El-Mashlahah
Jurnal eL-Maslahah adalah Jurnal yang dikelola oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) sebagai wahana transfer dan komunikasi ilmu dalam aspek Syariah, Hukum Islam, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, dan kajian-kajian Keislaman Kontemporer
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2019)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) ]]>
<![CDATA[Ijai Abdul Kodir Ghani]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1351
<![CDATA[AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digital. Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama dan photo pasangan pengantin dan tanggal, tempat pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Program kartu nikah ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini, sangatlah jelas bermaslahat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan maq}a>shid syariah dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.]]>
<![CDATA[AR-RIDDAH MENJADI ALASAN AT-TALAQ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQASID AS-SYARIAH) ]]>
<![CDATA[Aditya Abdi Pangestu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1403
<![CDATA[Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern, salah satunya murtad dalam urusan perkawinan. Berkenaan dengan konteks hukum Indonesia tentang perkawinan, telah di atur salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 tentang putusnya perkawinan, huruf “h” yang berbunyi “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang melakukan perkawinan beda agama atau perkawinan yang sudah menikah lalu di dalamnya yang awalnya Islam beralih menjadi misalnya Kristen, Protestan atau lain-lain. Akibat dari peralihan agama atau murtad ini, tidak menjadikannya suatu ketidakrukunan dalam berkeluarga, tetapi malah menimbulkan suatu keharmonisan dalam berkeluarga seperti toleransi di dalam beragama. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dasar pertimbangan Pasal 16 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam secara luas. Maqasid as-Syari’ah dengan dipetakan melihat dari tingkat maslahat dan mafsadatnya, antara lain; maslahat dalam tingkatan hajiyat dikarenakan sekalipun dalam berkeluarga suami atau isterinya murtad masih menimbulkan kemaslahatan yaitu ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan didasari rasa toleransi. Cangkupannya adalah Khassah. Sedangkan mudharatnya dalam tingkatan dharuriyah dikarenakan banyak sekali kemafsadatan yang dilakukan orang murtad dalam perkawinan hingga melanggar al-kulliyat al-khamsah, lalu cangkupannya masuk dalam kategori ‘ammah, karna tidak memberikan batasan-batasan secara spesifik dikhawatirkan menimbulkan kemudahan dalam peralihan/perpindahan agama. Jika dilihat dari tingkatan hierarki maqasid as-syari’ah maka dharuriyah yang lebih tinggi.Kata Kunci: Ar-Riddah, At-Talaq, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid As-Syari’ah]]>
<![CDATA[PENALARAN FIK{IH TERHADAP RUMUSAN ANCAMAN PIDANA TA’ZI>R PADA PELAKU KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Ali Geno Berutu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1294
<![CDATA[Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan wash}ilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jari>mah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqu>bat ta’zi>r. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Di Aceh Khalwat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun 6 Tahun 2014 tapi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh selama ini adalah apa yang menjadi ukuran seseorang yang dikatakan telah melakukan pelanggaran/berbuat khalwat tersebut.]]>
<![CDATA[CITA HUKUM DAN SISTEM NILAI ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM ]]>
<![CDATA[Jefry Tarantang]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1693
<![CDATA[The purpose of the advocacy process in resolving Islamic family law disputes is to bring about justice, so that it requires treatment and advocacy in accordance with Islamic teachings that originate from the Koran and hadith by promoting commendable morals. This condition is a legal ideal (rechtsidee) and an ethical value system for advocates in resolving Muslim family law disputes. This research is a normative legal research with a statue approach, a conceptual approach and a philosophical/ushul fiqh approach (philosophy of Islamic law approach) then analyzed qualitatively. The ideals of the law and the ethical value system of advocates in the resolution of Islamic family law disputes are not limited to justice in positive law but also explore broader values and principles beyond positive law. These values and principles can be found through legal foundations and principles, namely the foundation of the Koran and Hadith, the basis of laws and regulations consisting of Pancasila and the 1945 Constitution, Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates, and the Indonesian Advocate Code of Ethics for the Year 2002, philosophical foundation, theoretical foundation, juridical foundation, and sociological foundation which become advocate ethical values system through values, norms, and morals that have concepts and are interrelated and complement each other in the advocate ethics system through basic values then are translated into instrumental and concrete values be a praxis value in resolving Islamic family law disputes.]]>
<![CDATA[SEBUAH TINJAUAN TERKAIT HAK DASAR KAUM DIFABEL DALAM BINGKAI KESETARAAN WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Rahmad Rahmad]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1349
<![CDATA[Kaum disabilitas merupakan bagian masyarakat yang tidak terpisahkan. Mereka seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil, misalnya saja dalam akses fasilitas sosial yang cenderung tidak ramah terhadap mereka. Negara telah mengeluarkan dasar hukum terkait perlindungan mereka, secara yuridis negara sudah mempersiapkan instrumen terkait. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana implementasi aturan tersebut di masyarakat. Tulisan ini coba menelaah dasar hukum terkait permasalahan tersebut yang coba di kaitkan dengan ideologi Pancasila. Apabila kita telaah melalui ideologi bangsa ini dalam jabaran pada butir-butir penjelmaannya juga menunjukkan bagaimana kesetaraan dan keadilan menjadi sangat diperhatikan. Khusus bidang pendidikan, dasar hukum terkait telah lengkap ada dan lengkap serta sesuai tingkatan, untuk akses yang berkeadilan dalam bidang pendidikan. Beberapa fakta ini tentu menunjukkan bahwa Pancasila dengan operasionalisasinya yang tertuang dalam butir-butir pada silanya, kemudian dengan konstitusi tertulisnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara dengan ideology Pancasila dan dasar hukum lainnya telah memberi sebuah bukti bagaimana Pancasila telah membuktikan sebagai sebuah ideology yang meletakkan harkat dan martabat manusia menjadi sama atau tidak ada perbedaaan karena asal usul ataupun bentuk fisik yang berbeda.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN FATWA DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ibnu Elmi AS Pelu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1692
<![CDATA[Fatwas as a result of human thought use the main legal sources, but can be categorized into ijtihad, because the process of determining fatwas is done through methods determined by the science of ushul fiqh. In judicial practice in Indonesia, fatwas can be included as legal experts' opinions. Fatwa is a legal opinion or opinion on Islamic law on considerations that can be taken from legal sources as legal considerations for judges to give decisions. Fatwas are issued by Islamic scholars or jurisprudents who are able to raise the problem of needs that require basic answers on the basis of the law about activities or activities that can be religious or non-religious in nature. Fatwa becomes one of the sessions in Islamic law to provide answers and solutions to problems raised by the people. While the Muslims at the time of the fatwa as a reference in contradiction and behavior. The position of the fatwa among the general public, is like the argument among the mujtahids (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), that is, the placement of the fatwa in the construction of Islamic law that asks for the proposition of the mujtahid. The position of fatwa in the construction of Islamic law becomes the legal basis for an act or activity which is good in nature muamalah. The classic fatwa that was transferred (ikhtiyariah) or a choice that is not legally binding.However, associating morals with mustafti or someone who requests a fatwa. This is reinforced through the theory of acceptance of Islamic law, which is the basis of the obligation of every Muslim to approve and comply with Islamic law, the source of which is fatwa, both from philosophical, juridical, and sociological sources.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN FATWA DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ibnu Elmi AS Pelu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1692
<![CDATA[Fatwas as a result of human thought use the main legal sources, but can be categorized into ijtihad, because the process of determining fatwas is done through methods determined by the science of ushul fiqh. In judicial practice in Indonesia, fatwas can be included as legal experts' opinions. Fatwa is a legal opinion or opinion on Islamic law on considerations that can be taken from legal sources as legal considerations for judges to give decisions. Fatwas are issued by Islamic scholars or jurisprudents who are able to raise the problem of needs that require basic answers on the basis of the law about activities or activities that can be religious or non-religious in nature. Fatwa becomes one of the sessions in Islamic law to provide answers and solutions to problems raised by the people. While the Muslims at the time of the fatwa as a reference in contradiction and behavior. The position of the fatwa among the general public, is like the argument among the mujtahids (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), that is, the placement of the fatwa in the construction of Islamic law that asks for the proposition of the mujtahid. The position of fatwa in the construction of Islamic law becomes the legal basis for an act or activity which is good in nature muamalah. The classic fatwa that was transferred (ikhtiyariah) or a choice that is not legally binding.However, associating morals with mustafti or someone who requests a fatwa. This is reinforced through the theory of acceptance of Islamic law, which is the basis of the obligation of every Muslim to approve and comply with Islamic law, the source of which is fatwa, both from philosophical, juridical, and sociological sources.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) ]]>
<![CDATA[Ijai Abdul Kodir Ghani]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1351
<![CDATA[AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digital. Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama dan photo pasangan pengantin dan tanggal, tempat pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Program kartu nikah ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini, sangatlah jelas bermaslahat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan maq}ashid syariah dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.]]>
<![CDATA[AR-RIDDAH MENJADI ALASAN AT-TALAQ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQASID AS-SYARIAH) ]]>
<![CDATA[Aditya Abdi Pangestu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1403
<![CDATA[Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern, salah satunya murtad dalam urusan perkawinan. Berkenaan dengan konteks hukum Indonesia tentang perkawinan, telah di atur salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 tentang putusnya perkawinan, huruf “h” yang berbunyi “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang melakukan perkawinan beda agama atau perkawinan yang sudah menikah lalu di dalamnya yang awalnya Islam beralih menjadi misalnya Kristen, Protestan atau lain-lain. Akibat dari peralihan agama atau murtad ini, tidak menjadikannya suatu ketidakrukunan dalam berkeluarga, tetapi malah menimbulkan suatu keharmonisan dalam berkeluarga seperti toleransi di dalam beragama. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dasar pertimbangan Pasal 16 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam secara luas. Maqasid as-Syari’ah dengan dipetakan melihat dari tingkat maslahat dan mafsadatnya, antara lain; maslahat dalam tingkatan hajiyat dikarenakan sekalipun dalam berkeluarga suami atau isterinya murtad masih menimbulkan kemaslahatan yaitu ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan didasari rasa toleransi. Cangkupannya adalah Khassah. Sedangkan mudharatnya dalam tingkatan dharuriyah dikarenakan banyak sekali kemafsadatan yang dilakukan orang murtad dalam perkawinan hingga melanggar al-kulliyat al-khamsah, lalu cangkupannya masuk dalam kategori ‘ammah, karna tidak memberikan batasan-batasan secara spesifik dikhawatirkan menimbulkan kemudahan dalam peralihan/perpindahan agama. Jika dilihat dari tingkatan hierarki maqasid as-syari’ah maka dharuriyah yang lebih tinggi.Kata Kunci: Ar-Riddah, At-Talaq, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid As-Syari’ah]]>
<![CDATA[PENALARAN FIK{IH TERHADAP RUMUSAN ANCAMAN PIDANA TA’ZI>R PADA PELAKU KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Ali Geno Berutu]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1294
<![CDATA[Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan wash}ilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Di Aceh Khalwat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun 6 Tahun 2014 tapi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh selama ini adalah apa yang menjadi ukuran seseorang yang dikatakan telah melakukan pelanggaran/berbuat khalwat tersebut.]]>
