cover
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2010)" : 5 Documents clear
PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Triantini, Zusiana Elly
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03104

Abstract

Perkembangan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia, keberadaannya di antara kepastian yang tak berujung. Meski pemerintah memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melakukan formalisasi zakat di Indonesia, namun formalisasi tersebut terus berkembang dan mengalami perbaikan dari waktu-ke waktu. Di satu sisi, ini dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian negara terhadap semangat zakat dalam Islam. Namun di sisi lain, regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang zakat menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tulisan ini mengkaji tentang perkembangan zakat di Indonesia, terutama rentetan sejarah politik pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dari masa ke masa.
MUHAMMAD SHAÎRÙR’S AND ABÙ ZAYD’S Interpretations of Qur’anic Verses on Inheritance Syamsuddin, Sahiron
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03105

Abstract

Kajian dalam artikel ini merupakan kajian komparatif terhadap penafsiran penggalan Q.S. 4:11, yakni: “ ... bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan ...”. Yang dijadikan fokus pembahasan adalah penafsiran dua pemikir muslim kontemporer,  MuÎammad ShaÎrÙr dan AbÙ Zayd, dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki kecenderungan interpretatif yang berbeda. ShaÎrÙr lebih cenderung menafsirkan Al-Qur’an secara subyektivis, sedangkan AbÙ Zayd lebih menekankan pada analisis historis yang kemudian memperhatikan rekontekstualisasi nilai ayat yang ditafsirkan. Artikel ini menunjukkan bahwa dua pemikir tersebut berbeda dalam menafsirkan penggalan ayat tersebut. Selain itu, penulis artikel menunjukkan juga bahwa ShaÎrÙr memiliki dua model penafsiran: (1) dalam kitab pertamanya, al-Kitab wa al-Qur’an, yang lebih menekankah teori batas (al-Îadd al-adnÁ dan al-Îadd al-a‘lÁ), dan (2) dalam kitab keempatnya, NaÎwa UsÙl JadÐdah, yang mengaplikasikan teori matematika modern. Dalam pandangan penulis artikel, penafsiran AbÙ Zayd memiliki ketersinggungan, meski tidak equivalent, dengan penafsiran ShaÎrÙr dalam kitab pertamanya. 
KEWARISAN ANAK HASIL INCEST Fuad, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03101

Abstract

Berdasarkan realitas yang ada, perbuatan incest, dengan kata lain hubungan seksual sedarah, sudah semakin merebak. Upaya untuk meminimalisir adanya perilaku incest tersebut, yakni adanya kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat terhadap para pelaku incest. Harapannya agar pelaku incest menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya, supaya lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Bagi setiap insan kamil, khususnya pemuka agama, tokoh masyarakat  diharapkan peran yang sangat penting untuk memberikan pengertian dan penjelasan mengenai larangan melakukan hubungan zina, lebih lagi melakukan hubungan seksual yang dilakukan antara anggota keluarga (incest). Bagi masyarakat luas, hendaklah jangan mencaci-maki atau menggunjing bila di antara masyarakat ada anak yang dilahirkan dari perbuatan zina/incest dengan sebutan-sebutan yang merendahkan harga diri anak tersebut, sebab anak tersebut tidaklah salah dilahirkan di dunia ini  yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahiran anak ini. Anak ini adalah anak yang normal serta memiliki hak hidup yang sama dengan anak lainnya.
NIKAH SIRRI Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik Tamam, Ahmad Badrut
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03102

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga mengatur tentang usia minimal seseorang untuk menikah. Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih tabu (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik. 
MELACAK AKAR PEMIKIRAN DALAM FIKIH WAKAF Studi terhadap Legalitas dan Karakter Akad Wakaf Kholid, Abd.
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03103

Abstract

Legalitas wakaf secara spesifik ditunjukkan oleh beberapa hadits nabi dengan kata shadaqah atau shadaqah jâriyah. Wakaf kemudian dikenal dengan sebutan al-habs hingga akhirnya lebih familiar dengan sebutan al-waqf itu sendiri. Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam memposisikan wakaf, sebagian mengategorikan wakaf sebagai akad lâzim dan sebagian lain ghairu lâzim. Implikasi hukumnya jika wakaf termasuk akad lâzimi maka wakaf tidak dapat dicabut kembali, tidak boleh ada tindakan hukum (al-tasharruf) yang dapat menghilangkan wakaf, status kepemilikan berpindah dan harus berlaku selamanya (muabbad). Demikian pula sebaliknya. Namun, dalam realitas pemikiran, hubungan pengategorian wakaf sebagai akad lâzim atau ghairu lâzim dengan implikasi hukumnya tersebut ternyata menuai kontroversi, sebagian terlihat konsisten namun sebagian lain terlihat sebaliknya dan bahkan unik. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5