SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2023)"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[Teknososiopreneur: Karakteristik dan Minat Mahasiswa ]]>
<![CDATA[Ati Harianti]]>;
<![CDATA[Budi Suryowati]]>;
<![CDATA[Hermawan Seftiono]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.29828
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the characteristics of students' technosociopreneurship in the form of Integrity, Togetherness, Independence, Excellence, and Innovation which refer to the values in the vision of Trilogy University and students' interest in becoming a technosociopreneur. Of the 2,289 students spread across 12 study programs, 439 students were used as samples using simple random sampling technique. Descriptive statistical methods and the t-test for the difference between the two averages are used in analyzing data regarding techno-sociopreneur characteristics and techno-sociopreneur interests. The results of the study show that students have Techno-Socio-Sociopreneur characteristics with an average score of 4.08 out of a maximum scale of five or it is said that students have Techno-Socio-Sociopreneur characteristics. There are differences in the characteristics of techno-sociopreneurs between students who are working and not working and there is no difference in interest in becoming a techno-sociopreneur between students who are working and not working, between men and women, and between FEB and non-FEB students.Keywords: Integrity; Independence; Superiority; Innovation; Techsociopreneur AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik keteknososiopreneuran mahasiswa berupa Integritas, Kebersamaan, Kemandirian, Keunggulan, dan Inovasi yang mengacu pada nilai-nilai pada visi Universitas Trilogi dan minat mahasiswa untuk menjadi seorang teknososiopreneur. Dari sebanyak 2.289 mahasiswa yang tersebar di 12 program studi, sebanyak 439 mahasiswa dijadikan sebagai sampel dengan teknik pengambilan simple random sampling. Metode Statistik deskriptif dan Uji t untuk beda dua rata-rata digunakan dalam melakukan analisis terhadap data mengenai karakteristik keteknososiopreneuran dan minat berteknososiopreneur. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa memiliki Karakteristik Keteknososiopreneuran dengan nilai rata-rata 4,08 dari maksimal skala lima atau dikatakan mahasiswa memiliki karakteristik keteknososiopreneuran. Ada perbedaan karakteristik keteknososiopreneuran antara mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja dan tidak ada perbedaan minat untuk menjadi seorang teknososiopreneur antara mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja, antara pria dan wanita, dan antara mahasiswa FEB dan NonFEB.Keywords: Integritas; Kemandirian; Keunggulan; Inovasi; Teknososiopreneur ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia ]]>
<![CDATA[Ika Atikah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31691
<![CDATA[This study explains the importance of regulating government legal protection in the form of legal regulations for crypto asset customers in commodity futures trading activities. The ease of digital transactions in the form of crypto investments that have high risk requires unusual legal arrangements so that the urgency of institutions such as CoFTRA have a hand in the commodity futures trading traffic. The results of the research provide an answer that specifically it is not regulated in the form of a separate law but is regulated explicitly by CoFTRA in the form of a CoFTRA, which regularly updates regulatory policies every year, trading activities for commodity futures crypto assets No.8/2021 and the legitimacy of crypto transactions strengthened by the stipulation of PMK No.68/2022 PPN and PPH. Through institutions that have the authority to regulate and limit crypto transactions, the government has provided legal and registered balanced protection not only to crypto asset traders but also to crypto asset customers. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, through CoFTRA, seeks to regulate the transaction mechanism of crypto asset trading activities in such a way that all parties involved in the digital transaction can comply with and apply it, including crypto customers, seeks to provide education in the form of socialization movements to the public as potential crypto customers by first studying investment high risk to minimize losses that occur in the future.Keywords: Protection; Customer; Crypto Asset; Commodity Futures Trading Abstrak Penelitian ini menjelaskan penting mengatur proteksi hukum pemerintah dalam bentuk peraturan hukum kepada pelanggan aset kripto dalam kegiatan dagang berjangka komoditi. Kemudahan transaksi digital dalam bentuk investasi kripto yang memiliki risiko tinggi memerlukan pengaturan hukum yang tidak biasa sehingga urgensitas lembaga seperti Bappebti memiliki andil dalam lalu-lintas perdagangan berjangka komoditi tersebut. Hasil riset memberikan jawaban bahwa secara khusus tidak diatur dalam bentuk Undang-Undang secara tersendiri melainkan secara spesifik diatur oleh Bappebti dalam bentuk Perbappebti yang secara berkala kebijakan regulasi selalu diperbaharui setiap tahunnya kegiatan transaksi dagang berjangka komoditi aset kripto No.8/2021 dan legitimasi transaksi kripto diperkuat dengan ditetapkan PMK No.68/2022 PPN dan PPH. Pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan membatasi transaksi kegiatan kripto telah memberikan proteksi yang berimbang legal dan terdaftar tidak hanya kepada pedagang aset kripto saja namun juga kepada pelanggan aset kripto. Kemendag RI melalui Bappebti berupaya mengatur mekanisme transaksi kegiatan perdagangan aset kripto dengan sedemikian baik agar dapat dipatuhi dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital tersebut termasuk pelanggan kripto, berupaya memberikan edukasi berupa gerakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon pelanggan kripto dengan mempelajari terlebih dahulu investasi berisiko tinggi tersebut guna meminimalisir kerugian yang terjadi kemudian hari.Kata Kunci: Perlindungan; Pelanggan; Aset Kripto; Berjangka Komoditi]]>
<![CDATA[Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik ]]>
<![CDATA[Dadah Cholidah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32134
<![CDATA[This article aims to provide knowledge and insight related to the integrity of the judiciary in fulfilling the satisfaction of justice seekers, specifically for judicial officers, by creating judges with high integrity so as to gain public trust. Judges with integrity will color the decisions they produce, namely legal certainty, benefits and justice for justice seekers and society. Of course, making a decision is not only based on regulations or laws and regulations that apply in Indonesia, but also the wisdom to find the law in handling cases. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that judicial integrity is largely determined by judges with high integrity in realizing the fulfillment of public services and civility so as to produce quality decisions as guaranteed by the 1945 Constitution. In line with Law Number 48 of 2009 concerning judicial power that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice.Keywords: Judge Integrity, Judiciary, Public Civility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan Integritas peradilan dalam memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan, yang dikhususkan pada pelaksana peradilan, dengan mewujudkan Hakim Berintegritas Tinggi sehingga Raih Kepercayaan Publik. Hakim yang berintegritas akan mewarnai putusan yang dihasilkannya, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam membuat putusan tidak sekedar berdasarkan Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga kearifan untuk menemukan hukum dalam menangani perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas Peradilan sangat ditentukan oleh Hakim yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan dan keadaban publik sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata Kunci: Integritas Hakim; Peradilan; Keadaban Publik]]>
<![CDATA[Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Faiqah Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Nur Kholifah]]>;
<![CDATA[Athari Farhani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32137
<![CDATA[The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.Keywords: Judge Professional Ethics; Law Enforcement; Justice AbstrakHakim sebagaI unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Etika Profesi Hakim; Penegakan Hukum; Keadilan]]>
<![CDATA[Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Aliya Sandra Dewi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32130
<![CDATA[This article discusses the inheritance of Minangkabau customary law from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a qualitative research method with a literature and statutory approach. Data were obtained from written sources such as books, articles, journals, documents and related literature. Qualitative data analysis techniques such as content analysis, grounded theory, and thematic analysis are used to understand the meaning and patterns of the data collected. This article provides an in-depth understanding of how Minangkabau customary law is inherited and practiced and how the Islamic Law Compilation and the Indonesian Civil Code have influenced the practice of Minangkabau customary law. The results of this research are expected to contribute to the development of Minangkabau customary law thinking and how to integrate customary law with applicable laws and regulations.Keywords: Customary Law; Islamic Law Compilation; Code of Civil law Abstrak: Artikel ini membahas tentang pewarisan hukum adat Minangkabau yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum adat Minangkabau dan bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]]>
<![CDATA[Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ]]>
<![CDATA[Ibnu Salam Al-Mawarid]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973
<![CDATA[For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI]]>
<![CDATA[Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i ]]>
<![CDATA[Andi Iswandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Mukhlis Hasan]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31699
<![CDATA[This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i]]>
<![CDATA[Qardh Al-Hasan as an Alternative Solution In Poverty Alleviation ]]>
<![CDATA[Nuriyah Thahir]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31504
<![CDATA[Shariah banking amidst a prolonged economic crisis is the right thing for Indonesians. This is because most Indonesian people are not only Muslims, but the Syariah banking system itself is also siding with the customer (not harmful) and in line with the concept, i.e., justice and cooperation. With their capitalist core, conventional banks are economic institutions that do not guarantee the right solution. Even it tends to drag and plunge the customer into the abyss of poverty. Because usury is applied to make the customer not free to move and expand their business. One of the products in Islamic banking is qardhul hasan which offers no-interest loans. The funding purpose of qardh al-hasan is in line with one mission of BAZIS to eradicate a mustahiq be muzakki. On a large scale, if developed intensively, it could help alleviate poverty in Indonesia. It certainly needs the political will (support) of the government seriously.Keywords: qardh al-hasan, poverty, Islamic banking, fatwa Abstrak:Kehadiran perbankan syariah di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan hal yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena tidak hanya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi sistem perbankan Syariah sendiri juga berpihak kepada nasabah (tidak merugikan) dan sejalan dengan konsep yaitu keadilan dan kerjasama. Bank konvensional dengan inti kapitalismenya merupakan lembaga ekonomi yang tidak menjamin solusi yang tepat. Bahkan cenderung menyeret dan menjerumuskan pelanggan ke jurang kemiskinan. Karena praktik riba yang diterapkan membuat nasabah tidak leluasa bergerak dan mengembangkan usahanya. Dengan mengkaji produk perbankan dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang qardh al-hasan yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, ditemukan tujuan dari produk tersebut yang sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk meningkatkan mustahiq menjadi muzakki. Dalam skala besar, jika dikembangkan secara intensif dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan kemauan politik (dukungan) dari pemerintah secara serius.Kata Kunci: qardh al-hasan, kemiskinan, bank syariah, fatwa ]]>
<![CDATA[Legislation Fatwa on Guarantee Services and It’s Impact on Sharia Guarantee Business ]]>
<![CDATA[Hasanuddin Hasanuddin]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32083
<![CDATA[Produksi terdiri dari barang dan jasa, kegiatan tersebut meniscayakan pertukaran barang dan/ jasa dengan uang. Dalam syariah jasa dikenal dengan kafalah, ia termasuk pada rumpun akad tabarru’ (tolong-menolong) dan ulama klasik bersepakat bahwa tidak dibolehkan berlaku komersil pada akad jenis ini. Namun seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syariah, praktik kafalah bukanlah hal yang dapat terelakkan. Ia menjelma menjadi lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Untuk itu, pada fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dikatakan bahwa penjamin dapat menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak. Penelitian menggunakan studi litertaur dimana penulis mengumpulkan pendapata para jumhur ulama baik di masa klasik dan masa kontemporer. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemberian ujrah pada akad Kafalah oleh DSN-MUI bertumpu pada kemasalahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya. Melalui fatwa ini, pemberian ujrah pada kafalah ikut serta menstabilkan (mencegah dan menangani krisis) sistem keuangan nasional.Kata Kunci: DSN-MUI; kafalah; tabarru’; ujrah Abstract:Production consists of goods and services, these activities necessitate the exchange of goods and/services with money. In sharia services known as kafalah, it belongs to the family of tabarru' (mutual help) contracts and classical scholars agree that it is not permissible to apply commercially to this type of contract. However, along with the development of Islamic economic activities, the practice of kafalah is not inevitable. It was transformed into an Islamic financial institution which played an important role in the development of Islamic economics. For this reason, in the DSN-MUI fatwa number 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah state that the guarantor can receive compensation (ujrah) as long as it won’t be burdensome to the parties. The research uses a literature study where the author collects the opinions of a large number of scholars in both the classical and contemporary times. The conclusion of this study shows that the consideration of giving ujrah in the Kafalah contract by DSN-MUI relies on the problems that arise far greater than acting otherwise. Through this fatwa, giving ujrah to kafalah participates in stabilizing (preventing and dealing with crises) the national financial system. Keywords: DSN-MUI; kafalah; tabarru'; ujrah]]>
<![CDATA[Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Rasyid Ashidiq]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31970
<![CDATA[Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah]]>
