Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan

logika
Website

Published by Universitas Kuningan

ISSN : 2085997X EISSN : 27154505 DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02

Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 10 No 01 (2019)" : 6 Documents clear

Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Adi Riyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out what regulations are applied among Civil Servants (PNS) regarding Divorce and to find out the causes of Divorce among Civil Servants (PNS). The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Regulations on divorce and polygamy regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants; Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline Regulation of Civil Servants. Factors that influence divorce are Education, Age of Marriage, Income, Economic Issues, Domestic Violence, Infidelity, Interference of Large Families (Parents).Keywords: ethics; law; divorce; pologamy; government employees AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang diterapkan dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai Perceraian dan untuk mengetahui penyebab terjadinya Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pengaturan mengenai perceraian dan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah Pendidikan, Lama Usia Perkawinan, Pendapatan , Masalah Ekonomi ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan, Campur Tangan Keluarga Besar (Orang Tua).Kata Kunci : etika; hukum; perceraian; pologami; pegawai negeri sipil

Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Suwari Akhmaddhian; Wisnu Gita Prapanca
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how is the code of conduct for prosecutors in Indonesia? settlement of cases of violation of the Code of Ethics of the Prosecutor conducting Narcotics distribution? The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the setting of a prosecutor's code of ethics contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia number: PER-067 / A / JA / 07/2007 concerning the Attorney Code of Ethics. Completion of cases of violations of the Code of Ethics for Prosecutors who commit violations of ethical conduct, namely examinations by the prosecuting supervisor and the type of severe punishment may be imposed on prosecutors in the form of dismissal with respect or vice versa with respect. In addition, the release from functional or structural positions.Keywords: sanctions; code of Ethics; prosecutor; case; judicial mafia.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengaturan kode etik bagi Jaksa di Indonesia? penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jaksa yang melakukan pengedaran Narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan kode etik jaksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa. Penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jaksa yang melakukan pelanggaran kose etik yaitu pemeriksaan oleh jaksa pengawas dan jenis hukuman berat dapat dikenakan terhadap jaksa berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau sebaliknya dengan hormat. Selain itu pembebasan dari jabatan fungsional ataupun struktural.Kata Kunci : sanksi; kode etik; jaksa; perkara; mafia peradilan.

Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Yani Andriyani
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how the application of the judge's code of ethics in carrying out their duties and functions to examine, hear, and decide on a case. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are that the Judge in examining, adjudicating, and deciding a case is protected and given an independent and free power by the state from various interventions from any party and in any form, as a guarantee of the impartiality of the judge except for law and justice for the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia . Therefore, in realizing a certainty and law order for the community, the judge is obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in the community. In a joint decision of the Chairperson of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairperson of the Republic of Indonesia Judicial Commission Number: 047 / KMA / SKB / IV / 2009, 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Jakarta Judges 2009Keywords: ethics; law; judge; case; decide on a case.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam keputusan bersama Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim Jakarta 2009Kata Kunci : etika; hukum; hakim; perkara; memutus.

Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja Suwari Akhmaddhian; Kiki Rizki Febrian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how to regulate sanctions for civil servants who do not enter the office. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Civil Servants are elements of the state apparatus, public servants, and public servants who must be a good role model for the community in the behavior, actions and adherence to applicable laws and regulations. To maintain dignity and honor, Civil Servants must carry out the code of ethics and code of conduct as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus5 and Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps of Soul Development and Civil Servant Code of Ethics. Civil Servants have the function and task of implementing public policies in accordance with statutory provisions, professional and quality public services, and national glue and unity.Keywords: sanctions; absent from work; discipline; government employees. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, Pegawai Negeri Sipil harus menjalankan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan perekat dan pemersatu bangsa.Kata Kunci : sanksi; tidak masuk kerja; displin; pegawai negeri sipil.

Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Pembuatan Surat Kuasa Sari Aprilianti; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how the form of accountability of an advocate for violations of the code of ethics in the power of attorney. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are violations given to Advocates not only refer to Law No. 18 of 2003 but are regulated in the Advocate Code of Ethics where in article 16 (1) the Advocate Code of Ethics given by the Organization to Advocates is almost the same as article 7 paragraph (1) Law No. 18 of 2003 which in article 16 paragraph (1) of the Advocate Code of Ethics states that "(1) Punishment given in a decision can be in the form of: Ordinary warning; Loud warning; Temporary stop for a certain time; and dismissal from membership of professional organizations.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; advocate.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban seorang advokat terhadap pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pelanggaran yang diberikan kepada Advokat tidak hanya mengacu pada UU no 18 tahun 2003 akan tetapi diatur pada Kode Etik Advokat yang dimana pada pasal 16 (1) Kode Etik Advokat yang diberikan oleh Organisasi kepada Advokat hampir sama dengan pasal 7 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa “(1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa; Peringatan keras; Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; dan Pemecatan dari keanggotaan Organisasi profesi.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; advokat.

Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Krisna Monita Sari; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out how the implementation of law enforcement by the police in drug crimes committed by members of the police? And what are the obstacles to law enforcement against members of the police who commit drug crimes ?. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the arrangements regarding law enforcement related to criminal acts committed by members of the police that are regulated in several regulations of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2009 regarding Health, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the National Police and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011 concerning Polri's Professional Ethics Code.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; Police; narcoticsAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Dan bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; polisi; narkotika.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 16 No 01 (2025) Vol 15 No 02 (2024) Vol 15 No 01 (2024) Vol 14 No 02 (2023) Vol 14 No 01 (2023) Vol 13 No 02 (2022) Vol 13 No 01 (2022) Vol 12 No 02 (2021) Vol 12 No 01 (2021) Vol 11 No 02 (2020) Vol 11 No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10 No 02 (2019) Vol 10 No 01 (2019) Vol 9 No 02 (2018) Vol 9 No 01 (2018) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suwari Akhmaddhian

Contact Email suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone +62232-8900796

Journal Mail Official logika@uniku.ac.id

Editorial Address Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location Kab. kuningan, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA