cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 4 (2012)" : 7 Documents clear
Kajian Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Tomohon Treesye I Turang; Agus Suman; Jeany Mandang; Soemarno Soemarno
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.704 KB)

Abstract

Mapalus adalah suatu budaya tradisional di daerah Minahasa, budaya gotong royong atau tolong menolong yang berkembang di Minahasa. Mapalus merupakan suatu model kerja bersama beberapa keluarga, kelompok-kelompok dan  kelompok kerja kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tomohon.  Penelitian ini dilakukan berdasarkan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Tomohon. Dengan berperan di mapalus, anggota masyarakat dapat mengurangi beban, meringankan biaya, membantu dan menolong bagi yang memerlukan bantuan dari masyarakat di sekitarnya, khususnya bagi yang aktif dalam mapalus. Seseorang mempunyai lahan, tetapi kekurangan dana dan modal; dengan menjadi anggota kelompok mapalus maka ia dapat minta bantuan kelompok untuk menggarap lahannya. Dengan melakukan kegiatan mapalus tani ini maka terjadi proses pemberdayaan masyarakat. Namun dangan kemajuan teknologi yang “instan” dan kecukupan uang maka kegiatan mapalus mulai berkurang dan mulai tergeser oleh pola kehidupan masyarakat kota.  Fokus penelitian ini  adalah peran mapalus yang dapat memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi seperti kekurangan modal usaha, keterbatasan tenaga, produktifitas yang rendah, dan keterbatasan pemasaran hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk mapalus, aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di mapalus. Data dan informasi dikumpulkan dengan cara wawancara, diskusi kelompok dengan anggota dan pengurus kelompok mapalus, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.  Sumber data dan informasi adalah 5 (lima) bentuk mapalus yang ada di 44 kelurahan di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mapalus dapat memberdayakan anggota dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ada tiga bentuk kerja bersama di antara anggota mapalus, yaitu : (1) kerja bersama pada kelompok mapalus dan kerja bersama antar kelompok; (2) kerja bersama anggota kelompok mapalus dan kerja bersama antar seluruh anggota kelompok; dan (3) kerja bersama dengan adanya dukungan pemerintah dan swasta dalam hal perencanaan dan pelaksanaan usaha bersama.  Peran mapalus dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu belajar bekerja bersama dalam memperbaiki pendapatan individu anggota kelompok dan kelompok; memperbaiki kondisi-kondisi sosial masing-masing anggota kelompok. Kata kunci : Kerja bersama, anggota, kelompok.
Peran Gereja Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tomohon Sulawesi Utara Grace Sumbung; Agus Suman; Kliwon Hidayat; Paulus Kindangen
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.676 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peran Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) dalam memberdayakan masyarakat sekitar di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Narasumber dalam penelitian ini adalah para aktor yang terlibat langsung dalam pengembangan UKM (Industri Kecil dan Menengah) pengolahan kelapa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pola pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) adalah melalui BLPT (Training Center) Kaaten - Tomohon berdasarkan pengolahan kelapa-kayu telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pola yang dilakukan oleh GMIM adalah pemberdayaan ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, BLPT melibatkan setiap workfoce siswa drop-out dari sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, mengurangi jumlah putus sekolah, meningkatkan pengembangan bisnis kreatif, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan pendapatan untuk kas GMIM. Kata kunci: pemberdayaan, pekerja
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya) Makhsun Hadi Sadikin; Mardiyono Mardiyono; Andy Fefta Wijaya
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.325 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi, reformasi birokrasi, Polri, pelayanan masyarakat, unjuk rasa.
Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia Iwan Permadi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.5 KB)

Abstract

Badan hukum asing adalah merupakan salah satu subyek hukum yang sah di Indonesia, sehingga badan hukum asing diperkenankan untuk mendirikan Perseroan di Indonesia.  Kedudukan badan hukum asing dalam pemilikan tanah di Indonesia adalah dengan menjadi pemegang hak pakai dan hak sewa. Kedudukan badan hukum asing dalam pembagian badan hukum di Indonesia adalah termasuk badan hukum privat dan publik, dengan alasan yaitu secara eksplisit dinyatakan bahwa badan hukum asing dapat memiliki modal yaitu berupa modal asing untuk berinventasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan boleh menjadi pendiri perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini masuk dalam kategori badan hukum privat dan Hak pakai dapat diberikan kepada badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Hal ini masuk dalam kategori badan hukum publik.Kata kunci: badan hukum asing, tanah, indonesia
Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme Suhar Nanik; Sanggar Kamto; Yayuk Yuliati
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.816 KB)

Abstract

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan prostitusi terjadi karena adanya dukungan dalam setiap elemen fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Elemen fungsi dalam terbentuknya prostitusi yang di teliti dalam penelitian ini adalah Mucikari, Wanita Pekerja Seks dan Tokoh Formal. Selain itu keberadaan prostitusi pada wanita pada dasarnya adalah adanya ketidak berdayaan dari kaum wanita dalam aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka kajian dalam perspektif feminisme menjadi keharusan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang terjadi pada wanita. Pendekatan fenomenologi dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Data diambil dari para  informan Mucikari, Wanita pekerja seks dan tokoh formal dengan teknik wawancara mendalam  serta observasi data lapang.  Tempat penelitian ini dilakukan di lokalisasi Moroseneng Surabaya Jawa Timur. Kata kunci: Keberadaan, Prostitusi, Feminisme
Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Dalam Rangka Implementasi Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 Laila Asmari; Agus Suryono; Irwan Noor
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.12 KB)

Abstract

Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran makro pembangunan tanaman pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.   Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dalam rangka mengimplementasikan Renstra tersebut dan faktor pendukung serta penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman.  Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar antara lain pengelolaan produksi tanaman pangan melalui SLPTT, pengelolaan sistem penyediaan benih dan pelayanan penanganan pasca panen.  Perencanaannya bersifat top down dan implementasi rencananya sesuai dengan nature of planning process. Sebagian besar rencana tahun 2010-2012 berhasil diimplementasikan, tetapi terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran dari segi waktu dan target group.  Faktor pendukungnya adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, ketersediaan dana, dan keberlanjutan program.  Sedangkan faktor penghambatnya perubahan kebijakan dari Pusat, keterbatasan ketersediaan benih di tingkat penyalur, keterbatasan tenaga administrasi dan lapang. Kata kunci: upaya, implementasi, renstra, top down
Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Ifah Ifah; Suryadi Suryadi; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.302 KB)

Abstract

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disasters ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah-sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah. Kata kunci: jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue