Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Peuradeun NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum ADHKI: Journal of Islamic Family Law Yuridika Warkat Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Umi Supraptiningsih
IAIN Madura
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA PAMEKASAN Supraptiningsih, Umi
JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Vol 14, No 2 (2008): MADUROLOGI 4
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracThe city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop a city. It comprises both private and public interest development. Therefore, every city development must intentionally consider environment harmony and balance. To carry out this, the government applies a tight development license. Ijin Lingkungan (environment care license) as a means of environment conservation, has not been ruled as a comprehensive environment care license. This license refers to a dual license systems---industrial license and Hinder Ordonannantie. On the other hand, Stb. 1926 No. 226 is not used any longer  as a reference of improving the system of environment care license. The government also recommends a continuity development. It is proportionally  characterized by three pillars---economic, social and environment conservation developmentsKata-kata kunciImplementasi, Hukum Lingkungan, Perencanaan Tata Ruang Kota
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA MASYARAKAT Supraptiningsih, Umi
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.934 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v9i1.22

Abstract

Tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan penelitian, yaitu pertama, mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang syariat wakaf tanah dan keberlangsungan manfaatnya. Kedua, mendeskripsikan pola dan problem pelaksanaan perwakafan tanah hak milik. Ketiga, merumuskan jaminan kepastian hukum perwakafan tanah hak milik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pemahaman masyarakat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tentang syariat wakaf tanah milik dalam rangka untuk tempat ibadah (masjid atau mushola), dan lembaga pendidikan. Kedua, Pemikiran masyarakat tentang wakaf banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama. Problem yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, maka ahli warisnya terkadang menggugat tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Ketiga, Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak Sertipikat.
KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERLAKUAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Supraptiningsih, Umi
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.94 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v11i1.185

Abstract

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) merupakan “harapan” bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Hal penting yang diatur dalam UU-SPPA adalah pelaksanaan diversi yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Langkah diversi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keadilan restorasi (restoratif justice) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. UU-SPPA merupakan penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemberlakuan UU-SPPA ada dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana, yang selama ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mempersiapkan lembagalembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sedangkan persiapan non fisik meliputi penegak hukum yang mempunyai sertifikat sebagai penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak yang selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justeru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur diversi. Jika diversi merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan diversi akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.
KARAKTERISTIK PENGEMIS PEREMPUAN DI KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN Supraptiningsih, Umi
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 13, No 2 (2016)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.384 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v13i2.1104

Abstract

The constitution 1945 has guaranteed the poor and neglected children as stated in Article 34. The homeless, beggars and street children can also be categorized as poor that are maintained by the state. In fact, the portraits of beggars, especially in Pamekasan regency have become a spectacle and terrible habits. The question is whether the beggars obviously meet the criteria of the poor? This is what we need to look deeply as begging become habit or living. In this study, the researcher wanted to know and map the characteristics of female beggars in the District of Tlanakan Pamekasan. Beggar’s view and understanding of the needs of life is merely about to eat and to drink. The desire to stop their habits and having a job may become solutions for them to fill their needs. Female beggars actually have a psychological concern when they are begging in the streets, shopping centers, government offices, and door to door. They feel ashamed to even if people’s responds and attitude towards them are normal. They desired to end the habits as they are old and no longer be able to walk; so that, they do an easy thing to support their own needs.
KEADILAN BAGI ISTRI AKIBAT PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM Supraptiningsih, Umi
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 1 No. 1 (2019): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1011.258 KB) | DOI: 10.37876/adhki.v1i1.1

Abstract

Marriage is carried out in order to create a happy and eternal family according to based on the hand of God. However, sometimes divorce must be exist as it was desired by the husband. Accordingly, he submitted a plea of divorce to the Religious Court to obtain an aproval. As he obtained the aproval from Religious court to divorce his wife, the husband disobeyed the court orders until the time limit was expired. Of course, it lead to the injustice gained by the wife. Accordingly, the current research focused on three aspects, namely (1) the legal consequences of verdict with no pronouncing of a divorce pledge. (2) The marital status of both the husband and the wife as the jurisprudence has been void and (3) The justice for the wife because the verdict has been expired due to disobedience carried out by the husband. Normative research with case study design was accomplished in this study. The finding revealed that the verdict with no statement of divorce pledge carried out by the husband before the deadline will not bring about effects for both the claiment (husband) or the defendant (wife). In other word, the marital status did not change as they were still legally married. In line with justice, the wife was aggrieved by the husband, and she did not gain justice either on her marital status, rights and legal certainty.
IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA PAMEKASAN Umi Supraptiningsih
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 4
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v14i2.120

Abstract

AbstracThe city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop a city. It comprises both private and public interest development. Therefore, every city development must intentionally consider environment harmony and balance. To carry out this, the government applies a tight development license. Ijin Lingkungan (environment care license) as a means of environment conservation, has not been ruled as a comprehensive environment care license. This license refers to a dual license systems---industrial license and Hinder Ordonannantie. On the other hand, Stb. 1926 No. 226 is not used any longer  as a reference of improving the system of environment care license. The government also recommends a continuity development. It is proportionally  characterized by three pillars---economic, social and environment conservation developmentsKata-kata kunciImplementasi, Hukum Lingkungan, Perencanaan Tata Ruang Kota
KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i1.361

Abstract

Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas,  baik secara fisik maupun non fisik demi  terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka  mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota  Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama para stake holder dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak  yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat. Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran yang terdiri dari penganggaran Fisik, maupun Non fisik sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara terpadu, masing-masing SKPD membuat rencana anggaran masing-masing. dan Target Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud dalam waktu kira-kira lima tahun.
Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i2.1479

Abstract

Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan  hidupnya,  perempuan  bersedia  untuk  menjadi  isteri  kedua  atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan siri. Mereka sadar dan paham bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya. Perempuan hanyalah membutuhkan  jaminan  untuk kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Peristiwa semacam ini sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Mereka   hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat. Perlindungan   hukum   terhadap   anak   serta   perempuan   yang dipoligami dan dinikahi siri, tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana.(In order to maintain and meet the needs and survival, women are willing to become second or third wives even fourth series marital status. They are aware and understand that marriage is done siri have consequences and risks to themselves and their offspring. Women just need a guarantee of survival and offspring. The events of this kind have become commonplace and are common in rural communities in subdistrict Proppo  of Pamekasan. They just understand that this is the home life should be made to continue the life and the sustainability of the offspring. Without thinking about what their rights as well as their descendants. The future is certainly very long offspring often overlooked because they only think about the adequacy moment. Legal protection of children and women of polygamy and married siri, not gained both protection in the field of administrative, civil and criminal)
KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto) Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2553

Abstract

Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.
PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL PANGAN PADA PRODUK-PRODUK PANGAN/CAMILAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i2.2563

Abstract

Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa memperhatikan asas kemanusiaan (kesehatan dan jiwa), maka tetap tidak ada perlindungan terhadap konsumen.
Co-Authors Abdul Haq Syawqi Abdul jalil Ali, Suud Cahyani, Novita Cut Linda Marheni Eka Susylawati Eka Susylawati Erie Hariyanto Erie Hariyanto Fakhruzy , Agung Fauzi, M Makhrus Fauzi, M. Mahrus Khoirul Bariyyah Long, Ahmad Sunawari M. Haris Hidayatulloh Rahmawati, Theadora Saifuddin Zuhri Qudsy Zainab, Laily