cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 6 (1996)" : 8 Documents clear
PEMBATASAN kEKUASAAN PEMERINTAH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ridwan HR
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art6

Abstract

Adanya kekuasaan yang terlalu konsentrasi pada satu pihak menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang ada tidak fungsional. Fenomena ini apabila tidak terkendali akan menimbulkan absolutisme, demikian dipaparkan oleh Ridwan dalamtulisan berikut. Dan sebagai antisipasinya pembatasan kekuasaan harus dilakukan.
MENGEFEKTIFKAN KONTROL HUKUM ATAS KEKUASAAN Mohd. Mahfud MD
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art2

Abstract

Idealnya, hukum dan kekuasaan paling tidak saling mendukung, dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efaktif, dan sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Tetapi yang ideal itu kerapkali tidak realistik sehingga amat sering terlihat bahwa kekuasaan menjadi supreme di atas hukum. Moch. Mahfud. MD., menawarkan pemikiran baru untuk menjadikan idealita itu menjadi realita.
HUKUM DAN KEKUASAAN Imam Suhadi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art5

Abstract

Pasang-surut hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perjalanan negeri ini telah menunjukkan menguatnya salah satu aspek dan melemahnya aspek lainnya, sangat terpengaruh oleh pemerintah negara. Maka suatu ketegasan sikap perlu ditempuh, ialah bahwa apabila ada "pergolakan" antara hukum dan kekuasaan, maka seharusnya hukum lah yang dimenangkan, demikian terungkap dari tulisan Imam Suhadi berikut ini.
PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP SUPREMASI HUKUM ANALISIS DAN TINJAUAN DARI ASPEK KETATANEGARAAN Dahlan Thaib
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art3

Abstract

Pilihan format politik Indonesia saat Ini adalah menjadikan stabilitas nasional di atas segalanya. Ini, mau tidak mau akan berakibat terjadinya dominasi kekuasaan atas hukum. Padahal, menurut Dahlan Thaib, dalam negara hukum Indonesia tidak boleh terjadi hukum berdiri pada satu sisi, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum di sisi yang lain. Maka sudah saatnya supremasi hukum untuk ditegakkan kembali, dan seharusnyalah pada era globalisasi ini hukum menjadi"panglima".
PEMERINTAHAN BERDASARKAN KEKUASAAN DAN OTORITAS SF Marbun
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art4

Abstract

Otoritas (kemampuan membuat orang lain mematuhi suatu perintah tertentu) adalah sebuah aspek lain yang harus ada di sisi kekuasaan. Dan menurut SF. Marbun, kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Hanya dengan otoritaslah suatu pemerintahan dapat diterima dan mampu bertahan lama.
KEKUASAAN DAN DEMOKRASI Sri Hastuti Puspitasari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art8

Abstract

Demokratisasi Kekuasaan adalah sebuah keharusan. Karena memangbegitulah hakekat kekuasaan bila dilihat dari perspektif di mana setiap kekuasaan berhadapan vis a vis dengan basis massa. Sedang dalam tingkat tertentu, basis massa ini memiliki kesadaran kolektif dan bertindak atas otoritas kolektif untuk secara sadar menggunakan hak-haknya. Demikian diungkapkan oleh Sri Hastuti P. dalam tulisan berikut.
PENGAWASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA Muhammad Hasyim
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art7

Abstract

Pengawasan terhadap eksekutif adalah salah satu masalah krusial yang belum menemukan bentuk bakunya yang paling efektif. Tentu ini terkait dengan konstelasi politik yang ada. Moh. Hasyim, dalam tulisan berikut menawarkan upaya efektifasi dan ke enam macam pola pengawasan yang ada di negara ini.
FUNGSI KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN KEKUASAAN Sri Soemantri Martosoewignjo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 6 (1996)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss6.art1

Abstract

Selain sebagai dokumen nasional dan tanda dari kedewasaan kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi adalah juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan, demikian yang diungkapkan oleh Sri Soemantri M. Hal itu berarti bahwa konstitusi memiliki peran yang bukan saja besar, tetapi paling strategis dalam pembatasan kekuasaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

1996 1996


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue