cover
Contact Name
Nur Rohim Yunus
Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Phone
+6281384795000
Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Cita Hukum
ISSN : 23561440     EISSN : 2502230X     DOI : 10.15408
Jurnal Cita Hukum is an international journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of legal studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. Jurnal Cita Hukum specializes in legal studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2015)" : 12 Documents clear
Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual Ida Rofida
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1847

Abstract

Abstract: Abuse Trademark License Agreement In Business Practices Intellectual Property Rights. The background of this study is related to the problems that exist because of the impact of the misuse of the trademark license agreement on business practices intellectual property rights. The results showed that the Misuse of brand licensing agreements in business practice of intellectual property rights protection is essential, the misuse of the trademark license agreement is due to several factors that can cause defects in the eyes of the brand license agreement and the law can also be detrimental to all parties concerned. The study also describes the efforts to resolve disputes in a brand licensing agreement as provided for in Article 84 of Law No. 15 of 2001 on Marks.   Abstrak: Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual. Latar belakang penelitian ini adalah terkait masalah-masalah yang ada karena dampak dari adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek terhadap praktek bisnis hakatas kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual sangatlah penting perlindungannya, adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini karena adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan perjanjian lisensi merek cacat dimata hukum dan juga dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang ada dalam sebuah perjanjian lisensi merek sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.    DOI: 10.15408/jch.v2i1.1847
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Fatkhul Muin
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1838

Abstract

Abstract: The protection of Indonesian workers who work abroad are part of the State's obligation to fulfill the constitutional rights as citizens. Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers are an integral part of the system that builds upon the mandate of Article 28 subsection 3D, where every citizen has the right country to get a decent job. This means that the rights that every citizen of the country is the right to work outside the country and the state's obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad.  Abstrak: Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negera berhak untu mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negera merupakan hak untuk bekerja di luar negeri dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1838
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia Fadilah Haidar
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.2311

Abstract

Abstract: Legal Protection for Investors Against Crime Practice Insider Trading In Stock Market in Indonesia. Legal protection for investors is a matter that is crucial to the survival of the business and investing world, a form of legal protection itself in the form of legal structure and legal substance both of which synergize in providing certainty and legal protection. In the absence of legal protection for investors against the crime of insider trading in the stock market it will create unfair market, the emergence of illicit profit, and untrustable adverse market investors.   Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa legal structure dan legal substance dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan insider trading di pasar modal maka akan tercipta unfair market, timbulnya illicit profit, dan untrustable market yang merugikan investor.  DOI: 10.15408/jch.v2i1.2311
Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa Abu Tamrin
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843

Abstract

Abstract: Amendment of the Constitution and constitutional reform in Indonesia. The Constitution can be two meanings, namely: a broad sense and narrow sense. Meaning constitution means forming. Constitutional expert in Constitutional Law contains basic law is written. Act of 1945 is a formal document which is the result of political struggle in the past. In the era of the New Order Act of 1945 "sacred" so that the People's Consultative Assembly of Indonesia in the New Order era did not alter the Constitution of 1945. In the reform era to amend the Act of 1945. There was a change of articles of Law 1945. One only Article 1 (2) the first amendment of the Constitution of 1945. Sovereignty is in the people's hands and performed in accordance with the Constitution. There is a state agency that was formed, one of which the Constitutional Court and no state institutions were removed, the Supreme Advisory Council. With the change of the Constitution of 1945, then there was a constitutional reform in Indonesia Abstrak: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Menurut K.C. Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit. Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis. Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan” sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undangundang Dasar 1945. Di era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Ada perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar. Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843
Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014) Dandi Pahusa
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1848

Abstract

Abstract: Equation Basic Element In A Famous Brand (Analysis of the Decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014). Criteria for determining the equation of the constituents in a well-known brand that is the similarity of images, sounds, names, words, letters, numbers, color composition or a combination of these elements, either for goods or services that are similar or dissimilar based on general knowledge of the public, the brand earned a reputation as a massive campaign, and with evidence of the trademark registration in several countries. The impact of the decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014 for brand owners who have registered and well-known to always protect its brand, namely by taking into account the bad faith of the owner of the other brands. If there are other brands that have been registered in the Directorate General of Intellectual Property and published in General News Brands, the owner of the mark that has been registered in advance immediately appealed and the cancellation of the trademark. Abstrak: Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis atas Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1848
Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1839

Abstract

Abstract: The authority of the Regional Representatives Council Legislation In Institutional Reform Legislative Following the Ruling of the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision reflects the theoretical conception DPDformation which is intended to reform the structure of the Indonesian parliament into two chambers (bicameral) consisting of DPR and DPD. With the bicameral structure of the legislative process is expected to be held by a double-check system that allows the representation of the interests of all the people in relative terms can be dispensed with broader social base. Parliament is a reflection of political representation, while the Council reflects the principle of territorial or regional representation. DPD legislative authority is still limited. DPD does not have the authority to establish laws, although it can propose draft laws relating to regional autonomy.  Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral ini diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation). Kewenangan legislasi DPD masih dibatasi DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.   DOI: 10.15408/jch.v2i1.1839
Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) Fathudin .
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1844

Abstract

Abstract: Allegation of abuse of authority that committed by public officials is an object to should be examined with the specialty principle (specialialiteit beginsel), because the deviation from this principle would impact  to abuse of authority (detournement de pouvoir). In this context, the allegation  of abuse of authority is a domain of administrative law (administrative penal law) so that the authority to examine the presence or absence of the element of abuse of authority is absolute competence of administrative  court. The application of this mechanism in line with the principle of ultimum remidiun in the application of criminal law. The application of a criminal sanction must be applied as a final sanction after the civil or administrative sanctions. In order to give opportunity for the public to give correction, corrections  (No Criminal Penalty before adminsitrative Correction is implemented). Government Administration Act is a response to the polemic of the object of dispute the allegation of abuse of authority that always be drawn directly into the realm of criminal law.   Keyword : abuse of authority, administrative law, administrative  court   Abstrak: Dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan merupakan objek yang harus diuji dengan asas spesialitas (specialialiteit beginsel), karena penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Pada konteks ini, maka dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi (administratif penal law ) sehingga wewenang untuk memeriksa ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilam administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penerapan mekanisme ini selaras dengan asas ultimum remidiun dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setalah sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak berdaya sebagai upaya memberikan ruang bagi masyarakat luas akan upaya perbaikan, koreksi, dan upaya lainnya sebelum pemidanaan diberikan (No Criminal Penalty before Adminsitrative Correction is implemented). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan jawaban terhadap polemik seputar objek sengketa dugaan penyalahgunaan wewenang yang selama ini langsung ditarik ke ranah hukum pidana padahal sebuah kebijakan tidaklah dapat dikriminalisasi.  DOI: 10.15408/jch.v2i1.1844
Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases Dian Purwaningrum Soemitro; Indra Wahyu Pratama
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1841

Abstract

Abstract: Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases. The emergence of global terrorism cases within more than a decade, marked by the tragedy of 9/11, making the issue of it being a big problem. The State as one of the subjects of International Law, into the spotlight. One of the problems that developed was the extent of the responsibility of the State towards acts of terrorism that occurred in the region of his sovereignty, which caused casualties both its own citizens or foreign nationals. In the case of terrorism that happened in Indonesia, the State's responsibility to the International Conventions implementation are very insufficient and the efforts from the country by creating a system of criminal justice to the criminal offence of terrorism has not been a maximum. There should be an obligation of the internationally imposed on it. The problem is if the terrorism was occurred will be submitted to the International Law are likely to be open to foreigners intervention. This is of course contrary to the principles of International Law. However, in the development of International Law as it has evolved in the Principle of the Responsibility to Protect and that should be accepted by any countries in order to attract the embodiment of the country against the security and Human Rights Abstrak: Lingkup Pertanggungjawaban Negara Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional pada Kasus Indonesia. Munculnya kasus terorisme global dalam satu dekade, ditandai dengan tragedi 9/11 yang menjadi masalah besar. Salah satu masalah yang berkembang adalah sejauh mana tanggung jawab negara terhadap aksi terorisme yang terjadi di wilayah kedaulatannya, yang menyebabkan timbulnya korban, baik warga negaranya sendiri atau warga negara asing. Dalam kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pertanggungjawaban negara terlihat dalam pelaksanaan Konvensi Internasional dan upaya menciptakan sistem peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme. Jika permasalahan terorisme diserahkan kepada Hukum Internasional, maka cenderung akan membuka intervensi asing. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Namun, dalam perkembangan Hukum Internasional telah berevolusi dalam Prinsip Tanggung Jawab untuk melindungi, selain adanya keharusan setiap negara untuk menjaga keamanan dan Hak Asasi Manusia  DOI: 10.15408/jch.v2i1.1841
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah Muhammad Maksum
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1837

Abstract

Abstract: Application of the Contract Law of Fiduciary In Islamic Financing. Islamic finance products is almost entirely implement the guarantee. Such guarantees a careful effort as well in case when borrowers are unable to pay the debt. Customer financing at a conventional financial institution based debts so that the application of fiduciary can be applied. However, financing is not entirely based Islamic financial debts, but also based working capital and services. In the last two financing models did not reveal any debts in principle that the application of fiduciary can not fit the model of such financing. Guarantee letter (al-Rahn al-tasjili) is introduced in the form of a guarantee that Islam has similarities with fiduciary although not exactly the same. Abstrak: Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. Produk-produk pembiayaan syariah hampir seluruhnya menerapkan jaminan. Jaminan tersebut sebagai upaya hati-hati sekaligus jaga-jaga tatkala nasabah peminjam tidak mampu membayar utang. Pembiayaan nasabah di lembaga keuangan konvensional berbasiskan utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, pembiayaan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang-piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua model pembiayaan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak bisa klop dengan model pembiayaan tersebut. Jaminan surat (al-rahn al-tasjili) adalahbentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.  DOI: 10.15408/jch.v2i1.1837
Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan Oksidelfa Yanto
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.2310

Abstract

Abstract: The concept of Protection of Copyright Works Music In the realm of Intellectual Property Rights Law Of Crime of Piracy. Intellectual Property Rights or IPR is a right arising from a work produced by using human intellectual abilities for the benefit of the community, both in the fields of science, art, literature and technology. Object of intellectual property is created by the human mind. HKI is actually a system of recognition, award, legal protection and economic value for intellectual works that cover a wide range. One form of IPR that is copyright protected. For example, music, art, painting, photography, books, and so forth.   Abstrak: Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomi bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas. Salah satu bentuk HKI yang dilindungi adalah hak cipta. Misalnya, musik, seni, lukisan, fotografi, buku dan lain sebagainya. DOI: 10.15408/jch.v2i1.2310

Page 1 of 2 | Total Record : 12