Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 10 No. 3 (2017)" : 8 Documents clear

ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH Riana Susmayanti
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Â AbstractFive years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to the Central Jakarta District Court (PN Jakarta Pusat) by case No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Based on the tort, PN Jakarta Pusat punished the Government. Against the decision, President Susilo Bambang Yudhoyono appealed to Central Jakarta District Court (PT DKI). By decision No. 404/PDT/2012/PT.DKI, PT DKI canceled decision of the PN Jakarta Pusat. By using case approach, this normative research compares and analyzes both decisions and try to understand the judgesâ€™ ratio decidendi (reason). This paper aims to show the contradictions between decision of PN Jakarta Pusat and PT DKI. The judges of PN Jakarta Pusat had made law finding and progressive decision by punished the government because of the tort (ignorance of the social security as the citizenâ€™s constitutional right). In the opposite, the judges of PT DKI prefers legal formal aspects, and ignore the substance of justice for citizens which had been made by the judges of PN Jakarta Pusat.Â AbstrakLima tahun setelah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Â Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengundangkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagaimana yang disyaratkan oleh UU SJSN. Terhadap pengabaian pemerintah tersebut, 120 (seratus dua puluh) orang WNI mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah. Terhadap putusan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan banding. Dalam putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKI, hakim PT DKI membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut.Â Penelitian yuridis normatif ini membandingkan dan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut, dengan pendekatan kasus (case approach) dan memahami ratio decidendi (reason) hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Tulisan ini bertujuan menunjukkan kontradiksi putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Hakim PN Jakarta Pusat telah membuat penemuan hukum (rechtvindig) melalui putusan yang progresif dengan menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah untuk segera melaksanakan UU SJNS dengan langkah-langkah konkret. Sebaliknya hakim PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut hanya mempertimbangkan aspek legal formal saja karena terfokus pada kewenangan mengadili PN Jakarta Pusat dan mengabaikan substansi keadilan bagi warga negara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAU RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN Yusuf Saepul Zamil
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ The construction of apartments or flats whose land comes from management rights on behalf of the government is very potential to cause disputes between the government, pengembangs and owners of apartments. This can happen when the owner of the apartment will extend the Land Use Rights (HGB) over the land with the apartment's occupants being rejected by the government because the HGB on the land with the inhabitants of the apartment stands on the land with the right of management and coincidentally the government will use the land for the other interest. In this research, the analytic descriptive research specification is used, with normative legal approach method, that is approach method which focuses on library research which is secondary data supported by primary data. Ownership of apartments is evidenced by the certificate of Property Owned of Unit Flats should be equalized with the provisions of property rights such as ordinary residential homes, property rights there is no term as long as the apartment building is still standing. Therefore, the legal protection that should be given by the government to the owners of the HGB land alongside their apartment stood on the Right of Management, by giving recommendation of extension of HGB on Land Together by paying user charges in accordance with the prevailing provisions.AbstrakÂ Pembangunan apartemen atau rumah susun yang tanahnya berasal dari hak pengelolaan atas nama pemerintah sangat potensial menimbulkan sengketa antara pemerintah, pengembang dan pemilik apartemen. Sengketa tersebut dapat terjadi ketika pemilik apartemen bersama para penghuni apartemen akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah. Permohonan tersebut akan ditolak oleh pemerintah karena HGB atas tanah tersebut berdiri di atas lahan yang berstatus hak pengelolaan dan pemerintah akan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan atas Â apartemen dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang harus dipersamakan dengan ketentuan hak milik seperti rumah hunian biasa, yaitu tidak ada jangka waktu sepanjang bangunan rumah susun masih berdiri. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah terhadap pemilik satuan rumah susun yang HGB nya berdiri di atas Hak Pengelolaan, yaitu dengan memberikan rekomendasi perpanjangan HGB Atas Tanah Bersama dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Budi Santoso
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article aims to analyze the authority to administer of Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus by PT TASPEN (a stateâ€“owned company) under Article 7 of Government Regulation No. 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus. By using statute approach and systematic interpretation, it is concluded that the authority to administer of Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus by PT TASPEN under Article 7 of Government Regulation No. 70 of 2015 is not in accordance with Law No. 40 of 2004 concerning The National Social Security System and Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency. The reason is according to Article 1 (6) of Law No. 40 of 2004 and Article 1(1) of Law No. 24 of 2011, the institution which has the authority to administer of National Social Security program covering Health Insurance, Work Accident Insurance, Retirement Insurance and Life Insurance for all citizens, including the State Civil Apparatus, is the Social Security Organizing Agency (BPJS). The organizing Agency is a non-profit public legal entity. Meanwhile, PT TASPEN is a profit-seeking entity. Therefore, the authority to administer of the Work Accident Insurance and Life Insurance programs (as part of the National Social Security programs) for the State Civil Apparatus should be not by PT TASPEN, but by the BPJS.Â Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Melalui metode pendekatan perundang-undangan dan penafsiran secara sistematis, didapatkan hasil bahwa kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hal ini disebabkan, menurut Pasal 1 angka 6 UU SJSN dan pasal 1 angka 1 UU BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan penyelenggara ini berstatus badan hukum publik yang bersifat nirlaba. Sementara itu, PT TASPEN (Persero) berstatus badan usaha yang bersifat mencari laba. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Nasional) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara seharusnya bukan oleh PT TASPEN (Persero), tapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Â

KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN BANK TANAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ASET TANAH NEGARA BERKEADILAN Fatimah Al Zahra
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe amount of land that remains is not proportional to the needs of the physical development of land for growing along with the increasing population. This condition resulted in the incidence of social conflict. Communities tend to be unwilling to let go of land that it owns for infrastructure development under the pretext of price set by the Government is too low. Land Bank can be one alternative procurement ground nirkonflik that can be applied to overcome the crisis in infrastructure development. By using the methods of normative legal research, this research aims to analyze the concept of a land bank with the statute approach, a conceptual approach, and comparative approach. With the summary that the construction of the law setting the land bank as an attempt to realize the asset management within State land can be achieved by establishing rules concerning the level land bank legislation. The values of Justice, legal certainty and legal expediency in organizing land bank should be included in the basis and legal norms on the charge of draft legislation that will be compiled.Â AbstrakJumlah tanah yang tetap tidak sebanding dengan kebutuhan tanah untuk pembangunan fisik yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya konflik sosial. Masyarakat cenderung tidak mau melepaskan tanah yang dimilikinya untuk pembangunan infrastruktur dengan dalih harga yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah. Bank tanah dapat menjadi salah satu alternatif pengadaan tanah nirkonflik yang dapat diterapkan untuk mengatasi krisis tanah dalam pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bank tanah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan simpulan bahwa konstruksi hukum pengaturan bank tanah sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan aset tanah negara berkeadilan dapat tercapai dengan membentuk aturan mengenai bank tanah yang setingkat undang-undang. Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan bank tanah harus dimasukkan dalam asas dan norma hukum pada muatan rancangan undang-undang yang akan disusun.

ANALISIS YURIDIS ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT DALAM SUKSESI TIMOR TIMUR DARI WILAYAH INDONESIA Ratna Artha Windari; Aldo Rico Geraldi
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Â AbstractThis research aims to analyze the sovereignty of the state related to the succession or separation of East Timor from the territory of the Republic of Indonesia. In addition, this research also analyzes the implementation of the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle related to the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research is used normative law research by collecting secondary data. Data is collected using methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary, secondary, and tertiary. In order to get a clear explanation, the data will be arranged systematically and analyzed using descriptive methods. The results of this research show that Timor Leste has the sovereignty and legal capacity to provide protection to its citizens, territories and activities. But the power of the state is limited to the territory, the emergence of the power of another country, and lies in international law. In relation to the succession of the state, since the United Nations Transition Administration in East Timor on behalf of the United Nations handed over the sovereignty of East Timor on 26 May 2002 to the people of Timor Leste, it indicates the succession of the state. Whereas in relation to the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle, Article 34 of the Vienna Convention 1969 on the International Treaty firmly adheres to the the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle which means that the treaty can not grant rights and obligations to third parties. Under the pratice of the nec noc prosunt nactant pacta, the continental shelf area to the south of East Timor which is the object of the Timor Gap Treaty is no longer under Indonesian sovereignty, but is under East Timorese sovereignty as a consequence of East Timor's independence.Â Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki kedaulatan dan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya, wilayah, dan kegiatannya. Namun kekuasaan negara terbatas pada wilayah, munculnya kekuasaan suatu negara lain, serta terletak pada hukum internasional. Terkait dengan suksesi negara, sejak United Nations Transition Administration in east Timor atas nama PBB menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste, hal tersebut menandakan terjadinya suksesi negara. Sedangkan terkait dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt yang berarti bahwa perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga. Dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur.

REFUGEE BURDEN SHARING: AN EVOLVING REFUGEE PROTECTION CONCEPT? Arie Afriansyah; Angky Banggaditya
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article discusses cooperation between states as part of the international community in handling and protecting the refugees which arrive in one's territory massively, observed from international law standpoint. The concept of cooperation, which is further known as burden sharing concept, is rooted from the principle of international cooperation and international solidarity which is developing as a principle agreed by states and are widely recognized as a general principle of law. The central question is how such concept exists under international law and how is the implementation by states, especially Indonesia. It concludes that burden sharing is a concept that is still evolving so that there is no rigid guidance in the implementation yet. Therefore, there are varieties of implementation mechanisms among states. In relation with Indonesia, it needs support from other countries in handling the mass influx of refugees, especially the Rohingya refugees. Finally, this article suggests that as part of international community, states should always assert their contribution in accommodating the mass influx of refugees which certainly would very burdening if it is handled only by one state.AbstrakArtikel ini membahas kerjasama antar Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam menangani dan melindungi para pengungsi yang tiba di wilayah tertentu secara besar-besaran, berdasarkan sudut pandang hukum internasional. Konsep kerjasama, yang selanjutnya dikenal dengan konsep pembagian beban (burden-sharing), berakar dari prinsip kerjasama internasional dan solidaritas internasional yang berkembang sebagai prinsip yang disepakati oleh Negara dan dikenal secara luas sebagai prinsip umum hukum. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana konsep tersebut di bawah hokum internasional dan bagaimana pelaksanaannya oleh negara-negara, khususnya Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembagian beban (burden-sharing) adalah konsep yang masih terus berkembang sehingga belum ada panduan yang kaku dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa jenis mekanisme pelaksanaan antarnegara. Berkaitan dengan Indonesia, dibutuhkan dukungan dari negara lain dalam menangani masuknya massa pengungsi, terutama pengungsi Rohingya. Akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Negara harus selalu memberikan kontribusi mereka dalam mengakomodasi masuknya massa pengungsi yang tentunya akan sangat membebani jika ditangani hanya oleh satu negara.

IMPLIKASI PRINSIP CAVEAT VENDITOR TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Deviana Yuanitasari
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ The former emphasizes on the consumerâ€™s awareness of his own protection, whereas the latter has its emphasis on the initiative of the producers to protect their consumers. Based on the shift, the producers have to be cautious before releasing goods and services to the market.However, in practice there are still many producers who disregard this principle.A good instance of example would be the consumer protection cases concerning hidden defects. Such cases should not happen if the principle of caveat venditor is properly implemented. The purpose of this research is to know the implication of thecaveat venditorprinciple for goods and services, and its development in consumer protection law in Indonesia andÂ to know the legal system of Indonesia adopt the caveatvenditor principle in order to protect Indonesian consumers.The research method utilizes normative juridical approach to assess and examine the legal and economic aspects in the national economy, in particular,the implication of the implementation of caveat venditorprinciple. Untuk ituÂ ditentukan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. For that purpose, the specification of the research is descriptive-analytical. AdapunÂ data yang diperoleh berasal dari data kepustakaan sebagai sumber data sekunder, serta untuk menunjang dan melengkapinya dilakukan wawancara untuk mendapatkan data primer, dan dari data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis.The data obtained from study of literature is utilized as secondary data. Interviews were conducted to obtain primary data. The data were analyzedby juridical qualitative method.Â The results of the study shows, first: the implementation of caveat venditor principle in Indonesia has not been properly conducted because of the common perception that consumersâ€™ opinion are less valuable than producersâ€™. The unequal treatment is used by producers to act as they please, often ignoring the existing principles. Second: The adoption of the caveat venditor principle for consumer protection by Indonesian Legal policy is shown by Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection (UUPK), whichis based on the principle of fault liability, utilizing reversed burden of proof. This way, both parties are protected, because it proportionally distributes the liability to each party; i.e. consumers only prove the losses they suffered, whereas producers are burdened to prove that there has been no negligence on their part.Â AbstrakSuatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya sendiri berubah menjadi kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen. Berdasarkan prinsip ini setiap pelaku usaha sebelum memasarkan poduknya sudah seharusnya berhati-hati, pada kenyataannya dalam praktik masih banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan prinsip ini. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis prinsip caveat venditor yang dilaksanakan oleh pelaku usaha baik dalam bidang konsumen barang maupun jasa dan untuk mengetahui kebijakan hukum Indonesia dalam mengadopsi prinsip caveat venditor dengan tujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip caveat venditor yang dilaksanakan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pendapat konsumen itu lebih rendah dari pelaku usaha masih digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia, Kedua kebijakan hukum Indonesia dalam mengadopsi prinsip caveat adalah bahwa UUPK menganut prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

INTERPRETASI MAKNA PAJAK ATAS RUMAH KOS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH : KAJIAN HERMENEUTIKA Khoirul Hidayah
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractCharging hotel tax for boarding house in Indonesian law The number 28, year 2009 about Regional Taxation and Retribution has social problem and has never fulfilled justice principal. Social fact shows that the function of boarding house is not merely for sleeping but also for living (primary need). One of purposes of formulating the law about charging hotel tax for boarding house is extending the object of regional taxation for increasing regional development through the rise of regional income. To fulfill the purpose of law constitution and also justice principal, the concept of charging hotel tax for boarding house must be distinguished. For making the new concept of charging hotel tax for boarding house, the first thing to do is to find the literal meaning of hotel and boarding house by applying hermeneutics theory. The research method is normatif with regulation and conceptual approach. The analysis result shows the new concept of hotel and boarding house taxation. The term â€˜boarding houseâ€™ must be excluded from hotel concept and be another tax object. Fulfilling justice principal, the concept of charging hotel tax for boarding house written in the article 1, the law number 28, year 2009 must be reformed.Â AbstraksiPemungutan pajak hotel atas rumah kos dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki persoalan sosial dan juga belum memenuhi prinsip keadilan. Fakta sosial menunjukkan bahwa fungsi rumah kos adalah bukan sekedar sebagai tempat menginap, namun juga sebagai tempat tinggal (kebutuhan primer). Guna memenuhi tujuan peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi prinsip keadilan, maka konsep pemungutan pajak hotel atas rumah kos semestinya harus dibedakan. Tujuan penelitian adalah untuk membuat konsep baru pajak hotel yang terdapat di dalam UU PDRD. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Guna membuat konsep baru pemungutan pajak atas rumah kos, maka terlebih dahulu mencari makna sebenarnya hotel dan rumah kos melalui metode hermeneutika Gadamer. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh konsep baru pajak hotel dan pajak rumah kos. Istilah rumah kos harus dikeluarkan dari konsep hotel, dan menjadi obyek pajak tersendiri. Guna memenuhi prinsip keadilan, maka konsep pemungutan pajak hotel atas rumah kos UU No.28 Tahun 2009 harus diubah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA