cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI" : 10 Documents clear
PERAN DAN FUNGSI SERTA KENDALA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Hutagalung, Hannes Magdalena
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7584

Abstract

Proses pelaksanaan pelayanan publik terhadap rasa kepuasan yang dirasakan  masyarakat menjadi sesuatu  yang penting untuk menjelaskan bagaimana kualitas kerja dari birokrasi pelayanan publik. Pelaksanaan dari pelayanan publik akan mengarah pada standar pelayanan yang menjadi titik acuan menciptakan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman dalam menggerakan pelayanan atas kualitas yang lebih cepat, terjangkau, mudah dan teratur.  Birokrasi mengharapkan suatu perubahan baik terhadap individu maupun organisasi. Hal tersebut menjadi sebuah pemikiran logis dari sebuah kenyataan dari birokrasi yang diharapkan masyarakat. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah jelas ditegaskan dalam alinea ke-4 bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu studi penelitian yang mengambil objek penelitiannya berupa dari karya-karya kepustakaan baik dari artikel ilmiah, buku cetak, buku pdf, artikel dalam media massa, jurnal ilmiah, maupun data-data yang sudah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian akan menjelaskan bagaimana kendala birokrasi, peran dan fungsi birokrasi dinilai sangat penting dalam mempengaruhi efektifitas jalannya pelayanan publik. Birokrasi harus dapat meminimalisir bentuk kendala yang muncul dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar terciptanya pelayanan publik yang optimal.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Hutagalung, Hannes Magdalena
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7287

Abstract

Anak adalah sosok generasi penerus bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta memegang kendali masa depan suatu negara sehingga harus disiapkan sebagus mungkin. Dalam realitanya, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 5.953 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya hampir sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga korban. Hal tersebut dinilai terjadi disebabkan oleh kerangka hukum yang dapat dikatakan kurang dalam berperan mencegah semua wujud tindak kekerasan terhadap anak, penegakannya sering tidak memadai dan dianggap hanya diam di tempat.  Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini serta teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat cara studi dokumen.
PENERAPAN E - GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Azizah, Siti Nur
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6884

Abstract

Implementasi e-government dalam pelayanan publik untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tuntutan kebutuhan publik yang mengharapkan proses dalam pengolahan data yang cepat dan mendapatkan informasi yang tepat. Mengenai penerapan e-government pemerintah wajib untuk mempersiapkan sumber daya manusia, anggaran dana, regulasi, sarana dan prasarana harus di sediakan untuk implementasi e-government. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan studi literatur, yang merupakan pencarian data mencari diberbagai referensi dalam bidang adminitrasi publik, hal ini dapat bertujuan untuk mendapatkan teori dan konsep yang relevan terhadap tema yang telah ditentukan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat beberapa cara agar dapat memudahkan masyarakat saat ingin menggunakan layanan publik, yaitu pemerintah telah membuat website di pusat maupun website di desa. Kata Kunci: e-government, Pelayanan Publik
ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA alkoroni, kuwes
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6905

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan besar yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam reformasi birokrasi pelayanan publik serta tindakan yang perlu  dilakukan pemerintah dalam mereformasi pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan library research, dimana metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, artikel dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih ditemukan beberapa kendala dalam melayani masyarakat. Sehingga dilakukan beberapa tindakan atau cara untuk mereformasi pelayanan publik di Indonesia agar kualitas pelayanan publik menjadi baik, efektif dan efisien. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi, Pelayanan Publik
SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Nugraha, Rio Fitra
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6898

Abstract

ABSTRACT Public services in terms of fulfilling administrative rights provided by the government in the form of population administration, such as population registration, civil registration, management of population data and information. Public service administration is the process by which public resources and personnel are organized and coordinated to formulate, implement, and manage decisions in public policy. EKTP is a national identity card based on NIK (Population Identification Number) which is made electronically and works computerized and has the specifications and format of a national identity card that is protected by a special security system as an official population identity card and Regency/City is issued through a population register. Public service is every activity carried out in the context of fulfilling the basic needs of all citizens and residents for goods, services and/or administrative services provided by service providers related to public services. So it can be concluded that, service standards are based on decisions that contain norms, guidelines and consensus regarding the quality of services, facilities and infrastructure that are formulated jointly between public policy makers, service recipients and stakeholders. This standard is a benchmark that is used to provide guidelines for service delivery and is a benchmark that becomes a benchmark for service quality in order to fulfill the obligations of service providers to the community who are able to provide quality services. Public services provided by the State Administration are defined as “all forms of public services carried out by all forms of public authorities in central, regional and state/regional companies (BUMN/D).Keywords: public service, identity card ABSTRAK Pelayanan publik dalam hal pemenuhan hak-hak administrasi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan. Administrasi pelayanan publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusankeputusan dalam kebijakan publik. EKTP adalah kartu identitas nasional berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dibuat secara elektronik dan bekerja secara komputerisasi serta memiliki spesifikasi dan format kartu identitas nasional yang dilindungi oleh sistem keamanan khusus sebagai kartu identitas resmi kependudukan dan Kabupaten/Kota diterbitkan melalui daftar penduduk. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Standar pelayanan didasarkan pada keputusan yang memuat norma, pedoman dan konsensus mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan bersama antara pembuat kebijakan publik, penerima layanan dan pemangku kepentingan. Standar ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan menjadi tolak ukur yang menjadi tolak ukur kualitas pelayanan dalam rangka memenuhi kewajiban pemberi pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Pelayanan publik yang diberikan oleh Administrasi Negara didefinisikan sebagai “segala bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh segala bentuk otoritas publik di perusahaan pusat, daerah dan negara/daerah (BUMN/D).Kata kunci: pelayanan publik, kartu tanda penduduk 
MANAJEMEN PELAYANAN PENGURUSAN KEHILANGAN IJAZAH TINGKAT SMP DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG dari, wulan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6899

Abstract

Penelitian yang kami lakukan akan membahas pelayanan di salah satu organisasi pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui prosedur dalam pengurusan penerbitan ijazah baru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama serta proses yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam memperoses penerbitan ijazah yang baru. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang selaku pihak yang mengurus masalah kehilangan ijazah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Jawaban yang diperoleh dari proses wawancara tersebut akan dikembangkan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya kasus penerbitan ijazah baru memiliki beberapa tahapan dan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang saja ada beberapa pihak yang ikut serta dalam penerbitan ijazah yang baru. Kata Kunci : prosedur, penerbitan, ijazah, organisasi pemerintahan negara
ANALISIS PENERAPAN SOP ( Stadar Operasional Prosedur ) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK Izzah, Alimatul
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6895

Abstract

Kinerja pegawai sangat dipentingkan dalam memberikan pelayanan publik tehadap masyarakat. Hal ini seringkali menjadi sorotan mengenai kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Maka perlunya penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) yang merupakan suatu standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja dan digunakan pula untuk mengukur kinerja atau sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja pegawai di suatu perusahaan swasta maupun di suatu instansi. Penilaian kinerja pelayanan publik merupakan bagian terpenting dari kontrol terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fugsi pelayanan. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, dari pembahasan dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya diperlukan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang dimaksudkan dengan tujuan memberikan pedoman kerja agar aktivitas perusahaan dapat terkontrol secara sistematis. Pada dasarnya SOP ini turut memberikan sumbangsih guna untuk terwujudnya suatu pelayanan publik yang efektif serta efisien. Dengan adanya SOP maka kinerja pegawai lebih teratur serta terarah.Kata kunci : SOP, Kinerja Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUPEMBUAT KONTEN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS LIVE STREAMING Reine Rofiana, Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konten perjudian online berbasislive streaming dalam hukum pidana serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidanapelaku pembuat konten perjudian online berbasis live streaming. Metode penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan berita mengenaiperjudian online dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah datasekunder yang didalamnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier,dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian yang didapatkan yaitukonten perjudian online dalam hukum pidana termasuk tindak pidana karena memenuhiunsur-unsur tindak pidana dan ada peraturan tentang perjudian terletak pada Pasal 303dan 303bis KUHP, Pasal 426, Pasal 427 UU No 1 Tahun 2023 dan Pasal 27 ayat (2) UUITE. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana mengenai pembuat kontenperjudian online ini masih dibilang cukup sedikit yang dapat dimintaipertanggungjawaban.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSAAN CSR PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA Wildan Syukri, Edi Purwanto dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7551

Abstract

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu konsep atau tindakanyang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial danlingkungan dimana perusahaan tersebut berada, seperti melakukan kegiatan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melindungi perusahaan, lingkunganhidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di daerah, danapemeliharaan fasilitas umum, sumbangan pembangunan desa/fasilitas masyarakat yangbersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat sekitarperusahaan berada.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif,peneliti melakukan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek penelitian adalah perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa partisipasiPerusahaan yang belum maksimal dalam melaksanakan program CSR sesuai denganPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup perseroan terbatas serta program kemitraan dan binalingkungan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan peran aktif Pemerintah dalampelaksanaan CSR Perusahaan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PAKIS sarah, tiara
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6893

Abstract

Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pegawai kantor kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan pakis. Dan juga apakah masyarakat sudah cukup puas dengan bentuk pelayanan yang diberikan para pegawai kantor kecamatan. Metode penelitian yang di pakai untuk menyusun artikel ini yaitu menggunakan desain penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini menggunakan studi kepustakaan dan juga studi lapangan yang melakukan wawancara dengan salah satu pegawai kantor kecamatan pakis. Namun hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan beberapa hambatan yang sering terjadi di kantor kecamatan ini, khususnya di bagian pelayanannya yang mana masih banyak sekali pelayanan yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat atau sop yang telah diberikan oleh kantor kecamatan untuk para pegawai, yang mana ketidaknyamanan itu muncul dari beberapa pegawai yang kurang ramah, kurang sabar, kurang telaten dalam memberikan pelayanan kepada masyakarakat setempat. Dan juga ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang lengkap serta kurang nyaman untuk di pakai masyarakat untuk waktu menunggu yang cukup lama.Kata kunci: Peran, Pegawai Kecamatan, Kualitas Pelayanan  

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 30, No.1 (2014) More Issue