Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 10 No. 1 (2017)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Agus Kusnadi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.088 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4
<![CDATA[AbstractThe Indonesian Constitution states the presence of Government Affairs which is the full authority of the Central Government or absolute government affairs and concurrent. Concurrent affairs consisting of Government Affairs Mandatory are divided between the national, local, provincial and cities. As for Article 18 paragraph (5) of the 1945 Constitution, Regional Government run broad autonomy. This study examines the relationship with the supervision of the implementation of wide-ranging autonomy. The research problems are: First, to examine and analyze the implementation of supervisory relationship to the Regional Centre associated with the implementation of broad autonomy after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Second, to examine and analyze the arrangement of the Central and Local Governement in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government which is in conjunction with the region's autonomy.The method used in this research is normative, while the data analysis techniques used is qualitative and descriptive analysis. The result of this research shows that there is a political development in the field of Local Government, especially regarding monitoring of the Regional Centre adopted and implemented after the enactment of Law No. 23, 2014. The results shows that the guidance and supervision of the organization of local government, as stipulated Law No. 23 Year 2014 in implementation does not reduce or not handcuff local independence, and certainly not hinder development in the area. Abstrak UUD NRI Tahun 1945 menentukan adanya Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Adapun Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan pengawasan dengan penyelenggaraan otonomi luas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis hubungan pengawasan Pusat terhadap Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi luas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hubungan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hubungannya dengan kemandirian daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara itu, teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif dan deskriptif, sehingga penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptis-kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perkembangan politik hukum baru di bidang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang pengawasan Pusat terhadap Daerah yang dianut dan diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur  dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaannya tidak mengurangi atau tidak membelenggu kemandirian daerah serta tentu saja tidak menghambat pembangunan di daerah.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN HAK GADAI TANAH BENGKOK YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Siti Hapsah Isfardiyana]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.812 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.5
<![CDATA[AbstractBengkok is the right of position which is owned by the village chief or village officials to draw on results from land however may not sell or mortgage the land. Bengkok will go back to the village if the relevant term of office runs out and will move on to the next officer. Article 100 paragraph (3) Regulation No. 47 of 2015 governing the management of bengkok land states that it can be used as an additional allowance of village chief and the village in addition to regular income and benefits the head of village. Article 15 paragraph (1) Regulation No. 4 of 2007 states that the village land (bengkok) should not be made a waiver of ownership to another party, except necessary for the public interest. Sell pawn land is land purchase with the provisions of the pawn seller (landowners) with the right to redeem it. Land will not be returned to its owners for unredeemed. However, what if the land is pawn bent under customary law by the village head while still in office. This study aims to determine the validity of the lien sale bengkok land conducted by the head of village using normative method, which uses Regulation No. 4 of 2007, Regulation No. 47 Year 2015 and in particular the Civil Code III book concering the obligation. This study concluded that the lien crooked land undertaken by the village chief is invalid for it violates Article 15 paragraph (1) Goverment Regulation No. 4 of 2007 so, those who act against the law. AbstrakTanah Bengkok merupakan hak keuntungan jabatan yang dimiliki oleh kepala desa atau aparat desa untuk menarik hasil dari tanah namun tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah tersebut. Bengkok akan kembali kepada desa jika masa jabatan yang bersangkutan habis dan akan beralih kepada pejabat yang selanjutnya. Pasal 100 ayat (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 mengatur mengenai pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanah desa (bengkok) tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.Hak gadai tanah menurut hukum adat menurut hukum adat merupakan jual beli tanah dengan ketentuan penhak gadai (pemilik tanah) dengan hak menebusnya kembali. Tanah tidak akan kembali kepada pemiliknya selama belum ditebus. Namun, bagaimana apabila tanah bengkok digadaikan menurut hukum adat oleh kepala desa ketika masih menjabat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hak gadai tanah menurut hukum adat menurut hukum adat bengkok yang dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun 2015 dan KUHPerdata khususnya buku III mengenai perikatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak gadai tanah menurut hukum adat menurut hukum adat bengkok yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sah karena melanggar Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 sehingga perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS AKAD PEMBIAYAAN BAI' AL- WAFA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL ]]>
<![CDATA[Kudus Kudus]]>;
<![CDATA[Naghfir Naghfir]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.504 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.1
<![CDATA[AbstractAkad Bai' al-Wafa is a complementary in the form of loans granted by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Branch Wonokerto as a buyer (creditor) to its members (sellers) that need funding on condition that the goods sold can be bought back by the seller. Concerning the source of funds used by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) comes from the savings of members for the sake of the smooth customer financing of Bai' al-Wafa. The purpose of this study is to analyze the perspectives of scholars towards the contract implementation of the Ba'i al-wafa in BMT UGT Sidogiri, to determine the effectiveness of Bai’ al-Wafa in BMT UGT Sidogiri, and to analyze the benefits of contract Bai’ al-Wafa in BMT UGT Sidogiri. This is an empirical legal research using a legal sociological approach. The sources of data in this study are primary and secondary, as for primary data is obtained from the results of interviews with UGT Sidogiri BMT clients, BMT UGT itself and the clergy. While secondary data is obtained from laws and regulations such as Act No. 10 of 1998 on banking, Act No. 21 of 2008 concerning the shari'a banking and shari'a law economy book. The results of this study is that the presence of financing al-Wafa agreement can not be allowed because it is essentially in buying and selling is the perfect of property in a way to avoid usury. While the essentiall in buying and selling is an addition to his home, which is a contract that indicates to be returned with additional terms, either on purpose or not. Then the buyer is free to make goods such guarantees may not be sold to the public. The societies responsif towards BMT UGT is effective because people are easier to obtain financing services. AbstrakAkad Bai’ al-Wafa merupakan pelengkap yang berbentuk pinjaman yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Wonokerto, selaku pembeli (pemberi hutang) kepada anggotanya selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota demi kelancaran nasabah dalam pembiayaan Bai’ al-Wafa. Pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah 1. Bagaimana penerapan akad Bai’ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri. 2. Bagaiamana efektivitas akad pembiayaan Bai’ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri dan ke 3. Apa manfaat akad pembiayaan Bai’ al-Wafa terhadap perkembangan ekonomi syari’ah di masa akan datang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad Bai’ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri, selanjutnya yaitu untuk mengetahui efektivitas Bai’ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri, serta menganalisis manfaat akad Bai’ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri. Adapun Jenis metode penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (Socio legal). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, adapun data primer di peroleh dari, hasil wawancara dengan para nasabah BMT UGT Sidogiri, pihak BMT UGT sendiri dan para ulama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undang. Di antaranya. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, serta kitab hukum ekonomi syari’ah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Keberadaan akad pembiayaan (Jual beli) Al-wafa, tidak dapat diperkenankan karena hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakekatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Yaitu suatu akad yang menunjukkan hal tersebut akan dikembalikan dengan syarat tambahan, baik sengaj maupun tidak. Maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak boleh dijual dengan pihak manapun. Responsif masyarakat terhadap diterapkannya akad pembiayaan Bai’ al-Wafa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT sangat efektif karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PENGATURAN PEMBERIAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Asto Legowo]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.017 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6
<![CDATA[Abstract This journal aims to analyze the juridical implications against he disharmony of granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia, as well as reviewing and analyzing while also finding a formulation that is harmonious to the reconstruction of granting a period of use rights as a dwelling for foreigners to provide legal certainty in the future to come. The journal uses a normative juridical legislation and conceptual approach. The research results have showed that the implications jurisdiction over disharmony granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia is uncertainty and contrary to the principles of the formation of legislation, one of which embraces about the principle of correspondence between the type and substance that is important in the formation of a legislation. Such legal uncertainty and contradiction of the principles arises from the inconsistencies of use rights and the dualism of extension and renewal process. Further, harmonisation in the reconstruction in the future to come was done with a few point changes and / or adjusting the settings on the granting of a period of use rights for foreigners as shelter administered over 25 (twenty five) years as well as the enactment of setting back the upgrade procedure without knowing the extension procedure in Article 7 of regulation Number 103 of 2015. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia,serta mengkaji dan menganalisis yang sekaligus menemukan suatu perumusan yang harmonis terhadap rekonstruksi pemberian jangka waktu hak pakai sebagai hunian bagi Warga Negara Asingdalam memberikan kepastian hukum dimasa yang akan mendatang. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia adalah ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Asing dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya menganut tentang asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang menjadi hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, ketidakpastian hukum dan pertentangan asas tersebut muncul akibat adanya inkonsistensi pemberian jangka watu hak pakai dan dualisme proses perpanjangan dan pembaruan. Selanjutnya, Harmonisasi dalam rekonstruksi pemberian jangka waktu hunian bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia di masa yang akan mendatang dilakuan dengan beberapa point perubahan dan/atau penyesuaian pengaturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian yang diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun serta pengaturan diberlakukannya prosedur pembaruan tanpa mengenal kembali prosedur perpanjangan dalam Pasal 7 PP Nomor 103 Tahun 2015.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PARA PENGANUT AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Dahlan]]>;
<![CDATA[Airin Liemanto]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.612 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2
<![CDATA[AbstractAt this time there are still many local religions that have not been or are not recognized as official religions in Indonesia, such as Zen, Samin, Baduy. On the other hand, Article 28E and Article 29 paragraph (1) Indonesian Constitution guarantees freedom to every citizen to profess religion and to worship according to their respective beliefs, along with the state's obligation to provide legal protection on the constitutional rights. This paper aims to present the concept of the legal protection of the constitutional rights of the adherents of local religions in Indonesia by first outlining the relationship between religion and the state during the Old Order and New Order. The historical search will be the foundation for the reconceptualization of legal protection of constitutional rights of the local religious believers by putting them in the context of the state of law and democracy. This is a normative research. The results of this research is to advice regarding legal protection in the form of rights and obligations as well as equal treatment of all religions, both local religions and religions that have been officially registered in the relevant ministries, with the aim of fulfilling the constitutional rights of religion that is fair to all citizens of Indonesia.  AbstrakSaat ini masih banyak agama-agama lokal (local religions – sebagai terjemah dari civil relegions; agama yang dianut oleh warga negara) yang belum diakui oleh negara. Padahal pada Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali agama lokal. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi negara melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya yang memeluk kepercayaan lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetengahkan konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia dengan menguraikan terlebih dahulu hubungan antara agama dan negara selama rezim Orde Lama dan Orde Baru. Penelusuran historis tersebut akan menjadi pijakan bagi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama lokal dengan meletakkannya dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggali bahan hukum, dan didukung data valid tentang hal-hal terkait. Hasil penelitian ini bermuara kepada saran tentang perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap setiap pemeluk agama, baik agama lokal maupun agama yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian terkait, dengan tujuan pemenuhan hak konstitusional beragama yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. ]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT (PPA) DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Arif Setiawan]]>;
<![CDATA[Lucky Suryo Wicaksono]]>;
<![CDATA[Siti Anisah]]>;
<![CDATA[Eko Rial Nugroho]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.344 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.7
<![CDATA[AbstractThis research is intended to examine the organization of advocate professional education in Indonesia and United States as well as how the organization of advocate professional education should be applied in Indonesia. This research was conducted by normative method that analyzes the data with referring to the legal norms contained in legislation and judicial decisions as well as using a comparative approach (comparative law) to United States. The results show that the First, there are differences in the organization of Advocate Education in Indonesia and United States. Organization of advocate professional education in the United States conducted by the law school while in Indonesia carried out by the Advocates organization. Secondly, Advocates professional education in Indonesia should not be in the form of Special Education Advocate Profession (PKPA). Special Education Advocate Profession actually is a form of professional education. Professional Education as part of a higher education course should meet national standards of higher education. AbstrakAdvokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting dalam system peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia dan Amerika Serikat serta bagaimana penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil dari satu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law) terhadap Amerika Serikat.  Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika dilakukan oleh sekolah hukum sedangkan di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat. Pendidikan profesi Advokat di Indonesia seharusnya bukan dalam bentuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya merupakan bentuk pendidikan profesi. Pendidikan Profesi Advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi tentunya harus memunuhi standar nasional pendidikan tinggi.]]>
<![CDATA[PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR ]]>
<![CDATA[Rachmad Syafa'at]]>;
<![CDATA[Dwi Yono]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.146 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3
<![CDATA[Abstract Coastal Management as outlined in Act No. 27 of 2007 which is then converted into Act No. 1 of 2014 provides a change on the rights of indigenous peoples which before was deprived by law, until finally the judicial review which returns culture rights . The State has the role of welfare of its people and provide fairness in carrying out its role. Social justice according to Islam is not according to Islamic law, but running the values of Islam, to deliver justice for indigenous peoples, and justice that also protect human rights, which is regulated in the constitution to protect society from arbitrariness countries in running the government, so that the rights are guaranteed and not be violated. Social justice and fairness is a unity that must be upheld. Through the Law of normative research, this study analyzes the law related to the management of coastal resources with the philosophical approach to see the values of justice for indigenous peoples in Indonesia. The result shows that the State should provide justice to the management of coastal resources on indigenous peoples and give attention to local wisdom of indigenous peoples. AbstrakPengelolaan Wilayah Pesisir yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan angin perubahan atas hak masyarakat adat yang sebelumnya hak masyarakat adat dirampas melalui undang-undang, hingga akhirnya dilakukan uji materiil yang mengembalikan hak masyarakat adat. Negara mempunyai peranan mensejahterakan rakyatnya dan memberikan keadilan dalam menjalankan peranannya. Keadilan sosial menurut Islam bukanlah menurut Hukum Islam, tetapi menjalankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam yang terkandung untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adat, dan keadilan yang juga melindungi hak asasi manusia, hak asasi yang diatur konstitusi untuk melindungi masyakarat dari kesewenang-wenangan Negara dalam menjalankan pemerintahan, sehingga hak asasi dijamin dan tidak boleh dilanggar. Keadilan sosial dan keadilan adalah satu kesatuan yang harus ditegakkan. Melalui penelitian Hukum normatif, penelitian ini menganalisa Hukum yang terkait pengelolaan sumber daya pesisir dengan pendekatan filsafat untuk melihat nilai-nilai keadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Negara harus memberikan keadilan terhadap pengelolaan sumber daya pesisir pada masyarakat adat dan memperhatikan kearifan lokal dari masyarakat adat.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Fanny Levia]]>;
<![CDATA[Erni Agustin]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.257 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.8
<![CDATA[AbstractTestament is the last will of a testator toward his wealth that will be executed after death. Each type and form of the will can be made either in an authentic deed before a public notary or privately made deed. The duty and responsibility of notary is to save and send a list of wills that have been made to the Property and Heritage Agency (BHP) and Central Register of Wills (DWP). In order to implemet the efficiency of the registration system, on March 28, 2014, the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Kemenkumham) has launched the online system for wills registration by the Notary. But in practice, there are still many who have not registered Notarial wills online to Kemenkumham. From this condition the issue is regarding the legal effect of the deed not registered online and the liability of notaries who do not register the will online. This paper is a normative legal research using statute, conceptual and historical approach. The study concluded that the status of a will that is not registered online at Kemenkumham is still as authentic documents, but it does not meet the principle of publicity that may result in the lack of knowledge of the heirs or the third parties. If there are losses, then heirs may sue the notary on the basis of onrechtmatigedaad where the notary did not meet its legal obligations. AbstrakWasiat merupakan kehendak terakhir dari seorang pewaris terhadap harta kekayaan miliknya yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Namun pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online dan mengenai tanggung gugat notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kemenkumham adalah tetap sebagai akta otentik, namun tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga atau ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan bagi mereka. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya.]]>
