cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001" : 10 Documents clear
Kualitas Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Suatu Evaluasi Terhadap Peran Stakeholders di Kabupaten Lombok Barat Fikri, M. Nazarudin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.017 KB)

Abstract

Together with reform initiatives and the new challenges in local development planning, the new ideas of strategic planning and strategic management are adopted to replace the old mechanisms of Rakorbang (Local Development Coordination) and Musbangdes (Village Development Forum) that were regarded as neglecting local participation. The local planning process under the Renstra (Perencanaan Strategis) is designed to involve local stakeholders, to be more participatory, and to be focused on equal partnerships. This study describes the process of Rensrra formulation in Lombok Barat municipality and aims to explain the role of local stakeholders in local development planning. It is found that the Renstra formulation process is still dominated by the ideas of local bureaucrats. The local government planning rends to be confined by Renstra manuals (Juklak and Juknis) that do not facilitate creativity and innovation. To some extent, the quality of Renstra is determined by whether it is formulated exclusively by the bureaucrats or involved wider interests of the legislatives, businessmen, or local NGOs. The most difficult phase of Rensrra formulation is the strategic issue formulation, which requires sophisticated analytical methods and accurate data. It is recommended that Renstra process should be started from the grassroot participation, which means that it needs a extensive participation of the newly established village councils.
Koran Daerah di Bawah Bayang Penguasa dan Pengusaha: Kasus Kebijakan Kemitraan dalam Penerbitan Lombok Post Ariadi, Lalu Gita
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.664 KB)

Abstract

This study is aimed at understanding policy process at the local level, particularly with regards to the effectiveness of policy on kemitraan (lit. privatization), the potential advantages that would be obtained by the public as well as the private sector. Privatisation in local governance has a bright future for both sectors as it is also in line with current policy on regional autonomy. The findings of this research show that kemitraan policy has been run effectively at the local level and it could give social, political and economic advantages to the local government, the businessmen and the community at large. The government does not have to intervene in much of the societal fife and the private sector can cu-commodate the government interest without spoiling each other.
Tantangan Kontemporer Bangsa Indonesia: Respon Dunia Pendidikan Djohar, Djohar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.638 KB)

Abstract

in process
The Capacity Building For Democratic Developmental Local Governance Kimura, Hirotsune
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.32 KB)

Abstract

Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pasca otoriter (atau pasca birokratik politik) di tingkat daerah adalah bukan hanya menciptakan pemerintahan yang demokratis tetapi juga yang developmentalis. Yang diperlukan pemerintah daerah bukan hanya sistem parlisipatoris yang melibatkan kaum bisnis dan masyarakat, tetapi juga suatu pemerintahan yang fungsional yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan semangat "kepuasan konsumen". Pembangunan kapasitas pemerintah bisa dilalukan dengan tiga lapis, bukan saja melalui perbaikan sumber Jaya manusia, tetapi juga pembentukan organisasi dan sistem yang inovatif. Datum konteks pemberantasan kemiskinan, kebijakan yang diperlukan meliputi pembangunan infrastruktur sosial, mikro-finansial dan juga pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin.
Dampak Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 1997 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Pemalang Mugiyatno, Mugiyatno
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to understand the effect of policy implementation through Law No. 18 of /997 to the performance of local government finance. The case study is Pemalang regency. Contrary to the assumed policy goals, this research shovrs that during 2 years of its implementation in Pemalang the local original income (PAD) has virtually decreased. Although the nominal budget of the local government has increased, the PAD has contributed less. In effect, the policy has resulted in the decline of local government income from local taxation and charges, the overall fiscal effort and the degree of fiscal decentralization. It is recommended that the current policy problem should be addressed by determining the target of local taxes and charges with the real local potentials. The local government has to focus on the effective and efficient taxes that are linked to the local development budgets and the local gross domestic product.
The Capacity Building For Democratic Developmental Local Governance Hirotsune Kimura
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.32 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8447

Abstract

Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pasca otoriter (atau pasca birokratik politik) di tingkat daerah adalah bukan hanya menciptakan pemerintahan yang demokratis tetapi juga yang developmentalis. Yang diperlukan pemerintah daerah bukan hanya sistem parlisipatoris yang melibatkan kaum bisnis dan masyarakat, tetapi juga suatu pemerintahan yang fungsional yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan semangat "kepuasan konsumen". Pembangunan kapasitas pemerintah bisa dilalukan dengan tiga lapis, bukan saja melalui perbaikan sumber Jaya manusia, tetapi juga pembentukan organisasi dan sistem yang inovatif. Datum konteks pemberantasan kemiskinan, kebijakan yang diperlukan meliputi pembangunan infrastruktur sosial, mikro-finansial dan juga pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin.
Dampak Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 1997 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Pemalang Mugiyatno Mugiyatno
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8448

Abstract

This research aims to understand the effect of policy implementation through Law No. 18 of /997 to the performance of local government finance. The case study is Pemalang regency. Contrary to the assumed policy goals, this research shovrs that during 2 years of its implementation in Pemalang the local original income (PAD) has virtually decreased. Although the nominal budget of the local government has increased, the PAD has contributed less. In effect, the policy has resulted in the decline of local government income from local taxation and charges, the overall fiscal effort and the degree of fiscal decentralization. It is recommended that the current policy problem should be addressed by determining the target of local taxes and charges with the real local potentials. The local government has to focus on the effective and efficient taxes that are linked to the local development budgets and the local gross domestic product.
Kualitas Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Suatu Evaluasi Terhadap Peran Stakeholders di Kabupaten Lombok Barat M. Nazarudin Fikri
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.017 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8449

Abstract

Together with reform initiatives and the new challenges in local development planning, the new ideas of strategic planning and strategic management are adopted to replace the old mechanisms of Rakorbang (Local Development Coordination) and Musbangdes (Village Development Forum) that were regarded as neglecting local participation. The local planning process under the Renstra (Perencanaan Strategis) is designed to involve local stakeholders, to be more participatory, and to be focused on equal partnerships. This study describes the process of Rensrra formulation in Lombok Barat municipality and aims to explain the role of local stakeholders in local development planning. It is found that the Renstra formulation process is still dominated by the ideas of local bureaucrats. The local government planning rends to be confined by Renstra manuals (Juklak and Juknis) that do not facilitate creativity and innovation. To some extent, the quality of Renstra is determined by whether it is formulated exclusively by the bureaucrats or involved wider interests of the legislatives, businessmen, or local NGOs. The most difficult phase of Rensrra formulation is the strategic issue formulation, which requires sophisticated analytical methods and accurate data. It is recommended that Renstra process should be started from the grassroot participation, which means that it needs a extensive participation of the newly established village councils.
Koran Daerah di Bawah Bayang Penguasa dan Pengusaha: Kasus Kebijakan Kemitraan dalam Penerbitan Lombok Post Lalu Gita Ariadi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.664 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8450

Abstract

This study is aimed at understanding policy process at the local level, particularly with regards to the effectiveness of policy on kemitraan (lit. privatization), the potential advantages that would be obtained by the public as well as the private sector. Privatisation in local governance has a bright future for both sectors as it is also in line with current policy on regional autonomy. The findings of this research show that kemitraan policy has been run effectively at the local level and it could give social, political and economic advantages to the local government, the businessmen and the community at large. The government does not have to intervene in much of the societal fife and the private sector can cu-commodate the government interest without spoiling each other.
Tantangan Kontemporer Bangsa Indonesia: Respon Dunia Pendidikan Djohar Djohar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.638 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8451

Abstract

in process

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2001 2001


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue