Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat EKONOMIKA45 Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law
Kristofol Kendi, Ibrahim
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
BIROKRASI KAMPUNG ADAT YO HELE MABOUW DAN HUBUNGANNYA DENGAN TATA RUANG (KHANI HE KLA HE) DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN JAYAPURA Marshal Suebu; Ibrahim Kristofol Kendi
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.334 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.496

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang Birokrasi Kampung Adat di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan metode etnography approach yakni metode kualitatif yang difokuskan pada budaya dari pada suatu komunitas masyarakat adat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa budaya Khani He Kla He sebenarnya muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pemerintahan Ondofolo pada masyarakat adat suku Sentani. Budaya ini memberikan makna tentang sistem penataan aset-aset yang berupa tanah adat, air, dan hutan yang dikuasai oleh sebuah wilayah pemerintahan adat (Ondofolo). Sistem ini sebenarnya mengarah pada sistem tata ruang adat yang dijalankan oleh masingmasing fungsionaris dalam wilayah pemerintahan adat di kampung Sereh. Hal ini dilakukan sekaligus menggambarkan peran Ondofolo yang didistribusikan kedalam bidang-bidang dan urusan-urusan yang dijalankan oleh fungsionaris pemerintahan adat tersebut. Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw) memiliki kedudukan dan tugas pokok adalah sebagai pimpinan adat dan pelindung, Khoselo Elluay mengurusi Bidang Kesejahteraan, Khoselo Assa (Assetouw) bertindak sebagai Panglima, Perang Penjaga Pohon dan Hutan, Khoselo Yoangka (Melam Ime) mengatur sistem perekonomian, Khoselo Ondikleuw (Imam Faa) bertugas mengawasi dan mengontrol semua aktifitas dalam kampung. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing khoselo berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang telah terpatri abadi dalam setiap sanubari orang Sentani.
PENATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG YAKONDE DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA Yudith N.A. Karetji; Dorthea Renyaan; Ibrahim K. Kendi; Hiskia C.M. Sapioper; Ilham Ilham; Marlin Rumbiak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertajuk “Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kampung Di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura”. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dan edukatif, dengan tiga tahapan, yaitu; tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan,dan administrasi pembangunan, serta adanya buku pedoman administrasi umum di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa aparatur Kampung Yakonde telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan kampung dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan. Sebagai rekomendasi aparatur pemerintahan Kampung Yakonde agar dapat dapat secara terus menerus melakukan pendataan sehingga pada saat mengisi data-data menggunakan informasi yang terbaru. Sebab, dengan adanya informasi terbaru secara terus menerus maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Yakonde dapat berjalan dengan baik.
Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) Di Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Ibrahim Kristofol Kendi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.045 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.9381

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai implementasi program pembangunan desa mandiri di desa kainui ii distrik angkaisera kabupaten kepulauan yapen provinsi papua. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana program pembangunan kampung mandiri (ppdm) memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat, melalui program prioritas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 antara lain kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, kelompok lain sesuai kondisi desa. Hasil penelitian ini menunjukan program prioritas yang diamanatkan dalam kebijakan diatas belum dilaksanakan secara maksimal, salah satu program unggulan seperti pertanian belum menjadi perhatian pemerintah desa. Alokasi dana desa yang membiayai program pembangunan desa mandiri di desa tersebut belum tepat sasaran. Pemerintah desa kainui ii harus mampu mengidentifikasi program prioritas melalui musrembang, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mendesain pemerintah kampung. Selain itu perlu proses pendampingan perlu dilakukan terhadap menggunakan instrumen alokasi dana desa agar program pembangunan desa mandiri dapat pertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun manfaat program yang dinikmati masyarakat.
Konsep Kebijakan Kompensasi Bagi Masyarakat Pemilik Hak Ulayat di Kawasan Cagar Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Ibrahim Kristofol Kendi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.71 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12073

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis konseptual mengenai kebijakan kompensasi bagi masyarakat pemilih hak ulayat yang ditetapkan sebagai kawasan cagar alam di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Sehingga dibutuhkan konsep yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk mengelolag hak ulayatnya dan juga pembangunan infrastruktur yang galang oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tetap dilaksanakan tanpa mengurangi atau mengganggu areal yang ditetapkan sebagai kawasan cagar alam di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap sejumlah undang-undang dan regulasi ditingkat pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kajian ini menunjukan bahwa kebijakan baik berskala nasional, provinsi dan kabupeten cukup memberi ruang untuk menentukan model pengelolaan sumber daya alam terutama masyarakat pemilik hak ulayat dalam bentuk ekotorismse, hal ini akan terwujud manakala sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen mampu mengakomodir kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dalam bentuk produk kebiajkan daerah agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung tanpa mengurangi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai harapan semua pihak.
Kinerja Program Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Ibrahim Kristofol Kendi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.704 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12574

Abstract

Papua's Special Autonomy Policy, which is an opportunity to catch up with human resource development, has not been able to provide changes, especially education issues in the Land of Papua, especially in the Yapen Islands District, Papua Province. This research method is descriptive quantitative research. The results of this study showed that the percentage of school enrollment rate for residents of 7-12 years targeted at 99.22% of local governments succeeded in realizing 97.02% and a difference of 2.2%. Although it has not yet reached the target, this number is relatively small, meaning that the local government is quite successful in opening access to education for the community to receive elementary school education. Success in achieving the School Participation Rate target for residents aged 7-12 years and 13-15 years was not followed by the Participation Rate of residents aged 16-18 years. The local government targets 94.65% that has been achieved is 84.27%, a difference of 10.38%. The low participation rate is caused by the lack of educational infrastructure, especially high schools, which are only available in 3 districts out of 14 districts in Yapen Islands Regency. The conclusion in this study is that the high school enrollment rate is largely determined by the availability of existing infrastructure. The local government has prepared adequate educational infrastructure specifically for high schools in all districts or at least adjacent districts.
PELATIHAN PENGGUNAAN MENDELEY REFERENCE MANAGER BAGI MAHASISWA AKHIR DI KOTA JAYAPURA Sriyono Sriyono; Hiskia C.M Sapioper; Ilham Ilham; Vience Tebay; Yosephina Ohoiwutun; Dorthea Renyaan; M. Zaenul Muttaqin; Ibrahim Kristofol Kendi; Usman Idris; Marsuki Marsuki
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19393

Abstract

Pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley ditujukan bagi Mahasiswa Akhir di Kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi Mendeley serta kemudahan yang diberikan dalam penyusunan tugas akhir skripsi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini memanfaatkan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), metode ini terbagi dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, masing-masing; tahapan persiapan, pelaksanaan, serta tahap refleksi dan diskusi. Hasil akhir dari kegiatan ini; pertama, sebagian peserta sebelumnya tidak sama sekali memiliki pengetahuan tentang aplikasi Mendeley, akan tetapi setelah mengikuti pelatihan mereka telah mendapatkan gambaran serta pengetahuan mengenai kemudahan yang diberikan dalam menunjang penulisan karya ilmiah. Kedua, sebagian peserta telah mengenal aplikasi Mendeley akan tetapi belum memiliki kemampuan dalam mengoperasikannya, maka setelah mengikuti kegiatan pelatihan mereka telah mampu menjalankannya. Adapun minat dan antusias para peserta sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, hal ini dapat terlihat melalui partisipasi yang berkembang dalam tahapan diskusi, serta praktek menjalankan aplikasi Mendeley. Sebagai rekomendasi, pertama pelatihan serupa penting untuk dilakukan secara rutin bagi mahasiswa, kedua peserta kegiatan diharapkan tidak hanya mahasiswa yang sedang atau hendak menyusun skripsi, ketiga ketika peserta terlalu banyak sebaiknya dibuat ke dalam beberapa sesi agar kegiatan pelatihan dapat berjalan efektif.
Construction of Narrative Issues of Immorality in Political Discourse : A Critical Study Dothea Reanyaan; Ibrahim Kristofol Kendi
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 1 (2025): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i1.404

Abstract

This study examines the construction of narratives on immoral issues in political discourse through a critical approach. Immoral issues are often used as political tools to build an image, discredit opponents, or divert public attention from the main issues. This study focuses on how immoral issues are designed, disseminated, and received by society through media and political discourse. Using critical discourse analysis, this research explores the relationship between power, ideology, and the representation of immoral issues in a political context. The findings show that immoral issues are frequently manipulated to influence public perception, control political narratives, and reinforce the dominance of certain groups. The implications of this practice include the distortion of public space, the decline in the quality of political discourse, and threats to democratic integrity. This study highlights the importance of critical literacy in political discourse to foster healthier and more substantive discussions.
Representation of Sentani Women in the Jayapura Regency Legislative Institution for the 2019-2024 Period Ibrahim Kristofol Kendi; Nona Riri I. P D; Setia Murni Parhusip
Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 3 No. 5 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijar.v3i5.9282

Abstract

The lack of Sentani women as members of the DPRD in Jayapura Regency does not illustrate that Papua is one of the provinces that is given space to express democratic life through the special autonomy policy which is predicted to be a new era for Papua towards progress or equality in political life. This research aims to explore the ability and capacity of the MRP in fighting for Sentani women's political rights in accordance with its duties and authority. Second, how is political recruitment carried out by political parties specifically for Sentani indigenous women cadres who are prepared to become legislative members. Third: the influence of local forces which then took away the privileges of sentani women so that they did not have the opportunity to pursue a career in politics. This research applies qualitative descriptive methods. Data was collected through observation, interviews and documentation. This research shows that the MRP's authority cannot be configured into political decisions that influence political parties to prioritize Papuan women in general and Sentani women in particular in political party management. In preparing cadres, political parties refer to the basic bylaws where the recruitment of cadres is guided by figures who are able to increase the party's electability. The influence of local forces in the Sentani cultural structure contributes to the minimal involvement of Sentani women in political participation.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Roland Everson Binur; Marsal Arung Lamba; Lazarus Ramandei; Ibrahim Kristofol Kendi; Sudiro Sudiro; Juliani Wairata; Tommi Tommi; Rasi Kasi Samosir
EKONOMIKA45 :  Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Vol. 12 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/ekonomika45.v12i2.3273

Abstract

Community empowerment is a concept of economic development that summarizes these social values reflecting the new paradigm of development, namely those that are people-centred, participatory, empowering, sustainable, this concept is broader than merely meeting basic needs or providing mechanisms to prevent further impoverishment processes (safety net), whose thoughts have recently been developed as an effort to find alternatives to the concepts of growth in the past. The concept of Empowerment in the field of Entrepreneurship in Nolokla Village is a form of empowerment that involves the community directly, in order to improve the community's economy in the field of entrepreneurship by utilizing the potential that exists in Nolokla Village. The goal to be achieved in this study is to empower the Nolokla Village Community to be able to be an independent entrepreneur. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques, observation, interviews and documentation, and using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that there is potential that can be developed through community empowerment efforts, especially in the field of business independently.
Evaluation of the Effectiveness of Civil Servant Recruitment Based on Regulation Changes in Indonesia Ibrahim Kristofol Kendi
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i1.279

Abstract

This research explores changes in personnel regulations that reflect the government's efforts to consistently boost the human resource capacity of state apparatus. Law No. 8/1974 emphasizes ideological loyalty and administrative requirements without a competency-based system. Law No. 43 of 1999 introduced the principle of merit and competency-based selection, although it is still constrained by supervision and technology. Significant reforms occurred in the State Civil Service Law with the implementation of comprehensive meritocratic principles using technology such as Computers Assisted Test (CAT), and supervision by independent institutions such as KASN and BKN. The results of the study indicate an increase in effectiveness in transparency, accountability, and professionalism of civil servants along with the development of regulations, although implementation challenges in the regions remain obstacles. This study recommends strengthening technological infrastructure, supervision, and ASN training to support sustainable bureaucratic reform.
Co-Authors Akhmad Kadir Dorthea Renyaan Dorthea Renyaan Dothea Reanyaan Hiskia C. M. Sapioper Hiskia C.M Sapioper ILHAM Ilham, Ilham Juliani Wairata Lazarus B. Ramandey, Lazarus B. Marlin Rumbiak Marsal Arung Lamba Marshal Suebu Marsuki Marsuki Muttaqin, M. Zaenul Nona Riri I. P D Rasi Kasi Samosir Roland Everson Binur Setia Murni Parhusip Simon Abdi K. Frank Sriyono Sriyono Sudiro Sudiro Tommi Tommi Usman Idris Usman Idris Vience Tebay Yosephina Ohoiwutun Yudith N.A. Karetji