Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue " Vol 11, No 2 (2017)" : 8 Documents clear

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA Abdullah, Agung
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini mengkaji bagaimana membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia?,dan sejauhmana implementasi tata kelola bisnis syariah perbankan syariah di Indonesia? Jenis penelitian surveylapangan dengan melakukan eksplorasi (field research), dengan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif.Populasi penelitian yaitu lima Bank Umum Syariah Devisa, antara lain Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri(BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara IndonesiaSyariah (BNIS). Teknik pengumpulan data yaitu laporan GCG Bank Umum Syariah Devisa, observasi langsung,dokumentasi dan observasi. Analisa data menggunakan transformasi data dengan mengkualifikasi data denganpenggunaan analisis faktor, kemudian mengeksplorasi outlier-outlier untuk menemukan kasus-kasus ekstrim padaimplementasi corporate governance bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya membangun tata kelolabisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia maka diperlukan pengembangan konsep, perusahaan harusdapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dankewajiban para agen ekonomi. Perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakterbuilding perbankan syariah khususnya di Indonesia. Implementasi tata kelola bisnis perbankan syariah di Indonesiamenunjukkan pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa, yaitu BSM dengan jumlah pengungkapan 41indikator (97,62%), BMI dengan jumlah pengungkapan 40 indikator (95,24%), BNI Syariah dengan jumlahpengungkapan 39 indikator (92,86%), dan Bank Mega Syariah dengan jumlah pengungkapan 35 (83,33%).

PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA MUNAWAROH, HIFDHOTUL
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dikenal di Indonesia adalah proses mediasi yang berpangkal pada filosofi keadilan restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat adat secara non litigasi, karena mediasi dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi popular digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Mediasi membawa dampak positif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk sadar dan bertanggung jawab, dengan demikian mediasi dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia kerena selaras dan sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan beberapa praktik mediasi yang telah dilakukan di berbagai-bagai daerah di Indonesia.

analisis faktor-faktor peningkatan penceraian di kabupaten ponorogo Ghozali, Muhammad
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga,mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain,Dalam kajian ini membalas faktor-faktor peningkatan Penceraian di kabupaten ponorogo. Situasi dan kondisi menjelang penceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Masalah kasus perceraian pada dasarnya adalah masalah keluarga tidak begitu difahami oleh suami istri sehingga hubungan antara susami dan istri yang tidak terjalin baik. Baik hal tersebut terjadi terjadi ketika awal pernikahan, ditengah-tengah masa perkawinan dan lain sebagainya .Motodologi kajian yang digunakan dengan metode kualiatif,secara dokumen, wawancara. Badan peradilan agama secara berurutan,jumlah kasus perceraian ternyaa dibalik kasus tersebut fenomena cerai-gugat sangat dominan, dimana gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan agama ternyata lebih tinggi dibanding cerai-talak(cerai oleh suami). Pemicu tingginya angka perceraian diponorogo pada umumnya adalah karna faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri,karena diantara mereka sebagai TKI/TKW.

IMPLIKASI EFISIENSI KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2015 Desiana, Rina
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Kehadiran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi pada skala usaha kecil dalampenghimpunan dan penyaluran dana zakat mengindikasikan adanya perhatian khusus dalammendayagunakan zakat sebagai salah satu instrument keuangan Islam yang bertujuan untukkesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, muncul berbagai isu inefisiensi pengelolaan dana zakatyang tidak akan mampu membangun kapasitas organisasinya agar secara ekonomi, sosial, dankeuangan dapat berkelanjutan dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis implikasi efisiensi kinerja OPZ, sehingga kehadiran dan program-program yangdimilikinya dapat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menggunakan metodepenelitian kombinasi. Perolehan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan pencapaian efisiensi dalampengelolaan zakat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana perolehantingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan yang signifikan.Dengan demikian, adanya OPZ yang mengelola zakat secara efisiensi dapat menjadi salah satukontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program baikpenghimpunan maupun penyalur secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARI’AH (STUDI KASUS DI BANK BTN SYARI’AH CAB. MALANG) MUQOROBIN, AHMAD
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Munculnya krisis moneter di Indonesia tahun 1997 disebabkan oleh rendahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). Memasuki abad 21, abad globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan, maka penerapan prinsip (GCG) telah menjadi suatu kebutuhan serta kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan seperti perbankan syari’ah dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syari’ah sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan moral serta meingkatkan nilai-nilai (values) bagi perusahaan. Penerapan prinsip (GCG) secara sederhana dapat diwujudkan dengan cara peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip (GCG) pada PT Bank Negara Syariah cabanga Malang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip (GCG) dan cara mengatasinya. Berdasarkan penelitian, diperoleh jawaban penerapan prinsip-prinsip (GCG) di Bank BTN Syari’ah cabang Malang dengan mengikuti 5 (lima) prinsip (GCG). Dalam prinsip transaksi yaitu: adanya kejelasan fungsi pada laporan keuangan, kejelasan informasi produk pada nasabah, serta kejelasan pada manajemen risiko. Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam bentuk pelaksanaan budaya kerja, laporan audit, serta adanya pembinaan unit usaha. Prinsip responsibilitas yaitu dengan adanya penerapan yang berhubungan terhadap CSR. Prinsip indepedensi yaitu dengan adanya pengambilan segala keputusan secara obyektif dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain. Dan prinsip kewajaran serta keadilan dilaksanakan demi memperhatikan kepentingan stakeholders dengan pemberian informasi yang wajar serta adanya keadilan yang diterapkan dalam pihak internal bank.

MODEL ISLAMISASI EKONOMI: STUDI KASUS SAREKAT DAGANG ISLAM Pramono, Fajar
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Islamisasi pengetahuan merupakan isu yang tidak bisa dilewatkan begitusaja dan telah lamadiperbincangkan, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan yang mencoba mengusung gagasan inidan banyak pula yang mengkritiknya, namun tidak banyak yang memahaminya secara konseptualdalam konteks pandangan hidup dan peradaban Islam. Islamisasi Indonesia dalam bidang ekonomimasih sangat sedikit. Berbeda dengan Islamisasi dalam bidang lain seperti pendidikan, pemurnianaqidah, da’wah parlemen, perbaikan fiqih ibdah dan lainnya. Islamisasi dalam bidang ekonomibaru sekedar riak-riak kecil yang belum begitu populer muncul ke permukaan. Itupun baru dalamtataran ekonomi makro seperti bermunculannya perbankan syari’ah, asuransi syari’ah dansejenisnya, padahal tentunya tidak hanya sebatas itu. Sementara itu, sebagianyang lainmenganggap bahwa perkembangan studi ekonomi Islam tidak lain hanyalah sebagai reaksi sesaatdalam merespon modernisme. Maka dalam kesempatan ini menarik dikaji model Islamisasiekonomi dalam kasus Sarekat Dagang Islam (1905). Metode yang digunakan dalam studi inidengan menggunakan metode eksploratif. Hasil studi diketahui bahwa kekuatan Sarekat DagangIslam (SDI) tidak hanya dalam kekuatan doktrin dan konsep, tetapi yang sama penting adalahkemampuan membaca kebutuhan dan problem yang dihadapi oleh ummat dalam ekonomi waktuitu. Jadi, keberadaan Sarekat Dagang Islam tidak hanya mampu menggerakkan ulama dan ilmuanserta para elit Jawa, tetapi juga mampu menggerakkan ummat dalam gerakan ekonomi.

مكافحة الفساد الماليي في الفكر الإقتصادي الإسلامي Usamah Abdurrahman, Eko Nur cahyo
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Hal tersebut terlepas dari dampak keberadaanya yang amatlah merusak tatanan social kemasyarakatan di berbagai level. Dalam aspek ekonomi, korupsi terbukti menghambat setiap usaha pembangunan bahkan menghancurkan perekonomian Negara. Dewasa ini, perehatian terhadap kejaahatan luar biasa (extraordinary crime) ini meningkat dengan pesat seiring dengan semakin tinggi kesadaran akan kerugian yang ditimbulkannya. Berbagai kajian pun dilakukan untuk mencari strategi yang paling efektif untuk memberantasnya, terutama oleh ilmuwan barat. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan teknik analisa deskriptif )descriptive method) untuk mengkaji pemnikiran ekonomi para ulama muslim. Kemudian dengan teknik deduktif (deductive method), dirumuskan langkah-langkah perlawanan terhadap korupsi dalam pandangan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian terhadap pemikiran tiga ulama ekonomi yaitu Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Umer Chapra menunjukkkan bahwa untuk menekan perilaku koruptif diperlukan terpenuhinya enam prasyarat utama yaitu (1) agama yang kesejahteraannya terus menurus, (2) harapan yang tinggi, (3) keadilan yang menyeluruh, (4) kesejahteraan yang terus menerus, (5) keamanan public, dan (6) kekuasaan yang kuat. Adapun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Negara ialah (1) Pendidikan ekonomi Islam (2) Penerapan Good Governance, (3) Pemberian sanksi yang setimpal pada pelaku korupsi harta, dan (4) pembentukan lembaga Negara khusus untuk melawan korupsi harta.

رفض إثبات النكاج في المحكمة الدينية سيدوارجو بنظر الفقه الإسلامي Fanani, Ahmad
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Pernikahan bagi orang Islam di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahn yang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akta nikah merupakan alat bukti otentik membuktikan adanya perkawinan. Di Indonesia terdapat perkawinan yang dilaksanakan siri tanpa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan untuk mendapatkan kekuatan hukum maka perkawinan ini dapat diajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama yang mana telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penolakan Istbat nikah di Pengadilan Agama dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak sah syarat dan rukunnya. Hasil penelitian dalam putusan nomor. 0180/PDT.P/2015.PA.Sda disimpulkan bahwa alasan Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menolah permohonan istbat nikah karena pernikahan diantara keduanya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam perkara ini, pemohon melakukan poligami dengan nikah siri dengan istri keduanya tanpa ada izin dari istri pertama dan tidak memiliki surat legalitas dari Pengadilan AQgama Sidoarjo. Pemohon dinikahkan oleh seorang wali yang tidak berwenang, karena ayhnya sebagai wali mujbir tidak mau menikahkan, dengan itu disimpulkan bahwa perkawinan tidak sah menurut agama. Alasan penolakan Majlis Hakim terhadap permohonan Istbat Nikah menurut hukum Islam benar dan tepat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA