cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
POLITIK
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2016): Politik" : 7 Documents clear
Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana Wahyu Prawesthi
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.406 KB)

Abstract

AbstrakPenyelamatan bumi yang semakin panas akibat berkurangnya pohon penyerap karbondioksida dan gas rumah kaca yang banyak ditebang, sejatinya, adalah karena ulah manusia dengan dalih untuk peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan bahkan perumahan liar. Padahal, upaya pengalihan fungsi hutan yang tidak sesuai dengan konsep lestari lingkungan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan fungsi lahan hutan dengan merusak lingkungan hidup menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian merupakan salah satu penyebab munculnya deforestasi yang menjadi isu sentral dunia, karena Indonesia menjadi salah satu negara penyebar pencemaran lingkungan melalui asap kebakaran hutan. Sebagaimana diketahui, setiap perubahan maupun pengalihan fungsi hutan, seperti penebangan pohon secara liar, merusak permukaan tanah dan membakar kayu atau hutan tersebut untuk percepatan perluasan lahan, sungguh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk pembakaran kayu hutan secara liar yang menyebabkan kebakaran juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka, tampak dengan jelas betapa perubahan-perubahan terhadap fungsi lahan yang merusak lingkungan secara deforestasi dapat segera dihentikan dengan upaya penegakkan hukum secara maksimal melalui peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Politik Kehutanan, Penegakan, Hukum LingkunganAbstractSave the earth is getting warmer due to reduced trees absorbing carbon dioxide and greenhouse gases, where the trees are used to absorb carbon dioxide and parse geothermal has been cleared for the benefit and human greed itself in order to survive. And people really do not realize the importance of the forest, so that forests are used as well as a pretext for economic improvement and expansion of employment opportunities as well as good business for plantations, agriculture, illegal housing even without considering the concept of sustainable forest environment both flora and fauna. Also do not care if there is a disaster that will befall the human-caused forest diversion efforts are not in accordance with the concept of environmentally sustainable and not based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of theEnvironment. Changes in forest land with environmental damage to plantations and farmland is one cause of deforestation. Indonesian deforestation is also a central issue in the world, because Indonesia has one of the spreader environmental pollution through forest fire smoke. Therefore, any change or conversion of forest to land that is not used for the benefit of the forest itself is deforestation. Change or transfer of forest functions such as illegal logging, damage the soil surface, and burning wood or forest land for expansion acceleration, indeed it is not in accordance with Law No. 41 Year 1999 on Forestry, including the burning of forest wood wild causing a fire is also not in accordance with Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, due to the presence of forest fires is one of the scope of the disaster response in both the regional and national levels.Of changes to land use are environmentally destructive deforestation was time to be stopped by law enforcement efforts to the maximum through legislation, which will be able to suppress the reduction of disaster risk and deforestation are not desired by our country.Keywords: Political Forestry, Enforcement, Environmental Law
Etiket Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Philipus Ngorang
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.277 KB)

Abstract

AbstrakKerancuan penggunaan kata etika dalam kehidupan sehari-hari menyulitkan orang membedakan kata etika dan etiket. Etika berkaitan dengan sistem nilai, kode etik dan refleksi kritis, sementara, etiket berkaitan dengan  tata cara dan sopan santun dalam pergaulan sosial. Akibatnya, kerancuan makna ini juga berimbas pada pengertian etika komunikasi politik. Etika komunikasi politik berkaitan dengan sistem nilai, kode etik dan refleksi kritis terhadap komunikasi politik. Sementara, etiket komunikasi politik berkaitan dengan tata cara dan sopan santun dalam komunikasi politik. Dengan menggunakan metode epistemologi kritis dan analisis wacana kritis, etika komunikasi politik dipahami sebagai tuntunan moral yang menjadi pegangan dan pedoman moral bagi aktor komunikasi politik dan sebagai refleksi kritis digunakan untuk memahami struktur-struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memengaruhi praktik komunikasi politik. Sebagai tuntunan moral etika komunikasi politik mewajibkan aktor komunikasi politik melakukan komunikasi politik berdasarkan sistem nilai moral yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip deontologis, utilitarian, hak dan nilai keutamaan dalam berkomunikasi. Sebaliknya, sebagai refleksi kritis etika komunikasi politik memahami struktur dan politik yang cenderung dominatif dan manipulatif dalam komunikasi politik. Etika komunikasi politik sebagai refleksi kritis mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi komunikasi politik yang ada sehingga menghasilkan komunikasi politik yang mencerahkan, penuh keadilan, damai dan tertib serta solidaritas antara anggota masyarakat.Kata kunci: komunikasi politik, etika,tuntunan moral dan refleksi kritisAbstractConfusion in using etika word causes difficulties in differentiating etika and etiket word. Etika is often similar to etiket, even though both of these words are different. Etika, ethics, deals with value system, code of ethics, and critical reflection, while etiket deals with well mannered, etiquette. This confusion implies to the meaning of political communication ethics. Political communication ethics deals with value system, code of ethics, and critical reflection of political communication and political communication etiquette deals with well mannered of political communication. By using critical epistemological method and critical discourse analysis, political communication ethics is understood as moral guidance for political communication actors and as critical reflection for understanding social and political structures which influence political communication practices. As a moral guidance political communication ethics obligates political communication actors doing political communication based on value systems, deontological, and utilitarian principles, rights and virtue values in communication. As critical reflection political communication ethics wants to understand dominative and manipulative social and political stucture in political communication. As critical reflection political communication ethics also wants to deconstruct and reconstruct the dominative social and political structures which producelighting, justice, and peacefull, order and solidarity in political communication among members of society.Keywords: political communication, ethics, moral guidance and critical reflection
Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik Ahmad Hasan Afandi
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.152 KB)

Abstract

AbstrakMenurut mayoritas kelompok santri, sejatinya, pesantren selalu mengedepankan budaya ta’dzim kepada wibawa seorang ustadz dan kyai, lebih-lebih adanya bingkai normatif yang mengikat, seperti ajaran kitab Ta’lim al-Muta’alim, yang tidak memungkinkan terjadinya konflik di dalamnya. Akan tetapi, yang terjadi, dinamika sosial pesantren yang masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber potensi berdasarkan figur seorang kyai (sebagai suatu panutan sekaligus pengambil kebijakan), sejatinya sangat rentan bagi tumbuhkembangnya sebuah konflik. Seperti yang banyak terjadi di pesantren-pesantren tradisional dan semi-modern, konflik terjadi, utamanya ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren meninggal dunia,atau ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, atau juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, misalnya kenegaraan, politik dan lain lain. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori penyelesaian sengketa,  maka, tampak dengan jelas betapa penyelesaian resolusi konflik di pesantren seringkali ditempuh dengan cara-cara yang unik, di antaranya lewat perkawinan antar pesantren, istighotsah, haul dan akhirussanah. Dengan tahapan resolusi konflik melalui jalan silaturrahmi sebagai proses pencegahan konflik, bahtsul matsa’il sebagai proses penekanan dan peyekatan konflik, Tabayun sebagai proses pengaturan dan pengelolaan konflik serta islah sebagai proses akhir penyelesaian konflik.Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Masyarakat, PesantrenAbstractAccording to the majority religious groups, in truth, always give priority boarding to the authority ta’dzim culture and a religious teacher Kyai, the more their binding normative frame, such as the doctrine of al-Muta’alim Ta’lim book, which does not allow the conflict in it. However, that happens, the social dynamics of schools that still apply the system of management of the potential sources based on a figure of clerics (as a role model at the same time policy makers), is actually very vulnerable to tumbuhkembangnya a conflict. As is the case in traditional Islamic boarding schools and semi-modern, conflicts occur, especially when the clerics who plays as the founder and owner of boarding dies, or when the pesantren, the founder or the resume, the teachers, caregivers, or also the family become involved in affairs outside of schools, for example, state, politics and others. By using descriptive analysis method with dispute resolution theory, then, is clearly visible how the settlement of conflict resolution in schools are often taken with unique ways, including through intermarriage boarding, istighotsah, haul and akhirussanah. By stage of conflict resolution through the streets silaturrahmi as a process of conflict prevention, bahtsul matsa’il as the emphasis and peyekatan conflict, Tabayun as the process of setting and managing conflict and reconciliation as the final process of conflict resolution.Keywords: Resolution, Conflict, Community, Pesantren
Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Idris Hemay; Aris Munandar
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1285.684 KB)

Abstract

AbstrakPerilaku pemilih menjelang Pilkada Bengkulu 2015 sangat dipengaruhi oleh identitas dan pencitraan calon gubernur yang akan dipilih. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan tersebut, maka, metode yang digunakan akan mengkombinasikan dua aspek utama, yaitu pendekatan ilmu politik behavior (perilaku pemilih), politik identitas kesukuan, citra kandidat dan pilkada dalam perspektif sosiologi politik dengan pendekatan kuantitatif sesuai survei opini publik. Dengan demikian, akan didapat pembuktian bahwa faktor identitas suku atau sentimen kesukuan, bersama-sama dengan faktor citra figur, dapat berkontribusi secara positif dalam membentuk perilaku pemilih pada Pilkada Bengkulu 2015.  Kata Kunci: Politik identitas, pencitraan, perilaku pemilih, Pilkada Bengkulu 2015AbstractBengkulu-election voter behavior in 2015 was strongly influenced by the identity and imaging candidate for governor will be selected. Therefore, to get a comprehensive picture of the problem, then, the method used will combine two main aspects, namely the approach of political science behavior (voting behavior), politics of ethnic identity, the image of the candidate and the elections in the perspective of political sociology with a quantitative approach appropriate public opinion surveys. Thus, it will be obtained proof that identity factor tribe or ethnicity, together with the image factor figures, can contribute positively in shaping the behavior of voters in the elections Bengkulu, 2015.Keywords: identity politics, imaging, voting behavior, Bengkulu Election 2015
Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih M. Nasir Djamil; TB Massa Djafar
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.238 KB)

Abstract

AbstrakEtika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memiliki kedudukan dan peranan yang penting sebagai pedoman berperilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya korupsi politik tidak hanya disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, namun juga karena dilanggarnya etika pejabat negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan literatur tentang pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran etika pejabat negara --- melalui studi kasus Korupsi Politik Hambalang yang sedang ditangani KPK, betapa pelanggaran etika pejabat negara terjadi mulai dari eksekutif dan legislatif. Pelanggaran etika pejabat negara tersebut terjadi karena adanya pergulatan kepentingan dalam rangka pencarian sumber dana untuk pemenangan kandidat calon ketua umum partai politik. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, selain melibatkan eksekutif dan legislatif, juga melibatkan pihak swasta. Celah hukum penyusunan APBN dimanfaatkan untuk menaikkan nilai proyek Hambalang sehingga diperoleh anggaran dan keuntungan yang besar, dan dana yang dikorupsi juga semakin besar. Studi kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etika pejabat negara berupa perilaku tidak jujur, memanipulasi data dan tidak transparan agar proyek Hambalang dapat disetujui. Pelanggaran etika tersebut diiringi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya bagi para pejabat yang berasal dari partai politik..Kata Kunci: Etika Publik Pejabat Negara, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Korupsi Politik, Kasus Hambalang.AbstractThe public ethics of state official in clean governance  has an important position and role as a guide to good behavior in carrying out their duties. Political corruption is not only caused by the size of the authority possessed, but also because it violated the ethics of state officials. By using qualitative research methods to approach the literature that examines the question of how writers are fenomologis , which means how to collect data in the form of spoken words, and writing, speech, gestures, thoughts and behaviors that need to be and can be observed, it is concluded that a violation of law begins with ethics violations by state officials. Through case studies Hambalang Political Corruption are being handled by the KPK, ethical violations occurred at the level of officials of the state executive and legislative. Ethical violations of state officials is due to the struggle of interests in order to find sources of funding for the winning candidate of a political party chairman. In addition to involving the executive and the legislature, also involving the private sector in the political corruption. Budget preparation of legal loopholes exploited to increase the value Hambalang project in order to obtain large budgets and greater profits, so the fund of corruption is also getting bigger. The case studies show a violation of a state ethics official dishonest behavior, manipulate data and non-transparent so that the project can be approved Hambalang. The ethics violation accompanied by violation of law, which implies a decline in public confidence in the efforts to create a clean governance, especially the official from the political parties.Keywords: The Public Ethics of State Office, Clean Governance , Political Corruption , Case Hambalang.
E-goverment dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Alexsander Yandra
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.929 KB)

Abstract

AbstrakTransparansi pada proses pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekanbaru belum menyentuh kerangka yang substansial. Transparansi pada ULP Kota Pekanbaru secara proses walaupun sudah mengintegrasikan e-goverment dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengadaan barang dan jasa, yang mempermudah penyedia dalam mengakses paket pengadaan. Tetapi dengan rangkap kerja para personil di ULP berimplikasi terhadap kualitas pengadaan yang dilaksanakan. Preferensi personil yang lebih berorientasi kepada peningkatan pendapatan maka komposisi personil di ULP juga menjadi incaran aparat (pegawai). ULP belum menjadi organisasi yang permanen tetapi masih bersifat ad-hoc. Secara produk pengadaan barang dan jasa ULP masih menjadi lembaga direct yang berfungsi sebagai unit pelayanan dan sekretariat administrasi pengadaan. Pertanggungjawaban produk pengadaan barang dan jasa belum melakukan uji publik sehingga kegiatanya belum terukur.  Kata kunci: good local governance, transparansi.Kata kunci: e-government, transparansi, ULP Kota PekanbaruAbstractTransparency of the procurement becomes an important indicator in a good governance. Basically  in the process of procurement, the governmen is expected not favoring to specific individuals or groups. Conversely, the procurement of services and  goods  for public infrastructure still needs the intervention of the elite government to appoint the providers. The transparency in the procurement process of goods and services in Procurement Services Unit (ULP) Pekanbaru city has not touched its substansial framework. Transparency of the procurement process in ULP Pekanbaru recently applies the integrate e-government using of information technology in order to facilitate the providers to access the procurement package. But the double work of the personnel in ULP has implications for the quality of procurement undertaken. Personnel preferences preferably has  orientation to increase their income, so the composition of personnel in ULP also to be the target of apparatus  (employee). ULP does not become a permanent organization but an ad-hoc. In the process of procurement of goods and services , ULP still has a function as a direct agency that serve as the service unit and its administrative secretariat. The accountability of product procurement has yet to the public test so that its activity is not measurable.Key word: good local governance, trasparency
Gerakan Politik Tirto Adhi Soerjo Dharwis Widya Utama Yacob; Firdaus Syam
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.347 KB)

Abstract

AbstrakTirto Adhi Soerjo juga dikenal sebagai tokoh pelopor pergerakan nasional yang sangat cerdas, terutama dalam pengembangan nasionalisme Indonesia. Tirto Adhi Soerjo berpikir bahwa bangsa Hindia Belanda dipersatukan bukan oleh kesamaan agama, etnik atau hubungan darah, akan tetapi, oleh kesamaan pengalaman sebagai “orang terperintah” --- penjajahan dapat eksis karena feodalisme dan penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh perusahaan Belanda yang saat itu karena lemahnya kontrol kaum priyayi. Selaras dengan itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomena sosial --- sehingga tampak dengan jelas, betapa keluhan-keluhan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat bangsanya disuarakan lewat Medan Prijaji yang juga sebagai alat untuk memajukan dan mempersatukan bangsa pada proses perjalanannya dapat membuahkan hasil. Usaha Tirto Adhi Soerjo membangkitkan kesadaran bangsanya lewat alat yang lebih modern dapat dilihat sebagai kesadaran bagi bangkitnya gerakan pembebasan. Karena lewat koran inilah gagasan nasionalisme tertulis pertama kali dan dibaca dan menjadi pembentuk kesadaran awal tentang nasionalisme melampaui perbedaan agama, suku, dan organisasi.Kata kunci: Tirto Adhi Soerjo, Gerakan Politik, NasionalismeAbstractTirto Adhi Soerjo also known as the pioneer leaders of national movement that is very smart, especially in the development of Indonesian nationalism. Tirto Adhi Soerjo think that the nation Indies united not by a common religion, ethnicity or blood ties, however, by their common experience as “the terperintah” --- colonization can exist as feudalism and control of economic resources by the Dutch company then because of the weak control of the gentry. Accordingly, the author uses qualitative research methods to approach social phenomena --- so that it appears clearly how complaints and suffering experienced by the people of the nation are voiced through Medan Prijaji also as a tool to promote and unite the nation in the travel process can produce results. Tirto Adhi Soerjo effort to raise awareness of his people through a more modern tool that can be seen as an awareness to the rise of liberation movements. Because the newspapers, is the idea of nationalism was first written and read and be forming early awareness of nationalism goes beyond differences of religion, ethnicity, and organization.Keywords: Tirto Adhi Soerjo, Political Movement, Nationalism.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol 12, No 1 (2016): Politik Vol 11, No 2 (2015): Politik Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni Vol 10, No 2 (2014): POLITIK