Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 8 No. 3 (2015)" : 8 Documents clear

KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA Muktiono Muktiono
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe Act No.39 of 1999 on Human Rights has strategic position due to its position as reference law for every lower legislation in the area of human rights, and therefore to some extent will influence the State complience in promoting human rights. One of the most central issues in the Act No. 39 of 1999 on Human Rights is about the conceptualization of human rightsâ€™ elements that are â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™. There has been contradiction in terminological use of â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™ by both state apparatus and community members. This research will conduct criticism to the conceptualization of â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™ in the Human Rights Act by means of interpretative study based on the relation between law and language. The output of this study is intended to contribute in enriching conceptual reference for legal interpretation conducted by the judge in the court in relation to human rights case; giving theoretical framework for legislature and government in establishing laws and regulation, policy, program, and plan as efforts to respect, protect, fulfil, and promote human rights. Â AbstrakUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan oleh karena itu akan menentukan kualitas kebijakan dan tindakan negara terkait penegakan Hak Asasi Manusia. Salah satu elemen esensial dalam penormaan definiendum HAM adalah â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif konseptual yang ditujukan untuk melakukan pengujian secara kritis terhadap konstruksi norma â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€ yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang faktual diselenggarakannya penelitian ini adalah karena terjadinya kontradiksi penggunaan terminologi â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€ di ruang-ruang publik antara lain oleh otoritas negara, aktivis Hak Asasi Manusia, dan masyarakat. Kontribusi dari luaran penelitian (output) adalah pengayaan basis atau acuan interpretasi dalam ratio decidendi maupun obiter dictum para hakim terkait penanganan perkara pelanggaran (violation) maupun penyalahgunaan (abuse) Hak Asasi Manusia; selain itu, memberikan asistensi kepada otoritas legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan, program, rencana, dan tindakan terkait Hak Asasi Manusia sehingga mempunyai tingkat fisibilitas tinggi karena kejelasan pada aspek pelaksana kewajiban oleh lembaga-lembaga negara serta penargetan yang lebih jelas terkait siapa yang menerima manfaatnya.

PEMBENTUKAN LMDH: UPAYA MENCEGAH KONFLIK ANTARA PERUM PERHUTANI DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Wartiningsih Wartiningsih; Nunuk Nuswardani
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.AbstrakKegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan â€œperlawananâ€ masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura.Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik.Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara.Pada akhir kegiatan pengabdian inidapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara.

PEMANFAATAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Suharyono Kartawijaya
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research aims to identify and understand the settings in Indonesian positive law on the use of traffic rights of foreign vessels in Indonesian waters . Related to that,Indonesian waters must be legally protected from the threat of violation of the law as a result of non-compliance with national and international laws and regulations. This research is a normative law approach legislation and the history in which the primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that in accordance with applicable positive law, the legislation for law enforcement regarding the utilization of the rights of foreign vessels in Indonesian waters are still using Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie ( TZMKO ) or on the Territorial Sea and Maritime Environment 1939 is not in accordance with the UNCLOS 1982. This condition results in law enforcement in the sea that has not run optimally because the legislation has not shown any sectoral harmonization between one another. Recommendations of this research was to implement the harmonization of the laws regulating the use of the rights of foreign vessels traffic law enforcement in realizing optimal in Indonesian waters.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia.Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakanTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal.

PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN (PERBANDINGAN INDONESIA-MALAYSIA) Hanif Nur Widhiyanti
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractApproach to the nature of illegal per se and rule of reason prohibition has long been applied in determining whether an act hinder competition or not. Competition law of Indonesia and Malaysia also implement a ban properties per se illegal or rule of reason, but did not mention explicitly in the formulation of laws and regulations. The unfirm arrangement model imposes a difficult responsibility for institution of business competition authorities to be able to precisely define the reference as a measure that should be used in assessing an anti-competitive act. This research is a normative law with legislation approach and comparative law. From the discussion, it was concluded that the application of the nature of illegal per se and rule of reason prohibition in Law No. 5 of 1999 and the Competition Act 2010 of Malaysia implemented through an assessment of how the result level of an anti-competitive actions capable of distorting the market and blocking, thus eliminating competition completely. Consideration was also made based on the alignment between normative rules in the Act with the basic theory of competition itself. Thus, the rule of law in the enforcement of competition law can be maintained.Key words: competition, per se illegal, rule of reasonsAbstrakBaik pendekatan sifat larangan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan menghambat persaingan ataukah tidak. Hukum Persaingan Indonesia dan Malaysia pun menerapkan sifat larangan per se illegal atau rule of reason namun tidak menyebutkan secara tegas dalam rumusan peraturan perundang-undangannya. Model pengaturan tidak secara tegas tersebut, telah membebankan sebuah tanggung jawab yang tidak mudah bagi lembaga otoritas persaingan usaha untuk mampu secara tepat mulai dari menentukan acuan sebagai ukuran yang harus digunakan dalam menilai sebuah perbuatan anti persaingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. dari hasil pembahasan disimpulkan, penerapan sifat larangan per se illegal ataukah rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Akta Persaingan 2010 Malaysia ialah selain melalui sebuah penilaian bagaimana tingkatan akibat dari sebuah perbuatan anti persaingan mampu mendistorsi pasar dan menghalangi hingga menghilangkan persaingan sama sekali. Pertimbangan juga di dasarkan kepada keselarasan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang dengan teori dasar persaingan itu sendiri. Dengan demikian kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan dapat terus ditegakkanKata kunci: persaingan, per se illegal dan rule of reason

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN DI INDONESIA (STUDI DI MAHKAMAH AGUNG RI) Raditya F. Rifandhana
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractJournal writing is about The Authority of the Supreme Court stated Article 24, Paragraph 2, the Authority may become Implementation Authority of the Court in the Establishment and Development of the Military Court of Justice Battle.Establishment and Development in Military Courts environment conducted by the Authority of the Supreme Court, the Establishment and Development consists of :a. Establishment of Organization and Development of the High Military Court of Army personnelb. Establishment of Organization and Development of Army personnel Main Military Courtsc. Establishment of Organization and Development of the Military Court Battle Methods used method of empirical research regarding the judicial authority of the Supreme Court in the Establishment and Development of Military Court Battle in Indonesia.Method an empirical approach used juridical system regarding the formation and development of military court battles conducted by the authority of the Supreme Court in cooperation with TNI Commander with a Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the TNI Commander Number: KMA / 065A / SKB / IX / 2004 Number: Skep / 420 / IX / 2004 on Cooperation in Development Coaching Personnel Military For Army personnel on duty at the Court in Environmental Military Court, the include:a. Establishment of Organization and Development of High Military Court of Army personnelb. Establishment of Organization and Development of Army personnel Main Military Courtc. Establishment of Organization and Development of Military Court Battle Army personnel.Discussion and results regarding the authority of the Supreme Court stated in Article 24, Paragraph 2, the Authority can be Implementation Authority of the Court in the Establishment and Development of Military Court Battle. AbstrakPenulisan Jurnal ini membahas Kewenangan Mahkamah Agung yang tertera Pasal 24 Ayat 2 Kewenangan tersebut menjadi Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran.Pembentukan dan Pembinaan Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Militer dilakukan oleh Kewenangan Mahkamah Agung RI maka Pembentukan dan Pembinaan tersebut terdiri dari:a. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Tinggi b. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Utama c. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran Metode Penelitian digunakan metode penelitian empiris yuridis yang mengenai Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran di Indonesia.Metode Pendekatan digunakan empiris yuridis. Pembentukan dan pembinaan pengadilan militer pertempuran dilakukan oleh kewenangan mahkamah agung yang bekerja sama dengan panglima TNI dengan suatu Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Panglima TNI Nomor: KMA /065A/SKB/IX/2004 Nomor: Skep/420/IX/2004 Tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer, tujuan meliputi:a. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Tinggib. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Utamac. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Pertempuran.Pembahasan dan Hasil Kewenangan Mahkamah Agung tertera pada Pasal 24 Ayat 2 Kewenangan tersebut dapat menjadi Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran.

KONSEKUENSI YURIDIS SALINAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SAMA BUNYINYA DENGAN MINUTA AKTA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN Dedy Prasetyo Winarno
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe provisions of Article 16 paragraph (1) letter d of Law No. 2 of 2014 states that a copy of the certificate issued by the minutes deed, Article 1 point 9 of Law No. 2 of 2014 on the copy of the certificate, which is a copy of the verbatim of the entire deed on the bottom copy of the deed listed The phrase "given as the same copy sound". The position of the original copy of a notarial deed which can be used as evidence perfect be imperfect because the copy does not sound the same deed with a deed minuta, so it does not meet the formal requirements and substantive procedures deed. This resulted in a copy of the deed declared null and void. Juridical consequences of the agreement in a copy of the certificate, namely: the agreement can be declared null and void because it causes damages to the parties and contains elements of fraud and notary oversight and sanctions if the notary has abused his power. Method used in this thesis is normative. The purpose of this paper is to describe and analyze the position of the copy of the deed that does not sound the same with the minutes of the deed. While the benefits of this paper is expected to contribute good ideas to the law enforcement, and public notaries.Â AbstrakKetentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinan akta dikeluarkan berdasarkan minuta akta, Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa â€œdiberikan sebagai salinan yang sama bunyinyaâ€. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Hal ini mengakibatkan salinan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut, yaitu: perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan dari salinan akta yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik kepada para penegak hukum, notaris maupun masyarakat.

PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Iwan Wahyu Pujiarto; Syafruddin Kalo; Edy Ikhsan
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal aid is present to provide protection against any person or group of poor people. State through the Ministry of Justice and Human Rights as Legal Aid organizers should be able to deliver justice in the legal field to the poor either not problematic or problematic law. Mencoboba researchers focus on implementation issues legal aid aims to determine the setting of legal aid in Indonesia, to determine the legal position in the implementation of the legal aid Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, and to determine the factors that affect the implementation of Legal Aid. Researchers try to find the problem regarding the setting and the factors that affect the implementation of legal aid, to address these problems used normative juridical research methods, analytical descriptive, using the theory of justice, the data used secondary data from the literature, with the approach of legislation. Based on the results of the study, Indonesia has attempted to provide protection against any person or group of poor people who lodged lawsuits with the enactment of the Legal Aid Act, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 Year 2013 regarding Procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid or social organizations provide legal assistance to persons or groups of poor people, the Indonesian Government Regulation No. 42 Year 2013 regarding Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2013 About the Implementation Regulation Government Regulation No. 42 Year 2013 About Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement. Results of this study concluded that the provision of legal assistance to the poor as regulated in Act Number 16 Year 2011 concerning the Legal Aid does not run according to the rules, terms as Managing Aid Legal impede the provision of legal aid, legal aid does not run as expected because it is still affected by the lack of proper implementation of the rules.Â AkbstrakBantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum. Peneliti mencoboba fokus terhadap masalah pelaksanaan pemberi bantuan hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum.Peneliti mencoba menemukan masalah mengenai pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi bantuan hukum, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan teori keadilan, data yang digunakan data sekunder dari studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan, syarat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat.Â

PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE) Maria Cicilia Pricemarina
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right. However, Kebirangga custom was still familiar with right constraint on land right holding especially for the land within the region of Kebirangga custom. Land was only acquired based on the allotment of tanah ulayat by Mosalaki such that fai wazu ana azo (custom citizens) were only considered as the cultivator without the right to transfer land right (selling or enclosing into bank as collateral). It deviated against the characteristic of property right in recent laws and regulations which stated that property right was the right to enjoy article/land in freedom regardless the exercising method whether it was used as collateral or guarantee, or could be transferred to other party, be released voluntarily, or be bestowed as religious donation as long as this should not contravene the existing laws and regulations, and not disturb the right of others. Method of this journal was socio legal research because the research attempted to examine the behavior of individual or community in relative to the law.Result of research indicated that Kebirangga custom region in Maukaro District still could not eliminate the role of custom law in regulating the possession of land right, or even remove the function of Mosalaki as the Chief of Custom. Property right certificate for land with the name of each holder (fai wau ana azo) was seemingly unsuccessful to displace the authority right of Mosalaki for custom property. It might be a fact that there was a dispute over the ownership based on positive law stipulations and also a debate over law certainty between positive law and custom law.Key words: right constraint, property right certificate for land, authority right of mosalaki (chief of custom)AbstrakPendaftaran hak atas tanah bertujuan agar para pemegang hak atas tanah akan dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun di wilayah adat Kebirangga terdapat pembatasan hak bagi pemilik sertifikat hak milik atas tanah di wilayat adat Kebirangga karena tanah diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat oleh Mosalaki, sehingga fai wazu ana azo (warga adat) hanya dipandang sebagai penggarap tanpa mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut ( menjual atau menjaminkan pada Bank) hal ini bertentangan dengan ciri dari hak Milik dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda/ tanah dengan sebebas-bebasnya dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan bisa dialihkan atau beralih kepihak lain, dapat dilepas secara suka rela serta dapat diwakafkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya dan tidak mengganggu hak orang lain. Dalam Jurnal ini Peneliti menggunakan metode penelitian socio legal research, yang merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah adat Kebirangga di Kecamatan Maukaro belum mampu menghilangkan peran hukum adat khusus dalam penguasaan hak atas tanah dari Mosalaki sebagai Kepala adat, meskipun telah ada sertifikat hak milik atas nama masing-masing orang (fai wazu ana azo), sehingga hak milik masih menjadi hak Mosalaki yang berlaku hingga saat ini, merupakan fakta masih adanya pertentangan akan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum positif dalam kepastian hukum antara hukum positif dan hukum adat.Kata kunci: pembatasan hak, sertifikat hak milik atas tanah, hak menguasai oleh mosalaki (kepala adat)

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA