Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 2 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah antara Kedua Belah Pihak ]]>
<![CDATA[Joshua Pandapotan Hae]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Hasil pembahasan ini bertujuan mengenai adanya kesepakatan jual beli tanah dan rumah yang akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen di Indonesia. Pembahasan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari pembahasan ini menjelaskan mengutamakan melalui undang-undang hukum itu ada. Pembahasan ini memakai sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa tertulis dan karya jurnal yang mengenai hukum. Berdasarkan hasil studi yang dapat ditarik konklusi bahwa wanprestasi pada perjanjian jual beli tanah dan rumah antara kedua belah pihak terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya pelanggaran pada perjanjian awal yang telah disepakati dengan pembeli. Dan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di atas dampak dari kasus wanprestasi disini sangat merugikan dari pihak yang bersangkutan atas dilakukan pihak tersebut sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tidak adanya itikad baik dari penjual untuk melaksanakan atau menyelesaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Adanya itikad baik akan muncul seiring dengan hak kebendaan dalam kaitannya dengan cara memperoleh suatu hak milik sesuai dengan prinsip hukum perjanjian di Indonesia. Kata kunci: Kesepakatan, Perlindungan Hukum, Wanprestasi. ABSTRACT The results of this discussion are aimed at the existence of a land and house sale and purchase agreement that will provide an overview related to consumer legal protection in Indonesia. The discussion uses normative legal research methods. From this discussion, it is explained that prioritizing through the law exists. This discussion uses legal sources, namely statutory regulations and secondary in the form of writing and journal works concerning law. Based on the results of the study, it can be concluded that the default in the sale and purchase agreement of land and houses between the two parties is an indication of an unlawful act. This happened because of a violation of the initial agreement that had been agreed with the buyer. And the results of this study explain that the impact of the default case here is very detrimental to the party concerned for being carried out by the party so that it cannot fulfill its obligations due to the lack of good faith from the seller to carry out or complete the contents of the mutually agreed agreement. Tdche existence of good faith will appear along with material rights in relation to how to obtain a property right in accordance with the principles of contract law in Indonesia. Keyword: Deal, Legal Protection, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Ayam Potong Berformalin berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Kadek Ade Darma Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Riset ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bahaya menjual ayam potong berformalin serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan ayam potong yang berformalin. Riset ini tercantum dalam riset hukum yang hukum normatif yakni metode penelitian hukum dalam mengkaji hukum yang dikonsepkan selaku norma ataupun kaidah untuk menemukan kebenaran berdasarkan bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka dengan menggunakan pembahasan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu-isu hukum yang ada sehingga dapat menguji serta mengetahui dasar dari norma hukum suatu peristiwa dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melanggar hukum. Bersumber pada hasil riset ini wujud perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan ayam potong yang berformalin ialah konsumen dapat menggugat pelaku usaha serta menuntut ganti rugi melalui BPSK. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pula bisa terkena sanksi pidana ataupun administratif seperti yang tercantum pada Hukum Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa mendapat kerugian diperbolehkan menuntut haknya pada pelaku usaha sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan tepat pada pelaku usaha yang memakai formalin pada saat menjual ayam potong. Kata Kunci : perlindungan konsumen, ayam potong, formalin. ABSTRACT This research was done to describe the dangers of selling formalin-chicken pieces and legal protection for consumers from selling formalin-chicken pieces. This research is contained in normative juridical legal research, namely legal research methods that used to examine laws that are conceptualized as norms or rules to find the truth based on library materials or secondary data by using discussions of statutory regulations that have relevance to legal issues. So that can examine and know the basis of the legal issues in protecting consumers from business actors who break the rules. The results showed that the constitution of legal protection for consumers from selling formalin-chicken pieces is that consumers can sue business actors and claim compensation to BPSK. Business actors who break the rules can also be subject to criminal or administrative sanctions as stated in the Consumer Protection Law. Consumers who feel aggrieved can claim their rights to business actors so the government can make the right decisions for business actors who use formalin when selling chicken pieces. Keywords: consumer protection, chicken, formalin.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika ]]>
<![CDATA[Gde Ary Sutarya]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memahami mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku perantara jual-beli narkotika. Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi penulis. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Pengaturan mengenai anak sebagai perantara jual-beli Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit baik itu di dalam undang-undang narkotika ataupun UU SPPA akan tetapi dalam UU SPPA pada bab V mengatur mengenai pidana dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak sebagai perantara jual-beli Narkotika terhadap anak tersebut dijerat dengan Pasal 114, atau 119, atau 124 undang-undang narkotika jo dengan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci : Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban, Perantara jual-beli. ABSTRACT The purpose of this study is to examine and understand the legal arrangements and criminal responsibility for children as intermediary actors in the sale and purchase of narcotics. The method used by the author is using normative research methods using descriptive-comparative analysis techniques by describing a legal event or legal condition and then comparing one opinion with another to produce a temporary truth of the author's argument. Then the technique of collecting legal materials is divided into two, namely legal sources such as primary and secondary legal sources. The regulation regarding children as intermediaries for buying and selling Narcotics is not explicitly explained either in the Narcotics Law or the SPPA Law, but in the SPPA Law in chapter V it regulates crimes and actions against children in conflict with the law. In relation to the criminal responsibility of children as intermediaries for buying and selling narcotics, the child is charged with Article 114, or 119, or 124 of the narcotics law in conjunction with law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Keywords : Children, Narcotic, Responsibility, Courier.]]>
<![CDATA[Pengaturan Tenggang Waktu Pemberian Ganti Kerugian oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen ]]>
<![CDATA[Clinton Satria Hanas]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang terbentuk antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas tentang pengaturan ganti kerugian kepada konsumen berdasarkan UUPK. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa caveat venditor merupakan hubungan yang terdapat antara konsumen dan pelaku usaha. Doktrin ini memberikan pemahaman bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang paling mengetahui secara pasti mengenai kejelasan dan kebenaran informasi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Maka dari itu, pelaku usaha dituntut untuk waspada, hati-hati, beritikad baik, dan bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan. Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dapat digunakan secara layak dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan pelaku usaha mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan cara “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 19 ayat (3) menentukan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”. Tenggang waktu pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) kontradiktif dengan Pasal 27 huruf e yang mengatur bahwa terdapat interval waktu selama 4 (empat tahun) sejak pembelian barang untuk pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pelaku Usaha, Konsumen. ABSTRACT This study aims to examine the legal relationship (rights and obligations) formed between consumers and business actors. In addition, this study will also review the arrangements for providing compensation by business actors to consumers based on the Consumer Protection Law. The type of research used is normative legal research or library research. The results show that the legal relationship between business actors and consumers is caveat vendors. This doctrine provides an understanding that business actors are the parties who know best about the clarity and truth of information on goods and/or services produced. Therefore, business actors are required to be vigilant, careful, have good intentions, and be responsible for the goods and/or services provided. Goods and/or services traded can be used properly and in accordance with predetermined criteria. Based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law, compensation provided by business actors to consumers can be in “the form off refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations”. Then, Article 19 paragraph (3) stipulates that the indemnity is given no later than 7 (seven) days after the date of the transaction. The grace period for providing compensation as regulated in Article 19 paragraph (3) is contradictory to Article 27 letter e which stipulates that there is a prosecution period of 4 (four years) from the time the goods are purchased for the business actor to be responsible for the loss suffered by the consumer. Key Words: Compensation, Business Actor, Consumer.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Velg Mobil Bekas Menggunakan Media Informasi Elektronik ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Budi Suryawan]]>;
<![CDATA[Novy Purwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan serta transaksi jual beli velg mobil bekas menggunakan media informasi elektronik. Penelitian ini menerapkan metode normatif. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 berkenaan dengan perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwasanya konsumen merupakan individu yang menggunakan barang ataupun jasa yang telah disediakan di lingkungan masyarakat, demi keperluan pribadi, ataupun orang lain yang tidak untuk diperjualbelikan. Perlindungan hukum merupakan semua upaya dalam hal menemukan hak dan kewajiban dan juga membantu untuk menciptakan rasa aman kepada pihak-pihak konsumen yang terlibat. Dengan adanya media informasi elektronik ini nantinya diharapkan dapat melindungi secara hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi menjual dan membeli velg mobil bekas yang dibagi menjadi dua konsep yaitu perlindungan secara hukum dalam bentuk preventif dan juga dalam bentuk represif. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi, Informasi Elektronik. ABSTRACT The aim of the study is to find out about legal protection for consumers in trading and selling – buying using electronic information media. Normative method apllied in this research. According to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 Number (2) stipulates that a consumer is individuals who use goods or services that have been provided in the social community, for personal purposes, or even other people who are not for sale. Legal ptotection is all efforts to find out rights and obligations also helps to create a confortability for the consumers involved. The using of electronic information media it’s expected to be able to legally protect consumers who make transactions to sell and buy used car wheels which divided into two concept of legal protection, they are preventive and repressive. Keywords : Consumer Protection, Transaction, Electronic Information]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terkait Pelayanan Dokter Berbasis Online di Era Pandemi ]]>
<![CDATA[I Gede Sutha Laksana Wibawa]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang kedudukan hukum pelayanan dokter berbasis online pada era pandemi di Indonesia serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pelayanan dokter berbasis online di era pandemi. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pertanggungjawaban pidana terkait pelayanan dokter berbasis online di era pandemi ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pelayanan dokter berbasis online pada era pandemi di Indonesia telah diakui dan diatur dalam hukum positif Indonesia yakni Permenkes No. 20/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pada umumnya dilakukan pengaturannya dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Namun hingga saat ini pertanggungjawaban atau pun sanksi pidana yang diberikan belum diatur secara tegas jika dalam pelayanan medis berbasis online ini mengalami kesalahan. Sanksi yang ada masih di gabung dalam sanksi pidana pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan secara umum. Dalam UU ITE pun tidak secara tegas memberikan pengaturan terkait telemedicine ini. Pengaturan sanksi pidana terkait kesalahan dalam telemedicine ini dibutuhkan dalam upaya memberikan kepastian hukum apabila di masa yang akan datang terjadi suatu permasalahan. Apalagi dengan merebaknya Covid-19 akan lebih banyak klinik, praktik dokter pribadi, maupun rumah sakit, menangani pasien secara online. Kata Kunci: Pandemi, Pelayanan Dokter Berbasis Online, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT This journal aims to provide an understanding of the legal position of online-based doctor services in the pandemic era in Indonesia and to find out criminal liability related to online-based doctor services in the pandemic era. The method used in the article related to criminal liability related to online-based doctor services in this pandemic era uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze the legal issues in this article. The results of this study found that specifically related to the legal position of online-based doctor services during the pandemic era in Indonesia, it had been recognized and regulated in Indonesian positive law, namely Permenkes No. 20/2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities and in general in Law no. 36/2009 on Health. However, until now the responsibility or criminal sanctions given have not been explicitly regulated if there is an error in this online-based medical service. The existing sanctions are still included in the criminal sanctions in Law no. 36/2009 on Health in general. The ITE Law does not explicitly provide regulations related to telemedicine. The regulation of criminal sanctions related to errors in telemedicine is needed in an effort to provide legal certainty if a problem occurs in the future. Moreover, with the spread of Covid-19, there will be more clinics, private doctor practices, and hospitals, dealing with patients online. Key words: Pandemic, Online Based Doctor Services, Criminal Liability.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mematuhi Kewajiban Masuk Kerja ]]>
<![CDATA[Man Pami Switri]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalam Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari studi ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai disiplin bagi pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi kewajibannya yaitu masuk kerja. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang di dalamnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan Frase, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum lainnya baik bersumber dari literatur-literatur dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan diperoleh melalui kepustakaan ataupun riset secara daring. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi yang mana bahan hukum yang diperoleh diuraikan secara singkat, jelas, dan padat sehingga mudah untuk dimengerti dalam pembahasannya. Hasil dari penulisan ini, menunjukkan bahwa pengaturan disiplin bagi seorang pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi kewajiban masuk kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tepatnya dalam Pasal 3 angka 11, dan kriteria penetapan hukuman disiplin yang diberikan yakni berdasarkan alasan yang diberikan oleh PNS. Kata Kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kewajiban, Masuk Kerja. ABSTRACT The purpose of this study is to review and analyze the arrangements regarding discipline for civil servants who do not comply with their obligations, namely to come to work. The method used is a normative legal research method in which using the statute approach and words and phrase approach, The legal materials used are primary legal materials consisting of applicable laws and regulations as well as other legal materials both sourced from literature and legal articles related to the issues discussed and obtained through literature or online research. The analysis in this paper uses a descriptive technique in which the legal material obtained is described briefly, clearly, and concisely so that it is easy to understand in the discussion. The results of this paper, show that disciplinary arrangements for civil servants who do not comply with work obligations are regulated in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants precisely Article 3 number 11 and the criteria for determining disciplinary penalties given, based on the reasons given by civil servants. Keywords: Discipline of Civil Servants, Obligations, Come to Work.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pancasila dan Perlindungan Hukum dalam Kebebasan Beragama menurut UUD 1945 serta kaitannya dengan HAM ]]>
<![CDATA[Carel Jonathan Adisetya]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penyusunan jurnal ini memiliki tujuan memperoleh pemahaman terkait kedudukan Pancasila dalam menjamin kebebasan beragama menurut UUD 1945 serta kaitannya dalam persefektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji kekaburan Norma dan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian pustaka. Hasil penelitian dari studi ini menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Ideologi negara mengakui keberadaan Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjamin warga negara dalam kebebasan memeluk agama serta beribadah menurut keyakinan dan kepercayannya itu yang merupakan hak dasar warga negara yang di lindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penerapan menegaskan bahwa Negara atas nama konstitusi memberikan pengaturan atas urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang di harapkan pendiri Negara. Oleh karena itu, pemerintah harusnya mampu menjamin hak-hak warga negara dalam menjalankan kehidupan keagamaan dan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kata Kunci: Ideologi, Negara, Agama, Pancasila dan HAM. ABSTRACT The preparation of this journal has the aim of gaining an understanding of the position of Pancasila in guaranteeing religious freedom according to the 1945 Constitution and its relation to the perspective of Human Rights. The type of research in this article is normative legal research that examines the ambiguity of norms and is based on an approach to legislation and literature review. The results of this study explain that Pancasila is a state ideology recognizing the existence of religion in the life of the nation and state and guaranteeing citizens the freedom to embrace religion and worship according to their beliefs and beliefs which are basic rights of citizens protected by the 1945 Constitution. Rights embracing religion and belief are fundamental and universal human rights, inherent in every human being since he was born. The relationship between religion and the state always presents a legal consequence in Indonesia which is based on the One Godhead. In its implementation, it is emphasized that the State on behalf of the constitution provides regulation on matters of religion and belief, thus presenting legal pluralism in carrying out harmonious legal politics. The state must actively and dynamically support each individual so as to create religious harmony and achieve the ideal relationship expected by the founders of the state. Therefore, the government should be able to guarantee the rights of citizens in carrying out their religious life and beliefs in accordance with what is mandated by the 1945 Constitution. Keywords: Ideology, State, Religion, Pancasila and Human Rights.]]>
<![CDATA[Legalitas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing dalam UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Galih Sabathany Hardyan]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan Hak Milik atas Sarusun dalam UUPA dan UU Rusun dan untuk mengetahui dan menganalisa legalitas ketentuan Hak Milik atas Sarusun dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak milik atas Sarusun dalam UUPA dan UU Rumah Susun jelas diatur pada Pasal 47 ayat (2) UU Rusun yang menentukan persyaratan hak milik sama seperti ketentuan hak milik atas tanah yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUPA yakni menegaskan bahwa pemegang hak milik hanya oleh WNI. Untuk itu ketentuan hak milik atas Sarusun dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021 telah yang memberikan hak milik kepada WNA sejatinya telah bertentangan dengan asas dan prinsip dasar dalam UUPA dan UU Rusun, sehingga ketentuan tersebut hendaknya dikaji ulang keberlakuannya di dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021. Kata Kunci: Hak Milik, Satuan Rumah Susun, Warga Negara Asing, UU Cipta Kerja. ABSTRACT This article aims to find out and understand the regulation of freehold title of flat units in the UUPA and the Flats Law and to find out and analyze the legality of the provisions freehold title of flat units in the Job Creation Law and PP no. 18 of 2021. This research uses a juridical-normative type of research, supported by an approach to analyzing the concept of law and legislation and also use descriptive qualitiatif for the analize the data. The results of this study indicate that the regulation of ownership rights to condominium units in the LoGA and the Flats Law clearly stipulates Article 47 paragraph (2) of the Flats Law which determines the requirements for property rights as well as the provisions for land ownership rights as regulated in Article 20 and Article 21 of the UUPA, which emphasizes that the holders of property rights are only Indonesian citizens. For this reason, the provisions on the ownership rights to the condominium unit in the Job Creation Law and PP No. 18 of 2021, which has given property rights to foreigners, has actually contradicted the basic principles and principles in the UUPA and the Flats Law, so that the validity of these provisions should be reviewed in the Job Creation Law and PP. 18 Year 2021. Keywords: Property Rights, Flat Units, Foreigners, Job Creation Law.]]>
<![CDATA[Pengaturan Persaingan Usaha dalam Perdagangan melalui Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Yuliana Christina Metan]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mampu menganalisa dan menguraikan aturan hukum terkait bagi pelaku usaha yang berkendala dalam hal persaingan usaha ditengah arus pasar digital yang meningkat penggunaannya atau yang dapat disebut sebagai e-commerce, serta untuk mengetahui aspek akibat hukum yang timbul dari adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu transaksi e-commerce dalam perspektif hukum di Indonesia. Analisa permasalahan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Adapun hasil pembahasan menguraikan bahwa peraturan hukum dari persaingan usaha pada e-commerce diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU ITE, UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha serta tindak lanjut dari pengaturan tersebut tertuang dalam PP No 80 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan digital. Akibat hukum dari timbulnya perilaku pelaku usaha yang tidak sehat dalam transaksi e-commerce yakni diatur dalam UU Persaingan Usaha yang terkualifikasi atas akibat hukum secara administratif dan pengenaan sanksi pidana. Lembaga yang berhak mengawasi dan menjatuhkan sanski atas adanya pelanggaran usaha tersebut adalah KPPU sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan atributif dalam UU Persaingan Usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 untuk menjatuhkan sanksi dalam Pasal 47 sebagai sanksi administratif serta Pasal 48 sebagai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pelaku usaha dalam hal ini dapat perorangan maupun korporasi yang ada diwilayah hukum Republik Indonesia dapat ditindaklanjuti berdasar pada UU Persaingan Usaha . Kata Kunci: pengaturan hukum, pelaku usaha, transaksi e-commerce. ABSTRACT The detention is to describe the relevant legal rules for actors involved in constrained businesses in terms of increasing the use of digital markets or what can be called e-commerce, as well as to find out aspects of legal consequences arising from increasing business competition. . unhealthy in e-commerce transactions from a legal perspective in Indonesia. Analysis of the problems in this study uses normative legal research with an approach to empowering legislation, a case approach and a legal concept approach related to businness copetition. The results of the discussion explained that business competition law regulations in the e-commerce sector are regulated in several laws and regulations, namely the ITE Law, the Trade Law and the Business Competition Law and the follow-up to these regulations is contained in PP No. 80 2019 which regulates digital trade. The legal consequences for business actors conducting unfair business competition in e-commerce transactions are regulated in the Quality Business Competition Law for administrative legal consequences and the imposition of criminal sanctions. The government which has the right to supervise and impose sanctions on the existence of such business violations is KPPU as an independent institution that is given attributive authority in the Business Competition Law as referred to in Article 36 to impose sanctions in Article 47 such as administrative sanctions and articles. 48 as the principal punishment imposed by the business actor. in this case an individual or legal entity domiciled or conducting business activities in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia can be followed up on based on the Law on Business Competition. Keywords: Legal Regulation, Business Actors, E-commerce Transactions.]]>
