cover
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol. 19 No. 1 (2026)" : 2 Documents clear
HOW INCLUSIVE IS AN INCLUSIVE COURT? The Practice of an Islamic Court in Malang, Indonesia Maftuhin, Arif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 19 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2026.19101

Abstract

Ensuring the rights of individuals with disabilities continues to be a major challenge across various sectors in Indonesia. A key concern is safeguarding these rights within the judicial system, which is crucial for access to justice. Previous research has highlighted a range of paradigmatic, policy, and practical obstacles that often prevent individuals with disabilities from achieving fair access to the judiciary. This study investigates these challenges within the context of an Islamic court in Malang Regency, Indonesia. Through observations and interviews with court personnel and individuals with disabilities, it is evident that the Malang Regency Religious Court has made strides toward inclusivity. Efforts have been focused primarily on physical accessibility improvements, such as installing guiding blocks for the visually impaired, designating drop zones and parking spaces for disabled persons, providing ramps to access courtrooms, offering assistive devices, and issuing priority service cards. However, non-physical barriers still impede the development of a fully inclusive Islamic court. These include prevailing disability paradigms, cultural issues, and mental obstacles. [Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor di Indonesia. Salah satu isu krusial adalah perlindungan hak-hak tersebut dalam sistem peradilan, mengingat pentingnya akses terhadap keadilan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya berbagai hambatan paradigmatik, kebijakan, dan praktik yang kerap menghalangi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang adil terhadap lembaga peradilan. Studi ini mengkaji tantangan tersebut dalam konteks pengadilan agama di Kabupaten Malang, Indonesia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparatur pengadilan serta penyandang disabilitas, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan sejumlah upaya menuju inklusivitas. Upaya tersebut terutama difokuskan pada peningkatan aksesibilitas fisik, seperti pemasangan guiding block bagi penyandang disabilitas netra, penyediaan drop zone dan area parkir khusus bagi penyandang disabilitas, penyediaan ramp untuk akses menuju ruang sidang, pemberian alat bantu, serta penerbitan kartu layanan prioritas. Namun demikian, hambatan nonfisik masih menghalangi terwujudnya pengadilan agama yang sepenuhnya inklusif. Hambatan tersebut meliputi paradigma disabilitas yang masih berkembang, faktor budaya, serta hambatan mental atau sikap aparatur dan lingkungan peradilan.]
Child Marriage and the Quest for Legal Protection: Integrating Islamic Family Law and Islamic Criminal Law Irfan, M. Nurul; Rosyid, Maskur; Imron, Ali
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 19 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2026.19102

Abstract

Child marriage remains a serious problem in Indonesia, significantly affecting children's physical safety, psychological well-being, and legal protection. This article analyzes the practice of child marriage through an integrative approach between Islamic family law and Islamic criminal law, arguing that a family law approach alone is inadequate to address the vulnerabilities and risks faced by children as victims. This research employs qualitative methods, drawing on normative studies of Islamic legal literature, national regulations, and empirical findings related to the practice of marriage dispensation. The findings demonstrate that child marriage actually involves elements of coercion, violence, and violations of children’s rights, thereby placing it within a legal domain that also aligns criminal law consideration. Consequently, a more comprehensive framework of protection is required, achieved through the integration of the regulatory function of Islamic family law with the preventive and protective functions of Islamic criminal law. Normatively, the principle of ḥifẓ al-nafs (protection of life) is invoked to underscore the primacy of children’s safety and best interests. [Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan secara signifikan berdampak pada keselamatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan perlindungan hukum anak. Artikel ini melihat praktik perkawinan anak melalui pendekatan integratif antara hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam, dengan argumen bahwa pendekatan hukum keluarga semata tidak memadai untuk mengatasi kerentanan dan risiko yang dihadapi anak sebagai korban. Penelitian ini bertumpu pada kajian normatif terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta temuan empiris yang berkaitan dengan praktik dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak kerap melibatkan unsur paksaan, kekerasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, sehingga menempatkannya dalam ranah hukum yang juga relevan untuk dikaji melalui perspektif hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka perlindungan yang lebih komprehensif melalui integrasi fungsi regulatif hukum keluarga Islam dengan fungsi preventif dan protektif hukum pidana Islam. Secara normatif, prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) digunakan untuk menegaskan pentingnya keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.]

Page 1 of 1 | Total Record : 2