cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari" : 8 Documents clear
KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MELALUI JUAL BELI Abdillah Muhammad Zuhdi; Aghnia Risqa Hudiyahrahma
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.708

Abstract

Pemerintah Daerah mempunyai aset berupa tanah sebagai barang milik daerah. Status barang milik daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, barang milik daerah berupa tanah dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah melalui jual belii tidak sah disebabkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah melalui jual beli kepada pihak ketiga. Barang milik daerah berupa tanah yang berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan melalui pelepasan hak yaitu Pemerintah Daerah melepaskan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan untuk kepentingan pihak ketiga dengan pemberian ganti kerugian oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. Pelepasan hak barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.The local government has land assets as the regional property. The status of goods belonging to the region is the Right to Use or the Management Rights. Based on Government Regulation No. 27 of 2014 juncto the regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of 2016, regional property in the form of land is transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Transfer of land regional property in the form of land through illegal sale due to the Regional Government not having the authority to transfer regional property in the form of land through buying and selling to third parties. Regional property in the form of land with the right of use or management rights cannot be transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Legal remedies that can be taken by third parties to obtain regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights through the release of rights, namely the Regional Government releases the regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights for the benefit of third parties with compensation by third parties to the Regional Government.The release of regional property rights in the form of land with the right of use or management rights by the Regional Government is carried out with the approval of the Regional People’s Representative Assembly.
EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI HUKUMNYA Jamil Jamil
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.744

Abstract

Ditinjau dari teori hukum, desain penyelesaian sengketa proses Pemilu banyak menemui ketidaksesuaian diantaranya adalah menyamakan pengaturan (hukum acara) antara sengketa proses Pemilu yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan yang tidak melibatkan pejabat tata usaha negara, proses upaya administrasi yang terlalu betele-tele, menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan (kompetensi) mengadili setelah melalui upaya administrasi di Bawaslu serta legal standing pemohon yang cenderung menegasikan hak konstitusional warga negara. Tulisan ini akan mengulas dan meluruskan desain penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bawaslu, dengan cara disandingkan dengan teori hukum sebagai pisau analisis.Judging from the legal theory, the design of election process dispute resolution has encountered many discrepancies including the equalization of the regulation (procedural law) between election process disputes involving State administration officials and those that do not involve state administration officials, administrative effort processes that are too straightforward, placing The State Administrative Court as the court which has the authority (competence) to adjudicate after going through administrative efforts at Bawaslu and the legal standing of the applicant who tends to negate the constitutional rights of citizens. This paper will review and correct the design of election dispute resolution processes as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and several Election Oversight Regulations. This paper uses a normative approach by analyzing legislation such as the Election Law and regulations issued by Bawaslu, by juxtaposing it with legal theory as a knife of analysis.
THE URGENCY OF ENACTING PERSONAL DATA PROTECTION LAW AS A PATRONAGE FROM THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY IN INDONESIA Ghansham Anand; Agus Yudha Hernoko; Antonius Gunawan Dharmadji
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.750

Abstract

The development of information technology might control the pattern of people’s behavior in digital era. The presence of internet as the main platform for online activities, including electronic transactions, was now increasingly attracting the interest of Indonesian people although it was vulnerable to be hacked by irresponsible parties as a cyber-attack. One cyber-attack targets individual’s personal data. This study, therefore, took some issues related to that matter. First, it discussed the regulation of personal data protection in Indonesia applied in recent days, and second, it proposed an appropriate law to regulate such issue in the future.This study was a normative research with statute and case approaches. The result showed that, first, the existing regulation for personal data protection was less effective as it was still scattered in some sectorial setting, and thus, the system of appropriate regulation under a comprehensive law was considerably important. Second, the disharmony of regulatory legislation in regulating people personal data protection needed to be solved through a specific regulation which particularly regulated on personal data protection.
IMPACT OF TAX IMPOSITION ON ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) TRANSACTIONS Nicky Amanati Laily Rizkyana; Sofa Azammusyahadah; Khilaima Faillafah
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.724

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong manusia untuk terus melakukan pembaharuan dan inovasi dalam melakukan suatu kegiatan, khususnya dalam kegiatan bisnis. Para pengusaha secara pribadi merupakan wajib pajak, biasanya dapat dibuktikan dengan kepemilikan suata usaha yang wujudnya nyata, atau memiliki toko yang nyata. Perkembangan dunia teknologi seperti saat ini mendorong masyarakat untuk menjual barang dagangannya tidak hanya di dalam bentuk offline, tetapi dalam wujud online pula. Pembelanjaan online ini pada akhirnya menimbulkan berkembangnya secara pesat market place yang merupakan usaha start up yang saling mempertemukan para penjual dan pembeli secara online. Hal tersebut pada akhirnya mendorong negara untuk membuat suatu aturan yang mewajibkan para pengusaha e-commerce ini untuk menjadi wajib pajak, tujuannya untuk didapatkannya pemasukan negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara.The growth of technology pushes people to continue updating and innovating every aspects of life, especially business matter. Entrepreneur people are personally taxpayer, usually proved by owning a a certain type of business which form in goods or store. The growth of technologies nowadays pushes people to sell their goods not only via offline but also via online. This online shopping eventually results in a rapid development of market place such as start up business that brings together sellers and buyers online. This eventually prompted the state to make a regulation that requires e-commerce entrepreneurs to become taxpayers. The goal is to get state income as one of the country’s revenue sources.
PEMBATASAN KONTEN DIGITAL PADA MEDIA NETFLIX OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA Ernawati Ernawati; Yemima Sonita Nugraheni
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.754

Abstract

Rencana pengawasan terhadap konten digital yang disajikan oleh Youtube dan Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia banyak ditentang oleh berbagai pihak. Netflix disini yang merupakan media baru dan KPI menganggap bahwa pengawasan terhadap media baru ini diperlukan, lantaran pada saat ini banyak masyarakat mulai pindah dari media konvensional seperti radio dan televisi ke media-media baru salah satunya netflix. Inovasi dari KPI ini selain ditentang oleh berbagai pihak, kewenangan untuk mengawasi media baru pun belum termasuk dalam cakupan tugas dan wewenang KPI. Isu yang diangkat pada penelitian ini adalah kedudukan KPI di dalam ketatanegaraan Indonesia dan kajian atas kewenangan KPI dalam membatasi konten digital media Netflix menurut UU No. 32 Tahun 2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa atas isu hukum dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, akan didapat konklusi bahwa dalam konteks perundang-undangan KPI belum berwenang untuk mengawasi media digital baru, sehingga diperlukan adanya revisi terutama mengenai konsep penyiaran, mengingat pengawasan media digital ini sudah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.The Plan to monitor digital content such as that are presented by Youtube and Netflix by The Indonesian Broadcsting Commission is opposed by various parties. Netflix here is a new media and KPI assume that supervision of this new media is needed, because at this time many people are starting to switch from conventional media such as radio and television to new media, such as netflix. In addition to being opposed by various parties, this innovation of KPI has yet been included in the scope of duties and authority of KPI to oversee new media. The issues raised in this research are KPI’s position in Indonesian state administration and a review of KPI’s authority to restrict Netflix’s digital media content according to UU No. 32 of 2002. The method applied is normative, with statute approach and conseptual approach. Based on the analysis of legal issues using the appropriate research methods, it will be concluded that in the context of the KPI legislation, is not yet authorized to oversee new digital media, so a revision is needed especially regarding broadcasting concepts, bearing in mind that monitoring of digital media has become an important matter to pay attention to.
IMPLIKASI HUKUM PERBANDINGAN KONSEP CO WORKING SPACE DENGAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN BAGI PELAKU USAHA RINTISAN DI INDONESIA Cita Yustisia Serfiyani
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.756

Abstract

Co working space merupakan inovasi terbaru bagi pelaku usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam menyiasati tingginya harga properti khususnya tempat kerja. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai tempat kerja, gedung atau bangunan co working space tidak lantas dapat disamakan dengan gedung perkantoran dan perindustrian apalagi tempat hunian sehingga regulasi yang dirumuskan untuk mengatur co working space sepatutnya berbeda. Ijin pendirian bangunan yang dimanfaatkan sebagai co working space harus disesuaikan pula dengan pengaturan zonasi yang berbeda di setiap daerah karena belum adanya payung hukum di tingkat pusat. Di samping itu, hubungan hukum antara pemilik dan pengguna co working space tergantung dari jenis perjanjian hukum yang diberlakukan. Kesimpulan dari penelitian dengan metode yuridis normatif ini adalah bahwa dari perbandingan konsep co working space dengan konsep perkantoran dan perindustrian tersebut dapat dirumuskan karakteristik co working space serta implikasi hukum yang terjadi sehingga perlu diprioritaskan penyusunan regulasi yang mengatur co working space secara spesifik.Co working space is the latest innovation for businesses around the world including Indonesia to dealing with high property prices, especially for workplace. Although both function as workplaces, co working space cannot be equated with office and industrial building especially residential so the regulations should be different. Building permits used as co-working spaces must also be adjusted to different zoning arrangements in each region because there is no legal regulation at the national level. In addition, legal relationship between the owner and the co-working space user depends on the type of legal agreement that is enforced. The conclusion of the research with this normative juridical method is that from the comparison of the concept of co-working space with the concepts of office and industry, the characteristics of co-working space can be formulated along with the legal implications, so that specific co-working space regulations needs to be prioritized.
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI KEPAILITAN Adilah Dea Sentika; Raden Besse Kartoningrat
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.751

Abstract

Kepailitan adalah ketidakmampuan debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo terhadap dua atau lebih kreditornya. Dari jenis penggolongan kreditor dalam kepailitan, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Baik dalam Burgerlijk Wetboek, aturan hukum mengenai jaminan kebendaan, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran mengatur tentang hak eksekutorial yang dimiliki kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai pengaturan eksekusi benda jaminan oleh kreditor separatis serta kedudukannya dalam hak eksekutorial harta pailit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak benda jaminan diciderai oleh adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Adanya jangka waktu kreditor separatis yang harus mengeksekusi benda jaminan selama 2 (dua) bulan mengakibatkan hak eksekutorial terhadap benda jaminan yang pailit dari segi teori maupun prakteknya sangat sulit dilaksanakan.Bankruptcy is the inability of debtors to repay debts due to two or more creditors. From the type of classification of creditors in bankruptcy, separatist creditors as holders of material security rights have the privilege of other creditors. The right is in the form of executorial property of the debtor as if bankruptcy did not occur. Both in Burgerlijk Wetboek, the rule of law regarding material security, up to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment regulates the executorial rights held by separatist creditors as holders of material rights. In this study, the author uses a normative legal research method, with the aim of conducting a theoretical-normative study of arrangements for the execution of collateral items by separatist creditors and their position in the executing rights of bankrupt assets. Based on the results of the study it was concluded that the position of separatist creditor as the holder of collateral rights was injured by the existence of the rules in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment. The existence of a separatist creditor period that must execute collateral for 2 (two) months resulted in an executorial right to the insolvent collateral in terms of theory and practice which is very difficult to implement.
Back-Matter (Ucapan Terima Kasih, Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Perspektif
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.777

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue