cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023" : 13 Documents clear
Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia Muhammad Rafi Darajati; Muhammad Syafei
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art7

Abstract

Maritime security in Indonesia is still vulnerable because of the high level of violations at sea such as illegal fishing, as well as various threats and other problems. The practice of illegal fishing, which remains a common issue in Indonesian territorial waters has made it difficult for Indonesia to realize itself as a maritime nation. Therefore, the author intends to discuss how are the appropriate efforts to eradicate illegal fishing practices in order to create a sovereign Indonesian state. The type of research used is normative juridical. In addition, this research has an analytical descriptive nature. This research concludes that to maximize the eradication of illegal fishing practices in Indonesia is to strengthen its maritime security system. There are two indicators, namely the optimization of maritime security institutions and strengthening legal products in the form of the Maritime Security Law to be able to realize Indonesia as a maritime country.Keywords: maritime security; illegal fishing; sovereignty AbstrakKeamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal, serta berbagai ancaman dan permasalahan lain. Praktik penangkapan ikan secara ilegal, yang saat ini masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia membuat keinginan Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai negara maritim akan sulit dicapai. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas terkait bagaimana upaya pemberantasan yang tepat terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal guna mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia adalah dengan memperkuat sistem keamanan maritimnya. Terdapat dua indikator yakni optimalnya lembaga keamanan maritim dan memperkuat produk hukum dalam bentuk Undang Undang Keamanan Maritim untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.Kata-kata Kunci: Keamanan maritim; penangkapan ikan secara ilegal; kedaulatan
Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19 Indra Muchlis Adnan; Triyana Syahfitri; Muannif Ridwan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art8

Abstract

This study discusses the legal responsibilities of guarantors for non-performing loans in the borgtocht system during the Covid-19 Pandemic. The research method used is normative juridical. The research concludes that the guarantor's responsibility for non-permorfing loans in banks under the borgtocht system during the Covid-19 Pandemic era is in accordance with Article 1831 of the Civil Code, namely the guarantor is not required to pay the creditor, unless the debtor is negligent, while the debtor's assets must first be confiscated and auctioned to pay off the debt, but the guarantor cannot ask the creditor to confiscate the goods belonging to the debtor first, before the collateral belonging to the guarantor debtor (borg) is confiscated, if the guarantor releases his privileges through a borgtocht deed, it is regulated in Article 1832 of the Civil Code that the guarantor cannot demand that the debtor’s property be confiscated and sold first to pay off his debt if he has waived his privilege to demand that the borrower's property be confiscated/auctioned first. Settlement efforts in the event of non-performing credit involving the guarantor debtor (borg) during the Covid-19 Pandemic include the debtor has the right to apply for credit restructuring if in fact the debtor has defaulted in making debt payments. Other efforts are by peaceful means such as deliberations or negotiations, so that there is no confiscation of the collateral belonging to the guarantor debtor, and the settlement through legal channels is submitted to the Court to be executed on the guarantee and then auctioned off.Key Words: Responsibility; borgtocht system; Covid-19 AbstrakPenelitian ini membahas tangung jawab hukum penjamin pada kredit macet dalam sistem borgtocht di era Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung Jawab penjamin pada kredit macet perbankan dalam sistem borgtocht di era Pandemi Covid-19 sesuai Pasal 1831 KUHPerdata, yaitu penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan harta si berutang harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, namun penjamin tidak dapat memintakan kepada kreditur untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik debitur terlebih dahulu, sebelum barang jaminan milik debitur penjamin (borg) disita, apabila penjamin melepas hak istimewanya melalui akta borgtocht, diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdata bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya harta pihak peminjam lebih dahulu disita/dijual. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet yang melibatkan debitur penjamin (borg) di masa Pandemi Covid-19, yaitu debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran utang. Upaya lain dengan cara damai/musyawarah/bernegosiasi, sehingga tidak ada penyitaan agunan milik debitur penjamin, dan penyelesaian dengan jalur hukum diserahkan ke Pengadilan untuk dieksekusi atas jaminan lalu dilelang.Kata-kata Kunci: Tanggung jawab; sistem borgtocht; covid-19
Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Zainal Abdul Aziz Hadju
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art2

Abstract

Indonesia specifically addresses the refugee issues in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees. The handling of refugee status in Indonesia is handed over to UNHCR considering that Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. Besides Indonesia, Australia and Thailand are also not parties to the convention. Therefore it is important to see a comparative study of policies between countries. This study also aims to find out whether Presidential Decree No. 125 of 2016 can resolve the problem of refugees in Indonesia and what is the policy comparison between Indonesia, Australia and Thailand. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study concluded that Presidential Decree No. 125 of 2016 has adequately accommodated arrangements for overseas refugees, but there are still several provisions that have multiple interpretations, such as arrangements regarding "foreigners", Rudenim arrangements, and the principle of "local integration" that has not been regulated. The implementation in Australia is firmer compared to Thailand and Indonesia. Australia itself emphasizes forced repatriation if it is detected as threatening the country's sovereignty. Meanwhile, Thailand provides access to foreign refugees to submit applications so they can live and settle.Key Words: Presidential decree 125 Year 2016, Refugees, 1951 Convention, 1967 Protocol AbstrakIndonesia secara khusus mengatur masalah pengungsi dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Penanganan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Selain Indonesia, Australia dan Thailand juga bukan negara pihak konvensi. Oleh karena itu penting untuk melihat studi perbandingan kebijakan antar negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Perpres No. 125 Tahun 2016 dapat menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia dan bagaimana perbandingan kebijakan antara Indonesia, Australia dan Thailand. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu penelian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perpres No. 125 Tahun 2016, telah cukup mengakomodasi pengaturan pengungsi luar negeri, akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang multitafsir, seperti pengaturan tentang “orang asing”, pengaturan Rundenim, dan belum diaturnya mengenai prinsip “integrasi lokal”. Adapun implementasi di negara Australia lebih tegas dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Asutralia sendiri menegaskan pemulangan paksa jika terdeteksi mengancam kedaulatan negara. Sedangkan Thailand memberikan akses kepada pengungsi luar negeri untuk mengajukan permohonan agar dapat tinggal dan menetap.Kata-kata Kunci: Perpres 125 Tahun 2016; Pengungsi; Konvensi 1951; Protokol 1967
Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies Murdoko; Mohammad Syifa Amin Widigdo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art5

Abstract

The prison model as a form of punishment and retribution for acts and perpetrators of crimes has received criticism from some scientists and legal activists. Critical Legal Studies (CLS) personnel criticize the model of punishment by imprisonment because of its positivistic nature. The norm of applying prison law is considered universal without regard to the relativity and particularity of facts which cannot be separated from various social contexts. For this reason, this research examines and considers alternative models of punishment outside prison institutions that accommodate the particularity of facts and cases in order to obtain a model of punishment that is not only retaliatory for the perpetrators of crimes, but also educational in nature while respecting their right to freedom. By using a critical hermeneutic approach combined with CLS, this study concludes that supervision as punishment can be applied as an alternative model of punishment beyond imprisonment that is deemed to be more humane and effective.Key Words: Hermeneutics; prison; supervision; critical legal studies; punishment. AbstrakModel penjara sebagai bentuk hukuman dan pembalasan untuk tindak dan pelaku kejahatan mendapat kritik dari sebagian ilmuwan dan aktivis hukum. Kalangan CLS (Critical Legal Studies) mengkritik model penghukuman dengan penjara karena wataknya yang positivistik. Norma penerapan hukum penjara dianggap universal tanpa mengindahkan relativitas dan partikularitas fakta yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang beragam. Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan menimbang model alternatif penghukuman di luar institusi penjara yang mengakomodasi partikularitas fakta dan kasus agar mendapatkan model penghukuman yang tidak hanya bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun juga bersifat pendidikan dengan tetap menghargai hak kemerdekaannya. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis yang dikombinasikan dengan CLS, kajian ini menyimpulkan bahwa pengawasan sebagai hukuman dapat diterapkan sebagai alternatif model penghukuman di luar penjara yang lebih humanis dan efektif.Kata-kata Kunci: Hermeneutika; penjara; pengawasan; critical legal studies; hukuman
Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional Alif Duta Hardenta; Shafira Dinda Ariefti; Wiweko Rahadian Abyapta
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art6

Abstract

The policy of protectionism has been adopted by a number of countries including Indonesia with the aim of protecting and improving the quality of domestic products. One form of the protectionism policy is through the Local Content Requirement which is realized by the Domestic Component Level (TKDN) policy. This policy affects the implementation of international selection process process (popularly known as ‘tenders’) which are a special form of government procurement of goods/services. This procurement is guaranteed by regulations due to the involvement of foreign parties in the selection process which can determine the outcome of the procurement. This research departs from the problem of international trade protectionism policies and the influence of TKDN policies in the regulations of the government procurement of goods/services which governs the international selection process. The research method used is normative juridical along with non-interactive qualitative. The results of the research conclude that the protectionism policy adopted by Indonesia encourages TKDN obligations in the procurement of government goods/services as one of the considerations to become one of the determining factors in the passage of international selection. This policy creates space for the use of domestic products to be applied in the process of government procurement of goods/services. Nonetheless, the TKDN policy on the one hand impedes the smooth running of the international selection process by limiting potential foreign participants in the international procurement mechanism. In addition, this research also concludes that in practice through cases there are conflicts with obligations regarding TKDN which are not fully considered in government goods/services procurement activities.Key Words: Government procurement of goods and/or services; international selection/tender; Domestic Component Level; Local Content Requirement; protectionism policy AbstrakKebijakan proteksionisme diambil oleh sejumlah negara seperti Indonesia dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Salah satu bentuk dari kebijakan proteksionisme ini adalah melalui Local Content Requirement yang diwujudkan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mempengaruhi penyelenggaraan seleksi/tender internasional yang merupakan salah satu bentuk khusus pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan ini dijamin oleh regulasi dikarenakan adanya keterlibatan pihak asing dalam seleksi/tender yang dapat menentukan hasil pengadaan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan proteksionisme perdagangan internasional dan pengaruh kebijakan TKDN pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur proses seleksi/tender internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif beserta kualitatif non-interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionisme yang dianut oleh Indonesia mendorong adanya kewajiban TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu pertimbangan untuk menjadi salah satu faktor penentu dalam berjalannya seleksi/tender internasional. Kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi penggunaan produk dalam negeri untuk diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian kebijakan TKDN pada satu sisi menghambat kelancaran proses seleksi/tender internasional dengan membatasi calon peserta asing dalam mekanisme pengadaan internasional. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam praktiknya melalui kasus terdapat pertentangan terhadap kewajiban tentang TKDN yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kata-kata Kunci: Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; seleksi/tender internasional; Tingkat Komponen Dalam Negeri; Local Content Requirement; kebijakan proteksionisme
Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Sutiyoso; Atqo Darmawan Aji; Guntar Mahendro
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art10

Abstract

Legal aid is a crucial instrument in the justice system as it serves the part in the protection of human rights for every citizen, including people who cannot afford it. This study examines and analyzes the roles and responsibilities of legal aid organizations (OBH) in providing access to justice for free legal services in the Special Region of Yogyakarta (DIY), as well as the obstacles that occur in providing the free legal services. The type of research used is empirical juridical, supported by primary, secondary and tertiary data sources. The method used comprises of sociological, statutory, and conceptual approaches. The results of the study concluded that the role of OBH in DIY in providing free legal services has been carried out in accordance with the provisions of the law. The procedure for providing legal aid on a free basis is still based on several requirements, including that the applicant must apply for legal aid on a free basis, including a Certificate of Disadvantage (SKTM) from the village administration. The provision of legal assistance by OBH is carried out through litigation and non-litigation. There are two responsibilities of OBH in providing legal assistance on a free basis, namely responsibility to institutions/foundations and responsibilities as an advocate so that in providing legal assistance must be professional. Obstacles faced by OBH are both in juridical and non-juridical barriers.Key Words: Legal aid organizations; justice; prodeo AbstrakBantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat yang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum (OBH) dalam memberikan akses keadilan atas pelayanan hukum gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta hambatan yang terjadi dalam memberikan pelayanan hukum gratis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, didukung sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran OBH di DIY dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tata cara pemberian bantuan hukum secara prodeo masih didasarkan pada beberapa persyaratan, antara lain pemohon harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara prodeo, antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Pembrian bantuan hukum oleh OBH dilaksanakan secara litigasi maupun nonlitigasi. Tanggung jawab OBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo ada dua, yaitu bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan dan tanggung jawab sebagai seorang advokat sehingga dalam memberikan bantuan hukum harus secara profesional. Hambatan yang dihadapi OBH adalah hambatan yuridis dan non yuridis.Kata-Kata Kunci: Organisasi bantuan hukum; keadilan; prodeo
Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein Jamaludin Ghafur
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art1

Abstract

Political parties as the main feature of representative democracy may only be able to function optimally in upholding the principles of democratic government if they are managed internally in a democratic manner. It is impossible for a democratic program to be developed by a non-democratic political party. This paper aims to comprehensively analyze the development of arrangements and practices of internal democratization of political parties in Indonesia during the reform era, especially in the context of leadership succession. This is a doctrinal legal research using primary, secondary and non-legal sources of law. The most important finding from this research is that the rules regarding the internal democratization of political parties are still very general and abstract, giving rise to many interpretations. In addition, there are no provisions for strict sanctions against political parties that do not heed these rules. As a result, most political parties often ignore orders or obligations to carry out the succession of their leaders in a democratic manner as mandated by law.Key Words: Internal democratization of political parties; leadership succession; reform era AbstrakPartai politik sebagai fitur utama demokrasi perwakilan hanya mungkin dapat berfungsi maksimal dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis jika secara internal dikelola secara demokratis. Sebuah program demokratis tidak mungkin bisa dikembangkan oleh partai politik yang tidak demokratis. Tulisan ini ingin menganalisis secara komprehensif perkembangan pengaturan dan praktik demokratisasi internal partai politik di Indonesia era reformasi, khususnya dalam konteks suksesi kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder dan sumber non-hukum. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa aturan tentang demokratisasi internal partai politik masih sangat umum dan abstrak sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Selain itu, tidak ada ketentuan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Akibatnya, sebagian besar partai politik seringkali mengabaikan adanya perintah atau kewajiban untuk melaksanakan suksesi kepemimpinnya secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Kata-kata Kunci: Demokratisasi internal partai politik; suksesi kepemimpinan; era reformasi
Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Warga Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sapto Hermawan; Dimas P. Setyo Wibowo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art9

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of certificates of ownership of flats owned by foreign citizens and its implementation as regulated under the Job Creation Law from a social justice perspective. This article uses normative legal research methods. The sources of data used are secondary sources of data which include primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is carried out by means of a literature study. The analysis of legal materials used is carried out prescriptively through a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that the characteristics of flat ownership certificates by foreign nationals are regulated in the Basic Agrarian Law whose regulation cannot be separated from the principle of land attachment, besides that it is also regulated in the Law on Flat Units. The implementation of certificates of ownership rights to apartment units built on state land for foreign nationals as regulated by the Job Creation Law is not in accordance with the principle of fair distribution of land.Key Words: Right of ownership for flats; foreign citizens; land policy AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing dan implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif keadilan sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan dilakukan secara preskriptif melalui melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari asas perlekatan tanah, selain itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang Satuan Rumah Susun. Implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah negara bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip pendistribusian tanah yang berkeadilan.Kata-kata Kunci: Hak milik satuan rumah susun; warga negara asing; kebijakan pertanahan
Jabatan Rangkap Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Amerika Serikat Siti Anisah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art3

Abstract

Under the Indonesian Competition Law, interlocking directorate in companies is not absolutely prohibited. This is in contrast to the US Competition Law which prohibits it per se. Nevertheless, the enforcement of competition law for cases relating to interlocking directorate held in the two countries have similarities, namely that it is necessary to prove should there be any impacts on competition. For this reason, this research was conducted by proposing two questions, namely, first, how is the regulation of interlocking directorate in Indonesian and the US Competition Law? Second, how is the enforcement of competition law in regards to interlocking directorate in Indonesia and the US? This normative legal research uses statutory, conceptual, case, and comparative law approaches to answer the question. This study concludes that the US applies the per se illegal approach, whereas Indonesian Competition Law applies the rule of reason approach. However, in the application of the rule of reason approach in Indonesia, it was identified that there was a non-uniformity in the considerations of the Commission Council and KPPU's Decisions for cases of interlocking directorate. The non-uniformity referred to is related to whether or not there has been a violation of the prohibition of interlocking directorate and its impact on unfair competition. Even though the US uses the per se illegal approach, its application still causes controversy because there is a court opinion stating that proof of impact or contrary to all provisions of competition law is required for a violation of interlocking directorate.Key Words: Business competition law; dual positions; Indonesia; United States of America AbstrakJabatan rangkap di perusahaan tidak dilarang mutlak dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia. Hal ini berbeda dengan hukum persaingan usaha Amerika Serikat yang melarangnya secara per se. Meskipun demikian dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk kasus-kasus jabatan rangkap di kedua negara tersebut memiliki persamaan, yaitu perlu dibuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan dua pertanyaan yaitu, pertama, bagaimana pengaturan jabatan rangkap dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Amerika? Kedua, bagaimana penegakan hukum persaingan usaha terkait jabatan rangkap di Indonesia dan Amerika? Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum untuk menjawab pertanyaan ini. Penelitian ini menyimpulkan Amerika Serikat memilih pendekatan per se illegal, sebaliknya hukum persiangan usaha Indonesia memilih pendekatan rule of reason. Namun dalam penerapan pendekatan rule of reason di Indonesia, teridentifikasi ada ketidakseragaman pertimbangan Majelis Komisi dan Putusan KPPU untuk kasus-kasus jabatan rangkap. Ketidakseragaman dimaksud sehubungan dengan terbukti atau ada tidaknya pelanggaran terhadap larangan jabatan rangkap dan dampaknya pada persaingan usaha tidak sehat. Meski di Amerika Serikat menggunakan pendekatan per se illegal, namun penerapannya masih menimbulkan kontroversi, karena terdapat pendapat pengadilan yang menyatakan pembuktian adanya dampak atau bertentangan dengan segala ketentuan dari hukum persaingan usaha diperlukan untuk pelanggaran jabatan rangkap.Kata-kata Kunci: Hukum persaingan usaha; jabatan rangkap; Indonesia; Amerika Serikat
Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Clarisa Permata Hariono Putri; Go Lisanawati
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art4

Abstract

Financial technology (fintech) has the potential to become a new means and threat to finance terrorism. This study aims to provide an analysis regarding the concrete role that can be played by financial technology in preventing the financing of terrorism. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that financial technology is related to and poses a new threat to financing terrorism, so that financial technology can play a role in preventing the financing of terrorism by implementing various actions that support anti-money laundering and combating the financing of terrorism, identify profiles of funders to develop principles of recognizing users of financial services and joined the Indonesian Joint Funding Fintech Association. This study concludes that there is a link between and the use and position of fintech as a new threat to terrorism financing. In this regard, it turns out that fintech can prevent the financing of terrorism by implementing various actions that have been stipulated in normative law as well as new forms of developing the role of fintech.Key Words: Terrorism funding, financial technology, new threats, role AbstrakTeknologi finansial berpotensi menjadi sarana dan ancaman baru untuk mendanai terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait peran konkrit yang dapat dilakukan teknologi finansial dalam mencegah terjadinya pendanaan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi finansial memang terkait dan menjadi ancaman baru untuk mendanai terorisme, sehingga teknologi finansial dapat berperan untuk mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang mendukung program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme, mengidentifikasi profil dari pemberi dana untuk mengembangkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan dan bergabung pada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan dan penggunaan serta kedudukan tekfin sebagai ancaman baru bagi pendanaan terorisme. Terkait hal tersebut, tekfin ternyata dapat mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang telah diatur dalam hukum normatif maupun bentuk pengembangan baru dari peran tekfin.Kata-kata Kunci: Pendanaan terorisme; teknologi finansial; ancaman baru; peran

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue