Jurnal Hubungan Internasional
Jurnal Hubungan Internasional is a scientific journal published twice a year, every June and December. JHI invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JHI published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[Samsung’s CSR in Solving Educational Issues in India ]]>
<![CDATA[Nur Izzah Anisah Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.34430
<![CDATA[This paper discusses how corporate social responsibility could help in assisting states with global issues. The globalization which is experienced by every part of the world has created new and more complex issues. These issues sometimes cannot be solved by the state solely, demanding a global governance with the hope to cope with the issues. The existence of multinational corporations (MNC) as a new rising actor, through their corporate social responsibility (CSR) is hoping to be responsible to the society they operate. The writer argues that through the Public-Private Partnership, the CSR by MNC can help the state in solving the global issues faced by them. One of the global issues that needs the attention of the community is educational issues, especially in developing states. To strengthen the writer’s argument, this paper will raise a case study on Samsung’s CSR and their impacts on India educational issues. India is one of the states who is battling with the educational issues, and Samsung as one of the biggest MNC in India is actively assisting the government regarding the issues. The success of these CSR can be seen through the response of the Indian local government.]]>
<![CDATA[Gerakan Women’s March Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai Aksi Solidaritas Sesama Perempuan Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Raden Arief Meivio Bahari]]>;
<![CDATA[Savitri Aditiany]]>;
<![CDATA[Affabile Rifawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35092
<![CDATA[Gerakan Women’s March yang pertama kali muncul pada 4 Maret 2017 di Indonesia. Gerakan ini terjadi karena terdapat banyak isu kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, seperti adanya kasus pelecehan atau kekerasan dan masalah kesetaraan gender. Gerakan Women’s March di Indonesia menjadi salah satu Sister Marches dari Women’s March di Amerika Serikat. Riset ini dilakukan dengan metode riset kualitatif dengan analisis deskriptif, serta dengan menggunakan teori feminisme. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Women’s March di Indonesia sudah ada dan dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2021 yang merupakan bagian dari gerakan feminisme setelah era reformasi, dan sebagai bagian dari gerakan feminisme gelombang keempat yang berkaitan dengan feminisme dalam ranah Hubungan Internasional. Dalam hal ini, dengan adanya globalisasi yang menyebar tanpa kenal batas wilayah, maka Women’s March berkonvergensi menjadi gerakan transnasional yang membumikan isu nasional khususnya di Indonesia. Women’s March menjadi gerakan sisterhood dengan gerakan yang sama di Washington 2017, dan sisterhood dengan gerakan Women’s March yang ada di kabupaten atau kota di Indonesia.]]>
<![CDATA[Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran sebagai Diplomasi Daerah: Analisis Perbandingan dengan Festival Layang-Layang Internasional Pasir Gudang ]]>
<![CDATA[Badra Jultouriq Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35093
<![CDATA[Dalam riset ini membahas ikhtiar diplomasi daerah Pangandaran dengan menyelenggarakan Pangandaran International Kite Festival (PIKF). Peneliti melakukan perbandingan dengan daerah penyelenggara festival serupa seperti Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat gambaran bahwa Pangandaran telah melakukan diplomasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk diplomasi daerah dan kebijakan dalam acara Pangandaran International Kite Festival dengan perbandingan analisis pada kegiatan Pasir Gudang World Kite Festival. Hasil penelitian ini menunjukkan Pangandaran International Kite Festival merupakan bentuk upaya diplomasi daerah Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan dan kepentingan sehingga menerapkan strategi dan memanfaatkan foreign resources (visitors). Dalam penyelenggaraan PIKF, Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan Persatuan Layang-Layang Pangandaran (PERLAP) sebagai aktor non-governmental untuk dapat mendatangkan peserta internasional. Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mencapai visinya sebagai tujuan wisata berkelas dunia merujuk pada standar UN World Tourism Organization (UNWTO) dan Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakahPangandaran International Kite Festival yang diselenggarakan oleh Pangandaran dapat dipandang sebagai ikhtiar diplomasi daerah, dan apa saja kebijakan dan kegiatan Pangandaran yang terkonfirmasi oleh kebijakan dan kegiatan Pasir Gudang World Kite Festival dalam merujuk pengertian diplomasi daerah. Hasil penelitian ini adalah Pangandaran International Kite Festival merupakan ikhtiar diplomasi daerah Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan dan kepentingan sebagai dasar untuk melakukan diplomasi daerah, lalu membuat rencana strategi, dan menerapkan kebijakan dengan memanfaatkan foreign resources (visitors). Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya untuk mencapai visinya sebagai tujuan wisata berkelas dunia merujuk pada standar UN World Tourism Organization (UNWTO) dan Global Sustainable Tourism Council(GSTC). Dalam penyelenggaraan PIKF, Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama-sama dengan Persatuan Layang-Layang Pangandaran sebagai aktor non-governmental menggunakan jaringan transnasionalnya untuk dapat mendatangkan peserta internasional. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggunakan Pangandaran International Kite Festival sebagai alat untuk mempromosikan potensi daerah Pangandaran dan mewujudkan visinya sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Kata kunci: Diplomasi Daerah; Festival Layang-Layang Internasional; Pangandaran;pariwisata internasional ]]>
<![CDATA[Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif ]]>
<![CDATA[Muliastuti Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35109
<![CDATA[Diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok LGBT di beberapa negara Asia memicu gelombang aktivisme transnasional yang juga difasilitasi oleh globalisasi dan internasionalisasi. Tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kelompok LGBT, mendorong dibentuknya Prakarsa Being LGBT in Asia sebagai upaya pembelajaran dan pengembangan pemahaman akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki kelompok LGBT di Asia dengan berfokus di delapan negara prioritas yakni China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Vietnam. Struktur opresi di masing-masing negara didominasi oleh nilainilai agama, budaya (family values), dan konfigurasi politik domestik. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara universalisme HAM dan relativisme budaya dalam diskursus gerakan hak-hak LGBT di Asia. Dengan menggunakan konsep aktivisme transnasional dan identitas kolektif, artikel ini berfokus pada pembentukan identitas LGBT Asia dan bagaimana identitas tersebut mempengaruhi diskursivitas gerakan hak-hak LGBT. Identitas sebagai LGBT Asia tidak hanya menjadi katalisator terbentuknya aksi kolektif komunitas LGBT, tetapi juga merupakan outcome dari proses-proses politik dalam gerakan tersebut.]]>
<![CDATA[Analyzing Russia’s Interests in the 2020 Nagorno-Karabakh Ceasefire Agreemen ]]>
<![CDATA[Shafira Khairunnisa Anggraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35864
<![CDATA[The Nagorno-Karabakh war has been one of the most important conflicts in the South Caucasus. The two nations involved, Azerbaijan and Armenia, have been in conflict more times than in cooperation ever since their independence from the Soviet Union. The territory disputed, Nagorno-Karabakh, has been internationally recognized as Azerbaijan’s since the United Nations General Assembly Resolution in 2008. However, this did not stop the conflict, as seen with the newest escalation happening in September of 2020. In the majority of the conflict, Russia has been a constant presence, being a mediator as well as a military supplier to both countries. Russia also has been involved in peacekeeping efforts, sending peacekeeping forces to Nagorno-Karabakh. In November 2020, a ceasefire agreement was reached involving Azerbaijan, Armenia, and Russia. This paper aims to examine Russia’s interest in its involvement in the conflict, the weaknesses of the ceasefire agreement, and Russia’s gains from the agreement and the overall situation. This paper found that Russia’s interests lay in its economic relationship with Armenia and Azerbaijan and in exercising influence in the region with the deployment of its peacekeeping contingent.]]>
<![CDATA[Tantangan Strategis Indonesia ditengah Rivalitas Tiongkok versus AUKUS: Sebuah Analisis Dilema Tahanan ]]>
<![CDATA[Yoggi Walesasi]]>;
<![CDATA[Yoga Suharman]]>;
<![CDATA[Andi Mappiare]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35898
<![CDATA[Aliansi pertahanan trilateral yang melibatkan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS) (AUKUS) dalam pengadaan kapal selam bertenaga nuklir memicu reaksi dari negara-negara di sekitar kawasan, termasuk Indonesia sebagai negara paling strategis di Indo-Pasifik. Sebagai salah satu kekuatan poros di Indo-Pasifik, Indonesia sendiri berada di posisi dilema diantara dua poros kekuatan besar, AUKUS dan Tiongkok yang saling berkontestasi pengaruh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tantangan kebijakan luar negeri Indonesia atas rivalitas geopolitik yang menempatkan Tiongkok berhadapan dengan AUKUS. Guna menjawab pertanyaan itu, tulisan ini meminjam pendekatan dilema tahanan sebagai alat analisis untuk mengurai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menentukan preferensi politik luar negerinya atas pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS. Tulisan ilmiah ini disajikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang diolah dari studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di posisi yang dilematis dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dan terperangkap ke dalam potensi pembelotan dan tekanan dari pihak-pihak yang sedang bersaing.]]>
<![CDATA[Indonesian Cultural Diplomacy and Education in The Philippines in 2011-2019 ]]>
<![CDATA[Ega Cahayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.35987
<![CDATA[Education Diplomacy and Cultural Diplomacy has a strategic role in the public diplomacy of the Indonesian state. In the interaction of international relations, the formation of phenomena such as the partnership between various components of society has made the situation of the current global relations system increasingly colorful. It can also see that the role of diplomacy in this section is not inferior to the practice of public diplomacy adopted by the state. For example, in the field of education, the participation of scholars in the development of public diplomacy will accelerate the improvement of the quality of human resources in Indonesia and Filipina. This method of diplomacy can also be carried out through student exchange to the Philippines, art performances and cultural performances of the Indonesian state, discussions with lecturers & teachers, and much more. There is also uniqueness in implementing this diplomacy, such as cooperation, which leads to mutual benefit, respect, and appreciation. In addition, educational & cultural diplomacy can also provide new ideas. This unique idea leads to solving problems within the scope of international relations. Therefore, Indonesia must improve its cultural & educational Diplomacy in Filipina country.]]>
<![CDATA[Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan ]]>
<![CDATA[Praja Firdaus Nuryananda]]>;
<![CDATA[Ayu Rikza]]>;
<![CDATA[Wulan Anggit Utami]]>;
<![CDATA[Pujana Anggresta]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.36080
<![CDATA[Penelitian ini berusaha meninjau lebih jauh apakah kontribusi remitansi dalam bentuk devisa kepada negara berkontribusi yang sama pada perekonomian individu pasca kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan permasalahan yang meliputi proses reintegrasi eks-PMI pasca kepulangan mereka, diantaranya adalah potensi jatuhnya eks-PMI ke kemiskinan dan akhirnya membawa eks-PMI pada keputusan bekerja kembali ke luar negeri. Permasalahan ini jika ditinjau secara struktural menyasar pada sistem yang melayani dan melanggengkan ketimpangan yang dihadapi oleh kelas pekerja. Penelitian ini mengurai aspek agensi yang melatarbelakangi kemiskinan pasca kerja eks-PMI. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan dan kewirausahaan memainkan faktor dalam mencegah PMI jatuh pada kemiskinan dan jerat industri migran. Dari studi kualitatif yang dilaksanakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran aktor non-negara memiliki peran membentuk kapasitas perempuan PMI yang cenderung altruis dalam mengelola keuangan mereka sebagai basis agensi finansial mereka. Kontribusi penting penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu adalah skema pendidikan keuangan non-formal bagi PMI yang berlangsung di host country selama periode kerja mereka sehingga PMI memperoleh transfer of skill and knowledge yang mereka memungkinkan untuk merencanakan keputusan ekonomi dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia melalui Japan Cultural Weeks 2021 oleh Japan Foundation Jakarta ]]>
<![CDATA[Sandra Amalina Rudiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.36293
<![CDATA[Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 mendorong perubahan serta penyesuaiaan agenda dan kegiatan kebudayaan yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation Jakarta. Salah satunya seperti Japan Cultural Weeks 2021 yang diselenggarakan secara daring untuk pertama kalinya. Japan Cultural Weeks merupakan program rutin tahunan dengan beragam rangkaian kegiatan untuk dapat mengenalkan serta mempromosi kebudayaan Jepang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan diplomasi kebudayaan Jepang melalui inovasi Japan Cultural Weeks 2021 oleh Japan Foundation Jakarta selama masa pandemi di Indonesia, serta untuk memahami mengenai penerapan Tiga Prinsip Dasar diplomasi kebudayaan Jepang yaitu Penyebaran atau Transmission, Penerimaan atau Acceptance dan Koeksistensi atau Coexistence dalam Japan Cultural Weeks 2021. Hasil penelitian menunjukan bahwa Japan Foundation Jakarta telah berhasil memainkan perannya dalam mengenalkan kebudayaan Jepang kepada publik Indonesia melalui Japan Cultural Weeks 2021 yang dilaksanakan secara daring. Hal itu dibuktikan melalui pemenuhan Tiga Prinsip Dasar sebagai pedoman dalam menjalankan diplomasi kebudayaan Jepang. Walaupun, Japan Foundation Jakarta masih harus berupaya untuk dapat memaksimalkan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi Tiga Prinsip Dasar dengan seutuhnya.]]>
<![CDATA[Counter-Hegemony Front National Prancis terhadap Hegemoni Transnational Capital Class di Eropa ]]>
<![CDATA[Equanjana Fatah Sedono]]>;
<![CDATA[Shofwan Al Banna Choiruzzad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v15i2.36496
<![CDATA[Integrasi di Eropa merupakan proyek yang dibentuk oleh suatu hegemoni transnasional. Hegemoni ini telah menyebabkan krisis sehingga menimbulkan penolakan dari kelompok sayap kanan seperti Front National di Prancis. Penelitian ini akan menjelaskan terjadinya counter-hegemony dari Front National terhadap hegemoni Transnational Capital Class di Eropa. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan Cultural Hegemony Gramscian untuk melihat bagaimana hegemoni yang dibentuk oleh Transnational Capital Class menimbulkan dimensi krisis sehingga mendorong penolakan dari kelompok sayap kanan seperti Front National. European Roundtable for Industry sebagai manifestasi dari Transnational Capital Class memiliki kemampuan untuk mengelola modal transnasional untuk mereproduksi nilai hegemoni walaupun telah terjadi krisis akibat akumulasi modal yang berlebih. Krisis ekonomi di Eropa kemudian menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap legitimasi Uni Eropa di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif deduktif dan pengumpulan data melalui studi literatur, penelitian ini berargumen bahwa terjadinya penolakan dari Front National terhadap hegemoni Transnational Capital Class dan integrasi di Eropa didorong oleh krisis eurozone serta krisis legitimasi Uni Eropa.]]>
