cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Waldi Nopriansyah
Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id
Phone
+6287735155355
Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 08544603     EISSN : 25023209     DOI : http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.8825
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-AHKAM; is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI). Al-AHKAM focuses on Islamic law with various perspectives. This journal, serving as a forum for studying Islamic law within its local and global context, supports focused studies of a particular theme and interdisciplinary studies. AL-AHKAM has been indexed in DOAJ, Google Scholar, and the Indonesia Ministry of Research, Technology, and Higher Education (SINTA 2 - SK No. 164/E/KPT/2021). AL-AHKAM has become a CrossRef Member since the year 2016. Therefore, all articles will have a unique DOI number.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Volume 22, Nomor 1, April 2012" : 6 Documents clear
PROBLEMATIKA YURIDIS LEGISLASI SYARIAT ISLAM DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Fauzi, Mohammad
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada era reformasi diberi kewenangan kembali untuk melaksanakan syari‘at Islam. Kewenangan ini dijustifikasi dengan payung hukum berupa UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Payung hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Perda atau Qanun pada tingkat Provinsi NAD. Namun legislasi pelak­sanaan syari‘at Islam di Provinsi NAD mengandung problematika yuridis. Penentuan bentuk sanksi berupa cambuk dan kadar sanksi berupa penjara 1 (satu) atau 2 (dua) tahun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Problem lain adalah masih bertumpunya peradilan mahkamah syar‘iyyah pada Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan. Upaya pembukaan kamar khusus MA di Provinsi NAD yang dipandang sebagai solusi agar tidak bertumpu pada MA, justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian juga, kompetensi mahkamah syar‘iyyah khususnya dalam menangani perkara pidana masih kabur dan terjadi benturan dengan kompetensi Pengadilan Negeri.***Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) in the reform era is authorized returned to implement Shariah (Islamic law). Its authority is justified by the legal basis : Law No. 44 of 1999 on Privileges of Aceh, Law No. 18 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam, and Law No. 11 Year 2006 regarding the Government of Aceh. From this legal basis, then followed by the formulation of regulations (Qanun) at the provincial level. But legislation of implementing Shariah law in NAD contains problematic juridical. For instance: determining of sanctions, in the form of whipping and one or two years imprisonment, considered against legislation in higher level. Another problem is that syariyyah court positions still below on the Supreme Court (MA) as the highest court. The Efforts to open special room of Supreme Court in NAD is seen as a solution not to take it below on the Supreme Court, seen a contrary to the laws and regulations are higher. Likewise, the competence of syariyyah court particularly in handling a criminal cases is still obscure and there is a clash with the competence of the District Court.***Keywords: syariat Islam, Provinsi NAD, Mahkamah Syar’iyyah, yuridis
HUKUM ISLAM DAN MORALITAS DALAM MASYARAKAT MADANI Ihsan, Muhammad
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Tulisan ini bermaksud memberikan penegasan terhadap peran hukum Islam dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) melalui revitalisasi nilai-nilai etika. Pemikiran deskriptif ini terasa sangat penting jika dikaitkan dengan kondisi bangsa yang tengah memasuki masa transisi dari masa orde baru menuju masa reformasi. Perubahan situasi politik secara ekstrim telah memicu setiap individu dan kelompok di negara ini menata kembali identitas diri dan orientasi hidup mereka, tanpa terkecuali kelompok Muslim. Umat Islam sangat antusias menyambut momentum ini untuk mewujudkan kembali cita-cita masyarakat madani melalui hukum Islam. Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan dan memperbaiki moralitas manusia. Komitmen hukum Islam dalam mewujudkan etika dan moralitas ummat adalah melalui perumusan peraturan yang dilengkapi dengan sanksi hukuman. Upaya ini menjadi salah satu metode dan pendekatan oleh hukum Islam, sehingga nilai-nilai moralitas dimiliki oleh semua orang. Jika masyarakat mematuhi nilai-nilai moralitas, maka pada saat yang sama masyarakat sipil (civil society) akan terwujud.***This paper intends to provide confirmation of the role of Islamic law in the realization of civil society through the revitalization of ethical values. This descriptive thought was very important if it is associated with the condition of the country that was entering a period of transition from the new order to the reform period. Extreme changes in the political situation has triggered individuals and groups in this country rebuild their identity and orientation of their lives, without exception Muslim groups. Muslims are very excited on the occasion of this momentum to bring back the ideals of civil society through Islamic law. Islamic law has the main goal to achieve and improve human morality. The Islamic law has commitment to realize the ethics and morality of mankind through the formulation of rules that come with punitive sanctions. This effort became one of the methods and approaches to Islamic law, so that the moral values shared by everyone. If people adhere to the values of morality, then at the same time civil society  will be realized.***Keywords: Hukum Islam, moralitas, masyarakat madani, peradaban
REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA - Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Fikri, Dimas Fahmi
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan kebolehan benda bergerak sebagai objek wakaf, salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketentuan tersebut diperjelas dengan ketentuan pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf HAKI merupakan wakaf benda bergerak selain uang. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan fikih yang menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan haruslah benda yang tidak bergerak. Penelitian ini lebih lanjut akan menjelaskan ketentuan hukum dan landasan filosofis diperbolehkannya wakaf HAKI menjadi objek wakaf yang sangat mungkin dilakukan di era modern ini. Pembahasan ini bertujuan membuat formulasi baru dari ketentuan wakaf yang penting untuk dibahas dengan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber penelitian dari baik UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah dan UU terkait serta kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang relevan. Hasil penelitian ini menyajikan landasan epistemologis dan metodologis diperbolehkannya wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.***Article 16 paragraph (3) of the Act No. 41 of 2004 on Waqf, describes the permissibility of movable properties as a waqf object. One of them is the Intellectual Property Rights (IPR). The provision is clarified by Government Regulation No. 42 of 2006, which explains that the waqf object of movable properties can be divided into two, namely waqf with movable properties other than money, and the form of cash waqf (waqf with money). The IPR is a kind of the first one. This provisions different from the provisions of Islamic jurisprudence which explains that the waqf object must be unmovable properties. This research will further explain the provisions of the law and the philosophical foundations of the permissibility of IPR ass the object of waqf in this modern era. This discussion aims to create a new formulation of the provisions of waqf with the normative approach to the research resources, such as Law no. 41 of 2004 on Waqf, government regulations, and related regulations as well as the books of fiqh and usul fiqh. The results of this study presents the epistemological and methodological foundation of Intellectual Property Rights (IPR) waqf.***Keywords: wakaf, Hukum Islam, HAKI, UU No. 41 Tahun 2004
URGENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF Hasanah, Uswatun
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun demikian potensi wakaf tersebut belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Beberapa penyebabnya adalah: lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan wakaf, belum profesionalnya pengelolaan dan manajemen wakaf, terbatasnya nazir yang profesional serta pengawasan dan pengelolaan wakaf masih lemah. Oleh karena itu pengawasan menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan apalagi terhadap wakaf produktif. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini nazhirnya harus bersedia untuk diaudit, karena nazhir merupakan orang yang berhak untuk  bertindak atas harta wakaf, baik  untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.  Di samping itu agar wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.***Waqf is a Islamic economics social institution that has a very important role in the development of Indonesian society. However, the potential of the waqf has not been fully explored and developed. Some causes are: lack of public understanding of the importance of recorded waqf, its has not managed professionally, lack of professional nazir and weakness of supervision and management of waqf. Therefore, supervision becomes something absolutely necessary especially for productive waqf. The nadzir of waqf institutions must be willing to be audited, because nadzir is a person who have right to act on waqf property, also to take care of it, maintain it, develop and distribute the waqf revenue to people who deserve it. In addition, in order to manage waqf properly and accountability, supervision should be done by the government and society, active and passive. In performing supervision of waqf management, The government and society may ask some help to an independent public accounting firm. With tight and good supervision, waqf in Indonesia is expected to be managed more properly then the revenue can be used to empower society.***Keywords: wakaf, manajemen wakaf, pengawasan, wakaf produktif, nāẓir
ISLAM DAN DOKTRIN MILITERISME Fatwa, Ach. Fajruddin
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Islam adalah agama perdamaian. Menyandingkan Islam dengan militerisme sudah tentu membutuhkan suatu penjelasan yang memadai. Walaupun sejak awal keha­dirannya Islam telah mengalami beragam konflik fisik dan peperangan bukan berarti Islam memberikan perhatian berlebihan kepada pembentukan kekuatan militer sebagai bagian inherent dari kehidupan. Pembentukan militer dalam Islam lebih dikarenakan merespon banyaknya gangguan, tantangan dan serangan lawan. Orga­nisasi militer Islam ini tidak sepenuhnya tertata rapi. Perlahan tapi pasti organisasi militer menjadi lebih terorganisir, ramping dan efektif. Demikian juga, ketentuan Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perang adalah bentuk kongkrit respon hukum Islam terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Tradisi militerisme yang berkembang merupakan respon kongkrit terhadap ancaman fisik yang menimpa kaum Muslimin. Oleh sebab itu, Islam secara sengaja telah membatasi peperangan dalam tiga bentuk konkrit, yaitu waktu dan lokasi peperangan yang terbatas serta adanya distingsi tegas perlakuan sipil militer dalam peperangan.***Islam is a religion of peace. To reconcile Islam with militarism would require an adequate explanation. Although since the beginning of its presence, Islam has experienced a variety of physical conflict and war, It does not mean that Islam gives excessive attention to the establishment of military force as an inherent part of life. Military establishment in Islam is due to respond to the many distractions, challenges and attacks of the opponent. Islamic military organization is not neatly arranged entirely. Slowly but sure, military organizations become more organized, slim and effective. Likewise, Islamic provisions that regulate matters relating to war is a form of Islamic law which is a real response to the social development. In addition military tradition that developed is a real response to physical threats that affecting Muslims. Therefore, Islam intentionally have limited warfare just in the three concrete forms: the time and location of a limited war as well as strict distinction in the treatment of military civil war.***Keywords: jihad, militer, perang, siyāsah
REDEFINISI HILĀL DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI Tuddar Putri, Hasna
AL-AHKAM Volume 22, Nomor 1, April 2012
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penyatuan kalender Islam sangat dibutuhkan dan merupakan syarat utama bagi umat Islam saat ini dalam menjalankan ibadah. Keseragaman dalam beribadah dan merayakan hari besar Islam adalah sesuatu yang telah lama ditunggu. Harapan atas kalender Islam adalah sebuah kalender yang memiliki kepastian (akurasi) lebih baik dan lebih terorganisir untuk berbagai keperluan. Namun dalam realitas terdapat perbedaan pandangan tentang konsep bulan baru oleh beberapa kelompok, baik dari perspektif ilmu pengetahuan maupun agama. Hilal adalah salah satu sumber utama dalam penyusunan kalender Islam. Saat ini definisi bulan baru sangat beragam, padahal definisi inilah yang digunakan untuk penentuan awal bulan baru Hijriyah, baik dari sudut pandang fiqh astronomi atau kombinasi dari mereka. Artikel ini difokuskan untuk mendefinisikan kembali konsep bulan baru dari sudut pandang ilmu pengetahuan (astronomi) dan fiqh. Sinergi antara fiqh dan astronomi sebagai pendekatan untuk menentukan bulan baru Islam perlu diupayakan sebagai sebuah ikhtiar untuk merumuskan kesatuan kalender Islam.***Unification of the Islamic calendar was much needed and is a major requirement for Muslims today in the running of worship. Uniformity in to worship and celebrate Islamic holy days is something that has been long awaited. An expectation of the Islamic calendar is determining who has the certainty that a better and more organized for various purposes. However, it is in conflict with a different concept of the new moon from several groups paradigm respectively, both from the perspective of science and religion. Hilal is one of the main sources in the preparation of the Islamic calendar. Currently, the definition of the new moon is very diverse. Which definition is used for the initial determination new month of hijriyah, both from the perspective of astronomy or fiqh, or combination of them. Therefore, the article is devoted to the redefinition of the concept of the new moon from the perspective of science and fiqh, that synergy occurs between fiqh and the astronomical new moon to determine new month of Islam. So that the unity of the Islamic calendar can be realized well.***Keywords: kalender hijriyah, hilāl, astronomi, fikih

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 35 No. 2 (2025): October Vol. 35 No. 1 (2025): April Vol. 34 No. 2 (2024): October Vol. 34 No. 1 (2024): April Vol 34, No 1 (2024): April Vol 33, No 2 (2023): October Vol 33, No 1 (2023): April Vol 32, No 2 (2022): October Vol 32, No 1 (2022): April Vol 31, No 2 (2021): October Volume 31, Nomor 2, Oktober 2021 Volume 31, Nomor 1, April 2021 Vol 31, No 1 (2021): April Volume 30, Nomor 2, Oktober 2020 Vol 30, No 2 (2020): October Vol 30, No 1 (2020): April Volume 30, Nomor 1, April 2020 Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019 Vol 29, No 2 (2019): October Vol 29, No 1 (2019): April Volume 29, Nomor 1, April 2019 Volume 28, Nomor 2, Oktober 2018 Volume 28, Nomor 1, April 2018 Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017 Volume 27, Nomor 1, April 2017 Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016 Volume 26, Nomor 1, April 2016 Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013 Volume 23, Nomor 2, Oktober, 2013 Volume 23, Nomor 1, April, 2013 Volume 23, Nomor 1, April 2013 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 More Issue