cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 04, No. 04, Juni 2016" : 5 Documents clear
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU Putu Ayu Mitha Ananda Putri; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.703 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Permasalahan yang diangkat adalahanalisis mengenai bagaimana PNS dalam menyelenggarakan tugas serta fungsinya dan mengetahui peranannya dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah peranan PNS dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada warga masyarakat merupakan hal penting. Selain itu PNS juga berperan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan) dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen serta pemberian informasi dalam hal yang akan memperjelas hak dan kewajiban antara  pemerintah dengan masyarakat.
PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU Putu Ayu Mitha Ananda Putri; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.703 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Permasalahan yang diangkat adalahanalisis mengenai bagaimana PNS dalam menyelenggarakan tugas serta fungsinya dan mengetahui peranannya dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah peranan PNS dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada warga masyarakat merupakan hal penting. Selain itu PNS juga berperan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan) dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen serta pemberian informasi dalam hal yang akan memperjelas hak dan kewajiban antara  pemerintah dengan masyarakat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PENGOPERASIAN OJEK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN I Gusti Agung Arya Wira Pratama; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.586 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas Ojek sebagai angkutan umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kenyataannya ternyata ojek merupakan angkutan umum yang illegal karena pada dasarnya sepeda motor tidak termasuk kedalam jenis angkutan umum, hal ini dikarenakan tingkat keselamatan penumpang ojek sangat riskan dan oleh sebab itu sempat diberhentikan sementara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang terfokus pada mengkaji dari kaidah-kaidah, dan norma-norma dalam hukum positif.Tulisan ini menghasilkan bahwa pada akhirnya pemerintah memberikan kelonggaran bagi ojek karena ojek dianggap sangat membantu memfasilitasi masyarakat karena adanya kesenjangan transportasi umum yang terjadi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue