Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Jurnal Manajemen Pelayanan Publik E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
HERMAWAN HERMAWAN
Faculty Of Administration Science, Brawijaya University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura) Roro Merry Chornelia Wulandary; Yuli Andy Gani; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1041.97 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.5

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan budaya lokal. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura telah dilaksanakan dan ada pula yang masih dalam perencanaan. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah: 1). Permodalan melalui pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 2). Pelatihan membatik dan manajemen pemasaran; 3).Pemunculan nuansa batik dalam setiap agenda acara; 4). Mengikuti dalam berbagai agenda; 5). Membentuk paguyuban pengrajin batik; 6). Pembuatan sentra batik; 7). Mencari popularitas batik Pamekasan. Peranan pengrajin batik dan pengusaha batik antara lain: 1). Berasal dari sejarah batik yang masuk ke Desa Klampar; 2). Pemenuhan alat dan bahan; 3). Proses pembuatan batik di Desa Klampar; 4). Proses mempertahankan motif batik; 5).Proses pemasaran batik. Perencanaan yang kurang maksimal adalah: 1). Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha industri kecil masih rendah; 2). Proses daya saing pasar yang masih kurang; 3). Kualitas yang masih kalah saing dengan batik Pekalongan dan Jogyakarta. Faktor pendukung peranan Disperindag adalah: 1). Pembenahan sumber Daya Manusia dengan cara melatih pengrajin batik; 2). Pasar 17 agustus sebagai pasar batik Pamekasan diharapkan bisa menjadi lebih efektif untuk para pengusaha batik; 3). Motif batik pamekasan ini berbeda dengan motif-motif batik di daerah lain.
Slum Resettlement Along Brantas Riverbanks Case Study at Malang City, East Java TOMI ADI PURNOMO; HERMAWAN HERMAWAN; IMAM HARDJANTO
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.746 KB)

Abstract

Urban redevelopment and slum resettlement have become critical issues in many towns in Indonesia. Urban resettlement, however, is one of the most complicated and difficult challenges. Malang City, one of the representative towns in Indonesia tried to displace the slums from the high risk areas along Brantas riverbanks to the RUSUNAWA in 2012. However the result was quite different from the government’s intentions. This study will describe the slums living conditions and analyze their reasons did not leaved high risks zones. The objectives are to understand the dwellers’ incentives to move from the viewpoints of the economy, the living conditions, community ties, and the dwellers’ opportunistic responses. One hundred slum households lived closest to the riverbanks were interviewed. This study revealed that the living conditions in the slums were not necessarily bad and that the slum dwellers had strong economic incentives to continue living there. Nevertheless, they realized that as illegal squatters, they did not have enough incentives to leave from the slums, even with the high risks. Alternative facilities for living and economic activities that could give enough incentives to resettle have not been provided yet by government.   Keywords: RUSUNAWA, high risk zones, slum living conditions, incentives
Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Ifah Ifah; Suryadi Suryadi; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.302 KB)

Abstract

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disasters ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah-sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah. Kata kunci: jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu
Kemitraan di Sektor Pelabuhan Dalam Mendukung Jasa Pelayanan di Pelabuhan (Analisis Pelaksanaan Kemitraan di Pelabuhan Yos Sudarso Antara PT. Pelindo IV Cabang Ambon Dengan Pemerintah Kota Ambon) Rizki Nurjannah Derlen; Sumartono Sumartono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 1 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.82 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.01.7

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas dalam sektor pelayanan jasa pelabuhan dihasilkan melalui kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin antara PT. Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon, mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kemitraan antara PT Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bentuk kemitraan yang dibangun antara PT Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon memiliki kecenderungan ke bentuk kerjasama consortia. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan ini adalah PT Pelindo IV cabang Ambon sebagai pemilik sumber daya modal, Pemerintah Kota Ambon sebagai pemilik sumber daya lahan, perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa lapangan penumpukan peti kemas yang dimitrakan dan masyarakat Kota Ambon sebagai konsumen dari barang yang didistribusikan melalui jasa pelayanan pelabuhan. Faktor pendukung kemitraan ini yaitu adanya arus bongkar muat barang yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan ketersediaan lahan. Faktor penghambat kemitraan ini yaitu masih belum selesainya proses pengkajian terhadap rencana relokasi pasar Nusaniwe, Belum adanya sosialisasi secara resmi dari Pemerintah Kota Ambon terkait relokasi pedagang pasar Nusaniwe, Masih diberlakukannya retribusi karcis di pasar Nusaniwe, Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT Pelindo IV cabang Ambon sehingga rencana kemitraan ini menjadi terhambat.Kata kunci : kemitraan, pelayanan jasa, sektor pelabuhan
Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung) Surya Maulana; Bambang Supriyono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.37 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan utama dalam pemekaran Kabupaten Tana Tidung adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan  pemerataan pembangunan. Sejak dimekarkan dan IPM Kabupaten Tana Tidung mulai dihitung, status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung relatif masih rendah, khususnya pada komponen kesehatan. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini untuk mempermudah menganalisis evaluasi penyediaan layanan publik bidang kesehatan, peneliti menggunakan model CIPP. Dimana setelah dilakukan evaluasi dengan model CIPP, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Sehingga, saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatkan tenaga kesehatan yang memenuhi standar baik dari segi kualitas mapun kuantitasKata kunci: pelayan kesehatan, evaluasi, model CIPP
The Influence of Resettlement of the Capital of Probolinggo Regency Toward Service Quality of Police Record (SKCK) (Study in Probolinggo Resort Police) Erlinda Puspitasari; Mardiyono Mardiyono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 3 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.52 KB)

Abstract

This study examined the influence of resettlement of the capital of Probolinggo Regency toward service quality of Police Record (SKCK) in Probolinggo Resort Police. Probolinggo Resort Police (Polres) is one government agencies that experiencing resettlement of the location from Probolinggo City to Kraksaan district. It is expected that by this resettlement, public service processes would become ‘better and in high quality’. The study used quantitative research method with explanatory approach to test the hypothesis that has been set. Dependent variable in this study are resettlement of the capital of regency (X) with the variables: affordability, recoverability and replicability. While the dependent variable in this study are the service quality of Police Record (SKCK) (Y) with the indicators: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The study used multiple linear regression method of analysis. The study revealed that the resettlement of the capital of regency variable (X) which consist of three variables such as affordability (X1), recoverability (X2) and replicability variable (X3) influence significantly toward service quality of the Police Record (SKCK) in Probolinggo Resort Police (Polres). Keywords: The Resettlement, The Capital of Regency, Service Quality, Police Record (SKCK), Probolinggo Resort Police.
Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model) Eko Suryanti; Sumartono Sumartono; Hermawan Hermawan
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Special Region of Yogyakarta is a cultural rich city with excellent cultural resources. Yogyakarta should manage their assets with long-term planning to keep the sustainability. There is a very unique planning process due to a combination of political, technocratic, participatory, top down and bottom up approaches. This planning process is comprehensive or integrated because its involved many actor from multisectoral, multidisciplinary, multi regulatory, and multi planning documents, etc. Local wisdoms have been coloring the planning documents. This study describe and analyze the cultural development planning in Yogyakarta especially on the Management Planning in Kotagede Cultural Heritage District. We used qualitative descriptive approach methods and Miles and Huberman analysis methods. Participation of community and Non Governmental Organization (NGO) in conservation planning of cultural heritage in this area is very significant in simplify the government task because people have been more literate in planning, have database of cultural assets, and capable of making their own decisions for the future of the region. Participatory rural appraisal (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA) were integrated in the planning process of Kotagede Heritage District management, thus it becomes a model of cultural heritage with community empowerment-based conservation. Keywords: culture development planning, comprehensive planning, heritage cultural district, community empowerment-based conservation.
Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model) Eko Suryanti; Sumartono Sumartono; Hermawan Hermawan
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Postgraduate School, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jitode.2014.002.03.05

Abstract

The Special Region of Yogyakarta is a cultural rich city with excellent cultural resources. Yogyakarta should manage their assets with long-term planning to keep the sustainability. There is a very unique planning process due to a combination of political, technocratic, participatory, top down and bottom up approaches. This planning process is comprehensive or integrated because its involved many actor from multisectoral, multidisciplinary, multi regulatory, and multi planning documents, etc. Local wisdoms have been coloring the planning documents. This study describe and analyze the cultural development planning in Yogyakarta especially on the Management Planning in Kotagede Cultural Heritage District. We used qualitative descriptive approach methods and Miles and Huberman analysis methods. Participation of community and Non Governmental Organization (NGO) in conservation planning of cultural heritage in this area is very significant in simplify the government task because people have been more literate in planning, have database of cultural assets, and capable of making their own decisions for the future of the region. Participatory rural appraisal (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA) were integrated in the planning process of Kotagede Heritage District management, thus it becomes a model of cultural heritage with community empowerment-based conservation. Keywords: culture development planning, comprehensive planning, heritage cultural district, community empowerment-based conservation.
PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SEKOLAH UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF PCNU KABUPATEN MALANG Abd. Qadir Muslim; Hermawan Hermawan; Andrias Andrias; Langgeng Setyono; Suryadi Suryadi; Ike Wanusmawati
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Januari-April 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i1.3196

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan adalah aktivitas yang harus terencana serta berlangsung seumur hidup dan merupakan kebutuhan bagi semua manusia. Setiap pelaku pendidikan terus berupaya menciptakan pendidikan yang bermakna agar tercapainya tujuan pendidikan nasional salah satunya dengan melakukan evaluasi dam pembaharuan Kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya lembaga pendidikan, karena kurikulum dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan dan mengimplementasikan suatu kurikulum yang bermutu, maka diperlukannya manajemen Pendidikan yang baik agar suasana belajar dapat terlaksana secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dan tercapainya tujuan Pendidikan secara efektif dan efisien. Cita-cita yang baik membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi yang terarah. Kualitas pendidikan membutuhkan manajemen yang baik dan manajemen yang baik membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan hal ini maka diperlukan kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sekolah untuk Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan agar implementasi Kurikulum Merdeka mampu berjalan efektif dan efisien
SERVQUAL Digital Challenges in Serving Foreign University Graduates in Indonesia Hermawan, Hermawan; Sugiyono, Sugiyono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54211

Abstract

This study is based on the problems faced regularly by foreign university graduates in ensuring the legality of the diplomas they have obtained, where the process takes a lot of time, is impractical, has high costs, and has been quite troublesome for the graduates, upon returning to their homeland. The problem of this research is how to optimize digital-based services by the Directorate of Learning and Student Affairs of the Republic of Indonesia; so, that foreign students can conform to minimum service standards. This study aims to analyze the implementation of online services for equalizing diplomas for foreign university graduates. Additionally, the method used is descriptive qualitative. The study results show that there are supporting and inhibiting factors for electronic services in higher education, especially at the institutional, organizational, and personnel levels. These issues must be addressed for equal access to services and easy recognition of foreign diplomas. It was concluded that the government as an education service provider needs innovation which can also better guarantee the validity of college graduation, while the process still refers to SERVQUAL standards. This study recommends an innovative model that has operational and strategic value for reforming higher education administrative services.
Co-Authors Andrias Andy Fefta Wijaya Andy Fefta Wijaya Bambang Supriyono Eko Suryanti Erlinda Puspitasari Gidion Arif Setyawan Gidion Arif Setyawan Ifah Ifah Ike Wanusmawati IMAM HARDJANTO Langgeng Setyono, Langgeng M. R. Khairul Muluk Mardiyono Mardiyono Muslim, Abd. Qadir Rizki Nurjannah Derlen Roro Merry Chornelia Wulandary Said Muhammad Zulfitri Sugiyono Sugiyono Sumartono Sumartono Sumartono Sumartono Surya Maulana Suryadi Suryadi Suryadi Suryadi TOMI ADI PURNOMO Yuli Andy Gani Yurizal Yurizal Yurizal Yurizal