cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 9 (2023)" : 20 Documents clear
ANALISIS HUKUM PENGGEREBEKAN POLISI TERHADAP PASANGAN KUMPUL KEBO DARI PERSPEKTIF HAM Maria Angelin Usfunan; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p11

Abstract

Tindakan penggerebekan yang dilakukan Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo sebagai upaya agar memahami pembatasan penggunaan HAM dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam norma-norma yang diatur dalam hukum. Sehingga, berbeda dengan anggapan keliru dikalangan pasangan kumpul kebo yang menganggap sebagai hak asasi manusia. Dewasa ini, “kumpul kebo” semakin marak terjadi dalam masyarakat, yang merupahkan realitas sosial yang berpotensi menyebabkan sejumlah problema. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Perbuatan “kumpul kebo” merupakan Tindakan yang menyimpang dan dapat dipidana. Dalam Pasal 328 sampai dengan 332 KUHP, mengatur tindak pidana kumpul kebo, dengan konsep Tinggal bersama dalam satu rumah tanpa suatu ikatan yang sah atau lebih dikenal dengan kumpul kebo. Dalam prakteknya, penggerebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran HAM terhadap pasangan kumpul kebo. Sebab, sejauh ini terdapat kekeliruan anggapan dari kalangan pasangan kebo atau sebagian anggota masyarakat bahwa penggerebekan terhadap pasangan kebo yang dilancarkan pihak aparat Kepolisian itu merupahkan suatu pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan, Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa “Polisi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas kepolisian setempat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri. ABSTRACT Police raids on cohabiting couples are an effort to understand the limitations on the use of human rights in people's lives, especially in the norms regulated by law. Thus, it is different from the erroneous assumption among couples that cohabitation considers it a human right. Nowadays, "cohabitation" is increasingly common in society, which is a social reality that has the potential to cause a number of problems. This article uses a normative legal research method, with a statute approach. The act of "cohabitation" is a deviant act and can be punished. In Articles 328 to 332 of the Criminal Code, it regulates the crime of cohabitation, with the concept of living together in one house without a legal bond or better known as cohabitation. In practice, raids carried out by police officers on cohabiting couples cannot be interpreted as a violation of human rights against cohabiting couples. This is because so far there has been a misunderstanding of the kebo couple or some members of the public that the raid on the kebo couple carried out by the police was a violation of human rights. This is because, Article 5 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 concerning the Police, states that "The National Police of the Republic of Indonesia are responsible for the local police in the context of maintaining public security and order, enforcing the law, and maintaining domestic security.
PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI KOTA DENPASAR DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Kadek Julia Mahadewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p13

Abstract

Tujuan studi ini mengkaji penerpan system E-Tilang di Kota Denpasar sesuai dengan keberlakuan UULLAJ pasal 272 sebagai payung hukum dalam permberlakuan E-Tilang. Penulisan Jurnal ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris adanya pertentangan antara das solen dan das sein penerapan pasal 272 UU LLAJ implementasi di masyarakat, akibat dari kemajuan teknologi dan keadaan lalu lintas yang padat membuat polisi menciptakan aturan baru dalam menindakan pelanggaran lalu lintas. Di Denpasar pemasangan CCTV untuk E Tilang baru ada di persimpangan Buagan jalan Teuku Umar hal tersebut tentu belum maksimalnya keberlakuan E-Tilang di Kota Denpasar. E-Tilang terkait Hukum dan Perubahan sosial merupakan ditujukan adanya emajuan zaman, itensistas kepadatan lalu lintas, adanya keinginan pemerintahan administrasi yang baik dan efektif dan efisen dalam penerpan pengaturan masyarakat. Hasil dari Jurnal Ini Keberlakuan E Tilang belum efektif perlunya terpenenuh 5 faktor efektifitasa aturan dan Kedua Hukum dan Perubahan sosial kita bisa lihat adanya aturan baru yang mampu merubah dari tilang konvensial memulai dengan berbasis digitalisasi. ABSTRACT He aim of this study is to examine the implementation of the E-Tilang system in Denpasar City in accordance with the applicability of UULLAJ article 272 as a legal umbrella in the implementation of E-Tilang. The writing of this journal uses empirical legal research. There is a conflict between das solen and das sein in the application of article 272 of the LLAJ law in society, as a result of technological advances and heavy traffic conditions, the police create new rules in dealing with traffic violations. In Denpasar, the installation of CCTV for the new E-Tilang is at the Buagan intersection, Jalan Teuku Umar, of course this is not yet fully operational with E-Tilang in Denpasar City. E Tickets related to law and social change are aimed at the progress of the times, the intensity of traffic density, the desire for a good and effective and efficient administration government in implementing community regulations. The results of this journal the validity of E Tickets is not yet effective, it is necessary to fulfill 5 factors for the effectiveness of rules and both Law and Social Change. We can see that there are new rules that are able to change from conventional ticketing to start with digitalization.
PENERAPAN PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA PADA USAHA DAGANG PUTRA DEWATA Kadek Andi Murdana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p18

Abstract

Penulisan ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha pada usaha dagang Putra Dewata, serta bagaimana akibat hukumnya apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan Teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang terkonsepsual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini UDPutra Dewata, wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan garansi atas transaksi perdagangannya dapat dikenai sanksi pidana. ABSTRACT This writing aims to find out and analyze how the implementation of the regulation of providing guarantees by business actors in the Putra Dewata trading business, and what the legal consequences are if business actors do not provide guarantees to consumers. The research method used is an empirical legal research method with the fact approach, which is an approach carried out by direct research into the field, using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. The results of this study indicate that business actors, in this case UDPutra Dewata, are obliged to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal consequences can be seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as actions of business actors who do not provide guarantees for their trade transactions may be subject to criminal sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MINUMAN COCKTAIL TANPA LABEL DI DENPASAR SELATAN Pande Gede Sastra Waradana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p14

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah guna mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi minuman cocktailerta tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi minuman cocktail kepada masyaraka, penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum empiris yaitu penelitian berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan hukum sebagai konsep dari perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan Teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang terkonsepsual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan pertangungjawaban kepada konsumen dengan memberikan biaya ganti kerugian sejumlah biaya pembelian apabila terbukti terjadinya kerugian yang signifikan. Dan pemberian label terhadap kemasan minuman cocktail. Hasil penelitian ini adalah guna menjamin tercapainya hak-hak konsumen, diantaranya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to find out about legal protection for consumers who consume cocktails and the responsibility of business actors who produce cocktails to the community, this study uses a type of research with empirical legal methods, namely research focusing on the operation of law in society with law as a concept of real behavior (actual behavior) which includes actions and their consequences in social life relationships. The fact approach is an approach that is carried out by direct research into the field, using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. The results of this study indicate that business actors in this case are required to provide accountability to consumers, namely providing compensation costs for a number of purchase costs if it is proven that a significant loss has occurred and is indeed caused by Johnson Cocktail and provides labeling efforts on alcoholic beverage packaging at Johnson Cocktail. The results of this study are to ensure the achievement of consumer rights, including the promulgation of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HAK MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA Dewi Indriani; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di indonesia dan mengidentifikasi pengaturan terkait hak mewaris anak angkat kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yang pertama, pewarisan anak angkat tidak diatur baik dalam hukum perdata, islam, maupun adat, namun anak angkat dapat memperoleh waris melalui hibah wasiat, kedua, pengaturan terkait hak mewaris anak angkat haruslah lebih jelas untuk mencegah adanya konflik dalam hal pewarisan The purpose of this study is to analyze the legal protection of adopted children over inheritance rights according to the applicable inheritance law in Indonesia and identify arrangements related to the inheritance rights of adopted children in the future. This research uses normative juridical research methods using two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of this study are first, the inheritance of adopted children is not regulated either in civil law, Islam, or custom, but adopted children can obtain inheritance through testamentary grants, second, arrangements related to the inheritance rights of adopted children must be clearer to prevent conflicts in terms of inheritance.
PENGATURAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI HUTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Ni Made Kintan Ayu Arya Putri; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p15

Abstract

Dalam penelitian ini dilakukan dalam hal mengkaji pengaturan restrukturisasi utang perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Penelitian ini didasari dari menurunnya ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi yang merebak di Indonesia dan mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan kas atau arus kas yang tidak stabil. Hasil dari penelitian ini berupa fakta terdapat 2 (dua) yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu melakukan diskusi untuk membahas restrukturisasinya secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan strategi pendekatan business to business metode ini lebih bersifat pribadi karena debitur dan kreditur mendiskusikan langsung restrukturisasi yang akan dilakukannya dan dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi baru diatas perjanjian sebelumnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1855 jo. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua perusahaan dapat melakukan restrukturisasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat hukum yang timbul dari masing-masing metode pun berbeda-beda, akibat hukum dari strategi pendekatan business to business menghasilkan perjanjian restrukturisasi dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Restrukturisasi utang melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghasilkan akibat hukum debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan harta sendiri melainkan dibantu dan diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga setempat, proses PKPU dari debitur juga dapat langsung diakhiri apabila terjadi seperti yang terdapat dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004. This study was conducted to examine the company's debt restructuring arrangements based on the laws and regulations in Indonesia. By using descriptive normative research methods and approaching the law. This research is based on the decline in the Indonesian economy caused by the pandemic that has spread in Indonesia and has resulted in many companies experiencing a decline in cash or unstable cash flows. The fact that there are 2 (two) ways that companies can do, namely holding discussions to discuss the restructuring independently or commonly known as the bussiness to bussiness approach strategy. This method is more personal because debtors and creditors discuss the restructuring that will be carried out directly. and set forth in a new restructuring agreement above the previous agreement, this is based on Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code and Article 1855 jo. Article 1858 of the Civil Code. Second, companies can restructure through the mechanism regulated in Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The legal consequences arising from each method are also different, the legal consequences of the bussiness to bussiness approach strategy resulted in a restructuring agreement from the previous agreement that had been agreed by both parties. Debt restructuring through Law concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations results in legal consequences that the debtor cannot take action to manage his own assets but is assisted and supervised by a management team appointed by the local commercial court. 255 Law no. 37 of 2004.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PENJAMINAN SERTIFIKAT TANAH OLEH DEVELOPER MELALUI YLPK Aulia Jihan Ramadhana Habibah; Mas Anienda Tien Fitriyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerugian yang diderita konsumen akibat perbuatan developer yang menjaminkan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit, dan upaya hukum non-litigasi yang dapat ditempuh konsumen untuk mengembalikan haknya. Metode Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak konsumen menderita kerugian materiil berupa hilangnya uang pembayaran unit rumah senilai Rp. 150 juta. Jumlah tersebut telah dilunasi sejak akad jual beli, namun konsumen tidak memperoleh imbalan dari developer berupa penyerahan sertifikat tanah dan unit rumah hingga beberapa tahun setelah pelunasan. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara mediasi di Kantor YLPK. Konsumen mengajukan tuntutan kepada developer untuk menyerahkan sertifikat tanah dan unit rumah. Pada prosesnya, developer tidak melakukan konfirmasi apapun dan memilih mangkir dari kedua tahap mediasi. Konsumen memutuskan untuk mempertahankan tuntutan dan melanjutkan mediasi hingga tahap akhir. The purpose of this research is to find out the form of losses suffered by consumers due to the actions of developer which guarantees land certificates as credit guarantees and non-litigation legal remedies that can be taken by consumers. The research method used is normative-empirical, which aims to ensure that the legal events that have occurred (das sein) have been carried out in accordance with the provisions of positive law in Indonesia. In this study, this method is related to the implementation of non-litigation dispute resolution contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and is associated with disputes over building use rights certificates that consumers complain about to YLPK. The results showed that the consumer suffered material losses in the form of loss of housing unit payment of Rp. 150 million. This amount has been paid since the sale and purchase agreement, but the consumer does not receive compensation from the developer in the form of handing over land certificates and housing units until several years after settlement. Non-litigation efforts can be carried out by mediating dispute resolution at the YLPK Office. Consumers filed demands for developers to hand over land certificates and housing units. In the process, the developer did not confirm anything and chose to be absent from the two mediation stages. The consumer decides to maintain the claim and continue the mediation to the final stage.
PENGATURAN HUKUM VIDEO GAME CENSORSHIP MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ardi Krisna Wardhana; Zainal Asikin; Aris Munandar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p16

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaturan hukum Video Game Censorship menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan video game censorship dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara khusus, namun prinsip dasar serta ketentuan aturan-aturan yang berhubungan dengan pemberlakuan sensor terhadap video game di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang – undang dan peraturan mulai dari Undang - Undang Dasar NRI 1945, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE hingga Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik yang dimana memilki pasal-pasal terkait dan aturan pendukung pemberlakuan video game censorship. This study aims to analyze the legal arrangements of Video Game Censorship according to positive law in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the regulation of video game censorship in positive law in Indonesia has not been specifically regulated, but the basic principles and provisions relating to the application of censorship of video games in Indonesia have been regulated in several laws and regulations starting from Law - The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 33 of 2009 concerning Film, Government Regulation Number 18 of 2014 concerning Film Censorship Institutions, Law Number 19 of 2016 concerning ITE to Ministerial Regulation Number 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games which have related articles and supporting rules for implementing video game censorship.
PRE-PROJECT SELLING: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN I Gusti Agung Risma Prahandari; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p12

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada, serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian hukum normatif dipilih dengan didukung pendekatan perundang-undangan beserta teknik studi kepustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan literatur. Hasil studi kemudian menunjukan bahwasannya akibat hukum dari perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada tersebut adalah perjanjian tersebut bisa batal demi hukum yang berakibat pada perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada. Perjanjian dengan pre-project selling menggunakan mode perjanjian PPJB yang notabane dibuat oleh pengembang dan cenderung dapat merugikan konsumen yang bersangkutan. Konsumen dapat menggugat pihak pengembang ke pengadilan tempat tinggal dari konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Rumah Susun dan UU Perumahan Pemukiman yang mengatur masing-masing terkait ketentuan perlindungan hukumnya. ABSTRACT This study aims to discuss the legal consequences arising from agreements with the pre-project selling method where the object does not yet exist, as well as the legal protection given to consumers who feel aggrieved by the agreement. This study uses normative legal research methods supported by statutory approaches and literature study techniques as a way to collect literature. The results of the study then show that the legal consequences of an agreement with the pre-project selling method where the object does not yet exist is that the agreement can be null and void which results in the agreement being deemed to have never existed. The agreement with pre-project selling uses the PPJB agreement mode which incidentally is made by the developer and tends to be detrimental to the consumers concerned. Consumers can sue the developer to the court where the consumer lives. Legal protection for consumers who feel aggrieved is contained in the Consumer Protection Law, the Law on Flats and the Law on Residential Housing which regulate each related to the provisions of their legal protection.
PENGATURAN PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU ILEGAL SECARA KOMERSIAL DARI SOUNDCLOUD Andrew Alderaj Manik; R. Rahaditya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p17

Abstract

Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta ciptaan asli, termasuk lagu, sebagai upaya untuk mendorong dan menjamin kelangsungan kreativitas. Hak cipta atas lagu memegang peranan penting dalam industri musik dengan melindungi hak pencipta dan memberikan insentif untuk menciptakan karya baru. Penelitian ini menyoroti pentingnya hak cipta untuk lagu dan dampaknya terhadap pencipta, industri musik, dan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis kasus lagu yang berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, hak cipta juga berperan dalam memajukan industri musik secara keseluruhan. Melalui hak cipta, label rekaman, penerbit musik, dan distributor dapat memastikan bahwa investasi mereka dalam pemasaran, promosi, dan distribusi lagu menerima pengembalian yang adil. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan persoalan yang muncul dalam konteks hak cipta lagu. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran lagu secara ilegal melalui internet dan praktik pembajakan. Kesimpulannya, hak cipta atas lagu berperan penting dalam menumbuhkan kreativitas dan melindungi hak pencipta. Copyright is a form of legal protection granted to the creators of original works, including songs, as an effort to encourage and ensure the continuity of creativity. Copyright for songs plays an important role in the music industry by safeguarding the rights of creators and providing incentives to create new works. This research highlights the importance of copyright for songs and its impact on creators, the music industry, and society as a whole. The research was conducted through a literature review and analysis of copyright-related song cases. Additionally, copyright also plays a role in advancing the music industry as a whole. Through copyright, record labels, music publishers, and distributors can ensure that their investments in song marketing, promotion, and distribution receive fair returns. However, this research also identifies challenges and issues that arise in the context of song copyright. One of the biggest challenges is the illegal dissemination of songs through the internet and piracy practices. In conclusion, copyright for songs plays an important role in fostering creativity and protecting the rights of creators.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue