]>;
<![CDATA[Supardi Hamid]]>
<![CDATA[ Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56681/da.v19i2.77
<![CDATA[Implementasi kebijakan E-Tilang merupakan salh satu upaya dalam peningkatan tata kelola organisasi Polri dalam penanganan masalah pelanggaran lalu lintas. Penerapan e-tilang merupakan pengembangan dari electronic government Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi Polri. Penggunaan e-tilang ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja Polri yang lebih profesional, akuntabel, transparan dan membangun integritas. Pemanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan mampu mencegah tindak pelanggaran bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mal adminstrasi pada saat penanganan pelanggaran lalu lintas. Analisis yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan literatur review dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Adapun aspek yang digunakan meliputi proses komunikasi dalam penerapan kebijakan e-tiling, sarana dan prasarana pen dukung pelaksanaan e-tilang, sumber daya dan peran birokrasi sebagai implementator sampai tahapan yang paling teknis dalam pelaksanaan kebijakan e-tilang di Indonesia saat ini. Keywords; Implementasi Kebijakan, E-Tilang, Teknologi]]>
