cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 4: November 2014" : 10 Documents clear
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Hendry Junaidi, Mohd. Din, Adwani.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.032 KB)

Abstract

Abstract: The offenses wording in the Telecommunications Act, particularly the use of radio frequency spectrum into criminal acts are less obvious, namely Article 33 paragraph (1) and (2); Article 53 paragraph (1) and (2). It would led to speculative interpretations that the Act does not explain in detail. The purpose of this study is to determine how the policy formulation of criminal offense due to the use of radio frequency spectrum in force now and in the future would be. Article 53 paragraph (1) and (2) is a form of criminal sanctions, criminal acts refer to the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2). The formulation of these articles have weaknesses viewed from the principle of legality, in particular the meanings embodied in the principle of legality which is the formulation of the offense should not be any less obvious (the application of the principle of lex certa). Criminal law policy on the crime of the use of radio frequency spectrum in the future is ideally formulated having regard to the principles that apply in criminal law as well as the meanings contained therein. It is suggested that in formulating a criminal provisions became clear what elements, nature, the norm whether cumulative or alternative or combination (alternate with cumulative) or different objects are merged into one character not the norm, thus these provisions can be easily understood and applied by the competent bodies properly. So also with the criminal responsibility should be clearly formulated and complete. Keywords: the criminal policy the use of radio frequency spectrum. Abstrak: Formulasi delik di dalam UU Telekomunikasi, khususnya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi tindak pidananya masih ada yang kurang jelas yaitu Pasal 33 ayat (1) dan (2); Pasal 53 ayat (1) dan (2). Sehingga akan memunculkan spekulasi berupa penafsiran-penafsiran karena UU Telekomunikasi tidak menjelaskan secara rinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku sekarang dan masa mendatang. Pasal 53 ayat (1) dan (2) adalah bentuk sanksi pidana, perbuatan pidananya merujuk kepada rumusan Pasal 33 ayat (1) dan (2). Rumusan pasal-pasal tersebut mempunyai kelemahan jika dilihat dari asas legalitas, khususnya makna-makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas lex certa). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio masa mendatang, idealnya diformulasikan dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. Disarankan agar di dalam merumuskan suatu ketentuan pidana jelas apa yang menjadi unsur-unsurnya, sifat rumusan normanya apakah bersifat kumulatif atau alternatif atau gabungan (alternatif dengan kumulatif) atau objek yang berbeda karakter tidak digabung dalam satu norma, sehingga ketentuan tersebut dapat mudah dipahami dan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang dengan semestinya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap. Kata kunci : Kebijakan pidana penggunaan spektrum frekuensi radio.
KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN ACEH BARAT Budi Handoyo, Eddy Purnama, M. Saleh.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.034 KB)

Abstract

Abstract: Article 4 of West Aceh Qanun No.13 of 2011 about Disaster Management says that the implementation of disaster management aims to provide protection to the public from the threat of disaster, aligning the legislation that already exists, ensure the implementation of disaster management in a planned, integrated, coordinated, and comprehensive, appreciate the local culture, building and public participation. However, in practice the function structure, substance and legal culture in disaster management has not been effective because it is still faced with many obstacles that affect the effectiveness.The implementation of disaster management in Aceh Barat District have not been fully implemented yet effective considering the functioning of the three elements of the legal system became a major element of disaster management.In fact, if all three elements of a functioning legal system with another implementation of disaster management can be effective as effective as can be seen in the alignment of the substance elements Qanun No.13 of 2012 on the disaster management with other legislation.Effective functioning legal culture provide an understanding of the legal community as integration through community participation and socialization legislation implemented through institutional legal authorities.Factors which become obstacles in the disaster relief efforts in Aceh Barat District include inadequate institutional performance and disaster management officials, the low awareness of disaster risk and low understanding of both the law and public administration officials to the disaster rules. Keywords: Effectiveness and Disaster Management. Abstract: Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik. Namun demikian, falam pelaksanaannya fungsi struktur, substansi dan budaya hukum dalam penanggulangan bencana belum berjalan efektif karena masih berhadapan dengan berbagai kendala yang mempengaruhi keefektifan tersebut. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan efektif mengingat belum berfungsinya ketiga unsur sistem hukum yang menjadi unsur utama penanggulangan bencana. Padahal apabila ketiga unsur sistem hukum berfungsi satu dengan yang lain pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif seperti efektifnya unsur- substansi dapat dilihat penyelarasan Qanun Nomor 13 Tahun 2012 Tentang penanggulangan bencana tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Efektifnya fungsi budaya hukum memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat secara integrasi melalui partisipasi masyarakat dan sosialisasi perundang-undangan yang dilaksanakan melalui kelembagaan hukum yang berwenang. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat antara lain belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman hukum baik itu para pejabat pemerintahan dan masyarakat terhadap aturan-aturan kebencanaan. Kata Kunci : Efektifitas dan Penanggulangan Bencana.
PENDEPORTASIAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN Gindo Ginting, Faisal A Rani, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.407 KB)

Abstract

Abstract: Article 122 a of the Act Number 6, 2011 regarding Immigrations states that every foreigner who is deliberately abusing or committing an act that is not accordance with the aim and goal of provided license to stay that has been provided to him, is imprisoned maximally to 5 (five) years. However, the perpetrators of the crime are only charged with administrative immigration (deportation) by the Head of Immigration Class II Office of Sabang. Thus, the deportation is not based on the rule of the Immigration Act. The law enforcement fron the institution due to the violation is the way to enforce the law. The enforcement is based on the Act Number 6, 2011 regarding Immigartion is by deprting and projusticia. The second one is having problaem due to the fact there are no investigators of civil servant, no detention rooms, and budget for the enforcement by the office. Keywords: Abusing, Immigration License, and Action. Abstrak: Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, namun dalam kenyataannya tindak pidana keimigrasian tersebut hanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian (deportasi) oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Karena itu pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tidak sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Keimigrasian. Penerapan penegakan hukum dari instansi atas suatu pelanggaran hukum merupakan upaya menjalankan peraturan. Penegakan hukum di bidang keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilaksanakan dengan cara pendeportasian dan projustisia. Upaya projustisia terkendala dengan tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil, tidak adanya tempat penahanan sementara (ruang detensi), dan tidak adanya anggaran penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Kata kunci : Penyalahgunaan, Izin Keimigrasian, dan Tindakan
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KOTA BANDA ACEH Edison, Dahlan, Ilyas Ismail.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.587 KB)

Abstract

Abstract: The violations committed by the notary in conducting its authority are the act is made without witnesses, not being read, signed before the notary and submit the act minute to other party. Apart from that, the violation of criminal law such as forgery, and embezzlement, act counterfeiting, conflict among notaries, ethical violation of notary conduct. The causes factors of the violations are relative relationship, consumptive behaviour, and lack of faith to God. The implementation of monitoring is conducted as a prevention kind in order to avoid the misusage of the power and the criminal violations; the monitoring is also curative conducted by providing guidance for the notary. The obstacles faced are the board members form the notary institutions, senior influence, of the Board from the organisation of notary with notary that is watched, the level of trust of notary toward the board, the monitor keeping the act reported to the board, lack of awareness of notary from the report and the call by the Board. Legal consequence because of lack of the Board, as it should be is between the openess of possibility by the notary in conducting the power and its authority. Key words: Monitoring and the Notary Monitoring Board Abstrak: Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum diantaranya akta dibuat tanpa adanya saksi, tidak dibacakan, tidak ditandatangani di hadapan notaris dan menyerahkan minuta akta pada pihak lain sehingga akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Selain itu, pelanggaran pidana seperti penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat/akta otentik, perselisihan antar notaris dan pelanggaran kode etik profesi notaris. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran adalah faktor adanya sifat hubungan kekeluargaan, akibat pengaruh jabatan, ingin memenuhi kebutuhan (konsumtif) dan lemahnya iman notaris. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh merupakan wewenang MPD Kota Banda Aceh dalam bentuk preventif guna menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran pidana, pengawasan yang bersifat kuratif dilakukan dengan melalui pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan antara lain anggota Majelis Pengawas yang berasal dari wakil organisasi Notaris, Pengaruh senioritas, Tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis, Pengawas menjaga rahasia akta yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas, kurangnya tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan Majelis Pengawas. Akibat hukum yang timbul terhadap tidak dilaksanakannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana mestinya antara terbukanya kemungkinan terjadi penyimpangan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya. Kata Kunci: Pengawasan dan Majelis Pengawas Notaris
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAERAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Enzus Tinianus, Faisal A. Rani, Adwani.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.21 KB)

Abstract

manage Aceh's natural resources both on land and at sea, including the authority to manage marine resources in the region and provide sea boundaries area. The determination of the territorial sea boundary areas requiring accuracy and certainty aspects of the scientific approach that includes legal aspects, geomorphology, and engineering aspects, the current district or city governments in Aceh have not done setting boundaries. Based on the Act, the the Government has the authority in the management of marine natural resources including mining and energy, fisheries, and shipping are not already implementing regulations, the national authorities are also governed by laws and regulations are different. It is recommended that the district and city governments in Aceh to immediately establish boundaries hence it is more focused development planning and to avoid border disputes in the future. In addition, the central government to immediately enact legislation as the implementation of the Law on Governing Aceh, it is important as an effort to accelerate the development and maintaining peace. Keywords:Determination of Regional Sea Border, Authority. Abstrak: Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam Aceh baik di darat maupun di laut, termasuk kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan memberikan batas daerah di wilayah lautPenentuan batas wilayah laut daerah memerlukan aspek ketepatan dan kepastian dengan pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum, aspek geomorfologi, dan aspek teknik, saat ini pemerintah kabupaten/kota di Aceh belum melakukan penetapan batas wilayah. Menurut UUPA, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dibidang pengelolaan sumber daya alam laut diantaranya bidang pertambangan dan energi,perikanan, dan pelayaran yang belum diatur peraturan pelaksanaannya, kewenangan tersebut secara nasional diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.Disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk segera menetapkan batas wilayah supaya perencanaan pembangunan lebih terarah dan menghindari sengketa perbatasan di kemudian hari.Kepada pemerintah pusat disarankan untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, hal ini penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan menjaga perdamaian. Kata kunci :Penetapan Batas Wilayah Laut, Kewenangan.
PELAKSANAAN QARD BERAGUN EMAS PADA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Humaira, Dahlan, Mahfud.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.763 KB)

Abstract

Abstract: Gold guarantied Qard is one of the product that applies qard contract, that is qard contract which is conducted at the same time with other transaction which applies mu’awadhah contract ( exchange based and comercial contract) in the profit oriented product can be implemented omong others in the gold rahm product, on which the contracted gold is kept and saved by the Bank Syariah or Syariah Business division (UUS) for certain period of time by paying saving and maintenance expenses of the gold as the object of pawning (rahn) which is bound by the hiring contract (akad ijarah). However, recently the gold contracted qard has contradicted the license issued by Bank Indonesia. In this case Syariah Banks have started to combine the pawn and the gold ownership expenses which are known as gold pawn buying which involves speculation. At least, there are 5 (five) risks which are faced by syariah banks in implementing the gold pawning, they are, Market risk, Liquidity risk, Capital risk, the loss which is caused by the decline of gold price can worsen the loss of the banks and can likely decrease the Capital Adequet Ratio (CAR). Credit risk, the decrease of gold price can likely be the cause on the postpontment of gold redeemption by the indebted customors. Reputation risk , the gleaming of qard for gold rahn and gold gardening would possibly decrease the function and the main role of syariah banks in financing production business in the real econonic sector. The implementation purpose of gold guarantied Qard is stipulated in revision of Bank Indonesia Circular number 14/7/DPbS year 2012 noting that the purpose of gold pawning is only to finance short term fund need. The highest amound of fund that can be provided for qard contract financing is Rp. 250. 000.000,00 (two hundred fifty million rupiahs) for each customors for at the latest 4 ( four) months period of funding and can be extended twice with 80% ( eighty percent) Financing To Value (FTV) from the avarage of 100 (one hundred) grams of gold price and gold buyback of PT. ANTAM (Persero) Tbk. Key Words: Qard, Gold Guarantied Qard, Syariah Banks and Syariah Business Division. Abstrak: Qard beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qard, yaitu akad qard yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. tetapi dalam perkembangannya produk qard beragun emas tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Setidaknya terdapat 5 (lima) resiko yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan gadai emas yaitu Market risk (resiko pasarLiquidity risk (resiko likuiditas), kemudian Capital risk (resiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan Capital Adequet Ratio (CAR). Credit risk (resiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. Reputation risk (resiko reputasi), maraknya qard untuk rahn emas dan berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil. Pelaksanaan produk qard beragun emas yang diatur dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012. Tujuan penggunaan gadai emas hanya untuk membiayai keperluan dana jangka pendek. Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Financing To Value (FTV) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Kata kunci : Qard, Beragun Emas dan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Apriyanti, Dahlan Ali, Suhaimi.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.424 KB)

Abstract

Abstract : The Criminal Justice Procedure Law and the Supreme Court Directive of Republic of Indonesia Number 7, 1985 regulates the Guidance for the Implementation of Monitoring and Watching Judges Duties requiring the existence of active judge after the guilty decision to correct directly towards the prisoners during their punishment. The research shows that the role of judges who monitor and watch the prisoners as ruled in Article 277 to article 285 of the Criminal justice procedure Law and the Supreme Court Directive Number 7, 1985 still limited in terms of control towards the report by the prisoners made and reported by the Head of Correctional Institution. It is recommended that in terms of the well implementation from the duties and roles of the judges, there should be the role of the judges of monitoring and watching not only to monitor and watch the prisoners that has been convicted but also to control them who have been accomplishing the punishment that is outside the correctional institution in terms of avoiding the repetition of the crime commission. Key Words: Monitoring and Watching the Conviction. Abstrak : Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menghendaki adanya hakim yang aktif sesudah putusan dijatuhkan untuk mengoreksi secara langsung terhadap narapidana selama mereka mengalami pemidanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 285 KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 masih terbatas dalam pelaksanaan kontrol terhadap hasil laporan narapidana yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakat, peran dimaksud dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya kesalahpahaman antara hakim pengawas dan pengamat dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Hambatan yang ditemui selain undang-undang tidak mengatur secara jelas hak dan wewenang dan sanksi hakim pengawas dan pengamat, Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, seharusnya peran hakim pengawas dan pengamat tidak hanya sebatas mengawasi dan mengamati narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap tapi hendaknya juga mengamati narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai hakim pengawas dan pengamat, dan menunjukkan hakim pengawas dan pengamat tidak dibatasi satu orang untuk masing-masing wilayah hukum Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana.
PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP TANAH OBJEK JAMINAN PELUNASAN UTANG (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Aan Juananda, Amiruddin A. Wahab, Ilyas Ismail.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.403 KB)

Abstract

Abstract: Law no. 4 of 1996 on Mortgage, mortgage holders do require written notification to interested parties and published in at least two (2 ) newspapers circulating in the area concerned the sale of mortgage objects are under arms . In fact, many objects found under the arms sales did not meet the requirements as stipulated in Mortgage laws . This study is intended to explain the implementation of the execution of ground objects using a debt repayment guarantee a power of attorney to sell, cause the use of a power of attorney to sell and legal protection of the debtor . The method used is the method of empirical legal research . The results showed that the execution by using the power of attorney is to negotiate first sale where the sales process and not included in the local media , the reason for the creditor to use the power of attorney is selling savings , easily and in a short time , legal protection for debtors in use lies in the power of attorney sales agreement of the parties as set forth in Section 1320, and explained the function of the power of attorney and the existence of the right of cancellation of the debtor to file a legal action under the provisions of Mortgage laws. It is recommended to Parliament to Rule meyesuaikan auction to fit the needs of society and the execution by using the power of attorney sales made after negotiation efforts made by the parties in order to provide legal protection for the debtor as the owner of the guarantee. Keywords : Power of attorney to sell, objects Soil collateral, repayment of debt. Abstrak: UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), mewajibkan pemegang hak tanggungan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan terhadap penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan. Dalam kenyataannya banyak ditemukan penjualan objek dibawah tangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHT. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Pelaksanaan eksekusi tanah objek jaminan pelunasan utang dengan menggunakan surat kuasa jual, penyebab adanya penggunaan surat kuasa jual dan perlindungan hukum terhadap debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan melalui negosiasi terlebih dimana proses penjualan dan tidak dimuat dalam media massa setempat, alasan bagi kreditor menggunakan surat kuasa jual adalah lebih menghemat biaya, mudah dan dalam waktu yang singkat, perlindungan hukum bagi debitor dalam penggunaan surat kuasa jual terletak pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320, serta dijelaskannya fungsi surat kuasa dan adanya hak debitor untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum tersebut berdasarkan ketentuan UUHT. Disarankan kepada DPR untuk meyesuaikan Peraturan lelang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan setelah upaya negosiasi dilakukan oleh para pihak guna memberikan perlindungan hukum bagi debitor selaku pemilik jaminan. Kata kunci : Surat kuasa jual, Tanah objek jaminan, Pelunasan utang.
MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA (Studi kasus pada pengadilan Agama Tarempa Provinsi Kepulauan Riau) Muhammad Reza Fahlepi, Mohd. Din, Muzakkir Abubakar.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.615 KB)

Abstract

Abstract: Indonesia has many island countries with different geographical regions each, this condition then becomes a very important issue to be investigated considering new problems will arise in the implementation of procedural law because, of course, is very different from the land area of the islands. This thesis examines how the judges in religious courts run Tarempa proceedings and how the force of law against the decision of the judge in the Religious Tarempa with the aim to find out how the judges in religious courts run Tarempa proceedings until a case is completed. From the research it can be concluded that in general the proceedings in the Religious follow procedural law and policies taken some very positive for both parties, especially in speeding up the process of completion of the case, while when referring to the principle of procedural law, then there is no legally binding decision on the grounds one of the parties is not in calling for execution. Highly recommended for personnel Tarempa religious courts to more carefully in conducting the proceedings, and it is fitting as the parent of a Supreme Court justice agencies to pay more attention to the Court in the archipelago both in the manufacture of technical manuals, application of formal law, supervision and facilities for personnel court order procedural mechanisms in the islands can run smoothly. Keywords: Procedings Islands Region. Abstrak: Negara Indonesia memiliki banyak Pulau dengan geografis tiap wilayah yang berbeda, kondisi ini kemudian menjadi hal yang urgen untuk di teliti mengingat akan timbul masalah baru dalam implementasi hukum acara karena sudah barang tentu wilayah daratan sangatlah berbeda dengan wilayah kepulauan. Tesis ini akan mengkaji tentang bagaimanakah majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses beracara dan bagaimanakah kekuatan hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Tarempa dengan tujuan agar dapat mengetahui cara majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses persidangan hingga suatu perkara selesai. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum proses beracara di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara dan beberapa kebijakan yang di ambil sangat positif bagi para pihak terutama dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, sementara bila mengacu pada azas hukum acara maka ada putusan yang tidak berkekuatan hukum dengan alasan salah satu pihak tidak di panggil untuk eksekusi. Sangat disarankan bagi aparatur Pengadilan Agama Tarempa agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan proses beracara dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung sebagai induk dari lembaga peradilan untuk lebih memperhatikan Pengadilan di wilayah kepulauan baik dalam pembuatan buku pedoman teknis, penerapan hukum formil, pengawasan dan fasilitas bagi aparatur Pengadilan agar mekanisme beracara di daerah kepulauan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kata kunci : Proses Beracara di wilayah Kepulauan.
HARMONISASI IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Azzubaili, Taqwaddin Husen, Muzakkir Abubakar.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.915 KB)

Abstract

Abstract: The research shows that there is normative harmonization in settling the case in Aceh, in solving the case by the Customary Trial or Islamic Local Law, in its implementation by the people, its synchronization as the process solved by the trial is a part of its jurisdiction and also the law is also has its jurisdiction that can be solved by the Islamic court. It is recommended that the customary law enforcers should solve the case hence in punishing does not cause and courage a new dispute;, hence it is not causing the perspective that the customary law is not fair. The beholder is providing the report regarding the handling of the cases to parties that have the authority.; hence there is no overlapping and the law is not only for one side interest in solving the case regarding the violation of Islamic local law. Keywords: Harmonization, Implementation, Customs. Abstrak: Penelitian menggambarkan bahwa adanya harmonisasi normatif dan sosiologis lembaga-lembaga yang menyelesaikan kasus khalwat di Aceh Tujuan akhirnya adalah sama yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Penyelesaian khalwat oleh Peradilan Adat maupun Qanun Syariat Islam pada tataran pelaksanaan oleh masyarakat adat sinkronisasi keduanya karena proses yang diselesaikan oleh Peradilan Adat itu adalah bagian dari ranahnya dan juga Qanun Syariat Islam juga ada ranahnya yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iah. Orientasi akhirnya adalah pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat antara Qanun Syariat Islam dengan Qanun Adat adalah sinkronisasi dengan aturan yang berlaku. Kata kunci: Harmonisasi, Implementasi dan Adat Istiadat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue