cover
Contact Name
Dian Rahadian
Contact Email
dianrahadian@fh.uncen.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
dianrahadian@fh.uncen.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI
ISSN : 2338705     EISSN : 26547864     DOI : -
Core Subject : Social,
Ruang Lingkup JEB yakni artikel ilmiah yang membahas birokrasi pemerintahan dan sudut pandang dari berbagai faktor ekologinya dalam bidang ilmu-ilmu sosial (ilmu sosiologi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu antropologi, ilmu hukum).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2017)" : 5 Documents clear
PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN INFORMAL DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG WAENA KOTA JAYAPURA Nur Aedah
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.534 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.494

Abstract

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang kepemimpinan informal yang dilakukan pada pemerintahan Kampung Waena. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat Bagaimanakah Kepemimpinan Informal di Kampung Waena dan Apa sajakah Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal dalam Sistem Pemerintahan Kampung Waena. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal yang terdapat di kampung Waena adalah Tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Dari keempat bentuk kepemimpinan informal tersebut, Tokoh Adatlah yang paling dominan memiliki peran dan fungsi dalam struktur pemerintahan kampung di Waena. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemetintahan kampung di Waena, Ondoafi diberikan kedudukan sebagai aparat kampung yaitu kepala Badan Permusyawaratan Kampung atau disebut Bamuskam.  Kata Kunci: Peran, Fungsi, Kepemimpinan Informal, Pemerintahan Desa
INTERSEPSI BUDAYA LOKAL DALAM MEMBENTUK MODEL POLA PERILAKU APARATUR PEMERINTAH PUTRA DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK JAYA Mulyadi Mulyadi
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.897 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.499

Abstract

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku aparatur pemerintahan asli putra daerah di Kabupaten Puncak Jaya sebagai akibat adanya intersepsi budaya lokal. Kajian ini berdasarkan observasi partisipasi pasif, berdasarkan pengalaman dan telaah dokumen terkait fokus kajian. Hasil kajian menunjukkan telah terjadi intersepsi budaya lokal dalam membentuk perilaku aparatur pemerintahan di Kabupaten Puncak JayaIntersepsi (“penyusupan”) budaya Suku Dani terhadap perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya disadari atau tidak disadari, sudah terjadi bahkan sudah berdapak pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan suku Dani yang positif, pada kenyataannya tidak selalu berpengaruh positif dan konstruktif terhadap perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya bahkan yang terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengetahui bagaimana intersepsi budaya Suku Dani dalam membentuk model perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) : UNIT USAHA, PENDAPATAN, DAN INEFISIENSI Fajar Sidik
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.101 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.498

Abstract

Artikel ini mendiskusikan tentang implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sebagai wadah kolektif usaha warga desanya. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menseleksi data, display data, dan verifikasi/kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan dalam uji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi BUM Desa Sejehtera belum mampu optimal dalam mencapai tujuan normatifnya karena 85% realisasi pendapatan unit usaha desa wisata habis digunakan untuk beban gaji pegawai dan biaya operasional. Inefesiensi yang terjadi menyebabkan kegagalan sejumlah program pembangunan desa dan pemberdayaan warga desa.
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERATURAN KAMPUNG BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus pada Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak) Muliadi Anangkota
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.895 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.500

Abstract

Peraturan Kampung saat ini menjadi kewenangan baru dalam sistem pemerintahan Kampung. Namun tidak semua unsur pemerintahan kampung mengetahui dan memahami peraturan kampung. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud ingin meneliti persepsi masyarakat di Kampung Sekban terkait peraturan kampung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Pengambilan data melalui penyebaran angket pertanyaan dan wawancara. Responden ditentukan berdasarkan purpossive sampling yaitu seluruh aparat kampung dan 92 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas aparat kampung (100%) dan Kepala Keluarga (83,70%) menjawab setuju untuk pembuatan peraturan kampung. Peraturan kampung dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat kampung. Peraturan tentang penduduk dan pengelolaan keuangan adalah jenis peraturan yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekban. Dalam hal keterlibatan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan.
BIROKRASI KAMPUNG ADAT YO HELE MABOUW DAN HUBUNGANNYA DENGAN TATA RUANG (KHANI HE KLA HE) DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN JAYAPURA Marshal Suebu; Ibrahim Kristofol Kendi
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.334 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.496

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang Birokrasi Kampung Adat di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan metode etnography approach yakni metode kualitatif yang difokuskan pada budaya dari pada suatu komunitas masyarakat adat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa budaya Khani He Kla He sebenarnya muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pemerintahan Ondofolo pada masyarakat adat suku Sentani. Budaya ini memberikan makna tentang sistem penataan aset-aset yang berupa tanah adat, air, dan hutan yang dikuasai oleh sebuah wilayah pemerintahan adat (Ondofolo). Sistem ini sebenarnya mengarah pada sistem tata ruang adat yang dijalankan oleh masingmasing fungsionaris dalam wilayah pemerintahan adat di kampung Sereh. Hal ini dilakukan sekaligus menggambarkan peran Ondofolo yang didistribusikan kedalam bidang-bidang dan urusan-urusan yang dijalankan oleh fungsionaris pemerintahan adat tersebut. Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw) memiliki kedudukan dan tugas pokok adalah sebagai pimpinan adat dan pelindung, Khoselo Elluay mengurusi Bidang Kesejahteraan, Khoselo Assa (Assetouw) bertindak sebagai Panglima, Perang Penjaga Pohon dan Hutan, Khoselo Yoangka (Melam Ime) mengatur sistem perekonomian, Khoselo Ondikleuw (Imam Faa) bertugas mengawasi dan mengontrol semua aktifitas dalam kampung. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing khoselo berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang telah terpatri abadi dalam setiap sanubari orang Sentani.

Page 1 of 1 | Total Record : 5