cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
habibullah
Contact Email
habibullah@kemsos.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosiokonsepsia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosio Konsepsia
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 20890338     EISSN : 25027921     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Koncepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial presents scientific essays in the form of the results of field research on social welfare. Publish three times the April, August and December periods.
Arjuna Subject : -
Articles 397 Documents
 35   36   37   38   39 
Halaman Belakang Vol 14 No. 3 Sep Des 2009 Ejournal Ejournal
Sosio Konsepsia Vol 14 No 3 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i3.717

Abstract

MODEL, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN Studi Kasus di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Anwar Sitepu
Sosio Konsepsia Vol 14 No 2 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i2.729

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya penjajagan pembentukan lenzbaga Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) di wilayah kecanzatan sebagai prasarana penunjang tenvujudnya pelayanan, seperti diharapkan Renstra Departemen Sosial 2004-2009. Penelitian dilakukan dengan nzetode action research, di satu lokasi yang ditetapkan secara purposive, yaitu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan lembaga PKS, yang pada penelitian ini disebut Pusat Layanan Sosial (PLS), di wilayalz kecamatan memiliki cukup peluang dan sekaligus menghadapi beberapa tantangan. Peluang pembentukan PKS atau PLS di wilayah kecamatan, pada kasus ini, 111uncul dari: a) Masalalt KS di wilayah setempat yang berakar pada masalah kemiskinan, yang cukup kompleks, luas dan beragam, sehingga diperlukan penanganan serius dan intensif; b) Pelayanan KS yang ada selanza ini belum cukup optimal menjawab permasalahan, seperti diharapkan Renstra Depsos 2004-2009, belum cukup menggali potensi setempat, belum menyentuh masalah dasar, cakupan masih sempit; c) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perangkat Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, memuat klausul yang memungkinkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas Sosial. Pembentukan PLS semakin mendapat momentum setelah disahkannya UU RI nomor 11/2009 tentang KS, PLS dapat diposisikan sebagai apa yang disebut "pusat kesejahteraan sosial" salah satu bentuk sarana dan prasarana penyelenggaraan KS seperti ditetapkan pada pasal 35. Tantangan pembentukan lembaga terse/mt, diperkirakan datang dari pihak-pihak yang khawatir dirugikan atau merasa tersaingi dan pilzak yang skeptic atau pesimis. Penolakan juga mzmgkin datang dari pihak yang berorientasi PAD dalam jangka pendek serta pilzak lain yang kurang menzahami hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi sosial.
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA PALEMBANG Indah Huruswati
Sosio Konsepsia Vol 14 No 2 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i2.730

Abstract

Implementation of Law Number 23 Year 2002 about the Protection for Children that guarantees to protect the children's rights (right of life, right to grow, protection and participation) has not been implemented particularly in children dealing with the law in investigation process. Likewise it is with a joint decision between the Minister of Justice of Indonesia, Indonesian Minister of Manpower and Ministn; of Social Affairs Number: Mo.1 -PK.03.01 Year 1984, No. KEP/HUK/X/19984 on cooperation in the implementation of Training Programs for Prisoners and Social Rehabilitation Re-socialization Janner state Prisoners and children; and an agreement between the Director General of Social and Rehabilitation Services, Department of Social Affairs and Director General of Penitentian; Department of Justice and Human RightsRI, apparently still not understood. Policy implementation should be able to guide even; decision of the judges which should give priority to the best interests of the child and the legal values that developed in the community. The basic ideas are exploitation, cruelty, violence, threats of violence, or abuse of children during the proceedings should be avoided. To obtain feedback on the implementation of the policies carried out by using the techniques of research focused discussions with officials from the agencies goals and obseniations related to prison for children at Prison Pa'jo, Palembang.
MENYELAMATKAN ANAK MASUK PENJARA MELALUI PENDAMPINGAN Studi Kasus Di Provinsi Lampung Alit Kurniasari
Sosio Konsepsia Vol 14 No 2 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i2.731

Abstract

Prisoning of a child is the last place for child in court, but cases of children in jail despite mild cases still found. Assistance for children in conflict with the law (ABH) is important, especially in legal and psychosocial aspects, starting when the children were arrested, and after the children had faced the legal process because it is never too late to save the children from being sentenced to jail. The evidence suggests that the impact of the imprisonment of children has more negative than the good results. Result of assistance from NGOs in the province of Lampung, in fact can ensnare adult perpetrators who had been "above the law" evenrescuing children from the arbitranJ of law enforcement. The presence of PK (Bapas) as a companion after a child faced lzis/her legal process, in fact is still weak to save the children from prison as well as assistance in prisons is not yet sufficient, so the psychosocial assistance for ABH, primarily to minimize the effect of children imprisonment and prepare the childre1Z's the psychosocial as well as environment life, is urgently needed. In order to give optimum result, increase in the companion's capacity, coordination and cooperation between the companion as a social worker (correctional) is needed. It is necessary to set up a Child Protection Forwn, which consists of government agencies and NGOs related to the protectioll of children in conflict with the law.
Hal Depan Vol 14 No 1 Jan Apr 2009 Ejournal Ejournal
Sosio Konsepsia Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.735

Abstract

MORAL EKONOMI DAN BELENGGU KEMISKINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BELU Robert Siburian
Sosio Konsepsia Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.736

Abstract

Tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat lokal di daerah Belu hidup dalam kemiskinan dan rnengapa ekonomi subsisten menjadi moral ekonomi pada masyarakat lokal terutama petani. Kondisi kemiskinan adalah masalah siapa dalam proses produksi hanya menemukan ekonomi subsisten menjadi itu moral ekonomi untuk mereka. Ekonomi subsisten menjadi moral ekonomi, dimana orang-orang dalam melakukan proses produksi mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu hal yang baru dianggap dapat membahayakan mereka dalam mendapatkan nafkah. Sementara itu resiko selalu dihindari dan keamanan menjadi prioritas, selain adanya moral ekonomi seperti itu, keterbatasan yang di punyai oleh Daerah Belu adalah musim kemarau yang lebih panjang dari pada musim hujan sehingga kondisi ini mempengaruhi produksi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA BERBASIS PENELITIAN Daud Bahransyaf
Sosio Konsepsia Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.755

Abstract

Wilayah NKRI yang gemah ripah loh jinawi, subur dan memiliki kekayaan alam dan laut yangsangat berlimpah, ternyata juga merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana alam. Bencana alam ini baik yang diakibatkan oleh gempa vulkanik maupun tehtonik, serta akibat ulah manusia.Sudah banyak terjadi bencana alam dan korban jiwa yang berjatuhan, kentgian material yang sudah tak terhitung lagi jumlalmya dan bahkan beberapa tahun belakangan ini bencana tersebut terjadi hampir seluruh provinsi di wilayah NKRI ini.Studi tentang pemberdayaan masyarakat pasca bencana ini mencoba mendeskripsikan berbagai kejadian bencana alam di Indonesia, yang terjadi selama periode tahun 2000 - 2006 dimana pada masa itu banyak terjadi peristiwa bencana alam yang memakan banyak korban jiwa. Melalui kajian dari berbagai sumber informasi maupun hasil penelitian, diharapkan dapat ditemukan model pemberdayaan pasca bencana yang dapat dijadikan acuan bagi para pengguna.Upaya-upaya tersebut salah satunya adalah melakukan pemberdayaan atau penguatan kepada para korban yang telah kehilangan harta benda dan usaha/pekerjaan, melalui pranata sosial/lembaga sosial lokal yang peduli terhadap masalah ini. Membuka akses dan membantu pendampingan pada akses ekononimi lokal, agar mereka dapat eksis lagi menapaki kehidupan dan penghidupan sosial eko11omi di rnasa mendatang.
REFORMASI HUBUNGAN SINERGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Studi Kasus Hubungan Komite Sekolah Dengan Lembaga Sekolah SMU di Kota Pekanbaru, Riau Suprihadi Suprihadi
Sosio Konsepsia Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.757

Abstract

Terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki kualitas hidup yang baik dan harmonis masihsangat jauh dari kenyataan. Salah satu upaya adalah dengan membangun hubungan yang sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Kesinergian ini membutuhkan kepedulian dan sikap saling melengkapi antara masyarakat dengan pemerintah atau dalam suatu bentuk hubungan menunjukkan saling keterkaitan. Kombinasi dari dua elemen dasar Negara ini sangat kuat untuk pembangunan. Berbagai cara yang inovatif untuk menyatukan perbedaan, khususnya kebudayaan, antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu untuk dibentuk.Penelitian ini dapat dimulai dari mengeksplorasi sejauh mana hubungan pemerintah dan masyarakat pada bidang pendidikan. Pemerintah dalam permasalahan ini sebagai organisator dari pendidikan yang mengeluarkan kebijakan tentang transparansi sekolah-sekolah secara bersama-sama antara pihak sekolah dengan siswa yang diwakili oleh komite sekolah. Bagaimaanapun cara kreatif yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan khususnya oleh para reformis dipihak sekolah sehingga fasilitas pendidikan dapat terpenuhi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan juga pelaksanaan pemerintahan yang baik.
STUDI KEBIJAKAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM AGENDA NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN B. Mujiyadi
Sosio Konsepsia Vol 3 No 1 (2013): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v3i1.763

Abstract

Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah danmasyarakat. Khusus untuk yang ditangani Pemerintah, terdapat berbagai Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Namun demikian, dirasakan bahwa hinga saat ini, hasilnya belum optimal. Populasi penyandang kemiskinan masih amat besar dan mempunyai berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinannya. Kementerian Sosial mempunyai peran strategis yang berkonsentrasi pada kluster perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan. Dalam rangka mencapai hasil optimal, maka perlu adanya sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan dimaksud, baik secara internal di Kementerian Sosial maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga lain. Untuk itu direkomendasikan adanya kebijakan pimpinan Kementerian Sosial untuk berkonsentrasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dimaksud, dengan tetap menjaga sinergitas dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lain yang terkoordinasikan dalam Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu alternatif kebijakan adalah penanggulangan kemiskinan terpadu di kabupaten tertinggal. Sedangkan khusus untuk penanggulangan fakir miskin, Kementerian Sosial perlu segera menindaklanjuti amanat Undang Undang no 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang sudah didukung Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan dan program yang nyata.
PERSPEKTIF KOMITMEN TIM KERJA DALAM PENGEMBANGAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KELUARGA MISKIN DI BONDOWOSO Muslim Sabarisman
Sosio Konsepsia Vol 3 No 1 (2013): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v3i1.768

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana komitmen tim kerja dalam implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Bondowoso. Komitmen tim kerja ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu pendukung keberhasilan yang penting dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pelaku kegiatan RS-RTLH, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak ini akan ditentukan dari dinamika kerjasama tim yang berhubungan dengan komitmen tim kerja itu sendiri sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan lancar dan tepatwaktu. Kata kunci: Keluarga miskin, rumah layak huni, tim kerja, komitmen.

Page 37 of 40 | Total Record : 397

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2006 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2021): Sosio Konsepsia Vol 10 No 3 (2021): Sosio Konsepsia Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 3 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 2 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 1 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 3 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 1 (2018): Sosio Konsepsia Vol 7 No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018 Sosio Konsepsia Vol 8, No 1 (2018): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 3 (2018): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 2 (2018): Sosio Konsepsia Vol 7, No 2 (2018): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 1 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 1 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6 No 3 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 3 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 6, No 3 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6 No 2 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 2 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 2 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 6 No 1 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5 No 3 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5 No 2 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5 No 1 (2015): Sosio Konsepsia Vol 5, No 1 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 3 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4, No 3 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4, No 2 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 2 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 1 (2014): Sosio Konsepsia Vol 4, No 1 (2014) Vol 3 No 3 (2014): Sosio Konsepsia Vol 3 No 2 (2014): Sosio Konsepsia Vol 3 No 1 (2013): Sosio Konsepsia Vol 2 No 3 (2013): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 2 No 2 (2013): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 3 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 3 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 2 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial More Issue