cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2014)" : 8 Documents clear
STATUS HUKUM ANGGOTA PRIVATE MILITARY COMPANY BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Agis Ardhiansyah
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.802 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.1

Abstract

AbstractThe aims of this journal is to analyze the legal status of private military company and its personnels involved in armed conflict under international humanitarian law.This paper based on normative legal research. The result shows that private military company and its personnel has various legal status which are civilian, civilian accompanying the armed forces and unlawful combatant based on their duties and activities. Key words: legal status, private military company, armed conflict and international humanitariaan law  AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisa status hukum anggota private military company yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dengan mendiskripsikan fakta keterlibatan anggota dalam konflik bersenjata, kedudukan perusahaan militer swasta dalam hukum humaniter internasional. Tulisan ini didasarkan pada metode penelitian hukum normative, dimana para personil private military company memiliki beragam status diantaranya adalah penduduk sipil, penduduk sipil yang menyertai angkatan bersenjata dan unlawful combatant sesuai dengan tugas maupun aktivitas yang mereka lakukan.Kata kunci: status hukum, private military company, konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional
MODEL PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH MULTINATIONAL CORPORATION DALAM PENGATURAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) Hikmatul Ula
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.838 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.2

Abstract

AbstractThe research focuses on the legal position of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the implementation model of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). By using the method of normative research with conceptual and analytical approach, it can be seen that the legal status of CSR in the setting of international law is voluntary norm. But in its development, IFC and MIGA position not only as the voluntary CSR norm but important condition that must be met by each company that will work with IFC and MIGA (obligatory norm). The model of Implementation of CSR in IFC and MIGA can be described in two stages, before the execution of corporate business activities (prevetive action) and after running the corporate business activities (repressive and evaluative action). As a preventive action IFC and MIGA requires every corporation to meet established performance standards particularly in terms of environmental and social. As repressive and evaluative methods, the WBG has a duty CAO institution and its function is to receive complaints and grievances of the people associated with the firm in cooperation with the IFC or MIGA. Key words: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm  Abstrak Penelitian itu menitikberatkan pada kedudukan hukum Corporate Sosial Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dan model penerapan Corporate Social Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis, dapat diketahui bahwa Kedudukan hukum CSR dalam pengaturan hukum internasional adalah voluntary norm. Namun dalam perkembangannya IFC dan MIGA memposisikan CSR bukan hanya sebagai voluntary norm tetapi syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang akan bekerja sama dengan IFC dan MIGA (obligatory norm). Model pelaksanaan CSR dalam IFC dan MIGA dapat dijelaskan dalam dua tahap yaitu sebelum dilaksanakannya kegiatan usaha korporasi (prevetif action) dan setelah kegiatan usaha korporasi berjalan (represif dan evaluatif action). Sebagai preventif action IFC dan MIGA mensyaratkan setiap korporasi untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan khususnya dalam hal lingkungan dan sosial. Sebagai metode represif dan evaluatif, WBG memiliki lembaga CAO yang tugas dan fungsinya adalah menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan perusahaan yang bekerjasama dengan IFC atau MIGA.Kata kunci: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen) Muhammad Hatta Pratama
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.091 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.3

Abstract

Abstract This paper aims to identify and analyze the implementation of legal protection for creditors in the provision of working capital loans without collateral. Writing method used is the juridical empirical approach to legislation. There are two forms of legal protection for creditors in lending without collateral. First Protection preventive law, the agreement required binding for both parties in order to avoid losses in case of bad credit that can later be used as the basis for billing when the bad loans. Second, repressive legal protection, which is necessary to the protection of a special court handling problems of small banks with low cost considering the amount of credit granted is not too large. Key words: legal protection, personal loan, creditors, debitors  Abstrak  Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit tanpa agunan. Pertama Perlindungan hukum preventif, diperlukan isi perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak guna menghindari kerugian apabila terjadi kredit macet yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk penagihan apabila kredit macet. Kedua,  Perlindungan hukum Refresif, dimana pada perlindungan ini diperlukan sebuah pengadilan kecil yang khusus menangani permasalahan perbankan dengan biaya yang murah mengingat jumlah kredit yang diberikan tidaklah terlalu besar.Kata kunci: perlindungan hukum, kredit tanpa agunan, kreditor, debitor
MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Zidna Nama
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.903 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4

Abstract

Abstract The aim of this jurnalis to determine the meaning of judicial and juridical implications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the siri marriage accordingto KHI. The method used in this jurnal is a normative study by using conceptual approach of legislation and then assisted with legal materials that will be outlined, described, and analyzed its relationship between one and another.A child can become an heir according to Islam is based on family lineage that come fromthe existence of a valid marriage according to the religion. According to KHI, the validity of a marriage not only has to fulfill the requirements of valid marriage but also has to fulfill the registration of the marriage. If not, it will cause a marriage that has no legal force, and it will impact to the inheritance relationship that is not going to have a legal force as well. The implication of the juridical status of the inheritance rights of children from an siri marriage is there is no protection of law and justice, due to a loss of status for the child's inheritance rights. Key words: inheritance rights, child who is born from the siri marriage, compilation of islamic law Abstrak  Jurnal ini bertujuan untuk  mengetahui makna yuridis dan implikasi yuridis status hukum hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut KHI. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Seorang anak dapat menjadi ahli waris menurut agama Islam selalu berdasar pada adanya hubungan nasab yang ditimbulkan dari adanya perkawinan yang sah menurut agama,tetapi menurut KHI untuk sahya suatu perkawinan selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan juga harus memenuhi syarat pencatatan,yang jika tidak dilakukan akan berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yuridis terhadap status hak waris anak dari perkawinan siri yaitu belum terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, karena terhapusnya status hak waris bagi anak tersebut.Kata kunci: hak waris, anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kompilasi hukum islam
PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN Yayang Susila Sakti
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.5

Abstract

AbstractReconsideration is the final remedy proposed by terpidana or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. As in several Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. This paper seeks to analyze the reasons for the Public Prosecutor filed a review and reconsideration of the concept of regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based on a review of normative, with the approach of legislation, case approach, the comparative approach and the conceptual approach. According to the results of the research explained that the reason the Public Prosecutor filed a review because there is new evidence (Novum), the availability of independent judgment or the last, and in the magnitude of permanent legal verdict was not there when the verdict pemidanaan proved the existence of a criminal act. Some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of terpidana. Reconsideration should be preferred terpidana interest but without override the public interest, therefore, to be formulated in a review by the Law. Key words: judicial review, public prosecutor, justice, certainty  AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan konsep pengaturan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan datang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil kajian/ penelitian menunjukkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena itu perlu diformulasikan peninjauan kembali demi hukum.Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, keadilan, kepastian
PENGGUNAAN HUKUM ADAT BAJO SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BAJO, DI DESA JAYA BHAKTIKECAMATAN PAGIMANA, KABUPATEN LUWUK BANGGAI, SULAWESI TENGAH) Julisa Aprilia Kaluku
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.489 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.6

Abstract

Abstract Restorative Justice is the conflict solution which focus on recoverable original state. The child who did the crime, the Bajo tribal law to finish the problem. The purpose of the mediation conducted by customary law of Bajo is, returning the losses suffered by the victims, so their actions can be accounted. This research is field research or often called empiric law research, by using juridical sociology approach, analysis in this paper used descriptive qualitative, i.e. to describe clearly overall object to be studied in the field in order to achieve the clarity with problems that would be discussed. The result of study children who did morality criminal acts on Bajo custom society show that from the year of until 2010 until 2013 is about 41 person children did morality criminal acts, and all of the finishing process are done with custom. Key words: restorative justice, children, criminal acts of indecency, bajo customary law   Abstrak Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula.Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat Bajo. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh hukum adat Bajo ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, sehingga hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung jawabkan.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris.Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengambarkan secara keseluruhan keadaan yang akan diteliti di lapangan secara jelas, sehingga mencapai kejelasan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidanakesusilaan pada masyarakat adat Bajo dari tahun 2010 s/d tahun 2013 sebanyak 41 orang anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, dan keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat.Kata kunci: restorative justice, anak, tindak pidana kesusilaan, dan hukum adat bajo
FORMULASI PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Aulia Milono
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.718 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.7

Abstract

Abstract The criminal acts of corruption has been extensively and systematically undertaken by state officials from central to local level involving executive, legislative and judicial body. The perpetrator is only sentenced with minimum and different punishment by the judge either imprisonment or fine. This paper aims to conduct the criminal sentencing analysis in order to find and formulatee sentencing guidline as jugde’s reference in imposing proportional sentencing in respect to the degree of the action and the danger of the act. This paper is written based on normative research method and using statute approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The research result present that there is no clear determination for criminal sentencing against state official involving in corruption act from central to local level in the terms of classification and stratification of the officer’s title, the amount of state asset which is corrupted or state loss as well as the amount of gratification recived by the respective officers. Key words: formulation, sentencing guidlines, criminal sanction and of corruption  Abstrak Tindak pidana korupsi terjadi secara meluas dan sistematis dilakukan oleh Penyelenggara Negara mulai dari tingkat atas (Pusat) sampai tingkat bawah (Daerah), baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh hakim, pelakunya hanya dijatuhi sanksi pidana minimal dan hukuman yang berbeda-beda, baik pidana penjara maupun pidana denda. Tulisan ini bertujuan melakukan analisis terhadap penjatuhan sanksi pidana untuk menemukan serta menghasilkan formulasi pedoman pemidanaan agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional sesuai dengan berat ringannya maupun tingkat berbahayanya suatu tindak pidana. Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dari tingkat atas (Pusat) sampai tingkat bawah (Daerah) tidak ditentukan klasifikasi (kategori) dan stratifikasi (tingkatan) jabatan penyelenggara negaranya, jumlah uang negara yang dikorupsi atau jumlah kerugian negara maupun jumlah gratifikasi yang diterima penyelenggara negara yang bersangkutan.Kata kunci: formulasi, pedoman pemidanaan, sanksi pidana dan tindak pidana korupsi
URGENSI PEMBENTUKAN MODEL PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN BERBASIS KOMPETENSI BAGI NARAPIDANA PELAKU CYBERCRIME Widodo Widodo; Wiwik Utami; Nukhan Wicaksono Pribadi
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.551 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.8

Abstract

AbstractThe judge imprison all cybercrime convicts in Indonesia to be trained in house of correction. Nonetheles, the application of training model for inmate in house of correction.(Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS) or even mentoring model for inmate in correctional center (Balai Pemasyarakatan/BAPAS) has not used the principles of modern penology. This fact causes the purpose of imprisonment the convicts cannot be obtained optimally. One of the evidences is the inmates repeating their crimes (residive).  Therefore, it is necessary to develop new model based on modern penology for training and mentoring the inmates. The purpose of this research is finding out the urgency and the specification of new model training. The achievement of  goals is conducted using research techniques development in LAPAS and BAPAS on territory East Java and D.I Yogyakarta. The new model is called as Training and Competency-Based Mentoring for cybercrime convict. The reason of the urgency this new model is the inmates individually have a potential in the field of Information and Communication Technology. They also want to get more value in LAPAS. Now, there is no law governing the specific training for cybercrime inmates. Therefore, it is necessary to develop a new model of training the inmate based on rational and scientific approaching. While, the specification of the model and the construction of the model is based on the inmates’ need and what they need to get job in accordance with 9 competency of information and technology experts, as well as in accordance with visionary modern penology. Key words: model, inmate, cybercrime, competency, penology  AbstrakHakim menjatuhkan pidana penjara terhadap semua pelaku tindak pidana cybercrime di Indonesia, dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Namun, model pembinaan di narapidana di LAPAS dan pembimbingan narapidana di BAPAS belum menggunakan prinsip-prinsip penologi modern, sehingga tujuan pemidanaannya belum tercapai secara optimal. Salah satu buktinya, banyak narapidana yang mengulangi kejahatannya (residive). Karena itu, perlu konstruksi model baru pembinaan yang sesuai dengan prinsip penologi modern. Tujuan penelitian ini untuk menemukan urgensinya dan spesifikasi model pembinanan. Pencapaian tujuan dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian pengembangan di LAPAS dan BAPAS pada wilayah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Model temuan disebut pembinaan dan pembimbingan narapidana cybercrime berbasis kompetensi. Urgensi penemuan model ini karena secara individual narapidana mempunyai potensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mereka ingin mendapat “nilai tambah” dalam LAPAS,  belum ada ketentuan hukum yang mengatur pembinaan khusus pada terpidana cybercrime, perlu pembinaan narapidana yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan yang rasional dan ilmiah. Sedangkan spesifikasi dan konstruksi modelnya didasarkan pada kebutuhan narapidana dan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja, sesuai dengan standar kompetensi pemasyarakatan dan standar kompetensi 9 bidang kompetensi ahli teknologi informasi, serta sesuai dengan visi penologi modern. Kata kunci: model, narapidana, cybercrime, kompetensi, penologi

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue