cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2019)" : 7 Documents clear
Kesesuaian Polis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Habibaty, Diana Mutia
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11984

Abstract

AbstractThe Sharia Insurance Policy as a form of contract between the insurance company and the participant or insurance participant should duly follow sharia principles in order to avoid being forbidden, therefore in Indonesia the policy making must require Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010 concerning the Implementation of the Basic Principles for the Implementation of Insurance Businesses and Efforts to Reassure Sharia Principles as the basis for the rules that describe the standardization of sharia policy contracts. This study uses qualitative methods, the data used consists of primary, secondary, and non-legal data. The technique used consisted of content analysis with normative juridical research themes that analyzed legal principles and systematics, and increased the level of ABC insurance products at PT. XYZ Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010. The results of this study concluded that general research of ABC Takaful PT. XYZ is in accordance with Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010, but most of these based on this policy still need to be questioned about their values. Such as the absence of an introduction to tabarru funds' incorporation for insurance participants, the company if all bear the responsibility to bear the loss of the company's corporate company company company company and and and and and contents, and incompleteness contained in article 12 of the MRSSP policy of PT.Keyword : insurance, contracts, policies, sharia, conformity AbstrakPolis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau peserta asuransi sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang mengharamkannya, untuk itu di Indonesia dalam pembuatan polis haruslah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasurnasi Dengan Prinsip Syariah sebagai landasan aturan perundang-undangan yang memaparkan standarisasi kontrak polis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan berupa data primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik yang digunakan berupa content analysis dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum, dan seberapa besar taraf sinkronisasi produk asuransi syariah ABC PT. XYZ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum polis asuransi syariah ABC PT. XYZ  telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010, namun  terdapat sebagian keganjilan pada polis ini sehingga masih perlu dipertanyakan nilai kesyariahannya. seperti tidak dicantumkannya penginformasuan penggabungan dana tabarru’ kepada peserta asuransi, kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian bila perusahaan melakukan wanprestasi, dan ketidaklengkapan isi dari pasal 12 polis MRSSP PT.Axa Mandiri tentang Penyelesaian Perselisihan bila terjadi konflik antara peserta dan perusahaan asuransi.Kata Kunci: asuransi, kontrak, polis, syariah, kesesuaian
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan RR Dewi Anggraeni; Acep Heri Rizal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11531

Abstract

Abstract.An internet purchase agreement (E-commerc) in terms of aspects of civil law is very fundamental. E-commerce is quite easy to use in terms of buying and selling transactions, so there is a legal relationship inherent through internet transactions. The Electronic Information and Transaction Law (UUITE) is the basis for regulating electronic transactions through internet media such as mobile computers and others, so that these activities result in accountable legal actions. In order for the legal actions taken to be accountable, the transaction made in the form of an electronic agreement is written. The importance of legal issues in the field of E-commerce aims to provide protection and settlement of disputes in sale and purchase agreements for parties that use electronic media as a media transaction. This study emphasizes the legality (strength of law) of E-commerce agreements, and choice of law dispute resolution (choice of law) in the implementation of dispute resolution between parties in transactions through electronic media.Keywords: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Online Buying and Selling Abstrak.Perjanjian pembelian melalui internet (E-commerc) dalam hal aspek hukum perdata sangat fundamental. E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat berupa perjanjian elektronik secar tertulis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik.Kata kunci: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Jual-beli Online.
Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dengan Pengabaian Penderitaan Yang Akan Diderita M Makhfud
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.13200

Abstract

Abstract:A guilty person deserves the penalty of punishment, and must get suffering in return, without considering how much benefit to society if he is subject to punishment. Regardless of how big the consequences of moral punishment someone who has done wrong is better in law than not punished. Therefore, the authors provide an alternative sanction of the death penalty as an alternative final punishment for perpetrators of corruption. So that it can be a meaningful lesson for the next generation. This study uses qualitative methods on the available data. In addition to analyzing and observing the current reality.Keywords: Death Penalty, Corruption, Sanctions Abstrak:Seseorang bersalah patut mendapatkan ganjaran hukuman, dan harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman. Terlepas seberapa besar konsekuensinya dari penghukumannya secara moral seseorang yang telah berbuat salah lebih baik di hukum dari pada tidak dihukum. Oleh karenanya, penulis memberikan alternatif sanksi hukuman mati sebagai alternatif akhir pemidanaan bagi pelaku kejahatan korupsi. Sehingga dapat menjadi pelajaran  berarti bagi generasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada data yang tersedia. Selain dengan melakukan analisa dan observasi pada realita yang ada saat ini.Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Sanksi    
Perubahan Perspektif Rumah Lopo(Uim Lopo) Pada Masyarakat Atoin Meto Di Desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Asti Yunita Benu; Agnes Deana Rafael
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11571

Abstract

Abstract.This research was carried out with the aim of exploring and finding out why the Lopo House underwent changes, how the process of change and how the impact of the changes in the Lopo House was affected for people's lives. The method used is a qualitative method that is descriptive. With this method, efforts to interpret and understand the process of changing the Lopo house can be explained empirically. The products produced are in the lives of the people of Meto, Lopo's house is still interpreted as one of the facilities used to empower the community, because almost all decision-making processes or deliberations on various aspects of people's lives are agreed upon and decided in Lopo's house. Change in perspective on the Lopo House in the life of the Atoin Meto community in the village of Nusa, West Amanuban District, South Central Timor Regency. The Meto community in the village of Nusa, the West Amanuban District, Timor Tengah Selatan District has a Lopo home culture that reflects genelogical characteristics and community identity. Ownership, emotional ties, genealogical ties and brotherly relations with very high social solidarity are manifested in the process of making the Lopo house. However, the existence of Lopo's house in the process of supporting history and human civilization underwent changes in the level of structure, function, meaning, value, quantity and quality, even Lopo's home was difficult to find in the reality of today's society.Keywords: Lopo House, Culture, Atoin Meto Society Abstrak.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menggali dan mencari tahu mengapa rumah Lopo mengalami perubahan, bagaimana proses perubahannya dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan rumah Lopo tersebut bagi kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif yang bersifat dekriptif. Dengan metode ini, maka upaya memaknai dan memahami proses perubahan rumah Lopo dapat dijelaskan secara empirik. Produk yang dihasilkan adalah pada kehidupan masyarakat Meto, rumah Lopo tetap dimaknai sebagai salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat karena hampir semua proses pengambilan keputusan atau musyawarah mufakat tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat disepakati dan diputuskan dalam rumah Lopo. Perubahan perspektif Rumah Lopo dalam kehidupan masyarakat Atoin Meto di desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masyarakat Meto di desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki budaya rumah Lopo yang mencerminkan ciri khas dan identitas masyarakat secara genelogis. Rasa memiliki, ikatan emosional, ikatan geneologis dan hubungan persaudaraan dengan solidaritas sosial sangat tinggi diwujudkan dalam proses pembuatan rumah Lopo. Namun, eksistensi rumah Lopo dalam proses sejarah dan peradaban manusia pendukung mengalami perubahan dalam tataran struktur, fungsi, makna, nilai, kuantitas dan kualitas, bahkan sulit dijumpai  rumah Lopo dalam kenyataan kehidupan masyarakat saat ini.Kata Kunci: Rumah Lopo, Budaya, Masyarakat Atoin Meto
Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Choiriyah Choiriyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11532

Abstract

AbstractThe issue of regulation regarding Banking in Indonesia is everything related to legislation. Therefore, it can be concluded that Sharia Banking Law is anything related to legislation governing Islamic banking activities. Islamic Banking Law at the same time experienced very intensive and creative interactions with the Islamic religion. In the general sense of Islamic banking, Islamic banking or Islamic banking is carried out by applying Islamic law (sharia) into the banking sector or even other modern commercial activities. This study approached the literature study by reviewing the literature related to the problem.Keyword: Banking Law, Indonesian Insurance, Islamic LawAbstrakMasalah pengaturan tentang Perbankan di Indonesia merupakan segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Hukum Perbankan Syariah pada saat yang bersamaan mengalami interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama Islam. Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah melakukan kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam dengan menerapkan hukum Islam (syariah) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya. Penelitian ini melakukan pendekatan studi pustaka dengan melakukan review terhadap literatur terkait permasalahan.Keyword: Hukum Perbankan, Perasuransian Indonesia, Hukum Islam
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul Nareswari Kencana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11535

Abstract

Abstract.The implementation of the law takes place because of a violation of law. In this case the law that has been violated must be enforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Bantul Regency is a district in the Special Region of Yogyakarta which is also an international tourism destination. One of the regional income is obtained from the tourism sector, then indirectly the culture and also the needs of tourists will enter the area. So to regulate the circulation of alcoholic beverages in Bantul Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 was formed, but until now law enforcement on the circulation and sale of alcoholic beverages is still experiencing problems. Some laws and regulations that regulate the circulation and sale of alcoholic beverages, allow the Regional Government to take steps in accordance with the conditions of their respective regions, while still taking into account the applicable laws and regulations.Keywords: Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Bantul Abstrak. Pelaksanaan hukum berlangsung karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum  menjadi kenyataan. Kabupaten Bantul merupakan suatu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan destinasi pariwisata Internasional. Pendapatan daerah didapatkan salah satunya dari sektor pariwisata tersebut, maka secara tidak langsung budaya dan juga kebutuhan para wisatawan akan masuk ke dalam daerah. Maka untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, namun sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualanminuman beralkohol masih mengalami kendala.Beberapa peraturan perundang-undangan yangmengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkanPemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing,dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Bantul 
Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan Trini Diyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.13193

Abstract

Abstract:Indonesia is a country with a society that has a very high level of diversity (heterogeneous-pluralistic), and is framed in a united harmony of solidarity, and is based on Pancasila as the ideology of the nation. This is in accordance with the ideals of the nation's founders with the motto Unity in Diversity (they remain one). Such diverse community conditions are certainly easily provoked by SARA issues, especially religious issues and have the potential to cause enormous conflict. The presence of hardliners in all walks of life is certainly a challenge for the government. Hardliners try to replace the ideology of the nation with the Wahhab / Muslim Brotherhood ideology that is extreme, hard, and rigid. This hardliner group aspires to the Khillafah Islamiyah state which is clearly in conflict with the foundations of the Pancasila state and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The birth of the Wasathiyah Paradigm as an intellectual response to his concern for the thought of hardliners who tried to divide the nation. Wasathiyah's true understanding is able to harmonize inclusive and moderate thinking so as to create peace in the life of the nation and state, as well as building a progressive civilization.Keywords: Hardliners, Wasathiyah, Moderation Abstrak: Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang  memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi (heterogen-pluralistik), dan di bingkai dalam satu kesatuan harmoni solidaritas, serta berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu). Kondisi masyarakat yang beragam seperti inilah tentu mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA terlebih isu agama dan berpotensi menimbulkan konflik yang sangat besar. Hadirnya para kelompok garis keras di segala lini kehidupan tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Kelompok garis keras berusaha mengganti ideologi bangsa dengan ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin yang ekstrem, keras, dan kaku. Kelompok garis keras ini mencita-citakan negara Khillafah Islamiyah yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut menjadi sebuah acaman yang membahayakan bagi persatuan bangsa dan berpotensi mendorong bangsa kita ke dalam jurang kehancuran. Lahirnya Paradigma Wasathiyah sebagai respon para intelektual terhadap keprihatinnannya terhadap pemikiran kelompok garis keras yang berusaha memecah belah bangsa. Pemahaman Wasathiyah yang benar mampu menyelaraskan pemikiran yang inklusif dan moderat sehingga mewujudkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membangun peradaban yang berkemajuan.Keywords: Kelompok Garis Keras, Wasathiyah, Moderasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue