Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 9 (2020)" : 15 Documents clear

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA KORPORASI DALAM MICRO-TRANSACTION PADA GAME ONLINE Gede Darma Sannyasa; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini dilakukan guna mengkaji delik perjudian pada micro-transaction dalam game online serta bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi sebagai penyedia layanan perjudian micro-transaction dalam game online. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, digunakan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan Microtransaction dalam game online baik dalam bentuk gacha atau lootbox mengandung unsur tindak pidana perjudian dan mengenai perjudian sendiri telah diatur dalam KUHP, Undang-undang Penertiban Perjudian serta melalui Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan oleh karena perjudian ini dilakukan secara virtual maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi lex specialis pada micro-transaction dalam game online. Kemudian Publisher dan/atau developer game merupakan Korporasi yang juga sebagai subyek hukum pidana dan menjadi pihak yang menyediakan sarana perjudian dengan bentuk Microtransaction dalam game online baik berupa gacha dan loot box, sehingga atas hal tersebut Publisher dan/atau developer game dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. The purpose of this study is to examine the offense of gambling on micro-transactions in the online game as well as the form of corporate criminal liability as a provider of micro-transaction gambling services in the online game. The normative legal research method with a statutory and conceptual approach is used in this study. The study results show that microtransaction in online games both in the form of gacha or lootbox contains elements of gambling crime and regarding gambling itself has been regulated in the Criminal Code, the Gambling Control Act and through the Government Regulation on the Implementation of Gambling Control and because of this gambling is done virtually invite Information and Electronic Transactions to be lex specialists on in-online game micro-transactions. Then the Publisher and / or game developer is a corporation that is also a subject of criminal law and becomes a party that provides gambling facilities in the form of microtransaction in the online game in the form of gacha and loot box, so that the Publisher and / or game developer can be held liable for criminal liability.

“BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN NEGARA”: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Dian Eka Prastiwi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu krusial yang terkait dengan dikeluarkan PERPU NO. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (“Covid-19”) yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk dapat mengetahui makna Kerugian Negara dan Penerapan Itikad baik sesuai dengan Pasal 27. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Terkait dengan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 27 PERPU No 1 Tahun 2020 juga dinilai berpotensi memunculkan korupsi dengan adanya Pasal 27 ayat 1 terutama frasa “bukan merupakan kerugian Negara”. Unsur terpenting dari suatu kerugian Negara adalah adanya perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian yang riill. Oleh karena itu, pengaturan frasa “bukan merupakan kerugian Negara” dalam Pasal 27 ayat 1 PERPU No 1 Tahun 2020 agar tidak terjadi salah penafsiran atas Pasal tersebut maka perlu diatur lebih detail dalam penjelasan pasal demi pasal pada PERPU yang dimaksud. This study aims to examine the crucial issues associated with the issuance of PERPU NO. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Disease Pandemic (“Covid-19”) which was amended to Law Number 2 of 2020. To be able to find out the meaning of State Loss and Implementation of Good faith in accordance with Article 27. This study uses a normative method by using document studies which include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that Law Nomoor 2 of 2020. In relation to matters contained in Article 27 of PERPU No. 1 of 2020 it is also considered to have the potential to cause corruption with the existence of Article 27 paragraph 1, especially the phrase "not a loss to the State". The most important element of a State loss is an act against the law and the real value of the loss. Therefore, the regulation of the phrase "not a loss to the State" in Article 27 paragraph 1 of PERPU No. 1 of 2020 so that there is no misinterpretation of the Article, it is necessary to regulate in more detail the explanation of article by article in the PERPU referred to.

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SKETSA DAN BENTUK OGOH-OGOH I Putu Dianda Ega Dinanda; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ogoh-ogoh merupakan budaya masyarakat Bali yang pada umumnya berhubungan dengan upacara agama umat hindu. Seiring dengan perkembangan ogoh-ogoh bukan hanya digunakan di dalam upacara agama atau acara adat saja. Pemerintah maupun kelompok masyarakat sering mengadakan lomba ogoh-ogoh dengan berbagai kriteria sebagai dasar penilaiannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya nama-nama baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang menjadi terkenal dengan bentuk ogoh-ogohnya yang dinilai sebagai yang terbaik oleh masyarakat Bali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya. Hal ini juga ditekankan pada penghargaan bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikatagorikan sebagai modifikasi ekspresi budaya tradisional dan bisa dijadikan individual right. Sketa ogoh-ogoh sebaiknya dapat didaftarkan sebagai hak cipta bagi orang ataupun kelompok yang menciptakannya sehingga terhindar dari pencurian ide serta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya. Ogoh-ogoh is a Balinese culture that is generally associated with Hindu religious ceremonies. Along with the development of ogoh-ogoh not only used in religious ceremonies or traditional events. The government and community groups often hold ogoh-ogoh competitions with various criteria as the basis for their assessment. This has led to the emergence of the names of individuals and community groups who have become famous for their ogoh-ogoh forms which are considered the best by the Balinese. The purpose of this study is to analyze the legal protection of sketches and forms of ogoh-ogoh as copyright in order to protect the sketches and forms of ogoh-ogoh created by individuals or groups from being used irresponsibly by groups or other people. It also emphasized the appreciation for the creators of the sketches and forms of the ogoh-ogoh. This paper uses normative legal research methods. The results of this study are that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, sketches and forms of ogoh-ogoh can be categorized as modification of traditional cultural expressions and can be used as individual rights. Sketa ogoh-ogoh should be registered as a copyright for the person or group that created it so as to avoid the theft of ideas and can protect the moral rights and economic rights of their creators.

SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Luh Putu Kristyanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Keterangan ahli/ saksi ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. Perlu ditelusuri lebih mendetail perihal keterangan ahli serta kondisi saat keterangan ahli termasuk alat bukti saksi atau alat bukti surat. Penelitian ini akan difokuskan pada peran saksi ahli dalam proses peradilan di pengadilan dalam memperoleh keadilan materiil. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisa kualitatif. Keterangan ahli dalam proses peradilan pidana jika diberikan secara tertulis termasuk pada alat bukti surat, namun ketika diberikan secara lisan di persidangan maka termasuk alat bukti keterangan saksi. Expert statement / expert witness is one of the evidence in Indonesian criminal procedure law. It needs to be explored in more detail regarding expert testimony and conditions when expert testimony includes witness evidence or letter evidence. This research will focus on the role of expert witnesses in court proceedings in obtaining material justice. This study uses a normative method with qualitative analysis. Expert testimony in the criminal justice process, if given in writing, includes documentary evidence, but when it is given orally in court, it includes evidence for witness testimony.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ni Made Kusuma Wardhani; Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mendeskripsi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta penentuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana masih berlaku asas “green straf zonder schuld” dengan menggunakan doktrin identifikasi. Selanjutnya tidak semua pasal dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU PTPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut. The purpose of this study is to description and analyze corporate criminal liability as well as corporate determination as perpetrators of corruption crimes under the law on corruption eradication. This study uses normative legal research methods using statutory approaches and analysis of legal concepts. The results showed that in the loading of criminal liability still applies the principle of "green Straf zonder Schuld" Using the doctrine of identification. Furthermore, not all articles in the law on corruption eradication pursuant to article 1 paragraph (3) of the law on corruption eradication may be asked for criminal liability against the corporation so that further interpretation is required.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA