Garuda - Garba Rujukan Digital

Kesesuaian Polis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Habibaty, Diana Mutia
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11984

AbstractThe Sharia Insurance Policy as a form of contract between the insurance company and the participant or insurance participant should duly follow sharia principles in order to avoid being forbidden, therefore in Indonesia the policy making must require Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010 concerning the Implementation of the Basic Principles for the Implementation of Insurance Businesses and Efforts to Reassure Sharia Principles as the basis for the rules that describe the standardization of sharia policy contracts. This study uses qualitative methods, the data used consists of primary, secondary, and non-legal data. The technique used consisted of content analysis with normative juridical research themes that analyzed legal principles and systematics, and increased the level of ABC insurance products at PT. XYZ Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010. The results of this study concluded that general research of ABC Takaful PT. XYZ is in accordance with Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010, but most of these based on this policy still need to be questioned about their values. Such as the absence of an introduction to tabarru funds' incorporation for insurance participants, the company if all bear the responsibility to bear the loss of the company's corporate company company company company and and and and and contents, and incompleteness contained in article 12 of the MRSSP policy of PT.Keyword : insurance, contracts, policies, sharia, conformityÂ AbstrakPolis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau peserta asuransi sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang mengharamkannya, untuk itu di Indonesia dalam pembuatan polis haruslah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasurnasi Dengan Prinsip Syariah sebagai landasan aturan perundang-undangan yang memaparkan standarisasi kontrak polis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan berupa data primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik yang digunakan berupa content analysis dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum, dan seberapa besar taraf sinkronisasi produk asuransi syariah ABC PT. XYZ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum polis asuransi syariah ABC PT. XYZ Â telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010, namunÂ terdapat sebagian keganjilan pada polis ini sehingga masih perlu dipertanyakan nilai kesyariahannya. seperti tidak dicantumkannya penginformasuan penggabungan dana tabarruâ€™ kepada peserta asuransi, kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian bila perusahaan melakukan wanprestasi, dan ketidaklengkapan isi dari pasal 12 polis MRSSP PT.Axa Mandiri tentang Penyelesaian Perselisihan bila terjadi konflik antara peserta dan perusahaan asuransi.Kata Kunci: asuransi, kontrak, polis, syariah, kesesuaian

DISPARITAS PENYELESAIAN SENGKETA JALUR LITIGASI PADA POLIS ASURANSI SYARIAH DAN PUTUSAN PENGADILAN Lathif, Azharuddin; Habibaty, Diana Mutia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i1.460

Sejak pembaharuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, segala bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun pada praktiknya, pada klausula penyelesaian perkara jalur litigasi masih ditemukan pilihan forum (choice of forum) penyelesaian sengketa polis asuransi syariah. Pilihan penyelesaian sengketa litigasi tersebut menyatakan bahwa sengketa litigasi asuransi syariah dapat diselesaikan pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama. Pada penelitian ini juga ditemukan dua Putusan Asuransi Syariah yang masih menggunakan Pengadilan Agama dan dua Putusan Asuransi Syariah yang menggunakan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk itu diperlukan adanya penelitian terhadap disparitas pada polis dan putusan pengadilan asuransi syariah ini.

PERANAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -MAJELIS ULAMA INDONESIA- TERHADAP HUKUM POSITIF INDONESIA Habibaty, Diana Mutia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.125

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga keislaman independen di Indonesia telah memberikan banyak rekam jejak di Indoneisa. Rekam jejak tersebut menelurkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ada beberapa pihak menganggap bahwa fatwa MUI merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi bila tidak mampu menjalankannya. Sementara itu, bila kita lihat pengertian dari fatwa sendiri adalah anjuran ataupun imabauan, sehingga tidak ada sanksi tertentu bila seseorang maupun masyarakat tidak mematuhinya.

THE SUITABILITY OF SHARIA LIFE INSURANCE POLICY FOR POJK NO. 69/POJK.05/2016 AND POJK NO. 72/POJK.05/2016 Lathif, AH. Azharuddin; Habibaty, Diana Mutia
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.1.2019.63-83

The increasing of sharia insurance companies have sprung up in Indonesia. However, in their policy contracts there are still some parts that are not in accordance with sharia principles. This mismatch can cause information distortion that can harm customers or sharia insurance participants. The Sharia Insurance Policy as a form of written contract between the insurance company and the customer or the insurance participant should duly follow sharia principles in order to avoid the elements that forbid it, therefore in Indonesia the policy making must follow the legislation, namely Financial Services Authority Regulation No.69 / POJK.05 / 2016 (hereinafter abbreviated as POJK No.69 / POJK.05 / 2016) and the Financial Services Authority Regulation No.72 / POJK.05 / 2016 (hereinafter abbreviated as POJK No.72 / POJK.05 / 2016) as the basis of the rule legislation describing the standardization of sharia policy contracts. This study uses qualitative methods, the data used in the form of primary, secondary, and non-legal materials. The technique used is in the form of content analysis with the theme of normative juridical research that analyzes legal principles and systematics, and how much the level of synchronization of ABC Islamic sharia insurance products at PT. XYZ against POJK No.69 / POJK.05 / 2016 and POJK No.72 / POJK.05 / 2016. The results of this study concluded that generally the ABC Islamic Sharia insurance policy PT. XYZ is in accordance with POJK No.69 / POJK.05 / 2016 and POJK No.72 / POJK.05 / 2016, but there are some peculiarities in this policy so that it still needs to be questioned about the welfare side.

Law and Sovereignty of the State in the Renegotiation of Freeport Contracts in Papua Zada, Khamami; Mustolih, Mustolih; Habibaty, Diana Mutia; Hakim, Lukman; Purwaningsih, Desy; Diyani, Trini
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i2.21546

The mineral and coal mines have long been managed by foreign contracts between governments and foreigners. The position threatens the state's sovereignty over the wealth of natural resources. The study was to analyze the renege-management of Indonesia's Freeport mines in Papua. Socio-legal methods were used to analyze the renegotiation of Indonesia's Freeport management. The study found that according to the principle of state mastery over natural resources as a common property of Indonesian people's prosperity as in article 33 verses (3) constitution of 1945, the Indonesian government officially took over its 51-percent share of Freeport. It is part of an expression of national sovereignty over the management of its natural resources. With this position, Freeport's mining management is no longer based on a contract of work, but a Special Mining Business License which provides guarantees to business holders to have their licenses extended to provide certainty to mining business actors in conducting mining business in Indonesia.Keywords: Renegotiation; Freeport; State Sovereignity Hukum dan Kedaulatan Negara Dalam Renegosiasi Kontrak Freeport Di Papua Abstrak Pertambangan mineral dan batubara selama ini dikelola pihak asing berdasarkan kontrak antara pemerintah dan pihak asing. Posisi ini sesungguhnya mengancam kedaulatan negara atas kekeyaaan sumberdaya alam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis renegosiasi pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Metode socio-legal digunakan untuk menganalisis renegosiasi pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia. Studi ini menemukan bahwa berdasarkan prinsip penguasaan negara atas sumberdaya alam sebagai common property bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat sebagaimana pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 %. Kebijakan ini merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara atas pengelolaan sumberdaya alamnya. Dengan posisi ini, pengelolaan tambang Freeport bukan lagi berdasarkan kontrak karya, melainkan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang memberikan jaminan kepada pemegang usaha untuk diperpanjang izinnya unutk memberikan kepastian kepada pelaku usaha pertambangan dalam melakukan bisnis pertambangan di Indonesia.Kata Kunci: Renegosiasi; Freeport; Kedaulatan Negara Закон и суверенитет государствапри пересмотре договоров Freeport в Папуа АннотацияДо настоящего времени управление добычей полезных ископаемых и угля осуществлялось иностранными сторонами на основании договоров между правительством и иностранными сторонами. Эта позиция фактически угрожает суверенитету государства над богатством природных ресурсов. Данное исследование направлено на анализ пересмотра условий руководства рудником компании Freeport Indonesia в Папуа. Социально-правовой метод был использован для анализа пересмотра условий руководства рудником компании Freeport Indonesia. Это исследование показало, что на основе принципа государственного контроля над природными ресурсами как общей собственностью индонезийского народа для процветания народа, как указано в пункте (3) статьи 33 Конституции 1945 года, правительство Индонезии официально приняло на себя акции из компании Freeport Indonesia на 51%. Эта политика является частью реализации государственного суверенитета над управлением своими природными ресурсами. С этой должностью управление горнодобывающей промышленностью Freeport больше не основывается на договоре на выполнение работ, а на специальной лицензии на горнодобывающий бизнес, которая предоставляет владельцам бизнеса гарантии продления их лицензий, чтобы обеспечить уверенность участников горнодобывающего бизнеса в ведении горнодобывающего бизнеса в Индонезии.Ключевые Слова: Пересмотр; Freeport; Государственный суверенитет

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal Muhammad, Fachri; Permana, Raditya; Habibaty, Diana Mutia
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tazksw66

This research uses normative research methods and library research through a statute approach. The statute approach refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Film is a creative work that is protected, therefore violating this by pirating films and distributing them over the internet is an illegal act. This can harm the creators or copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Law enforcement against perpetrators of piracy who distribute films through illegal streaming sites can result in penalties such as imprisonment or fines if the creators or copyright holders file a lawsuit or report. On the other hand, if there are no prosecutions or reports regarding this violation, the government, based on Article 56, has the right to take preventive measures in the form of blocking. The reason the government implements blocking as a form of legal protection for copyright is outlined in Article 1, which states that copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle once a creation is manifested in a tangible form. The research results indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated violations committed by illegal movie streaming sites in the form of prevention through closure or access blocking. The government's role in preventing the circulation of pirated films through the blocking of illegal streaming sites is not enough, considering that these illegal streaming sites are still accessible to users. Penelitian ini meggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan (library research) melalui pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film merupakan karya cipta yang dilindungi oleh sebab itu pelanggaran dengan membajak film dan menyebarkannya melalui internet merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini dapat merugikan pencipta atau pemengang hak cipta baik itu hak secara moral maupun hak ekonomi. Penegakan hukum bagi para pelaku pembajakan yang menyebarkan film melalui situs-situs streaming film ilegal dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda apabila pihak dari pencipta atau pemengang hak cipta melakukan penuntun atau pelaporan. Sebaliknya jika tidak ada penuntutan atau pelaporan mengenai pelanggaran ini maka pemerintah bardasarkan pasal 56 berhak melakukan pencegahan berupa pemblokiran. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs streaming film ilegal dalam bentuk pencegahan berupa penutupan atau pemblokiran akses. Peran pemerintah dalam mencegah peredaran film bajakan melalui pemblokiran situs-situs streaming film ilegal ini belum cukup, melihat situs-situs streaming film ilegal masih dapat diakses oleh penggunanya.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search