Garuda - Garba Rujukan Digital

Institutional Policy in Land Procurement Under The Omnibus Law Regime Kuswahyono, Imam; Ula, Hikmatul
Brawijaya Law Journal Vol 7, No 1 (2020): Contitutional Issues: Economic, Social and Cultural Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2020.007.01.02

The legal culture procedure with socio-legal analysis will be able to answer the fundamental questions in the problems of practices of land procurement for public interests, in particular the issue of compensation. The crucial issue of compensation within the implementation of the policy of land procurement regards the non-equivalence of land value, both utility value and economic value of structures and landscapes, to the monetary compensation. The use of the legal culture approach is to provide answers and implement them to resolve issues of land procurement for public interests in the omnibus law regime to maintain justice to landowners and preserve the environment. The correlation of the cultural approach and activities of land procurement is that culture refers to the target of the national conscience, and the cultural approach based on the growth mindset will result in wisdom and nobility of the decisions of public officials to prioritize the people rather than interests of investment. The government must choose to renegotiate the policy of enacting the Law of Employment Creation, which is judged by the greater public to conflict with the spirit and mandate of the Preamble and contents of the 1945 Constitution. It needs renegotiation between the state and people by discussing in-depth the legal substance of the law is not performed, and then the law in question must have its enactment firmly rejected.

Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank dan IMF di Indonesia Herman Suryokumoro; Sukarmi Sukarmi; Hikmatul Ula
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p07

Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.

Menelaah Koperasi Era Omnibus Law Herman Suryokumoro; Hikmatul Ula
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 5 ISSUE 2 DECEMBER 2020
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v5i2.340

Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sember daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.

MODEL PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH MULTINATIONAL CORPORATION DALAM PENGATURAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) Hikmatul Ula
Arena Hukum Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe research focuses on the legal position of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the implementation model of Corporate Social Responsibility by Multinational Corporation in the regulation of the International Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). By using the method of normative research with conceptual and analytical approach, it can be seen that the legal status of CSR in the setting of international law is voluntary norm. But in its development, IFC and MIGA position not only as the voluntary CSR norm but important condition that must be met by each company that will work with IFC and MIGA (obligatory norm). The model of Implementation of CSR in IFC and MIGA can be described in two stages, before the execution of corporate business activities (prevetive action) and after running the corporate business activities (repressive and evaluative action). As a preventive action IFC and MIGA requires every corporation to meet established performance standards particularly in terms of environmental and social. As repressive and evaluative methods, the WBG has a duty CAO institution and its function is to receive complaints and grievances of the people associated with the firm in cooperation with the IFC or MIGA. Key words: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm Â AbstrakÂ Penelitian itu menitikberatkan pada kedudukan hukum Corporate Sosial Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dan model penerapan Corporate Social Responsibility oleh Multinasional Corporation dalam pengaturan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis, dapat diketahui bahwa Kedudukan hukum CSR dalam pengaturan hukum internasional adalah voluntary norm. Namun dalam perkembangannya IFC dan MIGA memposisikan CSR bukan hanya sebagai voluntary norm tetapi syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang akan bekerja sama dengan IFC dan MIGA (obligatory norm). Model pelaksanaan CSR dalam IFC dan MIGA dapat dijelaskan dalam dua tahap yaitu sebelum dilaksanakannya kegiatan usaha korporasi (prevetif action) dan setelah kegiatan usaha korporasi berjalan (represif dan evaluatif action). Sebagai preventif action IFC dan MIGA mensyaratkan setiap korporasi untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan khususnya dalam hal lingkungan dan sosial. Sebagai metode represif dan evaluatif, WBG memiliki lembaga CAO yang tugas dan fungsinya adalah menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan perusahaan yang bekerjasama dengan IFC atau MIGA.Kata kunci: implementasi, CSR, WBG, IFC, MIGA, voluntary, obligatory norm

Institutional Policy in Land Procurement Under The Omnibus Law Regime Kuswahyono, Imam; Ula, Hikmatul
Brawijaya Law Journal Vol. 7 No. 1 (2020): Contitutional Issues: Economic, Social and Cultural Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2020.007.01.02

The legal culture procedure with socio-legal analysis will be able to answer the fundamental questions in the problems of practices of land procurement for public interests, in particular the issue of compensation. The crucial issue of compensation within the implementation of the policy of land procurement regards the non-equivalence of land value, both utility value and economic value of structures and landscapes, to the monetary compensation. The use of the legal culture approach is to provide answers and implement them to resolve issues of land procurement for public interests in the omnibus law regime to maintain justice to landowners and preserve the environment. The correlation of the cultural approach and activities of land procurement is that culture refers to the target of the national conscience, and the cultural approach based on the growth mindset will result in wisdom and nobility of the decisions of public officials to prioritize the people rather than interests of investment. The government must choose to renegotiate the policy of enacting the Law of Employment Creation, which is judged by the greater public to conflict with the spirit and mandate of the Preamble and contents of the 1945 Constitution. It needs renegotiation between the state and people by discussing in-depth the legal substance of the law is not performed, and then the law in question must have its enactment firmly rejected.

Legal Status of the Who’s Covid-19 Investigator in International Law Perspective Suryokumoro, Herman; Ula, Hikmatul; R, Intania Zahra
SASI Volume 28 Issue 1, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i1.700

Introduction: This issue was raised based on the fact that the COVID-19 investigation team in carrying out their duties did not always go well, one of which was the refusal of several people from the investigation team to enter Chinese territory.Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal protection of the COVID-19 investigator team from WHO in the perspective of international law.Methods of the Research: The research method used is normative juridical research with a qualitative analytical descriptive nature, by examining legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials through literature studies and other related literature.Results of the Research: The position of the WHO investigation team in the perspective of international law is as an expert on mission as well as an expert on mission in the United Nations. Expert on mission is an external organ to assist the functions and goals of organizations including WHO. In carrying out their duties, the expert on mission is equipped with all legal protections as stipulated in the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. Protection is given when the expert mission is carrying out its duties but in the convention there is no guarantee that the expert on mission is allowed -unconditionally- to enter the territory of the country. This is very reasonable considering that the state has full sovereignty over its jurisdiction. The ban on the entry of the COVID-19 investigation team for reasons of sovereignty should have been avoided considering that the COVID-19 pandemic is a common problem that requires cooperation from all over the world. The existence of obstacles to the work of the Investigation Team by China, which incidentally is the country that initiated the formation of the Covid-19 Investigation Team, is a bad precedent and a violation of international obligations as stipulated in the Responsibility of States for International Wrongful Acts.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search