Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Gorontalo Journal of Government and Political Studies POLITICO Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
Muliadi Anangkota
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNCEN Jayapura
Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian) Anangkota, Muliadi
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.42 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14725

Abstract

The system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes. Some countries have special characteristics of its own in the event of the existence of the country. Characteristic of the country one is to have a system of government. This article is the result of the study the theoretical concept about the classification system of government that until now still practiced in various countries. Study method using the methods of the study of literature with descriptive approach. Study results showed that in the classification of the system of government is currently consists of the parliamentary system, presidential, mixture and a referendum. The system of government to be one of the determining factors in the sustainability of the statehood. On the other the government will run effectively and normal where the old system that is selected and used in accordance with the social political conditions character state.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tentang Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) Tahun 2017 Anangkota, Muliadi
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2036.199 KB) | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.496

Abstract

Salah satu program pemerintah provinsi Papua yang di implementasikan pada era Otonomi Khusus adalah program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahatera Harapan Seluruh Rakyat Papua yang disingkat menjadi Gerbangmas Hasrat Papua. Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi, faktor-faktor berpengaruh, dan model yang cocok dalam pelaksanaa program Gerbangmas Hasrat Papua. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada program Gerbangmas Hasrat Papua di tahun 2017. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara serta observasi langsung ke Bappeda Provinsi Papua. Sumber data yang di gunakan dalah data Primer dan Sekunder. Indikator analisis yang di gunakan menggunakan konsep Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gerbangmas Hasrat Papua di Implementasikan berdasarkan mekanisme yang telah diatur pada peraturan gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua. Hasil penelitian berikutnya adalah, Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua adalah Faktor Politik, Geografis, Keamanan, SDM, Waktu Transfer dana, Pemahaman Program, Sosialisaso Program dan Pengawasan. Pada hasil model, menunjukkan bahwa program Gerbangmas menggunakan pendekatan spasial budaya wilayah adat, kebutuhan dasar dan potensi local sebagai kriteria penentuan lokasi dan fokus program.
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERATURAN KAMPUNG BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus pada Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak) Muliadi Anangkota
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.895 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v5i3.500

Abstract

Peraturan Kampung saat ini menjadi kewenangan baru dalam sistem pemerintahan Kampung. Namun tidak semua unsur pemerintahan kampung mengetahui dan memahami peraturan kampung. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud ingin meneliti persepsi masyarakat di Kampung Sekban terkait peraturan kampung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Pengambilan data melalui penyebaran angket pertanyaan dan wawancara. Responden ditentukan berdasarkan purpossive sampling yaitu seluruh aparat kampung dan 92 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas aparat kampung (100%) dan Kepala Keluarga (83,70%) menjawab setuju untuk pembuatan peraturan kampung. Peraturan kampung dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat kampung. Peraturan tentang penduduk dan pengelolaan keuangan adalah jenis peraturan yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekban. Dalam hal keterlibatan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan.
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian) Muliadi Anangkota
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.42 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14725

Abstract

The system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes. Some countries have special characteristics of its own in the event of the existence of the country. Characteristic of the country one is to have a system of government. This article is the result of the study the theoretical concept about the classification system of government that until now still practiced in various countries. Study method using the methods of the study of literature with descriptive approach. Study results showed that in the classification of the system of government is currently consists of the parliamentary system, presidential, mixture and a referendum. The system of government to be one of the determining factors in the sustainability of the statehood. On the other the government will run effectively and normal where the old system that is selected and used in accordance with the social political conditions character state.
REPOSISI DISTRIK DI PAPUA ; Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan Muliadi Anangkota
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.722 KB) | DOI: 10.31957/jkp.v1i1.894

Abstract

This article is the result of an assessment of the problematic developments in Papua District implemented. authors focus on the changes to the District Sub as mandated special autonomy law. In fact to date has not been set by regulation District Autonomy, consequently regencies / cities in Papua still use a set of national regulations in the District. so that changes in the District of Papua is not in accordance with the mandate of the Special Autonomy Law. So that District in Papua is still the same as before the District enacted the Special Autonomy Law. The discussion in this article examines the arrangement of the authorities of the district, with the concept of authority district in Papua should be in accordance with the geographic characteristics, population and territory of Papua. structuring of authority district in Papua can be done with a partial withdrawal of delegation and authority of the regents / mayor.
ANALISIS MODEL DAN POLA E-GOVERNMENT DI DISTRIK ABEPURA Muliadi Anangkota
POLITICO Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i1.7247

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa saat ini e-government menjadi salah satu inovasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan. Baik pada level pusat maupun daerah. Provinsi Papua telah menerapkan E-Government sejak tahun 2017. Namun, penerapan E-government tersebut belum tersentuh hingga ke tingkat Distrik. Padahal, Distrik sebagai salah satu organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan maka mau tidak mau harus menerapkan e-government. Penelitian dilakukan di kantor Distrik Abepura. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Distrik Abepura telah menerapkan e-government. Model e-government yang ideal untuk diterapkan dalam pelayanan berbasis online di Distrik Abepura adalah model Catalouging, Transaction, Vertical Integration dan Horizontal Integration. Sedangkan pola E-Government yang ideal di terapkan di Distrik Abepura adalah Pola G2C (Government to Citizien). Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan model dan pola E-Government di Distrik Abepura terdiri dari Faktor Pendukung dan Penghambat. Pada Faktor Pendukung meliputi Komitmen kepala Distrik, Fasilitas Distrik dan Letak Distrik. Sedangkan faktor yang menghambat adalah Sumber Daya Manusia, Penganggaran, Respon Masyarakat, Domain Belum resmi. Kata kunci: pengembangan, Model, Pola, Pemerintahan Elektronik, Distrik  ABSTRACT (11pt Bold Italic)Abstract: This article is the result of research on involving and accessing official access to district / city government offices in the Papua province in supporting the implementation of e-governmnet. The main issues discussed are about the development of implementation of the implementation of e-government in Papua and what factors influence the implementation of e-government in Papua. This research is included in descriptive qualitative research. The data source used is secondary and primary data, namely the study of literature, articles, journals and sites on the internet relating to research conducted. While the primary data used comes from the results of interviews with informant stakeholders. Data collection is done through literature studies, district / city observation websites in Papua, and interviews with Diskominfo in Papua province. The results showed that, as many as 26 district / municipal governments from 29 districts / cities in Papua province had official sites with the go.id domain. Of the 26 web sites all have met indicators, namely access, interaction, transaction and transformation. Several challenges issued by each district / city government in Papua in the development of e-government are factors that support internet support facilities and HR factors that focus on uploading website content. The factor of ignorance of the community about the approval of the official local government site, is also a priority in improving public services through e-government. 
Pendampingan Penerapan E-Goverment Model Website di Kampung Enggros Kota Jayapura Anangkota, Muliadi; Muhdiarta, Untung
Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Vol 5, No 4 (2022): Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstormin
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/japhb.v5i4.3405

Abstract

Kampung Enggros merupakan kampung pertama di Provinsi Papua yang memiliki fasilitas internet terlengkap lengkap dengan wifi hibah dari Kemendes dan trans. Sayangnya, belum dimanfaatkan dalam pembuatan website kampung. Disis lain, keinginan kepala kemapung untuk memiliki website hanya sebatas pengiriman pemuda kampung mengikuti pelatihan di luar Papua, namun belum juga dapat membuat website. Oleh karena itu pendampingan merupakan upaya untuk membantu Kampung Enggros dalam membuat website kampung. Metode pengabdian dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi program, pelatihan pembuatan website, pendaftaran domain dan penyewaan hosting serta pemenuhan konten website. Hasil pengabdian menghasilkan website pemerintahan kampung sebagai model e-governmenet yang dapat diterapkan di kampung dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat kampung Enggros.
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE LOCAL GOVERNANCE BEST PRACTICES AND IMPACT IN INDONESIAN REGIONS Sundah, Daisy Iriany Erny; Hidayat, Wahyu; Muhdiarta, Untung; Yanuarisa, Yesika; Anangkota, Muliadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i1.1042

Abstract

Sustainable local governance is pivotal for the socio-economic development and environmental resilience of regions. In Indonesia, the quest for effective and sustainable governance faces numerous challenges, including resource constraints, diverse cultural contexts, and varying levels of institutional capacity. This study aims to identify and analyze innovative solutions that have been successfully implemented in various Indonesian regions to promote sustainable local governance. Employing a comprehensive literature review methodology, the research synthesizes data from academic articles, government reports, and case studies. The findings highlight a range of best practices, such as community-based resource management, digital governance platforms, and participatory budgeting processes. These practices have demonstrated significant positive impacts on governance efficiency, community engagement, and sustainable development outcomes. The study also identifies key challenges, such as scalability and adaptability of these innovations across different regions. By addressing these challenges and leveraging the identified best practices, policymakers and local governments can enhance governance sustainability and resilience. This research contributes to the broader discourse on sustainable governance by providing actionable insights and policy recommendations that can be adapted and implemented in similar contexts globally.
TRANSFORMING PUBLIC SERVICES: THE ROLE OF DIGITAL INNOVATION IN INDONESIAN MUNICIPAL GOVERNANCE Afrilia, Ufa Anita; Asy'Ary, Ayuningtiyas Putri Mumpuni Halim; Muhdiarta, Untung; Mayasari, Yane; Anangkota, Muliadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i1.1043

Abstract

Digital innovation has become an important catalyst in the transformation of public services in Indonesia, especially at the local government level. The application of digital technology can increase transparency, accountability, and responsiveness of the government to the needs of the community. However, challenges such as infrastructure gaps and bureaucratic resistance are still major obstacles in this process. This study aims to explore the impact of digital innovation on the quality of public services in local governments. The study was conducted using a qualitative approach, using thematic analysis of data obtained from various relevant sources. The results of the study indicate that digital innovation significantly improves the quality of public services by accelerating the administrative process and increasing transparency and accountability. Digital technology also enables local governments to be more responsive to community needs and encourages public participation in decision-making. However, the success of digital transformation is highly dependent on leadership commitment, technological infrastructure development, and increased human resource capacity. Challenges such as technological gaps between regions and bureaucratic resistance need to be overcome so that digital innovation can be implemented effectively. With the right strategy, digital innovation has great potential to increase efficiency and public trust in government in Indonesia.
Implementasi E-Government Kelurahan di Kota Jayapura Muliadi Anangkota; Untung Muhdiarta; Reni Shintasari
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 6 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss6pp1598-1607

Abstract

E-Government saat ini menjadi kebutuhan setiap level pemerintahan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik. Artikel ini merupakan hasil penelitian terkait implementasi E-Government di salah satu kelurahan yang terdapat di Kota Jayapura, yakni kelurahan Koya Timur. Permaslahan yang ditelititi adalah bagaimana E-Government yang telah diterapkan oleh Kelurahan berjalan sesuai dengan standar-satandar E-Government. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan yang diteliti adalah Kepala Kelurahan, Perwakilan RW dan RT serta Operator Website. Data dianalisis melalui tahapan Display, Reduksi dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, E-Government telah diterapkan oleh Kelurahan Koya Timur yang mengikuti Model Catalouging dan Pola G2C.
Co-Authors Asy'ary, Ayuningtiyas Putri Mumpuni Halim Mayasari, Yane Muhdiarta, Untung Reni Shintasari Sundah, Daisy Iriany Erny Ufa Anita Afrilia Untung Muhdiarta Wahyu Hidayat Yesika Yanuarisa