Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemikiran Fiqh Muhammad Wali Al-Khalidi Nazaruddin Nazaruddin
El-Mashlahah Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i1.2287

Muhammad Wali Al-khalidi is a great scholar who is very well known in Aceh and Indonesia. There are many of his works in various disciplines, such as the fields of Sufism, Tawheed and fiqh. One of the interesting things about the work of Syeikh Muhammad Wali is that it is sociological empirically in which a theory is based on the phenomenon that develops in society. The purpose of this study is to examine the thoughts of Muhammad Wali Al-khalidi's fiqh, the nature of descriptive analysis research with the type of qualitative descriptive research with literature research, Abuya Muhammad Wali's fiqh thinking, namely the analytical method used on ijtihad based on the Koran and Hadith. This is the basic asset to achieve the criteria of a mujtahid, but because of the limitations of the majority of scholars today, it is impossible to get to the level of a mujtahid. Therefore, the solution taken by Abuya is to refer to the classical book texts compiled by previous scholars. Abuya Muhammad Wali's fatwa had a major influence, including the fatwa on death ceremony, where this fatwa refuted and straightened the fatwa of Abu Daud Beureueh which considered khanduri death to be heresy.Keywords: Mindset, Fiqh, and Muhammad Wali Al-Khalidi.Muhammad Wali Al-khalidi merupakan salah seoarang ulama besar yang sangat terkenal di Aceh dan Indonesia. Ada banyak karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bidang tasawuf, tauhid dan fiqh. salah satu hal yang menarik dari karya Syeikh Muhammad Wali adalah bercorak sosiologis empiris dimana sebuah teori didasari pada fenemona yang berkembang di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tentang pemikiran fiqh Muhammad Wali Al-khalidi, Sifat penelitian deskriptif analisis dengan Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka, Pemikiran fiqh Abuya Muhammad Wali yaitu metode analisis yang digunakan tentang ijtihad berbasis Alquran dan Hadis. Hal ini merupakan modal dasar untuk mencapai kriteria seorang mujtahid, namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh manyoritas ulama pada masa sekarang, maka kemungkinan untuk sampai ke level mujtahid adalah tidak mungkin dilakukan. Oleh karena demikian solusi yang ditempuh oleh abuya adalah dengan merujuk teks-teks kitab klasik yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. fatwa abuya Muhammad Wali memberi pengaruh besar, diantaranya fatwa tentang khanduri kematian, dimana fatwa ini membantah dan meluruskan fatwa Abu Daud Beureueh yang mengganggap khanduri kematian merupakan bid’ah.Kata Kunci: Pemikiran, Fiqh, dan Muhammad Wali Al-Khalidi.

Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Syamsuddin Syamsuddin
El-Mashlahah Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i1.2623

This article describes the law of apostasy in Muslim scholars' ijtihad and freedom of religion in terms of human rights. This research uses normative legal research methods. The research aims to describe and clarify the views of ulama on the law of apostasy and to dialogue with religious freedom as regulated in human rights. This research concludes that the majority of scholars consider apostasy as a criminal offense which is punishable by absolute death after refusing to revert to Islam. Few modernist liberals think that the death penalty is imposed only when there is hostility or rebellion committed when leaving Islam. As for universal human rights, it recognizes freedom of religion as well as freedom to change religions. This freedom is limited only to the freedoms of other people and other general freedoms. Religious freedom in Indonesia applies in a limited way by providing guarantees to embrace a religion, limiting freedom of religion in recognized religions, and protecting religion from blasphemy. Islam frees anyone to embrace a certain religion, but those who have chosen Islam are bound by the core values of hifz al-din (maintaining religion) so that apostasy is a criminal act.Keywords: Apostasy, freedom of religion, maintaining religion (hifz al-din), and human rights.Jurnal ini menjabarkan tentang hukum perbuatan murtad dalam ijtihad ulama dan kebebasan beragama dalam tinjauan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan mentarjih pandangan ulama tentang hukum murtad serta medialogkan dengan kebebasan beragama yang diatur dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas ulama menilai murtad termasuk tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati secara mutlak setelah menolak masuk Islam kembali. Sebagian kecil (liberal modernis) menilai hukuman mati dijatuhkan hanya bila ada permusuhan atau pemberontakan yang dilakukan saat keluar dari Islam. Adapun hak asasi manusia universal mengenal kebebasan beragama sekaligus kebebasan berpindah agama. Kebebasan ini hanya dibatasi kebebasan orang lain dan kebebasan umum lainnya. Kebebasan beragama di Indonesia berlaku secara terbatas dengan memberikan jaminan memeluk agama, membatasi kebebasan beragama pada agama yang diakui, dan melindungi agama dari penistaan. Islam membebaskan siapapun untuk memeluk agama tertentu, namun bagi yang telah memilih Islam terikat dengan nilai pokok hifz al-din (menjaga agama) sehingga murtad termasuk perbuatan pidana.Kata Kunci: Murtad, kebebasan beragama, menjaga agama (hifz al-di>n), dan hak asasi manusia.

Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Yenni Batubara
El-Mashlahah Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i1.2626

Lending and borrowing in the millennial era are not limited to face to face. The emergence of FinTech makes it easy for people to transact with various products, one of which is online credit. With online credit, people can shop now and pay later with the PayLater feature. The PayLater feature is widely used by various platforms, one of which is Gojek and its PayLater Gojek. Gojek PayLater provides loans of up to IDR 500,000 / month for users which can be used to transact on the Gojek application only by ordering various services. This feature can be used by Gojek platform users in accordance with the provisions set by Gojek PayLater. So this research aims to determine whether the concept of borrowing and borrowing (qarad) Gojek PayLater is in accordance with the Islamic Syariat, which will be analyzed using the concept of qarad, and Fatwa No. 116 /DSN-MUI/IX/2017 About Sharia Electronic Money. The research method used is an empirical study with a socio-legal research approach, and analyzed by inductive descriptive techniques. Based on the results of the analysis carried out, it can be concluded that the implementation of the Gojek PayLater e-money qaradh contract has met the pillars of qarad, but the qarad requirements in particular have not been fulfilled and the conditions set by Gojek for the use of the PayLater feature are not in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.Keywords: PayLater, Gojek, and Islamic Law.Pinjam meminjam di era milenial ini tidak terbatas dengan tatap muka saja. Munculnya FinTech memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan berbagai produknya, salah satu di antaranya adalah kredit online. Dengan kredit online masyarakat bisa berbelanja sekarang dan bayarnya nanti dengan fitur PayLater. Fitur PayLater banyak digunakan oleh berbagai platform, salah satunya adalah Gojek dengan Gojek PayLater-nya. Gojek PayLater memberi pinjaman hingga Rp 500.000,- /bulan untuk penguna, yang dapat digunakan untuk bertransaksi pada aplikasi Gojek saja dengan memesan berbagai layanannya. Fitur ini dapat digunakan pengguna platform Gojek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gojek PayLater. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep pinjam meminjam (qarad) Gojek PayLater telah sesuai dengan Syariat Islam, yang akan dianalisis dengan menggunakan konsep qarad, dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Motode penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal, dan dianalisis dengan teknik deskriptif induktif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad qarad uang elektronik Gojek PayLater telah memenuhi rukun qarad, tetapi syarat-syarat qarad secara khusus belum terpenuhi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gojek untuk penggunaan fitur PayLater belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.Kata Kunci: PayLater, Gojek, dan Hukum Islam.

Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0 Diky Faqih Maulana; Abdul Rozak
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2981

ABSTRACTThe rapid development of generations and science raises various new problems that are not only solved by the legal sources of the Qur'an and Hadith. Istihsan is a way of finding Islamic law, which is used as a proposition (dalil) in Hanafi fiqh. The article examined the role of istihsan as a finding method of progressive Islamic law. The research was descriptive-analytical with a normative approach. Istihsan is another most decisive option in finding Islamic law, because many contemporary things in the era of the industrial revolution 4.0, such as eye transplant law, buying and selling without qabul lafdzi at mini markets, and transactions on vending machines and online shops have been completed using the istih}san method, as well as establishing the laws. The essential goal of istih}an is to eliminate madorot (harm) and achieve maslahah (benefits). While maslahah is the goal of value in the establishment of progressive Islamic law. istihsan is very possible to be developed and modified as a method of establishing the law that is dynamically and develops following the times.Keywords: Istihsan, Progressive Islamic Law, Industrial Revolution Era 4.0.ABSTRAKPesatnya perkembangan generasi dan ilmu pengetahuan, menimbulkan berbagai problem baru yang tidak hanya diselesaikan dengan sumber hukum al-Qur’an dan Hadis. Istihsan adalah cara menemukan hukum Islam yang dijadikan dalil dalam fiqih Hanafi. Tulisan ini akan mwngkaji peran istih}san sebagai metode menemukan hukum Islam yang progresif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Istihsan menjadi opsi lain yang paling menentukan dalam menemukan hukum Islam, karena banyak hal kontemporer di era revolusi industri 4.0 seperti hukum pencangkokan mata, transaksi jual beli tanpa ijab qabul lafdzi pada mini market, transaksi pada vending machine dan transaksi online shop telah diselesaikan dengan metode istihsan dan hukum yang ditetapkan. Tujuan esensial dari istihsan adalah menghilangkan madorot dan mencapai maslahah. Sedangkan kemaslahatan adalah nilai yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum Islam yang progresif. istihsan sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi sebagai metode penetapan hukum yang bergerak dinamis dan berkembang yang sinkron dengan perkembangan zaman.Kata Kunci: Istihsan, Hukum Islam Progresif, Era Revolusi Industri 4.0.

Government Policies in Economic Empowerment of Muslim Communities in the Digital Economy Era Fajar Sukma; Zulheldi Zulheldi
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3108

ABSTRACTThis article highlighted the role and policies of the government and its staff in carrying out the tasks or functions of community empowerment, including identifying the supporting and hindering factors in the community empowerment process. Community empowerment also has several principles in its implementation, namely awareness of the community, providing education and training, organizing, developing strengths, and developing dynamics (decisions in the hands of the community itself). Community empowerment is focused on various aspects related to people's lives as a nation's society, namely empowerment in the fields of education, economy, socio-culture, psychology, and politics in the era of the digital economy. Through literature studies and qualitative approaches aimed to examine and interpret the events related to policies and the role of government, then compare to Islamic governments in the past. In the era of Amirul Mukminin bin Al-Khattab as the second caliph, he ran the government firmly but was very sensitive to his people. The policies, that he issued, were for the benefit of the people, not only Muslims but also all citizens who live in the authority of Umar's caliphate. These policies in community empowerment during Umar's time should be interpreted in the current context. The era is known as the digital age, of course, it needs to modify the policies of the previous era so that they can be relevant and able to be implemented in real terms.Keywords: Government Policy, Community Empowerment, Digital Economy Era.ABSTRAKArtikel ini menyoroti peran dan kebijakan pemerintah dan jajarannya dalam menjalankan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu penyadaran terhadap masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan pengembangan dinamika (keputusan di tangan masyarakat itu sendiri). Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai masyarakat bangsa, yaitu pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik di era ekonomi digital. Dengan melakukan studi pustaka dan pendekatan kualitatif untuk menelaah dan menginterpretasikaan kejadian-kejadian yang terkait dengan kebijakan serta peran pemerintah dan membandingkannnya dengan pemerintahan Islam di masa lalu. Di era Amirul Mukminin bin Al-Khattab sebagai khalifah ke dua, ia menjalankan pemerintahan dengan tegas namun sangat peka terhadap rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kemaslahatan umat, tidak hanya umat muslim tetapi juga seluruh warga yang berada dalam naungan kekhalifahan Umar. Kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat di masa Umar tersebut patut diintepretasikan pada konteks sekarang. Zaman yang dikenal dengan zaman digital tentu perlu modifikasi kebijakan era dulu, sehingga dapat relevan dan mampu diterapkan secara nyata.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Era Ekonomi Digital.

The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3181

ABSTRACTThe study described the relevance of the theory of legal change according to Ibnu Qayyim al-Jauziyyah to the legal product of the fatwa DSN-MUI (Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama) in Indonesia. It used a qualitative research method with a literary approach. The conclusions showed that the relevance of the theory of legal change proposed by Ibn Qayyim al-Jauziyyah has been applied explicitly in every legal product of the fatwa DSN-MUI in Indonesia. That seen in every legal product, always give the way for future changes following the needs and problems faced. Changes to Islamic legislation products have significant differences. On laws and regulations and judges' decisions, new legal products will cancel or revoke the previous legal. And, for the legal product of a fatwa from the National Syari'ah Board (DSN-MUI), the newly legal product will complete the previous one. However, legal changes will always occur in the context of providing legal certainty, accompanied by the level of benefit for people's lives.Keywords: Legal Changes, Ibn Qayyim, Products of Islamic Law.ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang relevansi teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap produk hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi teori perubahan hukum yang digaungkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah diberlakukan secara eksplisit dalam setiap produk hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam setiap batang tubuh produk hukum yang selalu membuka jalan untuk adanya perubahan dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan problematika yang dihadapi. Perubahan terhadap produk hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Bagi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, ketentuan hukum baru akan membatalkan/mencabut ketentuan hukum sebelumnya. Sedangkan terhadap ketentuan hukum berupa fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI), ketentuan hukum baru akan menyempurnakan ketentuan hukum sebelumnya. Namun sejatinya perubahan hukum akan selalu terjadi dalam rangka menciptakan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum disertai pencapaian tingkat kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.Kata Kunci: Perubahan Hukum, Ibnu Qayyim, Produk Hukum Islam.

Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound Zainal Muttaqin
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2825

ABSTRACTLaw has a very important role in people's lives. And, the law is assumed to have multifunctionality for the goodness of the community itself to achieve justice, legal certainty, orderly, advantages, and others. However, along with changes of time, the changes occur in people's lives that lead the law, as a binding norm, also changes following the harmony with the good of the community itself. In Indonesia, Islamic law as one of the sources of law and a living law has a role in social engineering efforts towards a better life for Indonesian people. Therefore, the problem is, how Islamic law can be a means for social engineering? The answer is, Islamic law can be a means of social engineering by becoming a positive law into legislation. Here, the formalization of Islamic law is urgent. But, the formalization must manifest in form of transformation and internalization of the values contained in Islamic law into the national law. Islamic law is not a static norm but a norm that can perform the dynamizing thought and engineering people's political behavior in realizing their idealsKeywords: Formalization of Islamic Law, Social Engineering Theory, and Roscoe Pound.ABSTRAKHukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan hukum dianggap mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain. Namun seiring dengan terjadinya perubahan waktu, maka terjadi pula perubahan dari kehidupan masyarakat sehingga hukum sebagai sebuah norma yang mengikat juga mengalami perubahan yang selaras dengan kebaikan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) Indonesia mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan dalam upaya rekayasa sosial (social engineering) ke arah kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, problematikanya adalah bagaimana hukum Islam bisa menjadi sarana untuk rekayasa tersebut. Hukum Islam bisa menjadi sarana rekayasa sosial dengan menjadi hukum yang positif dalam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini formalisasi hukum Islam tidak akan terelakkan. Namun formalisasi tersebut harus dalam bentuk tranformasi dan internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam ke dalam bentuk hukum nasional. Hukum Islam bukannya sebagai sebuah norma statis namun harus dipahami dalam bentuk norma yang mampu untuk mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.Kata Kunci: Formalisasi Hukum Islam, Social Engineering Theory, dan Roscoe Pound.

People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar’iyyah Iqbal Katrino; Yus Afrida
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3259

ABSTRACTUU no. 7/2017 concerning General Elections, is the legal protection for the implementation of the 2019 General Election using the system presidential threshold. The problem is, this is seen as castration of individual rights where power is in the hands of the people. Equal treatment before the law and politics in the context of nominating the President and Vice President is limited to parties that are part of and meet the threshold in the 2014 general election. This research found that the implementation of the system Presidential Threshold in Indonesia was an embodiment of the people's sovereignty itself. Where the individual directly determines the leader, and in making the requirements to become a leader, and the DPR is a representation of the people. This eliminates concerns in the community when the system will be ratified Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning Elections so that the people's sovereignty in the threshold system is by siyasah syar’iyyah where ahlul halli wa al-‘aqdi can determine candidate leaders and Bai’ah is a form of the general election in determining the leader.Keywords: People’s Sovereignty, Presidential Threshold, Siyasah al-Syar’iyyah.\ABSTRAKUU No. 7 /2017 tentang Pemilihan Umum dasar hukum dilaksanakannya Pilkada Umum Tahun 2019 dengan menggunakan system presidential threshold. Persoalannya adalah, hal ini dipandang sebagai pengebirian hak-hak individu dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Perlakuan yang setara di depan hukum dan politik dalam rangka mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas hanya pada partai yang menjadi bagian dan mencukupi -threshold di pemilihan umum 2014. Riset ini menjumpai bahwa pelaksanaan sistem Presidential Threshold di Indonesia merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Di mana individu secara langsung menentukan pemimpin, dan dalam pembuatan persyaratan untuk menjadi pemimpin, yang mana DPR adalah representasi dari rakyat. Hal ini menghapuskan kekhawatiran di masyarakat ketika akan disahkannya sistem Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga kedaulatan rakyat dalam sistem ambang batas sudah sesuai dengan siyasah syar’iyyah dimana ahlul halli wa al-‘aqdi memiliki kapasitas untuk menentukan calon permimpin dan Bai’ah adalah bentuk dari pemilihan umum dalam menentukan pemimpin.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold, Siyasah Syar’iyyah.

The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah Zezen Zainul Ali
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2958

ABSTRACTPatriotism is the willingness of a citizen to protect the country to maintain national unity. Love for the homeland or patriotism often creates pros and cons in its interpretation. Then, it needs to raise awareness as a step to prevent conflicts that arise and consequently cause divisions within the country. The emergence of interpretations between Patriotism and religion that they cannot be combined, so they have willing to change the state ideology to other ideology, such as khilafah ideology through the emergence of radicalism, extremism, and separatism groups. The research was a literature review using literature data from related books and articles. Data analysis used a qualitative analysis. This study was expected to become a scientific treasure and be practiced in the life of the nation and state. Patriotism explicitly does not available stated in either the Qur'an or Hadith. However, in principle, Islamic law will always answer the problems to provide benefits for mankind, which is the maslahah. Having a love for the homeland is mubah (permitted), but it may switch to be mandatory during emergencies and conditions. This attitude of love for the homeland is in the condition of daruriyah.Keywords: Patriotism, Maslahah, Daruriyah.ABSTRAKPatriotisme merupakan kerelaan seseorang warga negara demi menjaga negaranya guna untuk menjaga persatuan bangsa, rasa cinta tanah air atau patriotisme sering kali menimbulkan pro kontra dalam penafsirannya, maka diperlukan pemulihan kesadaran sebagai langkah awal pencegahan konflik yang timbul dan akibatnya menimbulkam perpecahan dalam negara, munculnya penafsiran antara patriotisme dan agama itu tidak dapat menyatu sehingga menginginkan untuk menganti ideologi negara menadi ideologi khila>fah dengan bermuculanya kelompok radikalisme, ektrimisme dan separarstisme. Penelitian ini merupakan pustaka yang dikaji menggunakan data-data literatur yang berasal dari buku dan artikel terkait dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini diharapkan menjadi suatu khasanah keilmuan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriotisme secara eksplisit belum ada baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Akan tetapi prinsipnya hukum Islam akan selalu menjawab persoalan-persoalnan yang muncul untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yakni mencapai maslahah. Pada dasarnya memiliki rasa cinta kepada tanah air adalah boleh atau mubah akan tetapi hal tersebut bisa menjadi wajib saat situasi dan kondisi yang memang darurat. Sikap cinta tanah air dalam keadaan yang daruriyah.Kata Kunci: Patriotisme, Maslahah, Daruriyah.

Bridal Bath Prohibition as a Local Wisdom Among Lampung Communities on Islamic Law Perspective Dinda Bestari; Eka Kurnia Sari
El-Mashlahah Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v12i1.3826

Marriage is a contract that leads to the ability to get along between a man and a woman, to help each other, and to determine the boundaries of rights and obligations between them. The purpose of this study was to explore how the process of implementing the tradition of bridal bath prohibition in the Lampung tribe and how the validity of the tradition according to Islamic law. This research is empirical legal research, using primary data through the process of interviews, observation, and documentation. The results of this study show that, firstly, the implementation of the bridal bath prohibition is local wisdom of the Lampung tribe, especially in the village of Karta Raharja, Tulang Bawang Barat Regency, carried out three days before the wedding reception. Parties who are prohibited from bathing are usually the prospective bride. Second, the tradition of bridal bath prohibition according to the perspective of Islamic law, through the theory of 'urf is allowed. This is for several reasons, firstly there is no reduction in the terms and pillars of marriage, so it does not affect the validity of the marriage. Second, there is no element of shirk, because the majority of people believe that things that happen after the implementation of the tradition, such as the absence of rain at the reception and the smooth running of the wedding reception, are purely the will of Allah SWT as an almighty substance.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
laili

Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address
G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location
Kota palangkaraya,

Kalimantan tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name laili

Contact Email laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone -

Journal Mail Official maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location Kota palangkaraya, Kalimantan tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
laili

Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address
G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location
Kota palangkaraya,

Kalimantan tengah

INDONESIA