cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005" : 12 Documents clear
State And Modernisation Of Public Administration In Germany Pitschas, Rainer
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang sama yaitu perlunya melakukan modernisasi sistim administmsi.Dalam perkembangan, kesamaan tantanganyang dihadapi tersebut menimbulkan trend dalam melakukan modernisasi sistem administrasi ,yaitu dengan meniru model perubahan yang dilakukan oleh negara yang dianggap berhasil. Namun demikian yang patut menjadi pemikiran adalah proses dalam melakukan perubahan tidaklah mungkin soma di setiap negara, karena hal tersebut sangat tergantung dengan karakteristik masing-maringnegara. Sebagai negara sosialis, di jerman modernisasi administrasi diletakkan sebagai proses budaya administrasi yang dibentuk dengan tradisi. Model tersebut menitikberatkan pada perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan negara, dimana tidak semua hal diurusi negara, namun pada hal tertentu terdapat kebebasan bagi rakyat uniuk mengurusnya sendirilCarakteristik dari model tersebut adalah dengan dilakukannya rasionaliasasi ke dalam elan privatisasi dan pengaturan keluar. Rasionalisasi ke dalam, yaitu menciptakan model organisasi publik yang lebih independen dan tidak terikat dengan hirarki, yang selama ini menjadi kendala. 1.) Mengkaji Struktur yang lebih _fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan menempatkan personel7personel yang memiliki kapabilitas. 2.) Thivatisasi dan pengaturan ke luar dilakukan dengan mengurangiperan negara dalam berbagai halyang bisa dikelola mayarakat.Dengan model tersebut pemerintab lebih terlihat sebagai mangjer. Namun berbeda dengan Anglo-American dengan "new public management" and "reinventing government"-nya,yang menekankan pada hubungan antarpelaku; model modernisasi di jerman lebih mengutamak,an pelaksanaan tugas yang sudah ditetapkan, dengan terpenuhnya kebutuhan masyarakat.
Pendanaan Pendidikan Di Indonesia Syakdiah, Syakdiah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.49 KB)

Abstract

Education is universal basic human need. The Indonesian state founder also realize that matter Hence "educating the nation" representing one of the target of state founding. In the constitution it is aim mentioned that each citizen entitled to get the education. But in Indonesia development history , education sector always pulled over and get less attention. This is can be seen from the proportion of education sector in APBN ID. The implementation of education decentralization on the chance of will upgrade and amenity access, but in the practically not such as those which expected. That happened exactly with privatiszation and education commercialization, so that education expense become costly. As a result a lot of school age child have no access go to the school because unable to pay education expense.
Problem Kelembagaan Transisi Demokrasi Di Daerah Marijan, Kacung
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.229 KB)

Abstract

Some scholars have focused their attention on the process of democratization at the local level They argue that democracy at the local level will encourage the emergence of democracy at the national level Furthermore, neo-institutionalism approach is important in supporting transition to democracy at the local level. The approach has applied particular policies, such as decentralization and strengthening local parliament, local government capacity, political culture and civil society. This approach, however, did not work properly. The interests of political and economic players at the local level often hamper the work of neo-institutonalism approach.
An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies Seenyonga, Muyanja; Sulistyo, Sulistyo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.094 KB)

Abstract

Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari penyakit korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat jangka pendek dan panjang.
The Colonial Strained in Java 1870-1930: Public Spaces Versus Public Policies Akhyat, Arief
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.125 KB)

Abstract

Proses kolonialisasi pada akhir abad XIX dan awal abad XX bukan hanya rnenimbulkan persoalan internal di kalangan pemerintahan Hindia-Belanda, tetapi jugs berdampakpada proses aplikasi kebijakan dengan dalih Etis". Periode 1870-1930-an adalah merupakan periode dalam sejarah politik pembangunan Indonesia yang sangat penting untuk melihat betapa krusialga proses kolonialisme di Indonesia. Pertama, bahwa mekanisme kebijakan lebih diarahkan sebagai bentuk recovering pembangunan akibat Kebijakan Tanam Paksa 1830-1870. Kedua, bahwa dalam praktiknya, kebijakan yang digulirkan justru sangat pradoks pada tingkat publik. Munculnya berbagai ketegangan sosial, ekonomi bahkan politik (Colonial Strained) bersamaan proses pembangunan pada awal abad )0( memberikan nuansa lain. Artinya antara kebjakanpublik (public policies) dengan ranah publik (public spaces) belum menjadi konstruksi kebijakan kolonial secara menyeluruh dan sangat bias kolonial.
Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Kiswanto, Eddy
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.201 KB)

Abstract

This paper aims to study the system of social security in Indonesia. Social security represents the elementary rights of every citizen which is guaranteed by the state, like in section 27 article 2 UUD 45 and the laws of System of Social Security National (SJSN). Practically, the social security and social services prggram run by government framework not yet clearly with asocial policy which should be integral and continual Government has been trapped in current of liberalism and capitalism so that state role becomes progressively minimize. From 95 million labor force only 24,6 million obtain to get the social security, or newly 12% from resident amount. To overcome the weakness, resistance, and barricade in execution of social security Drstem in Indonesia, National Social Security needed to embrace the principle of government--bodies, deputizing stakeholders in this case competitor! worker, and government. Gathering and fee organizer require to be supported by openness, carefulness, accountability, and eficien. Entangling of various kind of stakeholders actor of vital importance as principal applying form of governance, the model executed by Indonesian government according should be to its society characteristic. Though financing system conducted by sharing across population, the government remain involved in the goodness in arrangement, observation, and also its financing.
State And Modernisation Of Public Administration In Germany Rainer Pitschas
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.213 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8327

Abstract

Setiap negara pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang sama yaitu perlunya melakukan modernisasi sistim administmsi.Dalam perkembangan, kesamaan tantanganyang dihadapi tersebut menimbulkan trend dalam melakukan modernisasi sistem administrasi ,yaitu dengan meniru model perubahan yang dilakukan oleh negara yang dianggap berhasil. Namun demikian yang patut menjadi pemikiran adalah proses dalam melakukan perubahan tidaklah mungkin soma di setiap negara, karena hal tersebut sangat tergantung dengan karakteristik masing-maringnegara. Sebagai negara sosialis, di jerman modernisasi administrasi diletakkan sebagai proses budaya administrasi yang dibentuk dengan tradisi. Model tersebut menitikberatkan pada perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan negara, dimana tidak semua hal diurusi negara, namun pada hal tertentu terdapat kebebasan bagi rakyat uniuk mengurusnya sendirilCarakteristik dari model tersebut adalah dengan dilakukannya rasionaliasasi ke dalam elan privatisasi dan pengaturan keluar. Rasionalisasi ke dalam, yaitu menciptakan model organisasi publik yang lebih independen dan tidak terikat dengan hirarki, yang selama ini menjadi kendala. 1.) Mengkaji Struktur yang lebih _fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan menempatkan personel7personel yang memiliki kapabilitas. 2.) Thivatisasi dan pengaturan ke luar dilakukan dengan mengurangiperan negara dalam berbagai halyang bisa dikelola mayarakat.Dengan model tersebut pemerintab lebih terlihat sebagai mangjer. Namun berbeda dengan Anglo-American dengan "new public management" and "reinventing government"-nya,yang menekankan pada hubungan antarpelaku; model modernisasi di jerman lebih mengutamak,an pelaksanaan tugas yang sudah ditetapkan, dengan terpenuhnya kebutuhan masyarakat.
Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Eddy Kiswanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.201 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8320

Abstract

This paper aims to study the system of social security in Indonesia. Social security represents the elementary rights of every citizen which is guaranteed by the state, like in section 27 article 2 UUD ' 45 and the laws of System of Social Security National (SJSN). Practically, the social security and social services prggram run by government framework not yet clearly with asocial policy which should be integral and continual Government has been trapped in current of liberalism and capitalism so that state role becomes progressively minimize. From 95 million labor force only 24,6 million obtain to get the social security, or newly 12% from resident amount. To overcome the weakness, resistance, and barricade in execution of social security Drstem in Indonesia, National Social Security needed to embrace the principle of government--bodies, deputizing stakeholders in this case competitor! worker, and government. Gathering and fee organizer require to be supported by openness, carefulness, accountability, and eficien. Entangling of various kind of stakeholders actor of vital importance as principal applying form of governance, the model executed by Indonesian government according should be to its society characteristic. Though financing system conducted by sharing across population, the government remain involved in the goodness in arrangement, observation, and also its financing.
Pendanaan Pendidikan Di Indonesia Syakdiah Syakdiah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.49 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8321

Abstract

Education is universal basic human need. The Indonesian state founder also realize that matter Hence "educating the nation" representing one of the target of state founding. In the constitution it is aim mentioned that each citizen entitled to get the education. But in Indonesia development history , education sector always pulled over and get less attention. This is can be seen from the proportion of education sector in APBN ID. The implementation of education decentralization on the chance of will upgrade and amenity access, but in the practically not such as those which expected. That happened exactly with privatiszation and education commercialization, so that education expense become costly. As a result a lot of school age child have no access go to the school because unable to pay education expense.
Problem Kelembagaan Transisi Demokrasi Di Daerah Kacung Marijan
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.229 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8322

Abstract

Some scholars have focused their attention on the process of democratization at the local level They argue that democracy at the local level will encourage the emergence of democracy at the national level Furthermore, neo-institutionalism approach is important in supporting transition to democracy at the local level. The approach has applied particular policies, such as decentralization and strengthening local parliament, local government capacity, political culture and civil society. This approach, however, did not work properly. The interests of political and economic players at the local level often hamper the work of neo-institutonalism approach.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2005 2005


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue