cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2020)" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BARANG CACAT TERSEMBUNYI MELALUI INTERNET Ni Ketut Esa Savitri Mahawyahrty; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.02 KB)

Abstract

Di era globalisasi pada ini, sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan ketika berhubungan dengan produsen dalam melakukan transaksi perdagangan secara online apabila dipihak konsumen dirugikan maka konsumen dapat menuntut agar produsen mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen pada ruang lingkup produk cacat yang dibeli melalui transaksi internet dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap barang–barang yang dipasarkan melalui Internet. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Perlindungan konsumen atas produk cacat yang dibeli melalui transaksi internet berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen dapat mengajukan klaim ke produsen apabila terjadi cacat produk dan konsumen juga berhak mendapatkan suatu kompensasi akibat cacat produk tersebut. Dengan tingginya kemungkinan risiko dari transaksi jual beli melalui internet maka konsumen perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian serta bagi pihak produsen diharapkan dalam menentukan persyaratan yang mudah dipahami konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi melalui internet
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA KARENA ADANYA KECELAKAAN KERJA TERHADAP BURUH BORONGAN DI DESA AMBYARSARI KABUPATEN JEMBRANA, BALI I Made Adiguna Majuarsa; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.116 KB)

Abstract

Tanggung jawab pengusaha untuk para pekerja/buruh terjadi karena adanya suatu hubungan kerja, apabila hanya sebatas hubungan kerja borongan maka pemilik usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara pemilik perkebunan dengan para buruh pemetik buah kelapa serta tanggung jawab dari pemilik perkebunan apabila terjadi kecelakaan kerja pada buruh pemetik kelapa di perkebunan kelapa Desa Ambyarsari, Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, buruh pemetik kelapa termasuk dalam hubungan kerja borongan dikarenakan hanya sebatas pemberian upah sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) per pohon. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja/buruh pemilik perkebunan seharusnya pemilik kebun tidak ikut bertanggungjawab dan menanggungnya, dikarenakan pekerja/buruh tersebut hanya hubungan kerja borongan. Kata Kunci: Hubungan kerja, Pekerja borongan
PERAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BALI Anak Agung Sagung Shinta Anandita; I Gusti Ngurah Darma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.238 KB)

Abstract

Hak kekayaan intelektual ialah hak istimewa yang diberikanoleh negara pada seseorang atau beberapa orang atas karya intelektualnya sebagai penghargaan atas karya yang dihasilkannya, sehingga pemilik Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan (KI) berhak atas manfaat penjualan, serta kegiatan lain yang berkenan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Perlindungan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan prinsip yang efektif dan efisien tanpa adanya sistem birokrasi yang terlalu berlebihan. Salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yakni dengan membentuk pelayanan kepada pemilik Kekayaan Intelektual yang disebut dengan Sentra KI. Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan perlindungannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka bentuk pelayanan yang diberikan oleh negara melalui “UU No. 18 Tahun 2002 pasal 13 ayat (3)” yang berbunyi Sentra KI mewujudkan bidang karya yang berperan mengoperasikan KI, menjadi pusat informasi dan pelayananKekayaan Intelektual. Salah satu yang dipercayakan dalam pelayanan perlindungan kekayaan intelektual yakni perguruan tinggi dan lembaga litbang bisa terorganisasi untuk membangun suatu bidang lembaga dan metode untuk mengendalikan seluruh Kekayaan Intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang disandangnya. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memahami peran Sentra KI oleh kantor wilayah kementrian hukum dan HAM provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah sistem penelitian empiris menggunakan bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian perundang-undangan dan penelitian berdasarkan fakta. Berlandaskan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya peran Sentra KI dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya sehingga kekawatiran terhadap pelayanan birokrasi yang berbelit-belit, panjang dan rumit bisa teratasi dengan pembentukan suatu pelayanan terpadu yang disebut dengan sentra KI. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI, Pelayanan
PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA Angga Aidry Ghifari; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.01 KB)

Abstract

Karya tulis ini dilatarbelakangi terkait adanya proses pengangkatan anak antar WNI khususnya yang berdasarkan atas perundang-undangan yang nantinya akan ditinjau dari Indonesia. Perbedaan konsepsi mengenai pengangkatan anak antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia merupakan dasar Penulis untuk menyusun karya ilmiah ini supaya masyarakat mengetahui akan perbedaan dan lebih memahami konsepsi tersebut. Metodologi penulisan yang digunakan adalah penulisan bersifat Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang dipusatkan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penyusunan karya ilmiah ini, yaitu melalui buku-buku, majalah-majalah, tulisan dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam karya ilmiah ini, dapat diketahui mengenai perspektif hukum perdata dan hukum Islam terkait pengangkatan anak antar WNI serta tata cara atau prosedur adopsi bagi WNI. Kata kunci: Pengangkatan Anak, Warga Negara Indonesia, Hukum Perdata
PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH Josia Sedana Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.148 KB)

Abstract

Dalam proses kehidupan manusia akan mengalami perkawinan di dalam hidupnya, proses terjadinya perkawinan di Indonesia akan melibatkan dan memasukkan unsur-unsur adat, berjalannya proses perkawinan juga tidak luput dari aturan yang harus ditaati. Selain perkawinan biasa, ada juga dikenal dengan perkawinan campuran yang dimana dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Akibat dari adanya perkawinan campuran adalah pembagian harta benda di dalam perkawinan, seperti kepemilikan atas tanah, yang diketahui bahwa seorang Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan pendekatan kepada undang-undang dan fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum atas tanah hak milik bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran, dan juga untuk mencari tahu upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tanah hak milik setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran adalah termasuk harta bersama jika antara suami-istri tidak terikat di dalam perjanjian kawin atas kepemilikan atas tanah bisa diatas namakan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, namun jika diatasnamakan istri bisa saja tetapi pada waktu pembagian waris hak atas kepemilikan tanah tersebut tetap menjadi harta bersama yang bisa dijual dan diuangkan untuk pembagian kepada suami. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran maka tanah hak milik tersebut akan diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur maka yang wajib menegakkan hak yakni para suami istri dengan membuat suatu pernyataan yang keabsahannya di legalisasi oleh Notaris, bahwa terhadap harta benda atas tanah hak milik yang diperoleh dari harta bersama dikemudian akan diatasnamakan anak-anak mereka yang berstatus Warga Negara Indonesia dan menyebutkan dengan jelas identitas anak mereka yang akan menjadi atas nama dari tanah hak milik tersebut, dan upaya yang kedua dapat dilakukan dengan cara penurunan hak atas tanah dari status Hak Milik menjadi Hak Pakai yang dapat dikuasi oleh orang asing selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan bisa di perpanjang selama 20 (dua pulu) tahun yang berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Kata kunci: Kawin Campuran, Status Hak Milik, Perkawinan.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa; I Nyoman Darmadha; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.472 KB)

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ilmiah ini di latar belakangi oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan dengan obejek fidusia didaftarkan dengan cara manual sebelum berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran secara manual tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015 berakibat pada didaftarkannya fidusia secara elektronik. Adapun permasalaan dalam penulisan jurnal ilmiah: 1) Bagaimana kepastian hukum dari dilakukannya atau didaftarkannya fidusia dengan cara dan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. 2) Faktor apa yang menghambat serta mendukung pelaksanaan pendaftaran fidusia melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan science as a process (ilmu sebagai proses) tentang pengaturan implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran fidusia secara online serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pendaftaran fidusia online. Pendekatan perundangan dan pendekatanfakta digunakan pada penelitain ini. Jurnal ini menyimpulkan ini yaitu : Pendaftaran jaminan dengan objek fidusia melalui media computer dan internet telah memberikan jaminan kepastian hukum. Faktor penghambat didaftarkannya jaminan fidusia secara elektronik dan terhubung internet yaitu signal dalam mengakses jaringan internet yang lambat dan kadang mengalami gangguan signal. Faktor pendukungnya menghemat waktu dan transparasi data. Kata Kunci: Fidusia, Elektronik, Jaminan.
PENERAPAN DISKRESI BUPATI BADUNG DALAM PENATAAN KAWASAN PANTAI KEDONGANAN I Gede Adi Sapta Wibawa; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.903 KB)

Abstract

Pantai merupakan salah satu obyek favorite di Provinsi Bali untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik khususnya di Kabupaten Badung. Salah satu pantai yang menawarkan wisata kuliner di Kabupaten Badung adalah Pantai Kedonganan yang terletak di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Disepanjang pinggir pantai terdapat bangunan-bangunan yang berjejer rapi sebagai tempat menjual berbagai ikan. Kenyataannya, yang ditemukan adalah jarak sempadan pantai antara bangunan dengan pasangnya air laut tertinggi adalah 25 meter sampai dengan 50 meter. Padalah, jika dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung mengenai sempadan pantai maka jarak bangunan minimal 100 (seratus) meter diukur dari pasangnya air laut tertinggi. Setelah ditelusuri, ternyata hal tersebut merupakan diskresi Bupati Badung yang mengijinkan kepada Desa Adat Kedonganan untuk mengelola kawasan Pantai Kedonganan Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan dampak diskresi Bupati Badung mengenai penataan dan pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan oleh Desa adat Kedonganan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti bagaimana bekerjanya produk hukum yang berlaku dengan menggabungkan bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan dengan data yang didapatkan berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan diskresi ini memenuhi ajaran cita hukum atau tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dampak penerapan diskresi ini juga mampu meningkatkan perekonomian Desa Adat Kedonganan, juga berdampak baik bagi lingkungan menjadi bersih dan tertata, serta dampak sosial yang dapat mengurangi pengangguran atau terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Adat Kedonganan ataupun masyarakat luar Desa Adat Kedonganan. Kata Kunci: Penerapan, Diskresi, Penataan, Kawasan Pantai
PENERAPAN DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Putu Eni Aprilia Arsani; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.067 KB)

Abstract

Perkembangan transportasi yang pesat menggiring tumbuhnya angka perpindahan penduduk antar negara sehingga perlunya Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional untuk meregulasi proses keimigrasian. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk menerima, menolak ataupun mengembalikan warga negara asing yang memasuki wilayahnya. Tetapi dengan hak yang dimiliki ini tidak serta merta negara dapat semena-mena mengembalikan warga negara asing dengan cara deportasi. Penelitian ini ditujukan untuk memberi wawasan mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam proses deportasi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan berjenis yuridis normatif, yaitu analisis mengenai asas, teori, konsep, serta pasal-pasal. Warga negara asing yang melanggar keimigrasian di wilayah Indonesia tetaplah manusia yang memiliki hak asasinya. Deportasi seringkali menjadi tindakan jalan pintas dalam suatu kasus yang dilakukan warga negara asing di Indonesia, padahal deportasi bukanlah satu-satunya tindakan hukum yang dapat diterapkan. Hal ini bisa saja melanggar hak asasi manusia untuk dapat diadili dan didengar pembelaannya di hadapan Pengadilan. Mengatasi permasalahan ini penegak hukum keimigrasian memiliki peran yang penting dalam penegakan hak asasi manusia bagi warga negara asing tersebut dengan cara melakukan proses hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundangan, prinsip kemanusiaan dan kode etik profesinya sebagai pegawai imigrasi. Kata Kunci : keimigrasian; warga negara asing; deportasi; hak asasi manusia
SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PECALANG DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DISEPUTARAN PASAR BADUNG DENPASAR Made Diah Pramandhani N; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.343 KB)

Abstract

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang berkembang dalam heterogenitas, dimana tempat berkumpulnya kantor, perusahaan internasional maupun nasional, sehingga menyebabkan kota denpasar menjadi penuh sesak dan tidak terkontrol. Sesuai dengan fungsinya, bahwa untuk membantu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, maka Pacalang yang merupakan satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat untuk membantu menyelenggarakan ketertiban umum di seputaran Pasar Badung Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kata kunci : Sinergitas, Kota Denpasar, Ketertiban Umum

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue