cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2016)" : 8 Documents clear
Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh Muhammad Sholeh; Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7862

Abstract

Abstract:Efforts that have been made by the government of the Republic of Indonesia to reduce conflict in Aceh in the form of various policies. From the pattern of violence, mediation, enactment of the Regional Military Operation, to finally negotiations for peace. Negotiations eventually served as the final conflict resolution in order to quell the raging turmoil. After the Aceh Tsunami in December 2004, an agreement was finally reached in Helsinki between the government of the Republic of Indonesia and the elders of the Free Aceh Movement. Among the resolutions obtained are the enactment of Sharia law or Qonun in Aceh, as a legal law that regulates the life of the Acehnese in an Islamic manner.Keywords: Conflict Resolution, Sharia Law, National Disintegration Abstrak: Upaya yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam meredam konflik di Aceh dalam bentuk kebijakan beranekaragam. Dari pola kekerasaan, mediasi, pemberlakuan Daerah Operasi Militer, hingga perundingan untuk perdamaian. Perundingan akhirnya dijadikan sebagai resolusi konflik terakhir guna meredam gejolak yang berkecamuk. Pasca terjadinya Tsunami Aceh pada bulan Desember 2004, akhirnya dibuatkan kesepakatan di Helsinki antar pemerintah Republik Indonesia dan para tetua Gerakan Aceh Merdeka. Diantara resolusi yang didapatkan adalah pemberlakukan hukum Syariah atau Qonun di Aceh, sebagai hukum legal yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara Islami. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Hukum Syariah, Disintegrasi Bangsa
Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan Mujar Ibnu Syarif
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.3655

Abstract

Masalah dan Solusi Patologi Sosial di Kota Tangerang Selatan Dalam perspektif Islam, patologi sosial dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen untuk dibersihkan dari  tengah kehidupan umat Islam. Adanya beberapa aturan dalam kitab suci al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk mendekati zina,  mengonsumsi minuman yang memabukan, dan berjudi, sangat  jelas membuktikan adanya kepedulian Islam yang begitu tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan  berbagai penyakit sosial dari tengah kehidupan publik.  Kata Kunci: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial. Abstract: Problem and Solution of Social Pathology in South Tangerang City In Islamic perspective, social pathology is seen as something very urgent to be cleaned from the lives of Muslims. The existence of multiple rules in the the Koran and and Hadith that  explicitly forbids Muslims to approach adultery, consuming alcoholic beverages, and gamble, clearly proving  of the  high of Islamic awareness on the need of prevention and control of various of social pathologies from the  public life. Keywords: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial. 
Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ade Septiawan; Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.3676

Abstract

Abstract: This study aims to determine the authority of LPPOM in establishing halal products after the enactment of Law no. 33 Year 2014. Based on the research results, it is concluded that there has been a change of authority of LPPOM MUI before and after the coming into effect of Law no. 33 year 2014. For 23 years since its establishment, LPPOM MUI has full authority over the establishment of halal certification, but post-birth and enactment of Law no. 33 of 2014, it no longer has full rights to the expenditure and certification of the guarantee of halal products, but only as partners. The need for halal certification or halal label is very needed in Indonesia. Especially the common people and especially the Muslim community in Indonesia, because with the availability of guaranteed halal food products, at least Muslim consumers no longer worry about the existence of a mixture of materials containing harmful substances are prohibited, both legally and religiously.Keywords: Authority, LPPOM MUI, and halal certification. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang LPPOM dalam penetapan produk halal pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014.Berdasakan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terjadi perubahan wewenang LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya UU No.33 Tahun 2014. Selama 23 tahunsemenjak berdirinya, LPPOM MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal, namun pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2014, ia tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra. Kebutuhan sertifikasi halal atau label halal memang sangat dibutuhkan di Indonesia. Terlebih masyarakat awam dan khususnya masyarakat muslim di Indonesia, karena dengan tersedianya jaminan produk makanan halal, setidaknya konsumen muslim tidak lagi khawatir akan adanya campuran bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dilarang, baik secara hukum negara maupun agama. Kata kunci:Kewenangan, LPPOM MUI, dan sertifikasi halal.
Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Faris Satria Alam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7857

Abstract

Abstract:In reality, consumer as users and passenger’s public transportation (Angkot) have not received legal protection and maximum service that should be given regarding the application of minimum service standards. Besides, there are still problems related to public transportation service sector in the form of the decision of public transportation tariff that has not been matched by the availability of public transportation, the proper of public transportation and consumer safety from crime over public transportation. The result of this study explains that public transportation (Angkot) still has many weaknesses especially related to the implementation of minimum service standards.Keywords: Public Transportation, Angkot, Consumer Protection. Abstrak:Konsumen sebagai pengguna jasa maupun penumpang angkutan umum jenis angkot pada realitasnya belum mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal yang seharusnya diberikan berupa penerapan standar pelayanan minimal. Disamping masih adanya persoalan mengenai sektor pelayanan angkutan umum berupa: penetapan tarif angkutan umum yang belum atau tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah angkutan umum; kelaikan kendaraan angkutan umum; dan keamanan konsumen dari kejahatan di atas kendaraan angkutan umum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini pelayanan angkutan umum jenis angkot ini masih memiliki banyak kekurangan terutama menyangkut penerapan standar pelayanan minimal.Kata Kunci: Angkutan Umum, Jenis Angkot, Perlindungan Konsumen.
Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum Indra Rahmatullah; Rizza Zia Agusty
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7856

Abstract

Abstract:The authority of the state is not powered by one person or one institution only, but also it should be a separation of power. The separation pf power from trias politica theory is difficult to be implemented because no other state body that untouchable. That is why the theory of distribution power developed become the check and balances theory. The development of check and balances theory is signed by the amandement UUD 1945. The goal of check and balances system is to maximize the function state body and to limit abuse of power. In fact, there is always conflict between state bodies because of their power and duty.Keywords: Check and balances, state body, and conflict. Abstrak:Kekuasaan negara tidak terpusat pada satu orang atau lembaga saja, tetapi perlu adanya pemisahan kekuasaan (separation of power). Separation of power dari trias politica sebelumnya sulit terlaksana karena satu sama lain lembaga negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan, sehingga berkembanglah menjadi teori pembagian kekuasaan (distribution of power) dan berujung dengan lahirnya teori checks and balances. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandeman UUD 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Tujuan checks and balances adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara. Pada kenyataanya, mulai ada ketegangan dan konflik antar lembaga negara yang diakibatkan lembaga negara tersebut merasa memiliki kekuatan yang sama.Kata kunci: Checks and balances, lembaga negara, dan konflik. 
Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7864

Abstract

State life, which currently uses a political structure, must have difficulties. The right that individuals have to own the means of production and property makes certain people the bourgeoisie, while others who are unable to become workers are, of course, hired by the bourgeoisie on their own lands and means of production. This is what has come to be known as bourgeois democracy. This research uses a qualitative analytical study using a bibliothèque approach. The findings of the study suggest that neoliberal democracy has an influence on the life of the country. It can be seen that in some countries the workers are marginalized and restrained. So it triggered a huge social disruption.Keywords: Democracy; Bourgeois; Country Abstrak:Kehidupan bernegara yang notabene menggunakan sistem demokrasi pasti memiliki permasalahan. Kebebasan yang dimiliki warga negara untuk memiliki alat produksi dan tanah menjadikan sebagian kalangan menjadi kaum borjuis, sedang kalangan lain yang tidak mampu menjadi kaum pekerja, yang tentunya dipekerjakan oleh kaum borjuis pada tanah-tanah dan alat-alat produksi yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Borjuis. Penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Demokrasi Borjuis memberikan dampak kehidupan negara. Terlihat di beberapa negara menjadikan kaum buruh sebagai pihak tertindas dan terkekang. Sehingga menimbulkan gejolak sosial yang massif.Kata kunci: Demokrasi; Borjuis; Negara. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7864
Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Tresia Elda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7855

Abstract

Abstract:Criminal act of murder that occurred in the household has special properties and special sanction. The specialty of this action lies in the relationship between the perpetrator and the victim. In cases of criminal acts other actors sometimes do not know the victim at all and often do not have a relationship. But the crime of murder in the household perpetrators and victims have a special relationship that is related by blood (parent, child, nephew), for example working relationship bonding housemaid and living in a house with actors and marital relationships (husband and wife). Final recent criminal acts of domestic homicide in the city of Padang increased especially that caused the death of the victim conducted by the husband that caused by some factors such us economy and other factors.Keywords: Murder, Victim and Household. Abstrak:Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga memiliki sifat khusus dan sanksi khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tindak pidana yang tidak ada hubungan suami isteri terkadang tidak mengenal korban sama sekali. Namun tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, pelaku dan korban memiliki hubungan khusus atau hubungan darah (orang tua, anak, keponakan) atau bisa juga ikatan kerja sebagai pembantu rumah tangga dan hubungan perkawinan (suami istri). Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan dalam rumah tangga mengalami peningkatan secara jumlah di kota Padang yang dilakukan oleh suami yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lainnya.Kata Kunci: Pembunuhan, Korban dan Rumah Tangga.
Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Baital, Bachtiar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854

Abstract

Abstract: Implementation of legal assistance by local governments that are formalized into a regional regulation is essential in order to ensure and realize equality before the law and access to justice for everyone, especially the poor as vulnerable groups with legal problems. For local governments, the provision of legal aid is a form of commitment and political will of local governments within the framework of regional autonomy aimed at providing protection to their citizens, one of which relates to access to justice as the principle of equal treatment in the face of law and government with no exception as set forth in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Legal Aid, Poor People, Local Government Abstrak: Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejewantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue