cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Januari-Juni 2016" : 6 Documents clear
WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rosyadi, Muhammad Imron
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangannegara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh BadanPemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan Badan PemeriksaKeuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara manakah yangberwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkankajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuanganmerupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenanganatribusi. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenangberdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuahundang-undang baru mengenai pembubaran Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik kewenangan terkait penilaian kerugiankeuangan negara adalah diperlukan pengujian peraturan perundang-undangan olehMahkamah Agung terkait dasar wewenang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan dan Inspektorat terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.Kata kunci: menilai, kerugian keuangan negara, konflik kewenangan, kedudukan, lembaganegara
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA Afifah, Wiwik; Hidayati, Titik Sri
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal inidiantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansihukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalammemenuhi hak Warga Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana lembagajaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitianhukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosialmemberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumahtangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraansosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJSpenerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerjayang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehinggahubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisantersebut disaksikan oleh ketua Rukun TetanggaKata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga.
TINJAUAN YURIDIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 Laratmase, Kristhiana Anthonia
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badamai at Banjar Adat community is the implementation of Islamic moral value that have alwaystaught the way of peace or islah in resolving a dispute. Badamai in inheritance disputes prevalent inBanjar society islah way. Similarly in the case of dispute resolution such as divorce maritalreconciliation, separate beds (barambangan), including the division of joint property badamai finish(treasure continence) during the marriage in the event of divorce or because of divorce life, this is oftendone by attempting to reconcile through roles (hakamain). The results of this research are: (1) thedivision of the community estate in Banjar performed usig an agency called islah, which is essentiallythe institution determines each part of the theirs and other beneficiaries by consensus. In the role ofinstitutions islah master teacher and close relatives are parents is crucial. Therefore there is the role ofmaster teacher, then the provisions of Islamic aw into their benchmark. But under normalcircumstances (no inheritance dispute) the division of inheritance is done varies, at least in two ways,Fara’id-Islah ad second Islah way, and (2) how to completion of the distribution of the estate is done ina family that is by agreement of the heirs based on a custom badamai valid for the Banjar, a wise solution to address the differences in economic conditions heirs. Waris Distribution Agreement inprinciple heir to the principle of division of real kinship is based on the belief of the scholars of fiqh thatmatter the beneficiary is an individual right which shall have the right to use or not use its right, oruse their rights in a particular way while not harming others in accordance with the standard rulesapply in ordinary circumstances.Keywords: Distribution of Inheritance, Heirs Khuntsa, Indigenous Badamai
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA Mukti, Hari Baru
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibatdari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besarbagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yangdimiliki pasien. Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatandan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatanyang bersifat promosi kegiatan. Konsumen sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan yangmerasa dirugikan baik materi maupun non materi yaitu pihak rumah sakit sebagaipenyelenggara seharusnya mampu memberikan kendala bagi para konsumen selaku pengguna jasa kesehatan di rumah sakit tersebut, tidak hanya mengutamakan faktorkenyamanan akan tetapi juga keamanan itu sendiri. Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen
EKSISTENSI PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Natalia, Ana
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsimembentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentukpemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenagan antaraKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korups.Muncul rumusan masalah berupa pernyataan yaitu eksistensi Komisi PemberantasanKorupsi dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakanyaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Kesimpulannya yaitu Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsidalam sistem pemerintahan Indonesia ini bersifat sementara, dan dibentuk pada saat akanmemilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Saran yang diperolehyaitu pemerintah sebaiknya menetapkan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsisebagai komite yang bersifat tetap dan komite independen terbebas dari kekuasaan apapun yang ditetapkan dalam keputusan presiden sebagai dasar pembentukannya.Kata kunci: eksistensi, panitia seleksi, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintahan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Tambunan, Marco Parasian
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari asetkegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikankorporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi dalamperkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkalimerugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara dirugikan karenatindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak kejahatan yangdilakukan oleh korporasi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yangdilakukan oleh korporasi sulit untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untukmengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkankarena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yangtercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakanhukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukanoleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana,khususnya dalam penanggulangan dan penegakan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 17 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 More Issue