Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Magister Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Enzus Tinianus
Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAERAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Enzus Tinianus, Faisal A. Rani, Adwani.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.21 KB)

Abstract

manage Aceh's natural resources both on land and at sea, including the authority to manage marine resources in the region and provide sea boundaries area. The determination of the territorial sea boundary areas requiring accuracy and certainty aspects of the scientific approach that includes legal aspects, geomorphology, and engineering aspects, the current district or city governments in Aceh have not done setting boundaries. Based on the Act, the the Government has the authority in the management of marine natural resources including mining and energy, fisheries, and shipping are not already implementing regulations, the national authorities are also governed by laws and regulations are different. It is recommended that the district and city governments in Aceh to immediately establish boundaries hence it is more focused development planning and to avoid border disputes in the future. In addition, the central government to immediately enact legislation as the implementation of the Law on Governing Aceh, it is important as an effort to accelerate the development and maintaining peace. Keywords:Determination of Regional Sea Border, Authority. Abstrak: Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam Aceh baik di darat maupun di laut, termasuk kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan memberikan batas daerah di wilayah lautPenentuan batas wilayah laut daerah memerlukan aspek ketepatan dan kepastian dengan pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum, aspek geomorfologi, dan aspek teknik, saat ini pemerintah kabupaten/kota di Aceh belum melakukan penetapan batas wilayah. Menurut UUPA, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dibidang pengelolaan sumber daya alam laut diantaranya bidang pertambangan dan energi,perikanan, dan pelayaran yang belum diatur peraturan pelaksanaannya, kewenangan tersebut secara nasional diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.Disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk segera menetapkan batas wilayah supaya perencanaan pembangunan lebih terarah dan menghindari sengketa perbatasan di kemudian hari.Kepada pemerintah pusat disarankan untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, hal ini penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan menjaga perdamaian. Kata kunci :Penetapan Batas Wilayah Laut, Kewenangan.
Perlindungan Yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan Ummul Fatimah; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ICAO dalam Annex 17 Chapter 2 menyatakan bahwa setiap negara bertujuan untuk melindungi penumpang serta awak kapal penerbangan lainnya. Organisasi Internasional Serikat Konsumen Consumers Internasional memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Maskapai penerbangan diharuskan melindungi segala hak untuk penumbang sebagaimana telah diatur dalam Hukum Penerbangan Internasional dan Konvensi Warsawa serta dalam ICAO. Dalam upaya memenuhi hak nya sebagai konsumen penumpang berhak mengajukan klaim terhadap pelayanan maskapai dan meminta kompensasi apabila terjadinya tindakan yang merugikan. Consumer Internasional berupaya melindungi konsumen bersama dari 100 negara dan 200 organisasi perlindungan konsumen diseluruh dunia.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP LINTAS PESAWAT ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Cut Miftahul Jannah; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terhadap lintas pesawat asing di atas alur laut kepulauan Indonesia, dilihat dari pengaturannya dalam hukum internasional dan penerapannya dalam hukum nasional negara kepulauan. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum bagi ketentuan-ketentuan internasional mengenai hak dan izin lintas pesawat udara asing di atas negara kepulauan khususnya ketentuan dalam hukum internasional dan pengaturannya dalam hukum nasional negara Indonesia.  Berdasarkan hasil penelitian, hak-hak dan kewajiban pesawat asing dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan telah diatur dalam Konvensi UNCLOS 1982, Konvensi Chicago 1944, dan juga telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan. Kemudian bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh negara kepulauan dalam mengatasi pesawat asing yang  melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan shadowing (membayangi), interception (mengusir), dan apabila tidak dipatuhi maka negara kepulauan dapat melakukan tindakan memaksa seperti force down mendarat paksa dan use of force (penghancuran) sesuai dengan hukum yang berlaku. Disarankan kepada pemerintah melalui institusi penegak hukum ataupun lembaga-lembaga pemerintah dapat lebih memperhatikan dan lebih cepat dalam penanganan penerbangan non schedule (tidak berjadwal) yang tidak melapor di Flight Information Region (FIR) Indonesia.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Ida Elvera Rambe; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pengungsi (Refugees) berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah seorang atau sekelompok orang yang disebabkan kecemasan yang berdasar akan persekusi di karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara ke warganegaraannya, berdasarkan kecemasan tersebut ia tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal dan ia seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut atau di karenakan kecemasan tersebut tidak mau kembali kenegara itu. Penanganan pengungsi sudah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sehubungan dengan pandemi Covid-19 para pengungsi tidak mendapatkan penanganan yang cukup karena tidak ada pengaturan yang jelas tentang penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia atau di Malaysia. Selaku kelompok yang rentan dan terpinggirkan di masyarakat pengungsi sangat berisiko terpapar virus Covid-19.Kata Kunci : Covid-19, Immigrant Act 1959/63, Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Pengungsi, Peraturan Presiden
MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI Enzus Tinianus
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4537

Abstract

Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA Suhaimi Suhaimi; Kurniawan Kurniawan; Roslaini Ramli; Enzus Tinianus; Dedy Yuliansyah
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i1.3276

Abstract

In everyday life, whether we realize it or not, we will always come into contact with the use of Intellectual Property Rights (IPR) on the products we consume or use. In the current era of globalization, IPR has become a very important issue and has always received the attention of various parties, both national and international levels. IPR is the only right that is specifically granted to the inventor / creator, while other parties are prohibited from using the invention / creation. For this reason, IPRs need to be legally protected. The formulation of the problem in this research is what are the steps in providing legal protection for IPR in Indonesia and how is Indonesia's concern as a member of the WTO in providing legal protection for IPR. As a normative juridical research, to obtain data, literature research is carried out in order to obtain legal material, both primary, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is the statutory approach, namely by examining the applicable legal provisions which are related to the issue of legal protection of IPR in Indonesia. In the legal protection of IPR, several routes can be taken, namely national, regional, European and international routes. As an effort to protect IPR, Indonesia has ratified several international conventions and harmonized several laws and regulations in the IPR sector. However, the legislation that has been produced should be supported in the form of law enforcement, so that it will have a positive impact on creators. Especially now that there are more and more practices of IPR violations, CD and VCD piracy, song or art piracy and so on. Likewise, violations in the field of brands that are rife with the development of online businesses such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX and others, both officially registered and unregistered.
TINJAUAN HUKUM KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA (SIM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL Namira Meilina; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-  Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan untuk menjelaskan peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda masih adanya obstacle jika dikaitkan dengan hukum nasional maupun internasional, lalu adanya risiko kecelakaan penerbangan ketika bermain layangan maupun aktivitas lain lantaran masyarakat sekitar tidak menyadari pentingnya menertibkan keselamatan penerbangan. Lalu peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) melalui faktor-faktor seperti perkiraan cuaca, keamanan penerbangan seperti pagar batasan bandara, larangan memasuki wilayah landas pacu bagi yang tidak memiliki izin, dan Safety Management System. Disarankan adanya perbaikan mengenai aktivitas masyarakat sekitar yang menggangu penerbangan seperti layang-layang dengan pendekatan sosial secara terus-menerus dan kerjasama dari berbagai pihak, dan diharapkan mengenai faktor penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ditinjau dengan bijak agar pengelolaan keselamatan menjadi efektif. Kata kunci: Kawasan, Penerbangan, Bandara, Internasional.  Abstract - This research aims to analyse the conducted implementation of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport and to explicate the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport. The results of this research showed that the application of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport is still had a difficulty if it is associated with the national and international law, then there is a risk of flight accidents with the existence of kites playing or other activities due to the surrounding community does not yet realize the importance of make the rounds of flight safety. Then the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) through several factors such as weather forecasts, flight security such as airport boundary fences, prohibitions on entering the runway area for those who do not have permits, and the Safety Management System. It is recommended that there should be an improvements regarding the activities of the surrounding community that interfere with flights such as kites with a continuous social approach and cooperation from various parties, and it is hoped that the supporting factors for Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) are reviewed wisely in order to make the safety management becomes effective. Keywords: Area, Aviation, Airport, International.
Alih Fungsi Ekosistem Hutan Manggrove di Kabupaten Aceh Tamiang Muazzin Muazzin; Enzus Tinianus
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Protection against forest ecosystem conservation in Aceh Tamiang manggrove decreased. This can be seen from the policy of land conversion in the forest ecosystem manggrove. Local governments have issued policies on the conversion of mangrove forest ecosystems that are not in accordance with its provisions, the conversion of the ecosystem of the mangrove forest to plantations. In addition, the exploitation of the mangrove forest by the community to the needs of charcoal that has lasted a long time and generations as well as land clearing for aquaculture ponds also cause damage to mangrove ecosystems. The conversion of mangrove forests has led to the effect that should be shouldered by the public, which reduced the catch of fishermen, the pollution of mangrove forest ecosystems.  The Convertion of Mangrove Forest Ecosystem  in Aceh Tamiang District
Co-Authors Cut Miftahul Jannah Dedy Yuliansyah Ida Elvera Rambe Kurniawan Kurniawan Muazzin Muazzin Namira Meilina Roslaini Ramli Suhaimi Suhaimi Ummul Fatimah