cover
Contact Name
Putu Prima Wulandari
Contact Email
jurnaltema@ub.ac.id
Phone
+6281296280353
Journal Mail Official
jurnaltema@ub.ac.id
Editorial Address
Jurnal TEMA, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia. Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
TEMA (Jurnal Tera Ilmu Akuntansi)
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14118149     EISSN : 2808215X     DOI : -
Core Subject : Economy,
TEMA (Jurnal Tera Ilmu Akuntansi) publishes all forms of quantitative and qualitative research articles and other scientific studies related to the field of Accounting and a wide range of applications such as: Finance accounting Sharia Accounting Capital Market Based Accounting Forensic Accounting Behavioral Accounting Environmental Accounting Management Accounting Tax accounting Social Responsibility Accounting Public sector accounting Accounting education Auditing Accounting information system Business Ethics & Corporate Governance
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2010)" : 9 Documents clear
Pengaruh Perilaku Penyusun Anggaran Terhadap Slack Anggaran Dimoderasi oleh Pemahaman Regulasi Anggaran Firmansyah, Rizky
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perilaku penyusun anggaran terhadap slack anggaran baik secara langsung maupun dimoderasi oleh pemahaman regulasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan WarpPLS sebagai alat uji statistik. Penelitian ini dilakukan pada SKPD yang berada di Provinsi Gorontalo dengan jumlah sampel sebesar 135 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penyusun anggaran berpengaruh secara langsung terhadap slack anggaran. Semakin tinggi perilaku penyusun anggaran, slack anggaran yang dihasilkan akan semakin rendah. Adapun pemahaman regulasi semakin memperkuat pengaruh perilaku penyusun anggaran terhadap slack anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman regulasi anggaran sebagai internal forces berperan dalam membangun serta meningkatkan perilaku individu dalam meminimalisasi terjadinya slack anggaran. Kata Kunci : Perilaku Penyusun Anggaran, Slack Anggaran, Pemahaman Regulasi Anggaran
Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan Implementasi E-Budgeting Pada Pemerintah Kota Surabaya Sangadji, Eka Fathmin
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor keberhasilan Critical Success Factor (CSF) implementasi e-budgeting pada Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Model critical success factor (tiga paradigma) Altameem, Zairi, and Alshawi (2006) yang digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model critical success factor dari ketiga paradigma yang terdiri dari paradigma organisasi, paradigma teknologi dan paradigma user menjelaskan CSF implementasi e-budgeting pada Pemerintah Kota Surabaya, keseluruhan  komponen yang ada pada tiga paradigma tersebut mendorong keberhasilan implementasi e-budgeting. Akan tetapi, faktor yang paling utama mendorong keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengimplementasian e-budgeting adalah dukungan dan komitmen top management.
Determinan Atas Keberhasilan Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sahputra, Hendra
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode probability sampling dan jumlah sampel sebanyak 205 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor eksploratori kemudian dilanjutkan regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, kualitas indikator kinerja, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.   Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Indikator Kinerja, dan Teknologi Informasi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA Setiyono, Nyoto
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan, manajemen penarikan belanja dan sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di satuan kerja kementerian/lembaga. Sampel penelitian terdiri atas 81 bendahara pengeluaran pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan survei berupa kuisioner yang diberikan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja kementerian/lembaga wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap penyerapan adalah pengadaan barang dan jasa, manajemen penarikan belanja, dan sumber daya manusia. Pengadaan barang dan jasa, manajemen pengeluaran belanja dan sumber daya manusia yang buruk cenderung memperlambat penyerapan pada satuan kerja. Faktor perencanaan kegiatan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan menganggap kegiatan yang bersifat formalitas dan rutinitas dalam  menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan di kementerian/lembaga yang terkait. Kata Kunci :Penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan, manajemen penarikan belanja, sumber daya manusia.
FRAUD DAN PENCEGAHANNYA DI SEKTOR PUBLIK tandianto, roy alfan
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main objective of this study is to give the reader an overview of this research, that the financial management in the public sector there are still modus operandi of fraud, mainly sourced from the state budget funds. The research method used is qualitative method autobiographical narrative because it felt able to present an atmosphere that occurs in the form of a story. By using this approach the results of this study indicate that the modus of fraud that had occurred in the public sector and taboo can be known by the audience broader, such as the manufacture of SPJ fictitious in the implementation of activities carried out with the help of a third party in order to get the surplus funds to be inserted into the tactical funds, disbursement of surplus funds from the fictitious SPPD official travel, the official travel time is shortened, the formation of tactical funds, as well as falsification of authorization in the disbursement of funds. At this stage of the term accountability SPJ completed, stowaway who had been taboo and do not appear on the surface. This study also recommended preventive measures to modus of fraud such as the establishment of a team of assistant and supervisor of the project, siting of activities that should be according to the standard funding, internal control and external that must be corrected, the use of a voucher system for business trips, as well as increased commitment of officials within the public sector. Tolerance and the omission of the fraudulent actions of the surrounding environment are proving increasingly make the situation worse, so that the modus of fraud will continue to flourish despite prevention efforts in the public sector has been done Keywords: fraud, commitment, modus, public sector, taboo, prevention.
Keberterimaan Implementasi SPAN dan SAKTI Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Masohi Leksono, Ari Bowo
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Keberterimaan Implementasi SPAN dan SAKTI Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Masohi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keberterimaan bendahara pengeluaran satuan kerja terhadap implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dilihat dari dimensi kesiapan teknologi dalam teori Technology Readiness Index (TRI) serta persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan dalam teori Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini menggunakan metode survei dengan alat pengumpul data berupa kuesioner yang dibagikan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur yang terdiri dari 126 satuan kerja. Analisis data dilakukan dengan software SmartPLS 2.0. Hasil penelitian menunjukkan keberterimaan implementasi SPAN dan SAKTI dipengaruhi signifikan oleh personality dalam dimensi kesiapan teknologi serta persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan, akan tetapi tidak semua aspek personality mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Kata Kunci: SPAN, SAKTI, TAM, TRI, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan Abstract: Acceptance of SPAN and SAKTI Implementation Study on Working Units of KPPN Masohi Payment Region. This study aims to examine the factors that influence the treasurer acceptance on the implementation of Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) and Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), seen from the dimensions of technology readiness in the theory of Technology Readiness Index (TRI) and perceived ease of use and perceived usefulness in the theory of Technology Acceptance Model (TAM). The data samples were obtained by questionnaires distributed to unit labor treasurer in payment territory of Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi include Central Maluku, West Seram and East Seram Regency which consists of 126 offices. Data analysis was performed with the SmartPLS 2.0 software. Results showed acceptance of implementation of SPAN and SAKTI significantly influenced by the personality dimensions of technology readiness, perceived ease of use and perceived usefulness, but not all aspects of the personality influence the perceived ease of use and perceived usefulness. Key Words: SPAN, SAKTI, TAM, TRI, Perceived Ease of Use, Perceived UsefulnessPENDAHULUAN
IMPLEMENTASI TIGA DIMENSI PERILAKU ETIS PEGAWAI OLEH APIP DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG sulistyaningrum, benedicta febrika
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Dalam rangka reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang merumuskan tiga dimensi (ketuhanan, kepemimpinan, dan kedisiplinan) untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi tiga dimensi perilaku etis APIP dalam menjalankan tugas profesionalismenya sebagai auditor internal pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) untuk mengakomodir tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dengan mengambil obyek pada Inspektorat Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur Kabupaten Lumajang sebagai pimpinan Inspektorat Kabupaten Lumajang dan beberapa orang APIP di Inspektorat Kabupaten Lumajang yang memahami aktivitas APIP sesuai kebutuhan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan dokumentasi peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dimensi ketuhanan diimplementasikan oleh APIP dengan menjadikan agama sebagai rem dan charger; membentuk APIP sebagai pribadi yang amanah, ikhlas, dan istiqomah; dan APIP yang memanusiakan manusia. Dimensi kepemimpinan diimplementasikan melalui komitmen yang dimulai dari diri sendiri; keteladanan dan tanggung jawab; APIP yang dekat; dan followership. Dimensi kedisiplinan diimplementasikan melalui disiplin tupoksi; optimalisasi peran dan posisi; disiplin anggaran; dan melibatkan keluarga dalam kedisiplinan.   Kata kunci: APIP, dimensi ketuhanan, kepemimpinan, kedisiplinan.
Institusionalisasi Balanced Scorecard di Sektor Publik Apriyanto, Ficky Susilo Wahyu
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana proses adopsi Balanced Scorecard (BSC) dilakukan oleh institusi sektor publik, dengan penekanan pada latar belakang dan uraian pelaksanaan proses adopsi itu sendiri. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bagian dalam pengembangan teori institusional, khususnya dalam penerapannya sebagai alat analisis pada proses pelembagaan di sektor publik. Kasus yang menjadi inti penelitian ini adalah proses adopsi BSC oleh sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan studi kasus berdasar pada proposisi teoritis sebagai strategi penelitian. Latar belakang adopsi BSC dianalisis dengan menggunakan New Institutionalism Theory (NIT), sedangkan dinamika yang terjadi selama proses adopsi dianalisis dengan menggunakan Actor-Network Theory (ANT).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong terkuat diadopsinya BSC adalah keinginan dari Inspektorat ABC sebagai organisasi untuk beradaptasi dengan pergeseran paradigma internal audit sebagai core business-nya, dalam rerangka NIT gejala ini termasuk dalam normative isomorphism. Analisis lanjutan dengan menggunakan perspektif translation process dari ANT menunjukkan bahwa gejala tersebut menimbulkan dampak negatif berupa inefektivitas beberapa kegiatan dan program, terutama yang terkait dengan jenis-jenis penugasan konsultatif yang menjadi domain baru organisasi.Kata Kunci: Adopsi Balanced Scorecard, Audit Internal, Sektor Publik, New Institutionalism Theory (NIT), Actor-Network Theory (ANT)
IMPLEMENTASI SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM PADA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA Putri, Frita Ayu Sistyana
TEMA Vol 11, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi sistem remunerasi BLU pada Politeknik Pelayaran Surabaya dengan menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh Edward III sebagai alat analisisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sumber daya adalah unsur-unsur yang mendukung dalam pelaksanaan sistem remunerasi BLU Politeknik Pelayaran Surabaya. Komunikasi yang dilakukan Politeknik Pelayaran Surabaya telah diterapkan dengan konsisten dengan memberikan sosialisasi kepada pegawai. Sumber daya yang dimiliki Politeknik Pelayaran Surabaya, baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan remunerasi,  sedangkan disposisi dan struktur birokrasi adalah unsur-unsur yang perlu mendapatkan evaluasi agar sistem remunerasi BLU pada Politeknik Pelayaran Surabaya dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Beberapa permasalahan terkait disposisi adalah adanya beberapa atasan yang memberikan nilai rata-rata kepada pegawai dan subjektif dalam memberikan penilaian, sedangkan permasalahan dalam struktur birokrasi adalah terkait penilian kinerja yang diberikan implementor cenderung lebih tinggi daripada yang seharusnya kepada bawahannya. Kata Kunci: Implementasi, Remunerasi, Teori Implementasi Kebijakan, George Edward III

Page 1 of 1 | Total Record : 9