Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari" : 7 Documents clear

PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA Endang Retnowati; Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, berkaitan dengan BUM Desa, dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik, khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan Perangkat (Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas) serta Pertanggungjawabannya. Tidak adanya kejelasan pemegang saham dan bentuk tidak berbadan hukum yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas esensinya adalah perkumpulan modal dan ditujukan untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Jika unit usaha BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas maka penting menentukan siapa sebagai pemegang saham. Perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilik saham perseroan.Village autonomy provides a broad opportunity for villages to manage their households, by exploring and developing the village’s potential. One of the opportunities provided by the Village Law is the establishment of BUM Desa. With the existence of BUM Desa, village income is expected to increase, so that the ability of the Village to build and empower the community increases. As the implementation of the Village Law, relating to BUM Desa, Permendes No. 4 of 2015. was formed. However, the existence of the Permendes was deemed to cause problems, particularly regarding the organization and equipment of BUM Desa and the form of its business, namely Limited Liability Companies and Non-Legal Entities. The overlapping duties and authorities of the Device (Advisors, Operators, and Supervisors) and their Accountability. The absence of clarity of shareholders and the form of non-legal entity referred to. This research is normative research. The results obtained from this study are limited liability companies essentially are capital associations and are intended for maximum profit for the owners of capital. If the BUM Desa business unit is in the form of a Limited Liability Company, it is important to determine who is the shareholder. There needs to be community participation as part of the company’s shareholders.

PERTANGGUNGJAWABAN TELLER BANK AKIBAT TERJADINYA KESALAHAN TERHADAP TRANSFER DANA NASABAH Erna Widyawati; Ari Purwadi; Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Proses transfer dana dapat dilakukan secara tertulis, dan salah satunya melalui teller bank. Proses transfer dana ini tidak selalu berlangsung dengan baik, adakalanya muncul suatu permasalahan mengenai kekeliruan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu dicari metode penyelesaian atas kejadian tersebut, yang mana menjadi inti rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu teller bank harus bertanggung jawab atas kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana, yang kemudian menimbulkan kerugian pada Pengirim atau Penerima, maka pihak penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut, dalam hal ini teller atau nasabah pengirim diwajibkan untuk membuktikan. Teller harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan. Teller yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan tersbut diwajibkan untuk membayar jasa, bunga, atau kompensasi. Teller bank harus mampu menjadi seorang pekerja yang teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam proses input transaksi transfer dana nasabah.The process of funds transfer can be done in writing, and one of them is through a bank teller. This process of transferring funds does not always go well, sometimes problems arise regarding mistakes, and so on. Therefore, it is necessary to find a method of settlement of the incident, which is the core formulation of the problem in this study. This research is normative research. The results obtained from this study, namely bank tellers must be responsible for errors in the transfer of funds. In the event of a delay or error in transfer of funds, which then results in a loss to the Sender or Recipient, the organizer and/or other party controlling the fund transfer system is burdened with the obligation to prove whether or not there is a delay or error in transferring the teller or the sending customer is required to prove. The teller must immediately correct the mistake by making a cancellation. Tellers who are late in making repairs to the mistake are required to pay services, interest, or compensation. Bank tellers must be able to become a careful worker in carrying out their duties and functions by applying the precautionary principle so that there is no mistake in the input process of customer fund transfer transactions.

ESTABLISHMENT AND ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION RELATED TO LAW AND HUMAN RIGHTS Suroto Suroto
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kekuasaan yang diperoleh pemerintah melalui mekanisme pemilihan yang berbasis kedaulatan rakyat, itu selanjutnya dijabarkan dalam kewenangan dan hukum yang melandasi kewenangan tersebut. Sejauh ini Undang-Undang, Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, dan Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden belum sepenuhnya diimplementasikan secara eksplisit dalam pembentukan Peraturan Daerah yang terkait Hukum dan HAM. Dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Hukum dan HAM, para pejabat yang berwenang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Hukum dan HAM. Pengaruh faktor kepentingan dalam pembentukkan hukum dan HAM sangat besar, seperti faktor ekonomi dan politik. Kondisi ini diduga menjadi penyebab mengapa pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Hukum dan HAM di Jawa Tengah masih bersifat elitis yakni hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan kepentingan masyarakat. Cara mencegah dan mengatasi kondisi tidaklah cukup dengan seruan moral saja, tapi perlu upaya yang dapat mengeliminir penyimpangan pembentukan dan penegakkan hukum dan HAM khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.The power obtained by the government through the mechanism of election based on popular sovereignty, is further elaborated in the authority and law that underlies that authority. So far the Law, International Conventions that have been ratified, and Government Regulations, as well as Presidential Decrees have not been fully implemented explicitly in the formation of Regional Regulations relating to Law and Human Rights. In the preparation of Regional Regulations relating to Law and Human Rights, the authorized officials involve experts who have competencies in the field of Law and Human Rights. The influence of interests in the formation of law and human rights is very large, such as economic and political factors. This condition is thought to be the reason why the involvement of community participation in the formation of Law and Human Rights in Central Java is still elitist in that it only involves community leaders, so it does not reflect the representation of the interests of the community. The way to prevent and overcome conditions is not enough with moral appeal only, but it requires efforts that can eliminate deviations from the formation and enforcement of law and human rights, especially in the fields of education, health, employment and the environment.

IMPLIKASI HUKUM DIHAPUSKANNYA SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Caesar Noor Ivan
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dibuat dengan alasan untuk mempermudah proses pendaftaran tanah tersebut. Surat Edaran tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu kedudukan hukum dari Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tersebut di dalam Sistem Pendaftaran Tanah untuk pertama kali. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teoritik. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dalam sistem pendaftaran bukan merupakan aturan perundang-undangan, disebabkan karena tidak terdapat dalam tata urutan UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi hanya mengikat ke dalam, selain itu keberadaannya juga menghilangkan alat bukti, sehingga unsur kemanfaatannya masih tetap ada, yaitu untuk mempercepat proses pendaftaran tanah oleh masyarakat, akan tetapi kerugiannya adalah pengurangan alat bukti ketika terjadi sengketa atas sertipikat tersebut.Circular Letter of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. No. 1756/15.I/IV/2016 on the Implementation Guidance of Land. Registry made with the excuse to facilitate the process of registration of the land. The circular letter raises issues, it is related to the legal position of the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial or BPN No. 1756/15.I/IV/2016 in the Land Registration System for the first time. The research method used by the writer is the normative research method using statute approach and theoretical approach. Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 on Guidelines for the Implementation of Land Registration in the registration system is not a statutory law, because it is not contained in the sequence of Law No. 12/2011, only binds in, other than that its existence also eliminates evidences, so that elements of its usefulness still exist, that is to accelerate the process of land registration by the community, but the loss is the reduction of evidence when there is a dispute over the certificate.

KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PROSES PENJAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT Ari Septi Widiana Prastica
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dalam proses penjaminan hipotek kapal laut tidaklah lepas dari keterlibatan Notaris, hal ini tercermin dalam bentuk pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek, yang mana Surat Kuasa Memasang Hipotek tersebut diharuskan menggunakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1171 BW. Surat Kuasa Memasang Hipotek ini berisi janji-janji dan klausula yang tidak disebutkan dalam Akta Hipotek yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan Surat Kuasa Memasang Hipotek digunakan sebagai pelengkap serta lampiran hipotek kapal laut buatan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Isi dari Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sifatnya memberikan fasilitas perlindungan yang lebih terhadap kreditornya. Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hipotek berbeda pada awal penggunaannya bila dibandingkan dengan penggunaannya pada saat ini, yang mana hanya digunakan sebagai lampiran saja dan tidak pernah ditingkatkan menjadi perjanjian jaminan kebendaan. Sedangkan pada awalnya Surat Kuasa Memasang Hipotek mempunyai kedudukan yang kuat bahkan pada awal mulanya dengan adanya Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sudah dianggap melahirkan hak kebendaan dan kreditornya sudah bersedia mencairkan dana pinjaman.In the process of loading mortgage of a ship is not separated from the involvement of Notary, this is reflected in the form of Power of Attorney for Mortgage, which the Power of Attorney for Mortgage is required to use an authentic deed in accordance with article 1171 BW. Power of Attorney for Mortgage contains promises and clauses not specified in the Mortgage deed made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship and Power of Attorney for Mortgage is used as a supplement and attachment of marine vessel ships made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship. The contents of this Power of Attorney for Mortgage provides more protection against its creditors. The use of Power of Attorney for Mortgage differs at the beginning of its use when compared to its current usage, which is used only as an annex only and has never been upgraded to a property rights guarantee agreement. While initially Power of Attorney for Mortgage has a strong position even at the beginning with the Power of Attorney for Mortgage is already considered to give birth to property rights and creditors are willing to withdraw loan funds.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT TERHADAP PENGGUNAAN ASET PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI OLEH PEMEGANG SAHAM Nuzula Syafrial Ardi
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas adalah terbatas sebesar saham yang dimilikinya, hal ini berdasarkan redaksi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun dalam praktik banyak pemegang saham yang menyalahgunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, berdasarkan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham dalam memanfaatkan aset Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan aset Perseroan Terbatas dari gangguan pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas atau pihak yang berwenang yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut dapat menggugat pemegang saham berdasarkan prosedur yang diatur UUPT.The responsibility of the shareholders of a Limited Liability Company is limited to the shares they have, this is based on the editorial of Article 3 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Companies (UUPT). But in the practice of many shareholders who abuse the form of a Limited Liability Company legal entity for personal interest, based on this matter the purpose of this is to analyze the extent of shareholders’ responsibility in utilizing Limited Liability Company assets for personal interests, and what legal actions can be taken to save Limited Liability Company assets from shareholder disruption. This research is a normative research and based on the legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results obtained from this study are Limited Liability Company or authorized parties representing the Limited Liability Company can sue the shareholders based on the procedures regulated by the Company Law.

REKONSTRUKSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA KEWAJIBAN PENGIKATAN SISTER SHIP MANAKALA JALUR PELAYARAN DOMINAN LINTAS BATAS NEGARA Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Jaminan Hipotek saat ini dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang paling dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat yang merupakan pelaku usaha di bidang transportasi laut. Kendati demikian aturan mengenai Hipotek ini keberadaannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini Hipotek diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Mengenai perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan debitor, salah satunya adalah dihadirkan lembaga eksekusi manakala pihak debitor sudah dinilai wanprestasi. Pada penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis sebelumnya, telah dibahas dan ditemukan bahwa guna mengakomodir kebutuhan aturan hukum akibat tidak diratifikasinya konvensi Arrest of Ships 1999, adalah dengan mencantumkan klausula Sister Ship dalam salah satu dokumen penjaminan Hipotek kapal, dokumen yang yang tepat dalam hal ini adalah SKMH. Kendati demikian walaupun hal ini dipraktekkan, tetap ada hambatannya karena SKMH bukanlah merupakan kewajiban. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri Perhubungan. Isinya adalah kewajiban untuk menggunakan klausula sister ship manakala kapal debitor yang akan dijaminkan itu berlayar melintasi yurisdiksi Indonesia.The current mortgage guarantee can be said as the most needed and sought-after guarantee institution by the people who are business actors in the field of sea transportation. However, the rules regarding mortgages are spread in several laws and regulations. Currently Mortgages are regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, and Minister of Transportation Regulation Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships. Regarding legal protection for creditors and debtors, one of them is the execution institution when the debtor has been judged as default. In the previous research and writing by the author, it was discussed and found that in order to accommodate the needs of the rule of law due to the ratification of the 1999 Arrest of Ships convention, is to include the Sister Ship clause in one of the ship’s mortgage guarantee documents, the right document in this case SKMH. Nevertheless, even though this is practiced, there are still obstacles because SKMH is not an obligation. The results obtained from this writing are that there is a need for government intervention to facilitate, whether in the form of Laws, Government Regulations, or Minister of Transportation Regulations. Its contents are the obligation to use the sister ship clause when the debtor ship to be pledged sailing across the Indonesian jurisdiction.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA