Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2007)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[EVOLUSI SYARÎ'AH (Mencabar Ikhtiyar An-Na’im menuju Rekonsiliasi Syarî'ah dan HAM) ]]>
<![CDATA[Moh Hefni]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2619
<![CDATA[Perjumpaan antara dunia Muslim dan peradaban sejak abad ke-19 M membawa implikasi berupa ketersisihan hukum Islâm (syarî'ah) dari posisi sentralnya. Ketika dunia Muslim secara politis terlepas dari hegemoni Barat, persoalan yang muncul adalah bagaimana menformulasikan syarî'ah agar kompatibel dengan standar HAM universal. Dalam konteks inilah, An-Na'im menawarkan gagasan evolusi syarî'ah, sebuah upaya untuk merekonsiliasi ketegangan antara syarî'ah dan HAM universal. Dalam proyek ini, An-Na'im mula-mula membedakan secara kategoris antara syarî'ah historis (Madânîyah) dan syarî'ah moderen(Makkîyah). Menurutnya, syarî'ah historis sudah tidak relevan lagi untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Karenanya, melalui teori naskh, ia harus ditangguhkan pemberlakuannya dan diganti dengan syarî'ah moderen yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan kontemporer sesuai dengan standar HAM universal.]]>
<![CDATA[IJTIHÂD PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN 'ABD AL-WAHHAB ]]>
<![CDATA[Basry Ashari]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2620
<![CDATA[Perjumpaan antara dunia Muslim dan peradaban sejak abad ke-19 M membawa implikasi berupa ketersisihan hukum Islâm (syarî'ah) dari posisi sentralnya. Ketika dunia Muslim secara politis terlepas dari hegemoni Barat, persoalan yang muncul adalah bagaimana menformulasikan syarî'ah agar kompatibel dengan standar HAM universal. Dalam konteks inilah, An-Na'im menawarkan gagasan evolusi syarî'ah, sebuah upaya untuk merekonsiliasi ketegangan antara syarî'ah dan HAM universal. Dalam proyek ini, An-Na'im mula-mula membedakan secara kategoris antara syarî'ah historis (Madânîyah) dan syarî'ah moderen(Makkîyah). Menurutnya, syarî'ah historis sudah tidak relevan lagi untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Karenanya, melalui teori naskh, ia harus ditangguhkan pemberlakuannya dan diganti dengan syarî'ah moderen yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan kontemporer sesuai dengan standar HAM universal.]]>
<![CDATA[IJTIHÂD MUÂMALAH MÂLIYAH KONTEMPORER DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman Taufiqurrahman]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2621
<![CDATA[Ajaran Islâm beserta hukum-hukumnya dikenal sebagai shâlihun likulli zamân wa likulli makân. Dalam dimensi itulah ijtihâd muâmalah mâliyah kontemporer menjadi keniscayaan untuk diterapkan dalam menjawab problematika transaksi bisnis kontemporer pada era globalisasi ini dengan tetap berpijak pada pokok-pokok ajaran Allâh dan Rasûlullâh saw., sebagai sumber utama hukum Islâm. Artikel ini berkonsentrasi untuk mengupas problema transaksi bisnis, default payment, yang hingga saat ini marak dibahas dan didiskusikan oleh masyarakat ekonomi syarî'ah, di samping juga dibahas pemosisian ijtihâd. Contoh aktual ijtihâd kontemporer yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islâm dalam bidang fiqh mu'âmalah secara individual maupun kolektif adalah kasus default payment (kegagalan pembayaran). Kasus itu terjadi dalam produk pembiayaan ekonomi syarî'ah (berbasis Islâm) di institusi keuangan atau perbankan syari'ah, menarik untuk dicermati, sebagai bagian dari problema hukum ekonomik di era globalisasi. Peristiwa tentang kegagalan pembayaran angsuran yang terjadi karena nasabah mangkir-bayar atau terlambat-bayar angsuran oleh pihak bank syar'iah dikenakan penalti sebagai default payment padahal aturan semacam itu tidak dikenal, apalagi diterapkan, di bank yang berlandaskan ajaran syar’î. Default payment hanya dianut, dan karenanya terjadi dan diberlakukan, di bank konvensional.]]>
<![CDATA[KEBERHASILAN RU`YAT AL- HILÂL (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi) ]]>
<![CDATA[Achmad Mulyadi]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2622
<![CDATA[Keberhasilan ru`yat al-hilâl pada awal Syawwâl 1427 H di Pantai Gebang Bangkalan merupakan fenomena baru yang mengundang polemik dan sangat kontroversial. Kontroversi ini terjadi karena sebagian ilmu hisâb menganggapnya mungkin dilihat (imkân al-ru`yah), sementara sebagian yang lain tidak memungkinkannya (ghayr imkân al-ru`yah), apalagi tidak dilengkapi data-data akurat secara astronomis. Bagaimanakah fiqh memandangnya dan ilmu astronomis menganalisisnya? Tulisan ini akan mengelaborasi keberhasilan ru`yat al-hilâl tersebut menurut perspektif keduanya. Dalam perspektif fiqh, keberhasilan ru`yat al-hilâl dapat diterima selama perukyat bersedia disumpah. Sedangkan dalam perspektif ilmu astronomi, fenomena alam, terutama posisi dan gerakan benda-benda langit, dapat diukur dan dianalisis dengan derajat kecermatan yang memuaskan. Karenanya, ilmu ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Polemik antara keduanya akan terus berlangsung selama tidak ada "kearifan" dari keduanya menuju penyatuan.]]>
<![CDATA[EQUALITAS GENDER (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islâm serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islâm) ]]>
<![CDATA[Jamal Abd Naser]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2623
<![CDATA[Tulisan ini secara deskriptif argumentatif berusaha mengkaji konsep Islâm tentang kesetaraan gender. Di dalamnya dideskripsikan juga aktualisasi kesetaraan gender dalam perspektif dinamika sosial baik pada level akademis maupun aksi sosial. Tulisan ini akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, bahwa konsep feminisme liberal tentang kesetaraan gender lebih equivalen dengan perspektif Islâm, sehingga sampai batas tertentu, ia dapat diterima oleh masyarakat Muslim, melalui pintu masuk kritis-transformatif-adaptif. Lebih dari itu, konsep tersebut berimplikasi teoritis atas beberapa rumusan hukum Islâm, seperti kemungkinan kesetaraan dalam otoritas persaksian dan pola kewarisan antara laki-laki dan perempuan.]]>
<![CDATA[BANK SYARÎ'AH DAN TAKÂFUL (Sebuah Kajian Evaluatif-Reflektif atas Perkembangan Bank Syarî'ah dan Takâful di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Sofian Hadi]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2624
<![CDATA[Islâm menjiwai dan mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bersikap maupun bertindak dengan batas-batas yang telah di tetapkan, dalam rangka pengabdian kepada Allah swt. Setelah melalui perdebatan sengit selama berabad-abad tentang perilaku bunga uang (ribâ, interest) dalam menentukan perilaku ekonomi manusia, antara diharamkan atau dibolehkan, kini muncul di hadapan kita keputusan di mana terbuka jalan bagi yang mengharamkan bunga dan bagi yang membolehkan atau bahkan mengharuskannya dengan konsep yang lebih Islâmî dan dapat diterima oleh berbagai pihak terutama mayoritas penduduk Indonesia yang notabene beragama Islâm dengan apa yang dikenal sebagai bank syarî'ah dan takâful (asuransi Islâm). Melalui kedua lembaga inilah kita berharap dapat menyaksikan pada satu saat terwujudnya “gurita” ekonomi umat yang dahsyat, apabila terjadi kerjasama mudlarabah di tingkat kelembagaan ekonomi syarî'ah (BMI, BSI, BPRS, BMT dan STI) dengan berpedoman pada ta’âwanû ‘alâ al-birr wa al-taqwâ, wa lâ ta'âwanû alâ al-itsm wa al-udwân. Kerjasama ini hendaklah profesional. Untuk itu perlu dibangun manajemen yang Islâmî, yang didukung dengan sumber daya terampil, yang bekerja dengan keyakinan dan teguh dalam pendirian serta memiliki moral atau akhlaq yang luhur.]]>
<![CDATA[KEADILAN SOSIO-EKONOMI (Kajian atas Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata dalam Perspektif Islâm) ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2625
<![CDATA[Keadilan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan di bidang sosio-ekonomi. Hal ini merupakan salah satu filsafat moral Islâm. Namun ternyata hal itu sangat sulit untuk diaplikasikan. Secara teoritis ternyata memang hal itu sangat lengkap, namun dalam tataran praktis sulit diaplikasikan, sehingga sebenarnya yang menjadi benang kusut adalah bagaimana adanya suatu keberanian untuk mengurai benang kusut tersebut berupa aplikasi dari teori yang ada. Kalau dalam tataran teori sudah baik dan didukung dengan aplikasi yang berkualitas, berupa aktualisasi, maka keadilan akan terwujud yaitu keadilan secara merata berupa distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata akan dicapai.]]>
<![CDATA[ISLÂM WAHIDIYAH (Ajaran dan Pengamalan Shalawât Wahidiyah dalam Mainstream Islâm Masyarakat Madura) ]]>
<![CDATA[Moh Zahid]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2626
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang pokok-pokok Ajaran Wahidiyah yang berintikan upaya untuk taqarrub ila Allâh (pendekatan diri kepada Allâh) melalui pengamalan Shalawât Wahidiyah karya KH. Abdoel Madjid Ma’ruf, pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Ciri khas ritual pengamalan Shalawât Wahidiyah adalah tangis dalam mujâhadah (kesungguhan), nidâ’ (panggilan-menyeru) dengan berdiri menghadap empat arah, tasyaffu’ (permohonan syafaat), dan istighrâq (pemusatan pikiran dan perasaan kepada Allâh). Pada aspek Ajaran Islâm Wahidiyah tidak ditemukan aqîdah yang secara menyakinkan bertentangan dengan syarî'ah meskipun sebagian kiai mempersoalkan keabsahannya. Sedangkan pada aspek pemahaman dan pengamalannya ditemukan ada penyimpangan dari pokok Ajaran Wahidiyah dan oleh sebagian kiai dan pemuka masyarakat dianggap telah membahayakan dan bertentangan dengan syarî'ah baik aqidah, amaliyah dan khuluqiyah serta dipandang meresahkan masyarakat dari sisi ritual pengamalan ajaran maupun terhadap keharmonisan praksis keberagamaan.]]>
<![CDATA[PERADILAN SATU ATAP SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA ]]>
<![CDATA[Umi Supraptiningsih]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 2 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i2.2627
<![CDATA[Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman dalam posisi “independen” tersebut, maka harus ada korelasi antara fungsi yudikatif/peradilan dan proses demokrasi, dimana pembentukan dan jaminan independensi atau kebebasan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh semua sarjana hukum, polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Dengan mewujudkan sistem satu atap (one roof system) diharapkan apa yang menjadi cita-cita hukum (rechtsidee) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) dalam rangka penegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.]]>
